Pokoknya kawan2, Yang jadi gubernur atau menteri dimasa depan, Jangan berasal dari orang2 peka-es, oke ? 🙏🏻🤔. Soalnya kan, peka-es Lagi dibenci oleh masyarakat, Takutnya berdampak buruk, ke Pak prabowo, Kalo orang2 peka-es dilantik, oke ? 🙏🏻🤔
Presiden dan kepala Daerah sampai kepala desa biarkan rakyat Bu bebas untuk memilih kedaulatan ada di tangan rakyat DPR saat ini sudah tidak mewakili dan tidak merasa terwakili
Gak usah deh ngomong efisiensi,pemborosan, dan sebagai nya,, benahi hukum nya dahulu, seperti perampasan aset, perketat hukum untuk koruptor, baru bisa wacana seperti ini di munculkan,, bukan kah akan sama saja jika kepala daerah dipilih langsung oleh dprd, maka ketika pemilihan legislatif para calon nya akan semakin keluar uang banyak, karna mereka tau kalau hak memilih kepala daerah ada ditangan mereka,justru kalau bapak presiden ngomong pemborosan anggaran lah,tidak efisien lah,,maka coba hitung hilang nya uang negara ditangan para koruptor dalam 5 tahun, kemudian bandingkan dengan anggaran pemilu dari tingkat presiden sampai dprd kabupaten kota,, saya rasa malah lebih besar hilang dana negara di tangan para koruptor,
Pokoknya kawan2, Yang jadi gubernur atau menteri dimasa depan, Jangan berasal dari orang2 peka-es, oke ? 🙏🏻🤔. Soalnya kan, peka-es Lagi dibenci oleh masyarakat, Setelah pilkada & viralnya video Dari pak suswono kemarin, oke ? 🙏🏻🤔
Saat ini setuju, karena hasil pilkada menyuburkan koropsi, akalau DPR yg milih akan menghemat APBN demi kemakmuran rakyat. Karena Pilkada orang bejat pun bisa jadi pemimpin..maka sangat mendukung untuk Hapuskan pilkada, ini rakyat harus mendukung. Dan rakyat kalau pilkada sangat hancur karena menerima suap ..artinya orang berduit yg bisa jadi pemimpin.dengan pilkada terjadi seperri sekarang ini. Dwmokrasi pemilihan langsung Adalah pepesan kosong.
Pa prabowo ngga menyalahkan siapapun, ini sekedar usulan kl ketua umum semua partai setuju kl ngga setuju, jangan emosi, kl demi uang di pakai untuk ke baikan rakyat, kenapa ngga setuju
Paling Bagus... Rakyat memilih Presiden.... Partai politik.. Ketuanya.. Memilih sendiri.. Anggota Dewanya...... Karena Rakyat.. Tidak percaya Lagi.. Anggota Dewan..... Tidak bisa buat UUD.. Hukuman mati bagi koruptor
Urusin...masih banyak yg miskin.. Jgn urusin pilkada... Biar rakyat yg pilih wo.... Masih banyak kejaan...di negeri ini.. Jgn banyak omon2 yg bikin gaduh..😂
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
mau ngirit duit to pak tapi kabinete bapak nggak mencerminkan itu dan rata2 isi kabinet nya kelompok bapak di pilpres kemaren Uenteng yo pak bilang begini karna dprd dan dpr yang sekarang kan dikuasai oleh kelompok koalisi bapak😂😂😂 tanpa beban LOSS pokok e
Saya setuju sekali usulan Prabowo, yg penting untuk Pilpres nya Presidential Threshold nya = 0%, tdk ada lagi kualisi partai, Penegasan Aturan Calon Independen. Sehingga itu mencerminkan Pesta Demokrasi Rakyat, bukan Pesta Demokrasi Partai. Kalau gga berani, BPK fokus aj pd program ketahanan Pangannya itu, pastikan itu berjalan dgn baik dan benar.
Polri dibwah kemendagri ataupun tni kim plus tdk da yg stju alsan kembali lg ke awal,atau mncederai reformasi,gliran pemlihan kepla daerah dipilih DPRD stuju ja ,tdk da yg bkin alsan kembali ke orba atau mencederai reformasi..gampang bnar mreka klau ngomong,mntang mntang brrkuasa,smua partai dikuasai..
