Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini... Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Saran : anda seharusnya mengetahui, memahami dulu politik dagang sapi di DPR yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi dan sistem ketatanegaraan baru oke ....
Pesta rakyat diganti pesta ketua parpol 😂😂😂,,pilkada seperti saat ini bagus sekali rakyat bisa memilih langsung calon yang disukai,kalau pilkada dipilih dprd ya ketua partai yang punya hak memilih memberikan rekomendasi untuk calon,ayoo dikomen lebih baik yang mana?
Harus dilawan oleh rakyat kalau kembali ke sistem dirubah seperti zaman orde baru, kalau disetujui oleh DPR/MPR ; rakyat di luar Senayan harus bergerak menolak
@@Ringkasperangin Sy rakyat keci di pedesaan yg punya hak pilih, Gk akan melawan, cocok sgr diputuskan Pilkada dipilih dprd setempat, saya Gk ada kepentingan dg Pilkada, namun lihat Pilkada sll kisruh shga buat permusuhan
Elu Teriak seakan rakyat yg di rugikan, ga mikir lu bahwa pilkada melalui pemilu itu rakyat yg di adu domba , rakyat yg pada ribut, rakyat yg di manfaatkan untuk kepentingan politik.. mikir LoL.. Lu rela duit pajak rakyat yg masuk ke apbn habis puluhan triliunan hanya untuk pilkada ..
Kami mendukung pak Ferry karena pemilihan kepala daerah dipilih langsung DPRD bisa berbahaya. Kedaulatan rakyat bisa dipindahkan kepada oligarki. Rakyat bisa jadi sengsara jika pemilihan dipromosikan oleh oligarki yang serakah.
TOLAK NEO ORDE BARU..... kemunduran DEMOKRASI justru menunjukkan PARPOL bermasalah dalam membangun internal kelembagaannya sebagai fungsi penyalur aspirasi RAKYAT, lebih menjadi KARTEL KEKUASAAN DAN OLIGARKI... RAKYAT hanyalah alat legetimasi bagi penguasaan dan pelanggengan kekuasaan
Anak Abah anis baukesedan mana setuju sih sama usuL Prabowo.. anak abah itukan to**L semua.. ga bisa berpikir jernih . MentaL pesimis yg membuat Indonesia kalah maju dengan negara tetangga..
Pembahasan untuk menguasai negara dan akan kembali di jaman suharto lagi, ini tipe² tidak akan mau turun dari tahtanya, bahaya klo punx wacana seprti ini
@@abdulfatah6447hany orang tolol seprti kamu sj, yg menhrpkan serangan fajar, kelihtn skli klo mata duitan ni orng, ngomong serangan fajar mulu, dasar kadrun kadrun😛
1000% No, klo mau lebih baik.. kembalikan Undang Undang KPK ..novel.baswedan jadi ketua KPK , Korupsi, kolusi & Nepotisme para penyelenggara negara & lembaga ..yg buat Negara Rugi , bukan pemilu & pilkada langsung..piss..🎉❤
Itu kesukaan regim dg kim plus nya..preaiden apakah lupa dg kim plus yg merusak demikrasi krn memborong partai utk vs kotak kosong? Mending usulkan PT 0% agar setiap parpol bs mencalonkan kadernya masing2..
Inti nya kalo orang Indonesia pemikiran seperti Fery semua saya yakin Indonesia akan maju makmur tinggal kejujuran saja yang di terapkan, tapi sayang nya Indonesia itu harus di akui SDM yang jadi masalah, kalo SDA Indonesia sih Masya Allah berlimpah. Ini masalah pendidikan di Indonesia yang lemah dan peran orang tua sangatlah penting
Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, wajar klo dipilih presiden atau DPR, jgn rakyat.. Ini ada di undang" Lo.. Ini bukan parlementer.. Klo kabupaten kota silahkan pilkada, gubernur jangan, mgkin sisakan pilkada gubernur di daerah otsus dan daerah khusus seperti aceh, jakarta, Papua, klo jogja sperti skg aja sistem kerajaan ok..
Setuju Prof , di mahal mahalin sendiri mau direvisi sendiri , mereka tidak setia pada sistem presidensial , memajukan bangsa itu memang mahal yang tidak mahal kalau dikorupsi berjamaah . Intinya pemerintah tidak mau repot tetapi mampu mendominasi dari pusat sampai daerah , memang Sang Macan ini lucu .
