Відео

Tidak bisa. Retur pajak masukan hanya untuk barang saja. Bukan jasa. Untuk jasa apabila memang terjadi pembatalan namun rekan sudah terlanjur kreditkan sebagai pajak masukan, maka yg harus rekan lakukan adalah ubah perkreditan menjadi "tidak dikreditkan". Masuk ke menu daftar pajak masukan, dipilih faktur pajak masukan lalu klik di pojok kanan bawah ubah pengkreditan, pilih "tidak dikreditkan". Atau bisa juga rekan batalkan.

@@rajappn tetapi pembatalan tidak semuanya hanya sebagian saja . itu gmn ya?

@@ikkariani4288 tetap tidak bisa walaupun sebagian. Retur pajak masukan hanya untuk barang saja, bukan untuk jasa.

@@rajappn terima kasih sudah membantu jawab

Pilih field "status approval". Operator "=". Nilai pembanding diisi "0". Klik "AND" dan simpan. Lalu halaman di pojok kiri bawah diisi 1 atau ke halaman paling awal. Nanti akan muncul daftar pajak kelharan yang status "Belum Approve".

Solusinya rekan coba buat janji sama AR kantor pajak. Coba jelaskan, minta bimbingan, biasanya AR akan menyarankan bawa laptop yg berisi aplikasi efaktur, untuk dicek sama IT kantor pajak. Langsung diperbaiki di tempat.

Harus ada SPPB sebagai dasar penerbitan faktur pajak 07 kawasan berikat.

Saat DP buat FP 07. Demikian juga saat pelunasan, buat FP 07. Rekan cek di dokumen PPBJ, pasti tertulis disitu DP berapa dari total harga. Begitu juga ketika pelunasan, di PPBJ juga tertulis pelunasan berapa. Rekan pastikan ke customer untuk dibuatkan PPBJ untuk DP dan Pelunasan.

⁠@@rajappnBaik, tetapi untuk nilai PPN nya ditulis dalam PI dan Invoice juga tidak ya?

@@restypujianti373 ditulis ppn di PI atau invoice. Kecuali customer yang minta tidak ditulis, ya tidak usah ditulis ppn nya.

Rekan buat ulang faktur pajaknya.

Biasanya yg berbeda di pajak keluaran karena ada yg tarif ppn 0% yaitu ekspor dan tidak terutang PPN. Untuk yg lainnya otomatis secara sistem terhitung 11% (tarif per 1 Apr 2022, naik menjadi 12% per 1 Jan 2025). Untuk pajak keluaran terdiri dari Pajak Keluaran Dalam Negeri yg dipungut sendiri (kode faktur 01), yang dipungut pihak lain (kode faktur 02 & 03), yang tidak dipungut (kode faktur 07) dan yang dibebaskan (08). Diantara yg banyak ini yang menjadi kewajiban bayar adalah kode faktur 01, inilah PK yg dikurangi dengan PM.

Terlebih dahulu, rekan input lawan transaksi di menu referensi -> lawan transaksi. Setelah sukses menambahkan lawan transaksi, barulah rekan lakukan rekam retur pajak masukan.

PEB untuk barang, diinput di menu Dokumen lain pajak keluaran. Bukan jasa. Untuk ekspor berupa jasa, tidak terutang PPN. Cara inputnya diisi DPP di SPT Induk ketika lapor. Di bagian I.B. Tidak terutang PPN.

@@rajappn mohon maaf saya masih awam. untuk menambahkan dpp di spt induk dibagian I.B bagaimana caranya?

berarti untuk transaksi jasa ini tidak perlu menginput di Dokumen lain pajak keluaran. tetapi hanya cukup mengisi DPP di SPT Induk ya?

@@nidasugiarni1074 ketika lapor SPT via web efaktur. Jadi rekan rekap dulu dalam 1 bulan. Ketika rekan lapor SPT, tambahkan dpp di web efaktur, rekan bisa isi di space B. Tidak terutang PPN. Coba rekan buka video tutorial berikut : ua-cam.com/video/igexpKV8jzs/v-deo.html Rekan skip sampai menit 3.33 nah disitu terlihat ada space dpp yg bisa diisi, B. Tidak terutang PPN. diisi disitu.