Kalo saya setuju dipilih DPR Terima dimadura Selain bianya mahal sering terjadi komplik antar pendukung sehingga menimbulkan korban Saya sangat setuju apabila dipilih oleh DPR
Setuju di pilih oleh DPRD, kalau stop semua korupt dan kalau memang dana pilkada dan pilpress di gunakan untuk kemakmuran masyarakat, apa gunanya pilkada dan pilpress langsung? kalau beli suara yang menyebabkan lebih parah. Guna dana mensejahtrakan masyarkat.
Sangat mendukung adanya Kepala Daerah dipilih DPR, pada.Prinsipnya Kepala Daerah adalah " UJUNG TOMBAK " Program pemerintah Pusat, walaupun prinsip DEMOKRASI adalah satu kepala satu suara.!!! Tetapi perlu digaris bawahi Rakyat menengah kebawah biasanya tidak tahu & kurang memahami Rekam Jejak, Kredibilitas, Kapasitas, Kapabelitas dlsb dari seorang " CALON ' yang hendak dipilih, sehingga disini RAKYAT SELALU DIJADIKAN OBYEK PARA POLITISI. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pilkada membuat raja2 kecil .uang dihambur2kan...yg sebenarnya bisa utk pendidikan,kesehatan itu pikiran waras..pilkada bikin perselisihan...mending bupati ,gubernur ASN...dipilih pusat..biar pembangunan sejalan memang semua ada positip negatipnya tapi itulah yg terbaik bagi bangsa, uang dibuang sia2 jg sok merasa negara maju ..pemborosan uang , rakyat byk susah hanya pemilu presiden dan legislatif pusat ,daerah saja
Namanya pilkada ya rakyat daerah pak yang memilih kok DPRD yg memilih jangan " nanti anggaranya masuk kantong semua ingat koropsi semakin tak terkendali , berantas dulu sampai habis baru bisa dirubah bapak Presidenku .
Aku sangat suka dengan pak Prabowo utk awal² tetapi dngn pernyataan dan wacana harus di kembalikan ke DPRD iti sangat² tdk baik, yg ada anggota DPRD rata² sangat brengsek, ingat pak reformasi 1998, jangan kembali ke situ pak nti org akan habis2 an money politik utk jadi DPRD krna kalau jadi pasti besar hasil transaksional nya, baik nya sistem pemilihan yg di ubah pak, ini jaman digital wajibkan saja setiap warga negara memilih mengguna sidik jari agar tdk bisa di wakili joki (pengganti pencoblos) yg hanya bermodalkan C6 undangan dan fasilitasi tiap daerah dngn akses internet sperti yg pernah di lakukan pak Jokowi, yakin tak akan mahal biaya pemilu pak, jangan mau mulai yg aneh² pk presiden gemoy itu menciderai demokrasi, karena anggota DPRD mudah di beli tinggal perintah partai/ beli partai nya aja, tp sburuk buruk nya rakyat, rakyat tdk mudah di beli dan tdk semudah membeli suara DPRD atau membeli keputusan partai, bahaya sekali bpk ini di awal sja sudah menunjuk kan niat kekuasaan abadi bahaya bahaya mulai muncul karakter serakah dan diktator nya, sperti nya sekali pelanggar akan terus mau melanggar agar melanggeng trus 🤦🏻
Lebih baik dipilih oleh DPRD dari pada dipilih langsung, sebab : 1. Banyak kecurangan 2. Menghaiskan anggaran(pemborosan Anggaran) . 3. Kandidat/calon mengeluarkan bsnyak uang.
Lho pikir Anggota DPRD gak di kasih uang apa untuk di sogok biar milih dia,malah itu semakin besar lagi sogokan nya daripada nyogok rakyat yg cuma bansos dan uang 100k doang
Lima tahun sekali tidak masalah , sebaiknya jangan contoh negara lain yang sistem pemerintahannya parlementer, sedangkan negara kita sistim pemerintahannya presidenstil, itu harus dipikirkan baik baik, jangan grusa grusu nanti malah demokrasinya kalo dan biarkan saja rakyat yang berdaulat
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Banyak mudaratnya karena partai politik yg kotor gk akan menang klu di pilih langsung oleh rakyat di pilih oleh dpr hanya menguntung kan kwlompok yg berkuasa .