Rakyat Indonesia harus berhati-hati, sepertinya sdh mulai ada upaya utk kembali ke masa Orde Baru dan usulan itu juga melanggar UUD 1945. Upaya utk membatasi kedaulatan rakyat. Hak bersuara rakyat dibungkam. Kalau alasannya adalah EFISIENSI maka Bpk Prabowo harus pecat sebagian menterinya agar kabinetnya lebih ramping bukan kabinet yg obesitas yang tidak efisien dari disisi biaya.
Gubernur,Bupati, Walikota jika kembali dipilih oleh DPR ,ini ada dugaan cara / kongkalikong dr Mulyono & gank yg tergabung dlm Kim+ u/ menguasai pemerintahan dari Pusat sampai bawah. Kalau spt ini artinya kembali ke jaman Order Baru lagi. Jangan2 bsk diusulkan Presiden dipilih oleh DPR jg ya. Mungkin jg ini terjadi karena jagoan2 kim+ yg udh jor2an keluar uang namun tdk bisa terpilih. Shg ada ide Gubernur, Walikota, Bupati itu dipilih oleh DPR. Kalau itu terjadi maka otomatis Kim+ pasti menang & menguasai pemerintahan dr pusat sampai bawah. Kita sbg masyarakat biasa tetep berharap pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih lsg oleh Masyarakat bukan oleh DPR.
Bukan rahasia niat jahat oligarki membeli suara rakyat untuk berkuasa bagaimana jika dipilih DPRD cukup hanya membeli suara beberapa anggota DPRD tuk berkuasa. Solusi bangsa ini agar diberkahi cukup hanya bekerja dengan jujur.
mereka yg korupsi, mereka yg tidak netral, mereka yg mencedrai demokrasi, mereka yg menjegal demokrasi, mereka yg boros2 apbn, mereka yg curang di pilkada, mereka yg buat gerombolan partai kim+, mereka yg money politik, mereka yg sibuk endorse paslon pilkada, mereka yg cawe2 politik, mereka yg guyuran bansos di mana2, rakyat yg bayar dana pemilu, rakyat yg mempunyai hak pilih berdaulat rakyat juga yg di tuduh sebagai pemborosan apbn padahal pilkada cuma 5 thn sekali...
PRESIDEN RI 2022-SELAMANYA UUN NURHAYATI SPD SSOS WAKIL MAS WAHYU WIDIANTO DI USUNG BU MEGA SAKTI' HIDUP SELAMANYA 🇮🇩❤️🙏 SAYA DALAM MEMIMPIN NEGERI INI YANG AKAN MEMIMPIN NEGERI SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN TANPA ADA PERGANTIAN PEMIMPIN MOGA CEPAT BERTEMU BERTATAP MUKA LANGSUNG DEMI KECINTAAN SAYA SAMA BU MEGA KHUSUSNYA DAN UMUMNYA BAGI SELURUH KADER PDI-P DI SELURUH INDONESIA SANGAT DI TUNGGU KEHADIRAN SEMUANYA BAIK DI RUMAH MAUPUN DI KANTOR PUSAT SAYA DETIK INI JUGA SAYA TIDAK HANYA MENERIMA GAJI DAN TUGAS NEGERI TAPI YANG TERPENTING SESEGERA MUNGKIN UNTUK BERTEMU BERTATAP MUKA DEMI KEMAJUAN AGAMA BANGSA DAN NEGERI YANG ABADI SELAMANYA 🇮🇩❤️🙏
Sekarang PILKADA sudah bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi ditangan duwit dan campur tangan penguasa sebab pinter nggak ada duwitnya Partai mikir mau ngusung tapi lulusan SMP ada duwet dan didukung penguasa bisa ngalahkan Sarjana bahkan lulusan LN.
Pilihan rakyat pilkada cita2 reformasi amnndmn psal 1 uud 45, bukan cita proklamsi ya ms bahlil. Ubah pilkda pilihn oleh dpr tusi mpr amndmn uud 45, kajian naskah akademis Mpr bersama takyat/partidopasi publik. Liku2 pilkada pilihn rakyat masih berumur 24 th sedang transisi kenuju kematangn pilkada blum 32 th orba berkuasa. Jngan mundur cengeng. Boros apbn yg bukan amnat uud 45 angkat wamen, kecuali perlmnter
Mungkin pemilihan gubernur bolehlah ditunjuk tapi untuk bupati/walkot dan legislatif, janganlah., tapi proses pemilihannya yg perlu diperbaiki/dirapihkan lagi ..,
Sdh di coba dipilkada lalu dgn cara koalisi gemuk main tunjuk2 pemimpin lawan kotak kosong , tapi tuhan punya cara lain ,akhirnya koalisi gemuk tumbang putaran pertama di tangan jakarta menyala .