@@nidasugiarni1074 iya betul.

Boleh. Nanti ketika rekan tarik data di menu prepopulated pajak masukan, akan muncul faktur pajak pengganti.

PM tidak dikreditkan tidak bisa diretur. Yg bisa diretur PM yang dikreditkan. Jika rekan upload PM dari menu prepopulared dengan status tidak dikreditkan dan sukses lapor SPT. PM tersebut tetap muncul di menu prepopulated, rekan bisa cek di menu prepopulated, pasti muncul. Jika rekan get data masa 5 (asumsi bulan mei adalah 4 bulan yg lalu, saat ini agustus 2024), pasti muncul PM tersebut. Rekan sampaikan ke vendor, coba komunikasi ke bagian pajak vendor, rekan sampaikan bahwa PM tidak dikreditkan jadi kami tidak bisa retur. Tunjukkan lampiran B3 SPT Masa PPN, daftar PM tidak dikreditkan. Atau rekan bisa capture atau foto tampilan aplikasi efaktur menu prepopulated yg menunjukkan bahwa rekan memang tidak kreditkan PM, masih muncul di menu prepopulated.

Satu SPPB hanya untuk 1 traksaksi saja atau 1 faktur pajak.

PJKEK adalah dokumen wajib sebagai dasar penerbitan faktur pajak kode 070 untuk KEK (Kawasam Ekonomi Khusus). Jadi PJKEK sama dengan PPBJ, hanya beda istilah untuk membedakan klo PJKEK untuk KEK sementara PPBJ untuk Kawasan Bebas. Satu dokumen PJKEK bisa untuk beberapa faktur pajak, misal ada 5 transaksi penyerahan ke KEK, maka bisa buat faktur pajak kode 07 sebanyak 5, rekan harus pastikan nomor PO tercantum di dokumen PJKEK. Kode cap faktur pajak 07 untuk KEK adalah "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2020".

Jika tidak bisa barcode, rekan langsung ke menu prepopulated, pasti faktur pajak masukan tersebut ada pengganti, rekan klik upload, pastikan status approval sukses. Setelah itu rekan cek di web efaktur, pasti muncul pajak masukan tersebut. Memang biasa terjadi jika ada faktur pajak pengganti yg digantinya itu di masa berbeda. Contoh fp normal bln 7, fp pengganti dibuat dan diupload di bln 8. Nah ini yang memyebabkan selisih atau perbedaan PM antara di aplikasi efaktur dengan di web efaktur.

Dipastikan PM di masa juli tersebut status approval sukses, baru bisa diretur pajak masukan. Jika belum approval sukses, tidak bisa diretur pajak masukan. Untuk SPT bulan 7 tidak perlu dilakukan pembetulan. Setelah status PM masa 7 tersebut approval sukses, lakukan pembatalan. Sehingga rekan tidak perlu melakukan pembetulan SPT. Lalu rekan upload ulang di menu prepopulated di masa 8. Pastikan status approval sukses, setelah itu rekan retur pajak masukan.

@@rajappn terima kasih pak sudah dijawab, tadi udh saya approval sukses tetapi masuknya di masa 8 pak PM nya.

@@berkahusahainsani Yang rekan lakukan sudah betul, menu prepopulated get data masa 8, agar tidak pembetulan SPT Masa 7. Jadi PM dikreditkan di masa 8, lalu lakukan retur di bulan 8.

Jika hanya nama yang salah, tidak perlu dilakukan koreksi. Jika memang mau dikoreksi kesalahan nama, rekan bisa buat faktur pajak pengganti. Dengan catatan batas waktu pembuatan dan upload fp pengganti adalah tgl 15 bulan berikutnya. Jika lebih dari tgl 15 tidak bisa dibuatkan fp pengganti. Jika sukses dibuatkan fp pengganti, rekan harus lapor SPT Pembetulan.