Ya alloh tetenggaku cuma dapat 300 ribu pesta lama tahun sekali itupun kerja keras seharian jadi saksi d tps terus cuma kalah di jakarta langsung mledak ledak kebereatan 40 .helo wang kekayaan bumi indonesia kemana .hutan dengan kayunya .batu bara .biji nikel .bensin .minyak tanah .tambang emas .itu aj satu bulan sekali ribuan trilion .keeeemana ?
Pilpres, dpr ri, pilkada, biar rakyat yg memilih, dan yg menentukan, bila pimpinan baik mulai awl sampai akhir,tdk kecewa, bila terbalik, pimpinan itulah pilihan rakyat yg banyak, dlm dunia politik, ingin menjabat di pemerintahan, ada yg tipu 2,tipi 2,janji 2, bagi 2 uang, sembako, dsb, curang lihat aj nanti, aparat siap menangkap, dsb, lihat president sukarno, begitu dicinta dan dibenci, begitu suharto, bj habibie tdk dicinta dan tdk dibenci oleh rakyat, hanya para politikus yg iri dan hasud, mcm muhaimin iskandar, gusdur, idem dg habibie, megawati, sby dicinta dan tdk dibenci, jokowi siapa yg mencinta, dibenci oleh kaum terpelajar, ee ternyata 2 penuh intrik, hattrik, tipu 2,tipi 2, apa nurun ke gibran, now prabowo, coba kalau tdk jujur, tdk melihat apa adanya, tdk memakmurkan rakyat kecil, mcm petani, buruh bangunan, para petani lokal, transmigrasi, blt tdk dikucurkan, makan bergizi gratis untuk anak sekolah, jangan harap menang, lihat menteri pendidikan, semua guru di ajak musyawarah, menteri pertanian arman, ment. transmigrasi, ahy menteri apa, menteri sosial, sepertinya menteri ini yg menonjol diera president prabowo, lihat cara pidatonya dan kata 2.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Kami menolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD bisa berbahaya. Kedaulatan rakyat bisa berpindah ke oligarki. Rakyat bisa jadi sengsara jika pemilihan disponsori oleh oligarki yang serakah.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
@ghurobachannel4739 Ya. Perlu dievaluasi. Jangan sampai, *BURUK MUKA CERMIN DIBELAH* . Peserta Pilkada curang tentu butuh biaya banyak, perlu dievaluasi. Keefisienan penyelenggara sangat perlu dievaluasi. Penyelenggara memihak dengan menggunakan dana BANSOS, juga perlu dievaluasi.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
pakai sistem blockchain. berani kaga? sistem voting by blockchain (smua transaksi tercatat, transparant). tp sepertinya itu kayaknya bakalan sprti mimpi saja. bahkan 100 tahun ke depan, indonesia juga tidak bakalan pakai sistem komputerisasi (seperti blockchain) untuk pemilu. saya berani jamin kalau pakai sistem blockchain, tidak bakalan keluar biaya sampai 1M untuk pemilu.
PDIP , jgn halangi , untuk , di pilih DPRD , justeru akibat kebijakan PDIP , masa lalu itu lah , maraknya KKN , di negri ini , Lanjutkan pa Perseden , jgn hiraukan orang" yg ga tau , bagaimana susahnya kami , RKYT kecil , mencari pekerjaan n uang
Kedaulatan ada di tangan rakyat biarlah rakyat tahu bobotnya seperti apa calon pemimpinnya rakyat sudah cerdas
Yang setuju mungkin lupa kekejaman era Orde Baru, Golkar isinya pengusaha otomatis akan langgeng berkuasa, partai lain dikerdilkan.