SISTEM PILKADA DI DPRD & PILPRES DI DPR YG DOUNTUNGKAN PASTI PARTAI KOALISI KIM PLUS & OLIGARKI. MEREKA AKAN BANCAKAN DAERAH-WILAYAH & AKAN BANYAK PRAKTEK KORUPSI BARU DAN PILPRES DI DPR PASTI DIMENANGKAN OLEH PASLON DR PARTAI PEMEGANG KEKUASAAN PARTAI NON KOALISI DAN RAKYAT HANYA SBG PENONTON DOANG.
Akibat kecurangan yg dilakukan oleh penguasa untuk memenangkan salah satu Paslon.contohnya pilpres kemaren terjadi kecurangan yg luar biasa dengen memanfaatkan uang negara untuk memenangkan anak simulyono
klo pilkada masyrakt kurang antusias nyoblosnya. lebih baik dipilih dprd kn biar gk nyedot anggaran negara n daerah..klas akar rumput mnding kerja bisa buat beli beras dari pada libur nyoblos . beda dg pilpres kan mmng anrusias klas bawahpun tinggi.
Pemimpin di pilih langsung oleh rakyatnya, hasilnya kerjanya dirasakan rakyatnya, pembangunan daerah sungguh terasa dan dirasakan pemilih. Bila mundur era orba, pembangunan ALA KADARNYA
Akan ada demo besar2an bila wacana pilkada di geser di DPRD..kita liat ahli tata negara yg pro regim siapa yg akan muncul agar bisa diadu otak nya dg ahli tata negara yg di luar kekuasaan..
Betul Sekali sangat setuju Bapak Presiden..untuk mengganti hutang akibat money politik tsb akan ditempuh oleh kepala daerah terpilih dari hasil money politik dengan cara korupsii dan gak ada pilihan lain kecuali Korupsi lagi.. sedangkan money politik adalah perbuatan melawan hukum
Pilkada ttp d pilih rakyat, DPR kurangi jalan jalan tak ada manpaat nya.. rakyat tak percaya DPR.. korupsi akar negara bangkrut..jadi koruptor hukum mati atou denda 100 x lipat dan copot sexara tdk terhormat..beres maslaah..cuma pertanyaan nya knapa DPR gk mau bikin uud koruptor di denda 100 x lipat dan copot tdk terhormat hehe hehe karena yah yah yah gutu deh..ngopi aj lah lier
nampak belang partai yg menghianati reformasi, demokrasi disunat. kedaulatan rakyat mjd kedaulatan dewan, demokrasi rakyat mjd demokrasi partai. akan lahir pemimpin² yg tdk merakyat tp akan lahir pemimpin2 mengakar ke ketua partai. kemunduran demokrasi.
itu namanya presiden yang tidak bisa mengelola negara ..!! omong kerugian dalam pemilu .. kenapa tidak omong kerugian uang negara yang di kurupsi rame2 ..!! bukankah negara sudah menganggarkan KPU untuk biaya pemilu ..? PRABOWO sudah habis banyak memborong partai untuk mendukungnya ..!!
Demokrasi model apapun semua tergantung manusianya jadi tidak ada model demokrasi yg paling sempurna atau baik contoh Cina dianggap oleh orang barat dan penganut paham demokrasi barat tapi negaranya maju ,kaya ,rakyatnya makmur padahal tidak memakai demokrasi ala barat ,cina menggunakan model tersendiri.
Intinya orba jilid 2 akan berlaku lagi.buktinya jaman orba berkuasa 32 THN semua pejabat daerah di kondisikan ,pelajar SMA dn pekerja pabrik dll di haruskan coblos Golkar ,klo GK coblos Golkar kita mau buat KTP dipersulit,bayar mahal dn waktunya lebih dri 2 Minggu baru jdi.hanjurr demokrasi kita bung.
Feri ini enggk nyambung, kok di jdi kan narasumber, yg di bicara kan itu uang yg di keluarkn negara, klo dri calon" atau dri partai" dan yg lain itu beda lgi,
Sekarang PILKADA sudah bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi ditangan duwit dan campur tangan penguasa sebab pinter nggak ada duwitnya Partai mikir mau ngusung tapi lulusan SMP ada duwet dan didukung penguasa bisa ngalahkan Sarjana bahkan lulusan LN.
