Setuju mba titik, kita jangan terjebak oleh retorika argumen yg menghendaki runtuhnya tujuan Reformasi.. Perbaiki dan evaluasi dlu DPR dan Pratai politik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.sesungguh diatas semuanya KORUPSI, ,KOLUSI dan NEPOTISME lah yg menjadi akar permasalahan rusaknya ekonomi negara dan moral bangsa.
Pemerintah sekarang takut sama suara rakyat...??? 😂😂😂 Rakyat yg mendukung pemerintah 58% plus partai yg berseberangan saat pilpres kemarin pada join ke pemerintah... 😂😂😂 PDIP hanya menang di Jakarta dan Bali sedangkan KIM+ menang di Jawa Barat yg punya populasi terbanyak di Indonesia.. Jawa tengah yg notabene "KANDANG BANTENG".. Jawa timur.. Sumatra dll... Kocak sih klo di bilang pemerintah takut sama suara rakyat yg hanya menang di 2 provinsi doank... 😂😂😂 1 hal lg kenapa calon gubernur yg di usung KIM+ kalah di Jakarta...?? RK itu org Jawa Barat yg menjadi pendukung (bobotoh) persib bandung sedangkan Jakarta pendukung persija (The Jak) yg notabene musuh bebuyutan bobotoh persib... 😂😂 Faktor inilah yg membuat KIM+ kalah di Jakarta selain kesalahan "JANDA" yg dianggap blunder yg dilakukan oleh calon wakil RK... Paham...?? 😂😂😂 Politik di Indonesia itu sangat dinamis bisa berubah kapanpun sesuai dgn kepentingannya... KIM+ tingkat nasional bersatu tp di pilkada saling berhadapan itu ga mengherankan sama sekali... 😂😂😂
Pj diangkat siapa,? Bupati ! Guburnur !. Presiden ! Diantara ketiga itu pasti saat pimelihan mengeluarkan biaya cukup besar .emang gratis jabatan pj secara logika? Saya simpulkan tidak pejabat yg tdk korupsi hampir 99% . Setara kepala sekolah,camat,kepala desa dll. Harus meyetorkan kepada kepala daerah setiap dana cair . Apa kata all setara, dana cair harus segini ya!!, tolong lah pak segini aja? ; emang ada yg gratis ambil jabatan itu,ini perintah bupati. Kalo gk ada di hari H bisa copot jabatan. Ini real fakta di lapangan .di dua kabupaten. Ayah saya camat kabupatan 1 Ibu saya kepsek di kabupaten 2 . Yg lain penguat yg saya dengar langsung seprti kepala desa ,kepdes memang tdk bisa di copot tapi bisa di persulit admisrasi . Sekelas bupati di daerah saya mengeluarkan uang pribadi 40M, apalagi gubernur. Jadi pj di angakt siapa yh mereka lah . Sekelas kepsek 30jt camat 80jt .blm setoran . Apalagi PJ?? Ini lah bobrok sistem pemilihan sekarang . DPR di pilih wakil rakyat inspirasi rakyat . Jika kita memilih mereka tentu itulah suara rakyat. Jika salah apa beda ya di pilah langsung oleh rakyat . Tentu kita sebagai masarakat masih bisa menentukan pilihan DPR di berikut ya . Seperti saya sangat efektif untuk korupsi . seperti ini anda tanya apakah ortu saya korup? .
Betul pak kumis, Demokras kita adalah Demokrasi Rakyat Tertinggi, ini ada tujuan nya melanggengkan kekuasaan yg ada.. Indonesia ini adalah Kedaulatan rakyat adalah yg tertinggi.. Hak Rakyat memilih pemimpin terbaiknya..
@dzakiyyathalitasakhi5066 dah 2 bulan bekerja kebijakan blm ada tuh....gaji guru naik masih masalah.... UMP naik juga masalah.....subsidi BBM mau di cabut tambah masalah.....apa....GK ada kn.....nangkap para koruptor.....blm ada yg di proses....
Diskusikan kepada masyarakat yang punya kompetensi dan wawasan yang mumpuni...saya sangat percaya pada pertimbangan Pa Prabowo karena beliau memiliki hati yang sangat baik untuk Bangsa Indonesia ini... Mantap Pa Margarito anda sangat realistis dan cinta bangsa Indonesia 👍
YANG GADUH ELIT.. BUKAN RAKYAT.. JGAN DEMOKRASI YANG DI HILANGIN YANG GADUH YANG DI LENYAPKAN... TER MASUK ORANG YANG MAU HILANG KAN DEMOKRASI YANG HARUS DI SINGKIRKAN
Jd rakyat ikut terlibat KKN dgn membeli suara rakyat oleh calon kepala daerah... 😂😂 Jangan teriak korupsi jika rakyatnya sendiri sebagai pelaku dan pendukung korupsi dgn menjual suaranya kpd siapapun yg ngasih uang lebih banyak terhadap mereka... 😂😂😂 Untuk menjadi bupati aja para calonnya menghabiskan uang puluhan miliyar loh sebagai modalnya... Apa yg terjadi jika org yg terpilih menjadi bupati yg sudah menghabiskan uang sampe puluhan miliyar...???