Pokoknya kawan2, Yang jadi gubernur atau menteri dimasa depan, Jangan berasal dari orang2 peka-es, oke ? 🙏🏻🤔. Soalnya kan, peka-es Lagi dibenci oleh masyarakat, Takutnya berdampak buruk, ke Pak prabowo, Kalo orang2 peka-es dilantik, oke ? 🙏🏻🤔
Presiden dan kepala Daerah sampai kepala desa biarkan rakyat Bu bebas untuk memilih kedaulatan ada di tangan rakyat DPR saat ini sudah tidak mewakili dan tidak merasa terwakili
Gak usah deh ngomong efisiensi,pemborosan, dan sebagai nya,, benahi hukum nya dahulu, seperti perampasan aset, perketat hukum untuk koruptor, baru bisa wacana seperti ini di munculkan,, bukan kah akan sama saja jika kepala daerah dipilih langsung oleh dprd, maka ketika pemilihan legislatif para calon nya akan semakin keluar uang banyak, karna mereka tau kalau hak memilih kepala daerah ada ditangan mereka,justru kalau bapak presiden ngomong pemborosan anggaran lah,tidak efisien lah,,maka coba hitung hilang nya uang negara ditangan para koruptor dalam 5 tahun, kemudian bandingkan dengan anggaran pemilu dari tingkat presiden sampai dprd kabupaten kota,, saya rasa malah lebih besar hilang dana negara di tangan para koruptor,
Pokoknya kawan2, Yang jadi gubernur atau menteri dimasa depan, Jangan berasal dari orang2 peka-es, oke ? 🙏🏻🤔. Soalnya kan, peka-es Lagi dibenci oleh masyarakat, Setelah pilkada & viralnya video Dari pak suswono kemarin, oke ? 🙏🏻🤔
Bisa dibayangkan ya bila pilkada sistem tertutup wah wah yg panen tentunya Gerindra dan kawan kawan. Termasuk Golkar,PAN. DEMOKRAT. akal akalan tok.
setuju pak mantap ini baru presiden mikirin rakyat
Nanti Kim plus yang jadi penguasa di tingkat daerah,dan DPRD semakin kaya,
Saat ini setuju, karena hasil pilkada menyuburkan koropsi, akalau DPR yg milih akan menghemat APBN demi kemakmuran rakyat. Karena Pilkada orang bejat pun bisa jadi pemimpin..maka sangat mendukung untuk Hapuskan pilkada, ini rakyat harus mendukung. Dan rakyat kalau pilkada sangat hancur karena menerima suap ..artinya orang berduit yg bisa jadi pemimpin.dengan pilkada terjadi seperri sekarang ini. Dwmokrasi pemilihan langsung Adalah pepesan kosong.
Pa prabowo ngga menyalahkan siapapun, ini sekedar usulan kl ketua umum semua partai setuju kl ngga setuju, jangan emosi, kl demi uang di pakai untuk ke baikan rakyat, kenapa ngga setuju
Paling Bagus... Rakyat memilih Presiden.... Partai politik.. Ketuanya.. Memilih sendiri.. Anggota Dewanya...... Karena Rakyat.. Tidak percaya Lagi.. Anggota Dewan..... Tidak bisa buat UUD.. Hukuman mati bagi koruptor
Gubernur dipilih dprd, perpanjangan tangan pusat, kabupaten kota biar dipilih rakyat lngsung itu yang paling cocok bagi saya
Pilpres pilkada satu putaran aja biar hemat duit
Urusin...masih banyak yg miskin..
Jgn urusin pilkada...
Biar rakyat yg pilih wo....
Masih banyak kejaan...di negeri ini..
Jgn banyak omon2 yg bikin gaduh..😂
Betul pak Dedy.... kita sudah matang banget buat masalah demokrasi
🎉matang koropsi ya kan....luar biasa. Ini dampak pilkada. Masyarakat akhirnya dididik menerima suap, membuat bejatnya moral bangsa.
Awal awal awal nih
Hati2 pk,prabowo
Bang bahan gk rugi..karena sdh di bayar duluan..perlu di tiru tibdakan panitianya
Yang cocok pilkada jangan serentak.
Saya takut sistim uang berjalan di DPRD. Rakyat ngak cocok dengan pemimpin daerahnya
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
mau ngirit duit to pak tapi kabinete bapak nggak mencerminkan itu dan rata2 isi kabinet nya kelompok bapak di pilpres kemaren
Uenteng yo pak bilang begini karna dprd dan dpr yang sekarang kan dikuasai oleh kelompok koalisi bapak😂😂😂
tanpa beban LOSS pokok e
Saya setuju sekali usulan Prabowo, yg penting untuk Pilpres nya Presidential Threshold nya = 0%, tdk ada lagi kualisi partai, Penegasan Aturan Calon Independen. Sehingga itu mencerminkan Pesta Demokrasi Rakyat, bukan Pesta Demokrasi Partai. Kalau gga berani, BPK fokus aj pd program ketahanan Pangannya itu, pastikan itu berjalan dgn baik dan benar.