Pemimpin di pilih langsung oleh rakyatnya, hasilnya kerjanya dirasakan rakyatnya, pembangunan daerah sungguh terasa dan dirasakan pemilih. Bila mundur era orba, pembangunan ALA KADARNYA
Sekarang PILKADA sudah bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi ditangan duwit dan campur tangan penguasa sebab pinter nggak ada duwitnya Partai mikir mau ngusung tapi lulusan SMP ada duwet dan didukung penguasa bisa ngalahkan Sarjana bahkan lulusan LN.
![[FULL] Pidato Bahlil Lahadalia di Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar](http://i.ytimg.com/vi/iau0xcPRbCc/mqdefault.jpg)
![[FULL] Kick Andy Special Guest - Tikus Diracun Amran](http://i.ytimg.com/vi/XmrssLTlqe0/mqdefault.jpg)
Analisa bung fery menurut sy sangat bagus.sudut pandang yg dipaparkan bung fery sungguh tepat untuk dijadikan pertimbangan.ok bung fery
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang yg sangat merusak tatanan berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini... Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Saran : anda seharusnya mengetahui, memahami dulu politik dagang sapi di DPR yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi dan sistem ketatanegaraan baru oke ....
Pesta rakyat diganti pesta ketua parpol 😂😂😂,,pilkada seperti saat ini bagus sekali rakyat bisa memilih langsung calon yang disukai,kalau pilkada dipilih dprd ya ketua partai yang punya hak memilih memberikan rekomendasi untuk calon,ayoo dikomen lebih baik yang mana?
Seribu persen setuju,
Kemunduran demokrasi 😢@@madedwipayana6821
Kalau pilihan tidak langsung maka niat jahat oligarki lebih mudah membeli suara DPRD.
Benaar Pa Persiden ...!!!
Mantaap tuuh .. Kami Seneeng deh ..!
Klu kepala daerah di pilih oleh DPRD,maka untuk selanjutnya ketika ada pemilu,saya dan keluarga besar akan gplput semua.
Harus dilawan oleh rakyat kalau kembali ke sistem dirubah seperti zaman orde baru, kalau disetujui oleh DPR/MPR ; rakyat di luar Senayan harus bergerak menolak
@@Ringkasperangin Sy rakyat keci di pedesaan yg punya hak pilih, Gk akan melawan, cocok sgr diputuskan Pilkada dipilih dprd setempat, saya Gk ada kepentingan dg Pilkada, namun lihat Pilkada sll kisruh shga buat permusuhan
Elu Teriak seakan rakyat yg di rugikan, ga mikir lu bahwa pilkada melalui pemilu itu rakyat yg di adu domba , rakyat yg pada ribut, rakyat yg di manfaatkan untuk kepentingan politik.. mikir LoL..
Lu rela duit pajak rakyat yg masuk ke apbn habis puluhan triliunan hanya untuk pilkada ..
Kalau DPR TIDAK PILIH BUBAR SAJA DPR GA USAH PAKE WAKIL RAKYAT,
Pemilih cerdas itu dapat ampau dari kandidat.minimal 500,000 akan datang. Baru datang ke tps.
@@agungdewanto1140sangat setujuh. karena kalau masyarakat yg pilih maka harus dibayar 500.000/jiwa pilih
Berarti mereka menyesali Reformasi. Ini sudah gila mau balik ke zaman Soeharto dgn dalih berbahaya
Semua sistem ujung2 nya kesepakatan, tinggal mau sepakat apa enggak, simple sih.
Berapa Trilyun yang dikorupsi Pak Presiden, jangan mundur pak, lama kelamaan mengarah ke Pilpres dipilih DPR RI, ini bahaya
Raimu ngerti taik?
MentaL pesimis mentaL orang goblok
Mau orba kembali lagi ya wo ? 😂😂😂
Uda Ferry hebat 🎉🎉🎉🎉🎉
Semoga kebenaran terterapkan di Indonesia
Kami mendukung pak Ferry karena pemilihan kepala daerah dipilih langsung DPRD bisa berbahaya. Kedaulatan rakyat bisa dipindahkan kepada oligarki. Rakyat bisa jadi sengsara jika pemilihan dipromosikan oleh oligarki yang serakah.