Angka karangan maksudnya? Tidak bisa angka karangan. Pasti reject

Boleh rekan, bebas pilih yang mana, keduanya sama saja. Biar seragam dipilih salah satu metode, mau yang pake satu faktur atau yang digunggung.

@@rajappn tidak kena denda ya pak, kalau tidak ada npwp dan nik yg di lampirkan

@@mariaulfa7236 tidak kena denda untuk Perusahaan yg dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran.

@@rajappn kalau KLU nya 46900 itu termasuk ya pak

@@mariaulfa7236 saya ralat, bukan KLU, PKP Pedagang Eceran ditentukan berdasarkan sifat transaksi. Merujuk peraturan dirjen pajak PER-03/PJ/2022. Walaupun perusahaan bukan termasuk KLU Pedagang Eceran, rekan tetap bisa gunggung PPN baik itu dengan metode buat satu faktur dengan NPWP nihil ataupun dengan digunggung di SPT. Jadi jelas ya rekan, sudah ada payung hukumnya, tidak lagi mengacu pada KLU Pedagang Eceran. Apapun KLU dapat menggunggung PPN. Selama jenis transaksi memenuhi karakteristik pedagang eceran yaitu menjual barang dan atau jasa kepada konsumen akhir, penjualan cash / tunai. Baca selengkapnya di ortax : Ketentuan Faktur Pajak Pedagang Eceran ortax.org/ketentuan-faktur-pajak-bagi-pedagang-eceran

Buat lagi kode billing kekurangan pembayaran 50rb dan bayarkan. Nanti ketika lapor SPT, diisi 2 NTPN.

Bisa di net off dgn ppn in. PK dikurangi PM

@@rajappn siap… makasih pak

Untuk membetulkannya, rekan klik ubah pada dokumen yang mau dibetulkan nilainya, lalu ubah nilai seusai nilai yang benar, klik simpan, lalu posting ulang. Pastikan approval sukses.

Tunggu sampai 1 bulan / 30 hari mendekati tanggal kadaluarsa sertifikat, baru muncul keterangan "permintaan sertifikat digital". Misal tgl kadaluarsa sertifikat 1 Okt 2024, rekan cek di tgl 2 Sep 2024 pasti sudah muncul keterangan tersebut. Memang begitu, jika rekan cek di jauh2 hari misalnya 2 bulan sebelum tanggal kadaluarsa sertifikat, maka belum muncul keterangan tersebut. Rekan harus cek pada saat 1 bulan atau 30 hari sebelum tanggal kadaluarsa sertifikat.

Sertifikat elektronik saya kadaluarsa tgl 22 sept 2024, sudah dapat email dari online pajak untuk perbarui. Tapi kenapa menu permintaan sertifikat digital belum muncul juga ya pak?

@@yuniardwihastuti9927 rekan cek di tanggal 24 agustua 2024, pasti sudah muncul menu permintaan sertifikat digital karena memang munculnya 30 hari sebelum tanggal kadaluarsa. Rekan bisa siapkan dulu dokumen yang dipersyaratkan agar nanti di tanggal 24 agustus, rekan sudah siap untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik secara online.

Pembetulan 1 tidak perlu lagi isi NTPN, kecuali pembetulan menyebabkan terjadi kurang bayar. Misal dibatalkannya faktur pajak masukan sehingga menyebabkan kurang bayar, maka rekan harus setor ke kas negara untuk yg ke-2, ketika kita lapor pembetulan 1, rekan masukkan NTPN yg ke-2 tetapi NTPN yg ke-1 tidak perlu lagi dimasukkan. Contoh lagi jika lebih bayar, misal ada pembatalan faktur pajak keluaran sehingga lebih bayar, maka ketika lapor pembetulan 1, rekan tidak perlu lagi masukkan NTPN yg ke-1, karena lebih bayar, rekan tinggal kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya.