Polri dibwah kemendagri ataupun tni kim plus tdk da yg stju alsan kembali lg ke awal,atau mncederai reformasi,gliran pemlihan kepla daerah dipilih DPRD stuju ja ,tdk da yg bkin alsan kembali ke orba atau mencederai reformasi..gampang bnar mreka klau ngomong,mntang mntang brrkuasa,smua partai dikuasai..
Kalo saya setuju dipilih DPR
Terima dimadura
Selain bianya mahal sering terjadi komplik antar pendukung sehingga menimbulkan korban
Saya sangat setuju apabila dipilih oleh DPR
Kembali ke masa Suharto itulah program usulan politik Golkar
KL rakyat mrh demo ntr kalian lari lewat gerbang belakang
Masih 5 thn bereskan koroptor preman geng mtr hukum zejahterajan mastarakat.
Kepala daerah dipilih oleh DPRD apa artinya reformasi.. akan dibuang kemana kata Otonomi Daerah... Mohon dijelaskan......
Setuju di pilih oleh DPRD, kalau stop semua korupt dan kalau memang dana pilkada dan pilpress di gunakan untuk kemakmuran masyarakat, apa gunanya pilkada dan pilpress langsung? kalau beli suara yang menyebabkan lebih parah.
Guna dana mensejahtrakan masyarkat.
suara duwit suara tuhan itu baru betul jangan munafik
Irit anggaran yang di perlukan, kenapa pak tidak cukup dana makan gratis pak ya
Dedi bilang kaya gtu giliran kalah bilang politik bansos kan aneh hahaha GK percaya SM pilihan rakyat
Mantap,kembalikan demokrasi pacasila,jng mau d bodohi demokrasi liberal yg penuh adu domba, perpecahan, politil uang dan dinasti keluarga.
Sangat mendukung adanya Kepala Daerah dipilih DPR, pada.Prinsipnya Kepala Daerah adalah " UJUNG TOMBAK " Program pemerintah Pusat, walaupun prinsip DEMOKRASI adalah satu kepala satu suara.!!!
Tetapi perlu digaris bawahi Rakyat menengah kebawah biasanya tidak tahu & kurang memahami Rekam Jejak, Kredibilitas, Kapasitas, Kapabelitas dlsb dari seorang " CALON ' yang hendak dipilih, sehingga disini RAKYAT SELALU DIJADIKAN OBYEK PARA POLITISI.
🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pilkada membuat raja2
kecil .uang dihambur2kan...yg sebenarnya bisa utk pendidikan,kesehatan itu pikiran waras..pilkada bikin perselisihan...mending bupati ,gubernur ASN...dipilih pusat..biar pembangunan sejalan memang semua ada positip negatipnya tapi itulah yg terbaik bagi bangsa, uang dibuang sia2 jg sok merasa negara maju ..pemborosan uang , rakyat byk susah hanya pemilu presiden dan legislatif pusat ,daerah saja
Tidak setuju, kita kembali ke jaman dahulu
Uang di korupsi !!!
Namanya pilkada ya rakyat daerah pak yang memilih kok DPRD yg memilih jangan " nanti anggaranya masuk kantong semua ingat koropsi semakin tak terkendali , berantas dulu sampai habis baru bisa dirubah bapak Presidenku .