TOLAK NEO ORDE BARU..... kemunduran DEMOKRASI justru menunjukkan PARPOL bermasalah dalam membangun internal kelembagaannya sebagai fungsi penyalur aspirasi RAKYAT, lebih menjadi KARTEL KEKUASAAN DAN OLIGARKI... RAKYAT hanyalah alat legetimasi bagi penguasaan dan pelanggengan kekuasaan
Anak Abah anis baukesedan mana setuju sih sama usuL Prabowo.. anak abah itukan to**L semua.. ga bisa berpikir jernih . MentaL pesimis yg membuat Indonesia kalah maju dengan negara tetangga..
Pembahasan untuk menguasai negara dan akan kembali di jaman suharto lagi, ini tipe² tidak akan mau turun dari tahtanya, bahaya klo punx wacana seprti ini
Kamu calo serangan fajar ya
@@FaSaFauZi mantap,…👍👍👍
@@abdulfatah6447 hanya orang tolol saja seprtimu menhrpkn serengan fajar😛
@@abdulfatah6447hany orang tolol seprti kamu sj, yg menhrpkan serangan fajar, kelihtn skli klo mata duitan ni orng, ngomong serangan fajar mulu, dasar kadrun kadrun😛
1000% No, klo mau lebih baik.. kembalikan Undang Undang KPK ..novel.baswedan jadi ketua KPK , Korupsi, kolusi & Nepotisme para penyelenggara negara & lembaga ..yg buat Negara Rugi , bukan pemilu & pilkada langsung..piss..🎉❤
Setuju banget kepinteran bpk presiden kita dari sini kita liat DPR/DPRD akan ada korupsi dan amplop coklat dari bawah.
Itu kesukaan regim dg kim plus nya..preaiden apakah lupa dg kim plus yg merusak demikrasi krn memborong partai utk vs kotak kosong? Mending usulkan PT 0% agar setiap parpol bs mencalonkan kadernya masing2..
Inti nya kalo orang Indonesia pemikiran seperti Fery semua saya yakin Indonesia akan maju makmur tinggal kejujuran saja yang di terapkan, tapi sayang nya Indonesia itu harus di akui SDM yang jadi masalah, kalo SDA Indonesia sih Masya Allah berlimpah. Ini masalah pendidikan di Indonesia yang lemah dan peran orang tua sangatlah penting
Benar
@@khusnulmanaf9897sampah demikrasi sdg pencitraan ke rakyat..ayo bang ferry..lanjutkan suara kritis nya agar nkri bahagia di ms depan...
Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, wajar klo dipilih presiden atau DPR, jgn rakyat.. Ini ada di undang" Lo.. Ini bukan parlementer.. Klo kabupaten kota silahkan pilkada, gubernur jangan, mgkin sisakan pilkada gubernur di daerah otsus dan daerah khusus seperti aceh, jakarta, Papua, klo jogja sperti skg aja sistem kerajaan ok..
Soal. Anggaran tdk relevan dg sistem presidensial berbarengan dg OTONOMI. ayolah pikir baik2 dong ..
Setuju Prof , di mahal mahalin sendiri mau direvisi sendiri , mereka tidak setia pada sistem presidensial , memajukan bangsa itu memang mahal yang tidak mahal kalau dikorupsi berjamaah . Intinya pemerintah tidak mau repot tetapi mampu mendominasi dari pusat sampai daerah , memang Sang Macan ini lucu .
Biarlah rakyat berpesta 5 th sekali, juga utk demokrasi uangnya uang rakyat juga, tu makung2 berdasi yg ditangkapi,
Kalau q setuju gub dan walkot d pilih DPR tp yg d pilih bukan dr partai tp seperti dulu dr PNS yg berprestasi sesuai dgn pendidikannya
Rakyat Indonesia harus berhati-hati, sepertinya sdh mulai ada upaya utk kembali ke masa Orde Baru dan usulan itu juga melanggar UUD 1945. Upaya utk membatasi kedaulatan rakyat. Hak bersuara rakyat dibungkam. Kalau alasannya adalah EFISIENSI maka Bpk Prabowo harus pecat sebagian menterinya agar kabinetnya lebih ramping bukan kabinet yg obesitas yang tidak efisien dari disisi biaya.
Mahalnya pilkada diakibatkan kecurangan yg dilakukan oleh penguasa
Penggemar Soeharto sedang mengelupas seperti ular
sangat setuju100%
Kepala daerah gubernur dan bupati di pilih DPR
Biar dprd.dpr dapat diwit 6a
Sorry ya kami gak setuju,di pilih DPRD hak demokrasi rakyat tidak tersalurkan, nanti ibarat kata mulih kucing dalam karung.