Itu..., dari partai politik sendiri.., yg masuk kader partai politik itu.. Mesti.. Dari RT/RW.. Sampai nasional. Melewati..survey yg akurat buat tokoh² baru yg masuk kader partai politik. Bukan ujung² sdh masuk dg mudah tanpa sekeksi.. Yg hasilnya.. Dihadirkan tdk punya tujuan atau visi- misi utk daerah atau bangsanya
Saya SBG rakyat kecil,,,sangat setuju,,,kpl daerah di pilih DPRD,,begitu juga DPRD gak usah dipilih rakyat langsung pak,,Krn yg SDH berjalan,,,DPRD yg kuat money politiknya ,,95 pesen jadi,,,GK pandang itu KOLUSI,,NEPOTISME
Pemimpin yg dipilih lgsg itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, janjinya adalah kepada rakyat,. Beda lagi pemimpin yg dipilih oleh para elit, tanggung jawab dan janjinya tertuju hanya untuk para elit..
Setuju banget. Kepala daerah di pilih lgsung oleh DPR. PILKADA bnyak mengeluar kan biaya dan utk menarik simpatisan pemilih terkadang bermain uang.jadi secara tidak lgsung pemilih di ajari korupsi dan sogok.
Sudah bagus seperti sekarang rakyat yang memilih langsung oleh rakyat,knp kok mau diganti pakai dprd yang milih,kalau untuk menghemat ya gk usah aja ada pilkada ,langsung saja presiden yang milih gubernur,bupati ,walikota,gk usah ada dprd lagi ,maaf itu pendapat saya dan juga cepat disahkan uu perampasan aset koruptor
@sahabatkicau3912 kalau pemilihan tidak langsung,calon nya pasti juga orang kaya,orang yang bisa dekat ketua partai itudah yang dijadikan calon,yang dekat ketua partai pastilah orang kaya,gk mungkin lu yang dijadikan calon,beda dengan rakyat yang milih,jika orang itu baik,disukai rakyat bisa menjadi calon gubernur,bupati,walikota melalui jalur independen bro
@@madedwipayana6821 blom tentu bro sekarang juga dan sekarang yang nyalon juga yng Deket SMA partai , demokrasi propaganda barat supaya kita bergaduh gk ada ujungnya
Wah memang mantap ibu Titi Angraeni dalam memberikan narasi, bukan spt yg dari Gerindra emosional, masak apa kata ketumnya langsung disantap, bukan nya dikaji dulu
Saya setuju pak presiden. Ini lebih baik. Pemikiran kita tidak sama dengan Pemikiran negara luar. Yang kasihan rakyat. Persaudaraan pecah akibat beda pilihan.
Persaudaraan tak mungkin pecah walau pilihan berbeda, itu hanya omongan sosok tertentu saja. Pak Prabowo awalnya dari Golkar tapi bentuk Partai Gerindra, Yusril dari Golkar bentuk Partai Bulan Bintang, dll, apakah persaudaraan bangsa kita pecah? Kan tidak. Rakyat bersuara ketika sosok spt Kaesang disodorkan untuk menjabat calon gubernur, Rido diusung 15 partai di Jkt, tapi warga Jkt menolak Rido, jadi berilah hak rakyat untuk menentukan pilihan wakilnya bukan ditentukan oleh yg berkuasa. Jika ingin negara ini maju, belajarlah Korea Selatan, karena keputusan presiden belum tentu yg terbaik.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini... Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Dgn dipilihnya kepala daerah oleh DPRD. Maka fungsi dewan perwakilan rakyat kembali dipulihkan bahwa DPRD benar2 wakil rakyat yg mempunyai kewenangan memilih pemimpin / kepala daerah.
Ini bukan soal tertipu dan tidaknya dengan demokrasi, ini soal mengembalikan ingatan para pemimpin untuk mengerti tata cara menjadi seorang pemimpin. (menjadi pemimpin itu memiliki rumus berdasarkan asas dan menjalankan konsep kepemimpinan) ketika para pemimpin mengambil keputusan apakah berkesuaian dengan asas dan konsep UUD??? jangan kekuasan digunakan untuk melanggar konstitusi dan merugikan rakyat..
Bener sudah itu, kalo tidak mau kepala daerah ditunjuk lsg oleh pusat ya opsi lain serahkan saja pada dprd. Soal ada potensi permainan di dprd itu sudah pasti ada, tapi setidaknya money politik dan biaya politik itu jauh lebih rendah dibanding pilkada langsung & kontrol lebih bisa dikuasai.
Mmg benar apa kata margarito,,, politik Indonesia Diobok obok oleh Negara lain yg ingin Kita Kacau balau,,!!! Tinggal para, elite negri ini utk bersikap,,,!!
ckp pilpres n pileg yg lgsg d pilih rakyat, utk pilkada membosankan,bila perlu Pilkades d hapus,kepdes ckp d tunjuk,spt lurah d kelurahan,poin terpenting d Pilkades sumber perpecahan d akar rumput
Setelah kalah di pilkad dkj, smua kimples merubah strategi bgmn kekuasaan bisa dapat smua keinginannya utk meraih kekuasaan dan membungkam demokrasi masyarakat.