Aku sangat suka dengan pak Prabowo utk awal² tetapi dngn pernyataan dan wacana harus di kembalikan ke DPRD iti sangat² tdk baik, yg ada anggota DPRD rata² sangat brengsek, ingat pak reformasi 1998, jangan kembali ke situ pak nti org akan habis2 an money politik utk jadi DPRD krna kalau jadi pasti besar hasil transaksional nya, baik nya sistem pemilihan yg di ubah pak, ini jaman digital wajibkan saja setiap warga negara memilih mengguna sidik jari agar tdk bisa di wakili joki (pengganti pencoblos) yg hanya bermodalkan C6 undangan dan fasilitasi tiap daerah dngn akses internet sperti yg pernah di lakukan pak Jokowi, yakin tak akan mahal biaya pemilu pak, jangan mau mulai yg aneh² pk presiden gemoy itu menciderai demokrasi, karena anggota DPRD mudah di beli tinggal perintah partai/ beli partai nya aja, tp sburuk buruk nya rakyat, rakyat tdk mudah di beli dan tdk semudah membeli suara DPRD atau membeli keputusan partai, bahaya sekali bpk ini di awal sja sudah menunjuk kan niat kekuasaan abadi bahaya bahaya mulai muncul karakter serakah dan diktator nya, sperti nya sekali pelanggar akan terus mau melanggar agar melanggeng trus 🤦🏻
otonomi daerah bisa tergerus kembali sentralitas lagi
Lebih baik dipilih oleh DPRD dari pada dipilih langsung, sebab : 1. Banyak kecurangan
2. Menghaiskan anggaran(pemborosan Anggaran) .
3. Kandidat/calon mengeluarkan bsnyak uang.
Lho pikir Anggota DPRD gak di kasih uang apa untuk di sogok biar milih dia,malah itu semakin besar lagi sogokan nya daripada nyogok rakyat yg cuma bansos dan uang 100k doang
Lima tahun sekali tidak masalah , sebaiknya jangan contoh negara lain yang sistem pemerintahannya parlementer, sedangkan negara kita sistim pemerintahannya presidenstil, itu harus dipikirkan baik baik, jangan grusa grusu nanti malah demokrasinya kalo dan biarkan saja rakyat yang berdaulat
Pilkada langsung 1 periode 8.5 tahun kayak filipina lebih hemat
Setuju biar mengurangi politik uang di tambah lagi biar ada kerjaan nya DPR itu
Sak karepmu aku panggah buruh tani😅
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
kalaupun hasilnya sama aja, biaya pemilihan lewat DPRD jauh lebih murah, belum lagi konflik sosialnya
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Banyak mudaratnya karena partai politik yg kotor gk akan menang klu di pilih langsung oleh rakyat di pilih oleh dpr hanya menguntung kan kwlompok yg berkuasa .
Sudah balik sistim ordebsaru aja .selama ini isinya cuma konsolidasi ga.ada ujungnnya ujung2nyya kongkalikkong
Ya alloh tetenggaku cuma dapat 300 ribu pesta lama tahun sekali itupun kerja keras seharian jadi saksi d tps terus cuma kalah di jakarta langsung mledak ledak kebereatan 40 .helo wang kekayaan bumi indonesia kemana .hutan dengan kayunya .batu bara .biji nikel .bensin .minyak tanah .tambang emas .itu aj satu bulan sekali ribuan trilion .keeeemana ?
Suara rakyat suara tuhan
Bapak mau kembali ke orde baru.
Liat suriah hancur negara tanpa demokrasi
Anggota DPRD Makin kaya lagi,
Hemat anggaran bs dr kurangi tunjangan gji DPR gji menteri gji pejabat
doi berfatwa begtu dikarenakan ridwan kamil kalah totall, coba kalo menang lain cerita, cmiwiw
Pilpres, dpr ri, pilkada, biar rakyat yg memilih, dan yg menentukan, bila pimpinan baik mulai awl sampai akhir,tdk kecewa, bila terbalik, pimpinan itulah pilihan rakyat yg banyak, dlm dunia politik, ingin menjabat di pemerintahan, ada yg tipu 2,tipi 2,janji 2, bagi 2 uang, sembako, dsb, curang lihat aj nanti, aparat siap menangkap, dsb, lihat president sukarno, begitu dicinta dan dibenci, begitu suharto, bj habibie tdk dicinta dan tdk dibenci oleh rakyat, hanya para politikus yg iri dan hasud, mcm muhaimin iskandar, gusdur, idem dg habibie, megawati, sby dicinta dan tdk dibenci, jokowi siapa yg mencinta, dibenci oleh kaum terpelajar, ee ternyata 2 penuh intrik, hattrik, tipu 2,tipi 2, apa nurun ke gibran, now prabowo, coba kalau tdk jujur, tdk melihat apa adanya, tdk memakmurkan rakyat kecil, mcm petani, buruh bangunan, para petani lokal, transmigrasi, blt tdk dikucurkan, makan bergizi gratis untuk anak sekolah, jangan harap menang, lihat menteri pendidikan, semua guru di ajak musyawarah, menteri pertanian arman, ment. transmigrasi, ahy menteri apa, menteri sosial, sepertinya menteri ini yg menonjol diera president prabowo, lihat cara pidatonya dan kata 2.
