Sejarah Aneksasi Tibet oleh RRC 1950-1951

Aneksasi Tibet ke dalam Republik Rakyat Tiongkok (disebut "Invasi Tiongkok ke Tibet" oleh Pemerintahan Tibet dalam Pengasingan disebut 'Pembebasan Damai Tibet' di Tiongkok) adalah proses di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperoleh penguasaan atas Tibet. Wilayah ini berada di bawah penguasaan Tiongkok setelah upaya oleh Pemerintah Tibet untuk memperoleh pengakuan internasional, upaya untuk memodernisasi militernya, perundingan antara Pemerintah Tibet dan RRT, konflik militer di daerah Qamdo di Kham Barat pada Oktober 1950, dan akhirnya penerimaan Persetujuan Tujuh Belas Poin oleh Pemerintah Tibet di bawah tekanan Tiongkok pada Oktober 1951.
Sejarah Awal mula Tibet
Pada awal abad ke-7, Tibet menyatukan diri sebagai kekaisaran. Agama Buddha diperkenalkan ke Tibet sekitar tahun 650 oleh Song Tsen Gampo, yang dianggap membawa ajaran Buddha ke wilayah tersebut. Setelah abad ke-9, Tibet mengalami pecah belah politik dan menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol, terjerat dalam pengaruh Ming. Pasca runtuhnya dinasti qing, Qianlong memanfaatkan situasi ini untuk menetapkan Dalai Lama sebagai penguasa wilayah otonom, sambil menyatakan Tibet sebagai protektorat Tiongkok.
Awal invasi China ke Tibet
Pada bulan Januari 1949, pasukan Komunis berhasil merebut Beijing, dan Republik Rakyat China resmi terbentuk pada Oktober tahun yang sama. Pada tahun 1950, pemerintahan Komunis Tiongkok yang baru terbentuk memutuskan untuk mengintegrasikan Tibet secara permanen ke dalam Republik Rakyat Tiongkok dan melancarkan invasi dengan tujuan yaitu membebaskan Tibet dari kekuatan imperialis dan tibet diakui sebagai Wilayah Otonomi Xizang.
Negosiasi Tibet tiongkok
Pada tanggal 7 Maret 1950, delegasi pemerintah Tibet tiba di Kalimpong untuk membuka dialog dengan Republik Rakyat Tiongkok yang baru dideklarasikan dan bertujuan untuk mendapatkan jaminan bahwa mereka akan menghormati integritas wilayah Tibet. Orang Tibet berusaha menjaga hubungan antara Tiongkok dan Tibet dan merekomendasikan kerja sama. Pasukan Tiongkok tidak perlu ditempatkan di Tibet, demikian pendapat mereka, karena Tibet tidak berada dalam ancaman, dan jika diserang oleh India atau Nepal, mereka dapat meminta bantuan militer dari Tiongkok.
Invasi Chamdo
Invasi Chamdo merupakan Kampanye militer Republik Rakyat Tiongkok yang berlangsung dari 6 hingga 24 Oktober 1950. Invasi ini menyebabkan Gubernur Chamdo dan komandan pasukan Tibet, Ngabo Ngawang Jigme, bersama 2.700 pasukannya menyerah dan pada akhirnya memudahkan aneksasi Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok.
Aneksasi tibet 1951
Perwakilan Tibet di Beijing dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menandatangani Perjanjian Tujuh Belas Poin pada 23 Mei 1951, yang mengakui kehadiran PLA dan pemerintahan Pusat Rakyat dalam urusan Tibet. Dalai Lama, yang saat itu telah naik takhta, memilih untuk tidak melarikan diri ke pengasingan dan secara resmi menerima Perjanjian 17 Poin pada bulan Oktober 1951. Aneksasi Tibet yang berikutnya secara resmi disebut "Pembebasan Tibet Secara Damai" oleh Republik Rakyat Tiongkok.
Kesimpulan
Aneksasi Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950-1951 memiliki dampak yang signifikan terhadap sejarah dan kehidupan masyarakat Tibet. Peristiwa ini diinisiasi melalui Perjanjian Tujuh Belas Poin, tetapi menjadi bahan kontroversi oleh masyarakat Tibet. Meskipun Tiongkok menyebutnya sebagai "Pembebasan Tibet Secara Damai," banyak pihak di tingkat internasional, termasuk aktivis hak asasi manusia, tetap memandang aneksasi tersebut sebagai pelanggaran hak asasi dan otonomi Tibet.