Rakyat ingatkan. : Masyarakat jangan di bohongi dengan " Demokrasi , dan Demokratis " sehingga Rakyat terjerumus dng KESENGSARAAN Ingat : Rakyat sekarang sudah sangat Cerdas Rakyat sekarang tidak sama ko ndisinya di tahun 1998 Ayoo...Rakyat bersatu , untuk tidak dibodohi oleh Partai , yg menyurakan " Demokrasi demi Rakyat "
Dampak pilihan langsung banyak Pim daerah yang Kemudian ketanggkap korupsi. Disebabkan bagi2 uang saat pilkada. Begitu jadi keburu nyaur. Intinya aturan pilkada apa kata Dewan
adakan register syarat 5 tahun kader parpol bru bisa nyalon dpr dan berkarir menjabat dalam struktur partai.. biar gak orang baru bawa uang langsung nyalon..
Kalau bisa pejabat daerah seperti gubernur, walikota dan bupati di usulkan oleh DPRD sebagai representasi rakyat di seleksi oleh KPK dan kejaksaan agung dan atas rekomendasi KPK dan kejaksaan agung diputuskan dan angkat oleh presiden.
Jika kembali sesuai usul tersebut berarti langkah mundur demokrasi tidak tahu arah reformasi. Tugas presiden membangun. Mental mental politikus dan rakyat agar bebas mony politik agar rakyat cerdas sejahtera..hilangkan bansos bansos itu pembodohan rakyat
Jadi ginih,,,, Persaingan dan persahabatan antar inter koneksi kaum nasionalis dan agamiah selalu naik turun. Dekat kadang jauh. Kadang mengirih mendengkur mendengkih menyuap memberkat hingga melekat😂😂😂😂
Sebaiknya kita rakyat Indonesia dalam berdemokrasi jangan tek book sama cara dg negara barat atau yg dicetuskan oleh negara barat karena kondisi masyarakatnya sangat berbeda mulai dr pengetahuannya,ekonominya,budayanya ,adatnya dan karakternya jadi menurut saya yg terbaik itu cara sesuai dg kondisi masyarakat Indonesia yg membawa kemajuan ,ketentraman,kemakmuran untuk rakyat itu yg paling cocok
Anggota DPR kita ini, tidak ada yg serius, sedangkan Kawil Wil Wil aja yg TDK di pilih lgsg sangat berdampak buruk bagi masyarakat,apatah lagi gubernur bupati. Sungguh sungguh mengenaskan politik kita ini sekarang,yg baik aja di otak Atik,sedang yang buruk di poles poles.
Kembali pada hati nurani......hukum pemilu berjalan. Peraturan pemilu dijalankan insya Allah akan memberikan pencerahan ke rakyat...demokrasi yg baik....
UU Pemilu dan PIlkada harus direvisi memberi kewenangan yg lebih luas pkd Bawaslu , Paslon ,team, masyarakat dilarang money politik,memberi sembako, sovenir ,dll klu terbukti Paslon nya didiskualifikasi. Atribut kampanye cuma dari KPU aja intinya diperketat regulasinya dan sangsi hukumnya tegas dan berat
Para Cendikiawa Negeri ini, karena belajar di luar negeri di negeri2 Penjajah, maka pikirannya itu kepentingan2 Negeri2 Penjajah terhadap negara2 berkembang, seolah mereka itu berasa seperti Malaikat yg akan membantu padahal Pampir penghisap darah, pengamat2 yg cendikiawan2 itu lupa akan Demokrasi Pancasila Yg berdasarkan Budaya dan kearipan2 negeri Nusantara ini. Apalah arti Demokrasi dari Negeri2 Penjajah bila Patisipasi Rakyat di Pilksda kemaren hanya 50 an Persen. 5 thn yg aksn datang pasti khan dibawah 50 %.
Kalau merujuk kepada SIla ke Empat dari Pancasila [ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan], maka pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan pemilihan Presiden oleh MPR RI sebenarnya itulah yang lebih tepat. Bila masa dahulu pernah ada kesalahan pada anggota DPRD, DPR RI atau MPR RI maka sistem untuk menjadi anggota DPRD, DPR RI dan MPR RI itulah yang sebaiknya dikoreksi. Jika wakil rakyat itu baik, dan lewat seleksi pencalonan yang ketat, maka kita tidak ada permasalahan dengan mereka. Untuk mengawasi perseorangan atau kelompok anggota DPRD, DPR RI dan MPR RI itu lebih ringan, karena satuan anggota lembaga legislatif tersebut, hanyalah wakil rakyat untuk sebagian masyarakat yang memilihnya dibanding seluruh jumlah rakyat pemilih. Demikian juga jika Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR RI, menekan Presiden dan Wapres untuk taat kepada Ketetapan MPR RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara akan jauh lebih mudah. Presiden tidak akan bisa terlalu berkuasa untuk melakukan hal-hal di luar Tap MPR RI. Selain itu pertentangan di tengah rakyat tidak akan berlebihan seperti saat pemilihan langsung ini. Biaya juga terlalu besar. Sebaiknya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
gampang , sahkan dulu undang undang perampasan aset oleh DPR, buat undang undang yang tegas soal pemberantasan korupsi, jika dinilai boros anggaran penyelenggaraan pilkada , baru boleh pilkada dipilih langsung oleh DPR,
Jika konsep pemilihan pemimpin daerah akan d ubah DPRD maka bersiaplah akan dihadapkan oleh rakyat karena ini sdh membelenggu kedaulatan rakyat dlm berdemokrasi.....