Sekalian presiden dipilih oleh MPR dan sampai mati biar hemat 😂😂😂
Nanti korupsi meraja lela duit nanti ya bekli jabatan
Gubernur,Bupati, Walikota jika kembali dipilih oleh DPR ,ini ada dugaan cara / kongkalikong dr Mulyono & gank yg tergabung dlm Kim+ u/ menguasai pemerintahan dari Pusat sampai bawah. Kalau spt ini artinya kembali ke jaman Order Baru lagi. Jangan2 bsk diusulkan Presiden dipilih oleh DPR jg ya.
Mungkin jg ini terjadi karena jagoan2 kim+ yg udh jor2an keluar uang namun tdk bisa terpilih. Shg ada ide Gubernur, Walikota, Bupati itu dipilih oleh DPR. Kalau itu terjadi maka otomatis Kim+ pasti menang & menguasai pemerintahan dr pusat sampai bawah.
Kita sbg masyarakat biasa tetep berharap pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih lsg oleh Masyarakat bukan oleh DPR.
Sadis Prabowo mau merendahkan hak rakyat
"Presidential Threshold 0%" vs "Pilkada Tdk Langsung".
Bukan rahasia niat jahat oligarki membeli suara rakyat untuk berkuasa bagaimana jika dipilih DPRD cukup hanya membeli suara beberapa anggota DPRD tuk berkuasa.
Solusi bangsa ini agar diberkahi cukup hanya bekerja dengan jujur.
mereka yg korupsi, mereka yg tidak netral, mereka yg mencedrai demokrasi, mereka yg menjegal demokrasi, mereka yg boros2 apbn, mereka yg curang di pilkada, mereka yg buat gerombolan partai kim+, mereka yg money politik, mereka yg sibuk endorse paslon pilkada, mereka yg cawe2 politik, mereka yg guyuran bansos di mana2, rakyat yg bayar dana pemilu, rakyat yg mempunyai hak pilih berdaulat rakyat juga yg di tuduh sebagai pemborosan apbn padahal pilkada cuma 5 thn sekali...
PRESIDEN RI 2022-SELAMANYA UUN NURHAYATI SPD SSOS WAKIL MAS WAHYU WIDIANTO DI USUNG BU MEGA SAKTI' HIDUP SELAMANYA 🇮🇩❤️🙏 SAYA DALAM MEMIMPIN NEGERI INI YANG AKAN MEMIMPIN NEGERI SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN TANPA ADA PERGANTIAN PEMIMPIN MOGA CEPAT BERTEMU BERTATAP MUKA LANGSUNG DEMI KECINTAAN SAYA SAMA BU MEGA KHUSUSNYA DAN UMUMNYA BAGI SELURUH KADER PDI-P DI SELURUH INDONESIA SANGAT DI TUNGGU KEHADIRAN SEMUANYA BAIK DI RUMAH MAUPUN DI KANTOR PUSAT SAYA DETIK INI JUGA SAYA TIDAK HANYA MENERIMA GAJI DAN TUGAS NEGERI TAPI YANG TERPENTING SESEGERA MUNGKIN UNTUK BERTEMU BERTATAP MUKA DEMI KEMAJUAN AGAMA BANGSA DAN NEGERI YANG ABADI SELAMANYA 🇮🇩❤️🙏
Ini gara2 kimplus dan mulyono kalah di pilgub DKJ...😅
Maaf Bos,sy sebagai rakyat kecil lebih memilih kepala daerah di pilih masyarakat...tetapi betul betul normal,dan tidak ada maen uang.
Ini bukan demokrasi nama nya wo..?..
Itu biaya resiko berdemokrasi...
Sekalian aja pilkades di pilih ama DPR D juga...😂😅
Sekarang PILKADA sudah bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi ditangan duwit dan campur tangan penguasa sebab pinter nggak ada duwitnya Partai mikir mau ngusung tapi lulusan SMP ada duwet dan didukung penguasa bisa ngalahkan Sarjana bahkan lulusan LN.