Sebaiiknya yang dipilih langsung rakyat Bupati atau Walikota. Gubernur yang dipilih oleh DPRD.
Lah ..klo DPR nya rata2 orang pendatang,,kan TDK mewakili rakyat 😢
@funnyoffc : Sebelum memilih caritahu gagasannya. Jangan asal pilih.
Setuju
Halah mau mehemat Anggaran kabinet lho aja banyak banget 🤣🤣🤣
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Kalau menurut saya ttp di pilih oleh DPRD
Kami menolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD bisa berbahaya. Kedaulatan rakyat bisa berpindah ke oligarki. Rakyat bisa jadi sengsara jika pemilihan disponsori oleh oligarki yang serakah.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
@ghurobachannel4739
Ya. Perlu dievaluasi. Jangan sampai, *BURUK MUKA CERMIN DIBELAH* . Peserta Pilkada curang tentu butuh biaya banyak, perlu dievaluasi. Keefisienan penyelenggara sangat perlu dievaluasi. Penyelenggara memihak dengan menggunakan dana BANSOS, juga perlu dievaluasi.
Ttp aja pres,.tergantung oknumnya, apapun systemnya
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Korupsi tumbuh berjamaah di Indonesia karena sistem pilih langsung
Yg sudah2 saja minta di plih ole ra yat
Kenapa Kao tak Kampanyekan dulu omonganmu ini Prabowo
Mahalnya pemilu karena anggaran dihambur hamburkan, ada jg mungkin dikorupsi, hukumnya yg harus ditegakkan, semua permainan elit politik
Tanda Tanda apa ni?
Kl DPRD emang gak bisa DISOGOK? Yg kenyang anggota DPRDnya dong wo. Ini Indonesia,bukan negara tetangga, orang indo itu integritasnya RENDAH sangat.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Saya se 777 supaya masyarat tdk bnyk dosa
Yang dosa pejabatnya
Kepling yg loyo tak dapat uang dari calon anggota DPD atau DPR RI dan DPR hahhaha
Tapi yang dipilih harus putra daerah asli
Itu krn program makan siang gratis dana nya gak ada..m
Omon omon udah mulai konsul dg kk ff itu ide akhir tahun dpr pl kpd tahun depan pendemo suruh bungkus wok wok gemoi
Yg setuju antek antek Mulyono
Biar gerindra berkuasa terus di seluruh daerah
Mantap. Kembali ke komunisme pelan tapi pasti
Sembako2
Demokrasi akan mundur akan seperti orba
pakai sistem blockchain. berani kaga? sistem voting by blockchain (smua transaksi tercatat, transparant). tp sepertinya itu kayaknya bakalan sprti mimpi saja. bahkan 100 tahun ke depan, indonesia juga tidak bakalan pakai sistem komputerisasi (seperti blockchain) untuk pemilu. saya berani jamin kalau pakai sistem blockchain, tidak bakalan keluar biaya sampai 1M untuk pemilu.
PDIP , jgn halangi , untuk , di pilih DPRD , justeru akibat kebijakan PDIP , masa lalu itu lah , maraknya KKN , di negri ini , Lanjutkan pa Perseden , jgn hiraukan orang" yg ga tau , bagaimana susahnya kami , RKYT kecil , mencari pekerjaan n uang
Awet jaman orba koropsi benahi hukum
Pernaah susah apa hidup diindonesia
Takutnya nanti yng terpilih kaya balil semua
NGGUAAAKKK DUIITTTT
Prabowo org yg cerdas jdi bagi sya apa yg dia katakan saya setuju
Setuju banget dikembalikan ke awal, tentu untuk mencegah politik uang dan partisipasi masyarakat yg rendah akibat tdk dpt uang😂
Lah dpt Indonesia kebanyakan mani politik hampir seluruh kota dan fs
Wacana gk pecus.
Rakyat Indonesia yang setuju angkat tangan ✋✋