Setuju sekali dengan apa yg di katakan bung andre
Bravo bang Margarito pendapat anda sangat memuaskan rakyat
Mbak titi bukan hanya cerdas tapi komentarnya sangat mudah dimengerti
Betul bgt,sgt msk akal
Permasalahan yg paling mendasar adalah rusaknya moral demokrasi yg baik.
Mantap mbak titik , berikan pencerahan pada masyarakat
Sangat setuju Mbak Titi dan Mas Margarito. Trims pencerahannya.
Setuju mba titik, kita jangan terjebak oleh retorika argumen yg menghendaki runtuhnya tujuan Reformasi..
Perbaiki dan evaluasi dlu DPR dan Pratai politik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.sesungguh diatas semuanya KORUPSI, ,KOLUSI dan NEPOTISME lah yg menjadi akar permasalahan rusaknya ekonomi negara dan moral bangsa.
Sepertinya pemerintah sekarang takut sama suara rakyat
Setelah jakarta menang satu partai lawan banyak Partai
Mantap mbak Titi pemikiran cerdas 👍
Pemerintah sekarang takut sama suara rakyat...??? 😂😂😂
Rakyat yg mendukung pemerintah 58% plus partai yg berseberangan saat pilpres kemarin pada join ke pemerintah... 😂😂😂
PDIP hanya menang di Jakarta dan Bali sedangkan KIM+ menang di Jawa Barat yg punya populasi terbanyak di Indonesia.. Jawa tengah yg notabene "KANDANG BANTENG".. Jawa timur.. Sumatra dll...
Kocak sih klo di bilang pemerintah takut sama suara rakyat yg hanya menang di 2 provinsi doank... 😂😂😂
1 hal lg kenapa calon gubernur yg di usung KIM+ kalah di Jakarta...?? RK itu org Jawa Barat yg menjadi pendukung (bobotoh) persib bandung sedangkan Jakarta pendukung persija (The Jak) yg notabene musuh bebuyutan bobotoh persib... 😂😂
Faktor inilah yg membuat KIM+ kalah di Jakarta selain kesalahan "JANDA" yg dianggap blunder yg dilakukan oleh calon wakil RK... Paham...?? 😂😂😂
Politik di Indonesia itu sangat dinamis bisa berubah kapanpun sesuai dgn kepentingannya... KIM+ tingkat nasional bersatu tp di pilkada saling berhadapan itu ga mengherankan sama sekali... 😂😂😂
Halah Cuman 2juta suara aja di jakarta
Pj diangkat siapa,? Bupati ! Guburnur !. Presiden !
Diantara ketiga itu pasti saat pimelihan mengeluarkan biaya cukup besar .emang gratis jabatan pj secara logika?
Saya simpulkan tidak pejabat yg tdk korupsi hampir 99% .
Setara kepala sekolah,camat,kepala desa dll.
Harus meyetorkan kepada kepala daerah setiap dana cair . Apa kata all setara, dana cair harus segini ya!!, tolong lah pak segini aja? ; emang ada yg gratis ambil jabatan itu,ini perintah bupati. Kalo gk ada di hari H bisa copot jabatan. Ini real fakta di lapangan .di dua kabupaten.
Ayah saya camat kabupatan 1
Ibu saya kepsek di kabupaten 2 . Yg lain penguat yg saya dengar langsung seprti kepala desa ,kepdes memang tdk bisa di copot tapi bisa di persulit admisrasi .
Sekelas bupati di daerah saya mengeluarkan uang pribadi 40M, apalagi gubernur.
Jadi pj di angakt siapa yh mereka lah .
Sekelas kepsek 30jt camat 80jt .blm setoran . Apalagi PJ??
Ini lah bobrok sistem pemilihan sekarang .
DPR di pilih wakil rakyat inspirasi rakyat . Jika kita memilih mereka tentu itulah suara rakyat. Jika salah apa beda ya di pilah langsung oleh rakyat . Tentu kita sebagai masarakat masih bisa menentukan pilihan DPR di berikut ya .
Seperti saya sangat efektif untuk korupsi . seperti ini anda tanya apakah ortu saya korup? .
Cerdas mbak nya...masalah carut Marut di negeri ini adalah korupsi dan hukum...
Suara rakyat adalah suara Tuhan .
Betul pak kumis, Demokras kita adalah Demokrasi Rakyat Tertinggi, ini ada tujuan nya melanggengkan kekuasaan yg ada.. Indonesia ini adalah Kedaulatan rakyat adalah yg tertinggi.. Hak Rakyat memilih pemimpin terbaiknya..
Demokrasi PANCASILA, prakteknya liberal!
Apa demokrasi implementasi nya ? Jelaskan jangan nyampein ga ada literasi nya@@UmmaAbib
@@UmmaAbibke Afganistan aja kamu saya lihat kalau kamu masih bisa berkomentar dan mengkritik
Pak kumis justru mendukung 😂😂😂😂😂
Klo saya sebagai rakyat biasa ya mandat untuk memilih calon pemimpin harus lewat rakyat...
Saya setuju 1000%dengan mbk TITI ANGGARAINI.