Rakyat jgn setuju pilkada dipilih sm DPR bisa kon kalikong sperti irde baru
Pilihan rakyat pilkada cita2 reformasi amnndmn psal 1 uud 45, bukan cita proklamsi ya ms bahlil. Ubah pilkda pilihn oleh dpr tusi mpr amndmn uud 45, kajian naskah akademis Mpr bersama takyat/partidopasi publik. Liku2 pilkada pilihn rakyat masih berumur 24 th sedang transisi kenuju kematangn pilkada blum 32 th orba berkuasa. Jngan mundur cengeng. Boros apbn yg bukan amnat uud 45 angkat wamen, kecuali perlmnter
pasti akibat kekalahan RK Suwono kalah dipilkada Jakarta. Sepontan merubah hak konstitusi rakyat 😂😂
Betul😂
😂😂😂habis bansos bnyak, uang banyak,, kimples d seruduk 1 partai, mau gugat GK jdi, trus teriak2 pilkada mahal😂😂😂😂
Mungkin pemilihan gubernur bolehlah ditunjuk tapi untuk bupati/walkot dan legislatif, janganlah., tapi proses pemilihannya yg perlu diperbaiki/dirapihkan lagi ..,
Betul, kalau Gubernur ditunjuk Presiden pun silakan, tetapi Pilpres dan Pilkadati II (Pilbup/Pilwako) harus tetap langsung oleh rakyat.
Sdh di coba dipilkada lalu dgn cara koalisi gemuk main tunjuk2 pemimpin lawan kotak kosong , tapi tuhan punya cara lain ,akhirnya koalisi gemuk tumbang putaran pertama di tangan jakarta menyala .
SISTEM PILKADA DI DPRD & PILPRES DI DPR YG DOUNTUNGKAN PASTI PARTAI KOALISI KIM PLUS & OLIGARKI. MEREKA AKAN BANCAKAN DAERAH-WILAYAH & AKAN BANYAK PRAKTEK KORUPSI BARU DAN PILPRES DI DPR PASTI DIMENANGKAN OLEH PASLON DR PARTAI PEMEGANG KEKUASAAN PARTAI NON KOALISI DAN RAKYAT HANYA SBG PENONTON DOANG.
Betul bangat
@zeus-jupiter 🙏🙏😁
Akibat kecurangan yg dilakukan oleh penguasa untuk memenangkan salah satu Paslon.contohnya pilpres kemaren terjadi kecurangan yg luar biasa dengen memanfaatkan uang negara untuk memenangkan anak simulyono
klo pilkada masyrakt kurang antusias nyoblosnya. lebih baik dipilih dprd kn biar gk nyedot anggaran negara n daerah..klas akar rumput mnding kerja bisa buat beli beras dari pada libur nyoblos
. beda dg pilpres kan mmng anrusias klas bawahpun tinggi.
Pemimpin di pilih langsung oleh rakyatnya, hasilnya kerjanya dirasakan rakyatnya, pembangunan daerah sungguh terasa dan dirasakan pemilih.
Bila mundur era orba, pembangunan ALA KADARNYA
Bisa lebih berbahaya cara seperti itu karna mengandung ini dan itu.
Akan ada demo besar2an bila wacana pilkada di geser di DPRD..kita liat ahli tata negara yg pro regim siapa yg akan muncul agar bisa diadu otak nya dg ahli tata negara yg di luar kekuasaan..
Bpk berkuasa pasti dpt mengatur anggota DPR karena uang banyak
Betul Sekali sangat setuju Bapak Presiden..untuk mengganti hutang akibat money politik tsb akan ditempuh oleh kepala daerah terpilih dari hasil money politik dengan cara korupsii dan gak ada pilihan lain kecuali Korupsi lagi.. sedangkan money politik adalah perbuatan melawan hukum
Malaysia monarki. India ada Pemilu dan terbesar di dunia.
Memangnya calon kepala daerah klu di pilih dpr/dprd tdk keluar uang padahal biar jadi jg harus nyuap
5thn sekali 41T..kecil lah...
Tarikin aja duit sitaan korupsi yg triliunan...
Ke habisan akal amaat...
Ada apa ini..?...😅
Pilkada ttp d pilih rakyat, DPR kurangi jalan jalan tak ada manpaat nya.. rakyat tak percaya DPR.. korupsi akar negara bangkrut..jadi koruptor hukum mati atou denda 100 x lipat dan copot sexara tdk terhormat..beres maslaah..cuma pertanyaan nya knapa DPR gk mau bikin uud koruptor di denda 100 x lipat dan copot tdk terhormat hehe hehe karena yah yah yah gutu deh..ngopi aj lah lier
Bgm menyangkut vuU msg2 kpl negara dg visi misi kpl daerah. Mengingat kpl daerah kira LBH dr 509an.
partai Golkar ,Prabowo apa merekah contoh,mereka itu seraka,kok rakyat di salah kn,karna pemilu
SCTV seharusnya jangan pilih pakar dari orang salah satu Paslon kalah, pada intinya semua calon habis duit
Satu kata,LAWAN
Jaman mulyono rasa orde baru plus U 40 thn di ubah U36 thn...kok partai diam saja...bgmn bisa kaya/mencapai ke emasan ...biaya pilkada super boros..