You are smart.
Sip mbak Titi
Kasih tau tuh orang yg ga ngrsain penting nya suara rakyat
Tidak efektif sebaiknya pemilihan itu seperti Malaysia jadi baik utk stabilitas,TDK seperti Indonesia tenaganya terkuras utk pemilu terus
Suara rakyat yg di tukar dgn uang 50 - 300 ribu ea...??? 😂😂😂
M bak titik memang top.trus lawan mbak titi jangan sampai kita seperti ordebaru,
Tidak semua orde Baru itu jelek blok drun kadrun
Cerdas mba Titik,,,
Makan tuh demokrasi
Harus nya Prabowo lebih konsentrasi dan fokus ke sektor ekonomi daripada ke sektor politik dengan melempar wacana yang kontroversial
Jd pemimpin itu harus mengurus semuanya...kok
Kan dia mikiri tahun 2029 mo calon LG jd skrg dah di mulai di tata....bro....😅😅😅😅
@WilLab-th4ls tapi kan harus ada prioritas kebijakan
@dzakiyyathalitasakhi5066 dah 2 bulan bekerja kebijakan blm ada tuh....gaji guru naik masih masalah.... UMP naik juga masalah.....subsidi BBM mau di cabut tambah masalah.....apa....GK ada kn.....nangkap para koruptor.....blm ada yg di proses....
@@hasanulabidin2678ini ni lebih pintar lebih tau isi pemikiran prabowo untuk 2029 maju lagi,,
Pemikiran dia ini yg lebih maju dari pak prabowo 😂😂😂
Yg bikin gaduh itu siapa...?.pastikan yg bikin gaduh itu orang" yg tidak jujur dan tidak adil.
Harap jangan bungkam suara rakyat Indonesia.
Diskusikan kepada masyarakat yang punya kompetensi dan wawasan yang mumpuni...saya sangat percaya pada pertimbangan Pa Prabowo karena beliau memiliki hati yang sangat baik untuk Bangsa Indonesia ini... Mantap Pa Margarito anda sangat realistis dan cinta bangsa Indonesia 👍
..tim tepuk tangan dan sorak bernyanyi seperti beo😂
@gombol 🤣🤣
Pak Presiden Prabowo langsung kerja kerja saja biar Indonesia benar benar maju
YANG GADUH ELIT.. BUKAN RAKYAT.. JGAN DEMOKRASI YANG DI HILANGIN YANG GADUH YANG DI LENYAPKAN... TER MASUK ORANG YANG MAU HILANG KAN DEMOKRASI YANG HARUS DI SINGKIRKAN
Daripada di korupsi uang pilkada...mendingan yg milih rakyat....
Jd rakyat ikut terlibat KKN dgn membeli suara rakyat oleh calon kepala daerah... 😂😂
Jangan teriak korupsi jika rakyatnya sendiri sebagai pelaku dan pendukung korupsi dgn menjual suaranya kpd siapapun yg ngasih uang lebih banyak terhadap mereka... 😂😂😂
Untuk menjadi bupati aja para calonnya menghabiskan uang puluhan miliyar loh sebagai modalnya... Apa yg terjadi jika org yg terpilih menjadi bupati yg sudah menghabiskan uang sampe puluhan miliyar...???
Demokrasi itu sumber kekisruhan.
Sumber perpecahan.
Sumber permusuhan.
Betul
Sumber kemunafikan
Sumber pencitraan
Sumber kebohongan
Sumber subur nya praktik korupsi
Sumber kesuraman
Trus kalau indeks demokrasi naik apakah menjamin rakyat sejahtera
Percuma demokrasi rakyat ditipu para parpol yg gemuk tetap ktum parpolnya
ganti sistem!
Mba titi bicara sangat cerdas sepakat
Kalau pilkadanya dipilih lewat DPRD setuju aja, tapi pemilihan anggota DPRD lewat mekanisme CPNS, supaya memang yg pintar dan cerdas yg jadi anggota 😂
Itu..., dari partai politik sendiri.., yg masuk kader partai politik itu.. Mesti.. Dari RT/RW.. Sampai nasional. Melewati..survey yg akurat buat tokoh² baru yg masuk kader partai politik. Bukan ujung² sdh masuk dg mudah tanpa sekeksi.. Yg hasilnya.. Dihadirkan tdk punya tujuan atau visi- misi utk daerah atau bangsanya
Apapun sistem pemilu yg kita anut , sejauh koruptor dan aparat penegak hukum tdk dimiskinkan dan dihukum mati ... semua akan sia sia.
Saya SBG rakyat kecil,,,sangat setuju,,,kpl daerah di pilih DPRD,,begitu juga DPRD gak usah dipilih rakyat langsung pak,,Krn yg SDH berjalan,,,DPRD yg kuat money politiknya ,,95 pesen jadi,,,GK pandang itu KOLUSI,,NEPOTISME
SETUJU!
Mbak titi cerdas bedah lawan bicaranya
Bilang aja mau order baruuuu
Sok anti sesuatu yangbelum tentu dipahamin
Pemimpin yg dipilih lgsg itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, janjinya adalah kepada rakyat,. Beda lagi pemimpin yg dipilih oleh para elit, tanggung jawab dan janjinya tertuju hanya untuk para elit..
Setuju banget.
Kepala daerah di pilih lgsung oleh DPR.
PILKADA bnyak mengeluar kan biaya dan utk menarik simpatisan pemilih terkadang bermain uang.jadi secara tidak lgsung pemilih di ajari korupsi dan sogok.
Sudah bagus seperti sekarang rakyat yang memilih langsung oleh rakyat,knp kok mau diganti pakai dprd yang milih,kalau untuk menghemat ya gk usah aja ada pilkada ,langsung saja presiden yang milih gubernur,bupati ,walikota,gk usah ada dprd lagi ,maaf itu pendapat saya dan juga cepat disahkan uu perampasan aset koruptor
Bagus milih nya iya,tapi butuh banyak uang dan korupsi
@sahabatkicau3912 kalau gk punya uang jangan maksain diri jadi calon agar gk stress jika kalah,kalau korupsi penjara seumur hidup
@madedwipayana6821 itu kan menurut mu bro,trus yang mau nyalon yang kaya aja cck kmu bro jadi oligarki
@sahabatkicau3912 kalau pemilihan tidak langsung,calon nya pasti juga orang kaya,orang yang bisa dekat ketua partai itudah yang dijadikan calon,yang dekat ketua partai pastilah orang kaya,gk mungkin lu yang dijadikan calon,beda dengan rakyat yang milih,jika orang itu baik,disukai rakyat bisa menjadi calon gubernur,bupati,walikota melalui jalur independen bro
@@madedwipayana6821 blom tentu bro sekarang juga dan sekarang yang nyalon juga yng Deket SMA partai , demokrasi propaganda barat supaya kita bergaduh gk ada ujungnya
setuju bupati/walikota dan gubernur dipilih DPRD karena mahal bingits
Elu anggota dprd?
Wah memang mantap ibu Titi Angraeni dalam memberikan narasi, bukan spt yg dari Gerindra emosional, masak apa kata ketumnya langsung disantap, bukan nya dikaji dulu
Mantap buk Titi...rakyat setuju dengan pernyataan buk Titi.....kalo Andre dan Margarito politisi abal2
Gerindra bikin gaduh akibat KIM plus di DKI kalah 😂😂😂
Cmn di jakarta kan
Aku setuju pada pandangan mba Titi.
Uang pengamanan, logistik, pilkada sangat besar.. Triliunan... Lebih baik untuk subsidi rakyat miskin.. Perbaikan jalan.. Yg rusak.
D jadikan subsidi, trus subsidi d cabut, uangnya trus d kmanakan juga?
Tanda tanda gerinda akan meniru gaya orde baru, ingin berkuasa lebih lama,
Orba gaya baru.. prabowo membungkam suara rakyat...
Saya setuju pak presiden. Ini lebih baik. Pemikiran kita tidak sama dengan Pemikiran negara luar. Yang kasihan rakyat. Persaudaraan pecah akibat beda pilihan.
Kalo pilpres gmn oom? Apakah kasihan rakyat, persaudaraan pecah akibat beda pilihan?
Persaudaraan tak mungkin pecah walau pilihan berbeda, itu hanya omongan sosok tertentu saja. Pak Prabowo awalnya dari Golkar tapi bentuk Partai Gerindra, Yusril dari Golkar bentuk Partai Bulan Bintang, dll, apakah persaudaraan bangsa kita pecah? Kan tidak.
Rakyat bersuara ketika sosok spt Kaesang disodorkan untuk menjabat calon gubernur, Rido diusung 15 partai di Jkt, tapi warga Jkt menolak Rido, jadi berilah hak rakyat untuk menentukan pilihan wakilnya bukan ditentukan oleh yg berkuasa. Jika ingin negara ini maju, belajarlah Korea Selatan, karena keputusan presiden belum tentu yg terbaik.
@Semuasamaya ini kan bahas pilkada bukan pilpres.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini... Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
@@roberysyah8266 kalo anda bicara mengenai persaudaraan yg pecah akibat beda pilihan kenapa tidak menjawab mengenai Pilpres?
Banyak yg harus di perbaiki di negeri ini
Dgn dipilihnya kepala daerah oleh DPRD. Maka fungsi dewan perwakilan rakyat kembali dipulihkan bahwa DPRD benar2 wakil rakyat yg mempunyai kewenangan memilih pemimpin / kepala daerah.
Dalam hal itu rakyat tidak ingin diwakili DPRD
Enak jamanku too, demokrasi hanyalah ajang korupsi berjamaah
Mba titi mmng mencerdaskan acara ini jg mestinya Feri amsari diundang jg agar imbang .pendapat bang Fery mslh ini bagus skl masuk logika
Bank andre suruh debat lagi sama Roky grung. Like
sangat setuju dengan mbah itu
Ini bukan soal tertipu dan tidaknya dengan demokrasi, ini soal mengembalikan ingatan para pemimpin untuk mengerti tata cara menjadi seorang pemimpin. (menjadi pemimpin itu memiliki rumus berdasarkan asas dan menjalankan konsep kepemimpinan) ketika para pemimpin mengambil keputusan apakah berkesuaian dengan asas dan konsep UUD???
jangan kekuasan digunakan untuk melanggar konstitusi dan merugikan rakyat..