YG JELAS MEMINIMALIS ANGGARAN ITU MERUPAKAN HAL YG BIJAK ,
nampak belang partai yg menghianati reformasi, demokrasi disunat. kedaulatan rakyat mjd kedaulatan dewan, demokrasi rakyat mjd demokrasi partai. akan lahir pemimpin² yg tdk merakyat tp akan lahir pemimpin2 mengakar ke ketua partai. kemunduran demokrasi.
Terus kpu,bawaslu itu knp.dibikin permanen...knp tdk.adhock sprt dulu ..
Bahlil semestinya malu liat golkar amburadul sudut kiri kanan tersingkirkan dlm pilkada cocoknya tinggal nonton di pinggir jln aja
wowo oh wiwi....
lo pikir negara ini milikmu saja
Bgus juga idenya pak wowo😂😂😂😂"pengeluaran negara per irit :"koruptor di longgarinn!?
tujuannya untuk mengekalkan kekuasaan!!?
Sampah demokrasi mencoba merayu rakyat..lupa dg politik dinasty dan kim plus ?? Usulan itu yg kongkrit jangan hanya asal bunyi saja..
itu namanya presiden yang tidak bisa mengelola negara ..!! omong kerugian dalam pemilu .. kenapa tidak omong kerugian uang negara yang di kurupsi rame2 ..!!
bukankah negara sudah menganggarkan KPU untuk biaya pemilu ..? PRABOWO sudah habis banyak memborong partai untuk mendukungnya ..!!
Betul, negara lebih rugi dikorupsi.
Tanya rakyat yg U 70 /60 an...ekonomi nya enak zaman orba atau reformasi * rasa orba)
Demokrasi model apapun semua tergantung manusianya jadi tidak ada model demokrasi yg paling sempurna atau baik contoh Cina dianggap oleh orang barat dan penganut paham demokrasi barat tapi negaranya maju ,kaya ,rakyatnya makmur padahal tidak memakai demokrasi ala barat ,cina menggunakan model tersendiri.
calonnya aja dari partai,emang nya dari non partai ? semua pengusung dari partai
Apanya yang mau di rumuskan lagi pak Bahlil ?? Payah pak Bahlil ini
1000.000% buat Pak Prabowo.
Rakyat menolak
Lagian km pilih langsung atau dpr yg milih,km juga tidak kenal calon yg diajukan...
Rakyat yang mana
Rakyat yg mn???
@@muismail4658efek kalah pilkada jakarta,,, hbis bansos, uang bnyak, bnyak pendukung, kimples d seruduk banteng dan d tendang Jak mania😅😅😅
Sistim apapun kalau dilakukan orang orang jahat jatuhnya juga akan mahal, karena di depan kekuasaan ada namanya SDA yang punya nilai luar biasa.
kembali ke orba
Sembrono ...
Itu kan bisa saja
Pokoe hemat wes,lagian dipilih langsung rakyat iya sama saja kita tidak kenal mereka...
Intinya orba jilid 2 akan berlaku lagi.buktinya jaman orba berkuasa 32 THN semua pejabat daerah di kondisikan ,pelajar SMA dn pekerja pabrik dll di haruskan coblos Golkar ,klo GK coblos Golkar kita mau buat KTP dipersulit,bayar mahal dn waktunya lebih dri 2 Minggu baru jdi.hanjurr demokrasi kita bung.
Feri ini enggk nyambung, kok di jdi kan narasumber, yg di bicara kan itu uang yg di keluarkn negara, klo dri calon" atau dri partai" dan yg lain itu beda lgi,
Sekarang PILKADA sudah bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi ditangan duwit dan campur tangan penguasa sebab pinter nggak ada duwitnya Partai mikir mau ngusung tapi lulusan SMP ada duwet dan didukung penguasa bisa ngalahkan Sarjana bahkan lulusan LN.
Pemimpin di pilih langsung oleh rakyatnya, hasilnya kerjanya dirasakan rakyatnya, pembangunan daerah sungguh terasa dan dirasakan pemilih.
Bila mundur era orba, pembangunan ALA KADARNYA
Sekarang PILKADA sudah bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi ditangan duwit dan campur tangan penguasa sebab pinter nggak ada duwitnya Partai mikir mau ngusung tapi lulusan SMP ada duwet dan didukung penguasa bisa ngalahkan Sarjana bahkan lulusan LN.