Mantap mbak titi Anggraini sangat jelas dan berbobot. Cerdas 👍🏻
Bobot apanya
@pietergiyatno0405 kalau gak paham usah komen.. brti gak nyampe
mereka itu memikirkan bagaimana kekuasaan ini di genggam selamanya 😅
Setuju P.Margarito❤
Buat saja secara online. Yang pengen coblos harus pake ktp.
Kalo orang sepuh bisa ??
Ente kdang" mikir.
setuju pilihan la gsung
Yang terpenting untuk rakyat aman dan sejahtera ❤❤
Bener sudah itu, kalo tidak mau kepala daerah ditunjuk lsg oleh pusat ya opsi lain serahkan saja pada dprd. Soal ada potensi permainan di dprd itu sudah pasti ada, tapi setidaknya money politik dan biaya politik itu jauh lebih rendah dibanding pilkada langsung & kontrol lebih bisa dikuasai.
Sy setuju klu semua gubernur penunjukan langsung dari president,,,dan dari purnawirawan tni❤
Jika politik uang yang jadi masalah maka aturannya sanksi politik uang itu yang diperbaiki.
Tema yg sangat bagus..👍
Mba saluran mani politik ...ayo dukung pemilihan kembali ke dpr
Selagi ekonomi rakyat amburadul semua akan kaco balo 😂😂😂😂😂
Mmg benar apa kata margarito,,, politik Indonesia Diobok obok oleh Negara lain yg ingin Kita Kacau balau,,!!! Tinggal para, elite negri ini utk bersikap,,,!!
Tingkat partisipasi rakyat berkurang karena rakyat jenuh
ckp pilpres n pileg yg lgsg d pilih rakyat, utk pilkada membosankan,bila perlu Pilkades d hapus,kepdes ckp d tunjuk,spt lurah d kelurahan,poin terpenting d Pilkades sumber perpecahan d akar rumput
Setelah kalah di pilkad dkj, smua kimples merubah strategi bgmn kekuasaan bisa dapat smua keinginannya utk meraih kekuasaan dan membungkam demokrasi masyarakat.
Smg diperoleh sistim yg lbh baik
Yogyakarta
Petlu diketahui, MARGARITO ini baru berpikiran Bagus & Benar hanya di hari KAMIS. Di hari-hari lain ide dan gagasannya hanya Titipan.😂😂
Bupati / wali kota di pilih DPRD kabupaten / kora dan Gubernur di tunjuk Presiden atas persetujuan DPRD Provinsi.
Menit ke 10.50
Mbak Titi: kalo mau jadi presuden ya masuk partai, jangan mau jadi presiden,tapi tidak mau masuk partai 😅
Rakyat ingatkan. : Masyarakat jangan di bohongi dengan " Demokrasi , dan Demokratis " sehingga Rakyat terjerumus dng KESENGSARAAN
Ingat : Rakyat sekarang sudah sangat Cerdas
Rakyat sekarang tidak sama ko ndisinya di tahun 1998
Ayoo...Rakyat bersatu , untuk tidak dibodohi oleh Partai , yg menyurakan " Demokrasi demi Rakyat "
Dampak pilihan langsung banyak Pim daerah yang Kemudian ketanggkap korupsi. Disebabkan bagi2 uang saat pilkada. Begitu jadi keburu nyaur. Intinya aturan pilkada apa kata Dewan
Betul kata salah seorang profesor jepang : "ciri-ciri negara miskin dan berkembang adalah mayoritas masyarakatnya fokus ke politik".
adakan register syarat 5 tahun kader parpol bru bisa nyalon dpr dan berkarir menjabat dalam struktur partai.. biar gak orang baru bawa uang langsung nyalon..
Kalau bisa pejabat daerah seperti gubernur, walikota dan bupati di usulkan oleh DPRD sebagai representasi rakyat di seleksi oleh KPK dan kejaksaan agung dan atas rekomendasi KPK dan kejaksaan agung diputuskan dan angkat oleh presiden.
Yang di butuhkan rakyat adalah kesejahteraan bukan masalah demikrasi atau otoriterisme terserah dah intinya rakyat makmur.
Smg ada opsi yg terbaik...
Jika kembali sesuai usul tersebut berarti langkah mundur demokrasi tidak tahu arah reformasi.
Tugas presiden membangun. Mental mental politikus dan rakyat agar bebas
mony politik agar rakyat cerdas sejahtera..hilangkan bansos bansos itu pembodohan rakyat
manfaat demokrasi adalah memudahkan korupsi dan menjatuhkan kredibilitas seseorang atas nama demokrasi. itu yg terjadi di Indonesia.
Om Andre ini pengen jd gubernur yg sulit kesampaian karna rakyat sumbar males milih beliau
Jd partai nya nyari celah 😊
Jadi ginih,,,,
Persaingan dan persahabatan antar inter koneksi kaum nasionalis dan agamiah selalu naik turun. Dekat kadang jauh. Kadang mengirih mendengkur mendengkih menyuap memberkat hingga melekat😂😂😂😂
Sebaiknya kita rakyat Indonesia dalam berdemokrasi jangan tek book sama cara dg negara barat atau yg dicetuskan oleh negara barat karena kondisi masyarakatnya sangat berbeda mulai dr pengetahuannya,ekonominya,budayanya ,adatnya dan karakternya jadi menurut saya yg terbaik itu cara sesuai dg kondisi masyarakat Indonesia yg membawa kemajuan ,ketentraman,kemakmuran untuk rakyat itu yg paling cocok
Sepakat dengan ide Presiden Prabowo. Kepala Daerah cukup dipilih oleh DPRD masing-masing!
Anggota DPR kita ini, tidak ada yg serius, sedangkan Kawil Wil Wil aja yg TDK di pilih lgsg sangat berdampak buruk bagi masyarakat,apatah lagi gubernur bupati. Sungguh sungguh mengenaskan politik kita ini sekarang,yg baik aja di otak Atik,sedang yang buruk di poles poles.
Kembali pada hati nurani......hukum pemilu berjalan. Peraturan pemilu dijalankan insya Allah akan memberikan pencerahan ke rakyat...demokrasi yg baik....
Kita hrs kembali' pd demokrasi Pancasila bukan demokrasi yg kebablasan, orang bisa menghina seseorang dg seenak jidatnya...
UU Pemilu dan PIlkada harus direvisi memberi kewenangan yg lebih luas pkd Bawaslu , Paslon ,team, masyarakat dilarang money politik,memberi sembako, sovenir ,dll klu terbukti Paslon nya didiskualifikasi. Atribut kampanye cuma dari KPU aja intinya diperketat regulasinya dan sangsi hukumnya tegas dan berat
Para Cendikiawa Negeri ini, karena belajar di luar negeri di negeri2 Penjajah, maka pikirannya itu kepentingan2 Negeri2 Penjajah terhadap negara2 berkembang, seolah mereka itu berasa seperti Malaikat yg akan membantu padahal Pampir penghisap darah, pengamat2 yg cendikiawan2 itu lupa akan Demokrasi Pancasila Yg berdasarkan Budaya dan kearipan2 negeri Nusantara ini.
Apalah arti Demokrasi dari Negeri2 Penjajah bila Patisipasi Rakyat di Pilksda kemaren hanya 50 an Persen. 5 thn yg aksn datang pasti khan dibawah 50 %.
Ya mereka penganut pendidikan demokrasi yg fanatik
Beri kepada seseorang kekuasaan maka keliatan siapa sesungguhnya dirinya
Kalau merujuk kepada SIla ke Empat dari Pancasila [ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan], maka pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan pemilihan Presiden oleh MPR RI sebenarnya itulah yang lebih tepat.
Bila masa dahulu pernah ada kesalahan pada anggota DPRD, DPR RI atau MPR RI maka sistem untuk menjadi anggota DPRD, DPR RI dan MPR RI itulah yang sebaiknya dikoreksi. Jika wakil rakyat itu baik, dan lewat seleksi pencalonan yang ketat, maka kita tidak ada permasalahan dengan mereka.
Untuk mengawasi perseorangan atau kelompok anggota DPRD, DPR RI dan MPR RI itu lebih ringan, karena satuan anggota lembaga legislatif tersebut, hanyalah wakil rakyat untuk sebagian masyarakat yang memilihnya dibanding seluruh jumlah rakyat pemilih.
Demikian juga jika Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR RI, menekan Presiden dan Wapres untuk taat kepada Ketetapan MPR RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara akan jauh lebih mudah.
Presiden tidak akan bisa terlalu berkuasa untuk melakukan hal-hal di luar Tap MPR RI. Selain itu pertentangan di tengah rakyat tidak akan berlebihan seperti saat pemilihan langsung ini. Biaya juga terlalu besar.
Sebaiknya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
gampang , sahkan dulu undang undang perampasan aset oleh DPR, buat undang undang yang tegas soal pemberantasan korupsi, jika dinilai boros anggaran penyelenggaraan pilkada , baru boleh pilkada dipilih langsung oleh DPR,
Saya. Setuju. Gubernur bupati. Dan. Wali. Kota. Dipilih. Dprd
Bicara emang enak TPI menjalaninya itu susah
Baru aja di lantik udah gaduh sana sini, kok gk fokus saja kerja mensejahterakan rakyat tumpas korupsi dan hukum mati.
Jika kelak kepala daerah dipilih DPR, Kaesang pasti menjadi gubernur DKI, kan dulu sdh disodorkan mantan ketum Golkar.
Kalau dirubah kasian orang2 yg biasanya dapet amplop malah gak dapet 😂😂😂
Menurut q cukup Presiden dan Gubernur saja yg melalui pemilu.
Kirain JD menteri ini pak Margarito Kamis . Beliau termasuk pendukung utama Prabowo.
Titi Angraeni cerdas berpolitik
Betul Pemilihan Pilkada lwt DPRD...membatasi hak rakyat
KALAU PINGIN MAKMUR KEPALA DAERAH HARUS DIPILIH DPR TOP❤
Yang pasti kita tidak setuju, kepercayaan rakyat terhadap DPR sangat rendah
Saya setuju, ongkos mahal dan kalau jadi ingin balik modal. Itu pasti jalan nya ke korupsi.
Jika konsep pemilihan pemimpin daerah akan d ubah DPRD maka bersiaplah akan dihadapkan oleh rakyat karena ini sdh membelenggu kedaulatan rakyat dlm berdemokrasi.....