Pembetulan 1 tidak perlu lagi isi NTPN, kecuali pembetulan menyebabkan terjadi kurang bayar. Misal dibatalkannya faktur pajak masukan sehingga menyebabkan kurang bayar, maka rekan harus setor ke kas negara untuk yg ke-2, ketika kita lapor pembetulan 1, rekan masukkan NTPN yg ke-2 tetapi NTPN yg ke-1 tidak perlu lagi dimasukkan. Contoh lagi jika lebih bayar, misal ada pembatalan faktur pajak keluaran sehingga lebih bayar, maka ketika lapor pembetulan 1, rekan tidak perlu lagi masukkan NTPN yg ke-1, karena lebih bayar, rekan tinggal kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya.

Transaksi LM itu apa?

Referensi faktur biasanya diisi nomor invoice atau faktur penjualan. Biasanya klo faktur pajak pengganti memang gak keluar, pakai trik cara munculinnya. Klo sudah klik pengganti, isi tanggal, biasanya refensi kosong. Nah rekan klik selanjutnya pindah ke halaman lawan transaksi, lalu rekan klik kembali, nanti akan muncul referensi. 21 agustus bisa rekan.

@@rajappn sori ralat ka Di sini referensi memang ga di isi sih biasanya kalau saya Sama setelah saya ikutin step tanpa ngikutin referensi , tiba tiba reject ka kodenya 40003 itu apakah karena ga isi referensi nya kah ? Makasi sebelumna

@@ramafebriansyah5882 klo error etax 40003 itu biasanya database efaktur tidak terbaca. Mungkin aplikasi efaktur disimpan di server terus, koneksi LAN putus, bisa seperti itu. Coba rekan logout aplikasi efaktur trus login lagi. Cara lainnya, rekan coba buka aplikasi efaktur, lalu ke menu referensi, menu update sertifikat elektronik. Setelah sukses update. Coba rekan upload kembali faktur pajak pengganti. Cara terakhir jika status upload masih reject dengan kode error 40003, coba rekan klik ubah pada faktur pajak pengganti, lalu rekan hapus transaksi, rekan buat transaksi baru, rekan harus ketik manual deskripsi nama barang. Jangan copy paste. Tapi ketik ulang. Ini dimaksudkan apabila dimungkinkan ada kode barang yang terekam di aplikasi efaktur, sementara kode barang tersebut memang sudah lama dulu dipakai dan kode barang itu entah bagaimana tidak bisa dipakai lagi. Jadi ketika rekan lakukan rekam nama barang, jangan pakai kode barang. Buat baru saja. Coba upload, dijamin pasti bisa.

Biasa itu mbak, sejak efaktur versi 4, susah banget upload. Sering reject. Lakukan upload ulang.

Tapi keterangannya NPWP pembeli tidak bisa diganti kak Harysnya memang dibatalkan tapi saya buat pengganti. Untuk batalinnya jadi gimana ya kak?

@@Dewiii.p harus diupload dulu, pastikan status approval sukses. Baru bisa dibatalin faktur pajak pengganti. Klo status masih belum approve, tidak bisa dibatalkan. Jadi harus diupload dulu dan statusnya approval sukses.

PPN Impor bisa dikreditkan rekan, tidak melihat nilai berapa barang yang diimpor, selama dikenakan PPN Impor, maka bisa dikreditkan. Rekan bisa cek di menu prepopulated pasti muncul nilai PPN Impor sesuai dengan SPPBMCP. Untuk cara pembatalan apabila terlanjur upload dari menu prepopulated, rekan bisa masuk menu "Dokumen Lain", trus ke menu "Dokumen Lain Pajak Masukan" trus perbaharui data dan pilih baris ppn impor yang mau dibatalkan, lalu klik batal di pojok kanan bawah.

Tidak perlu jarak pak. Langsung dibawah OP, ditaruh fk untuk invoice selanjutnya.

@@rajappn oke baik. Kak kalau misal pas export data, tapi no NPWP nya ga lengkap itu gimana? Misalnya nomor FP nya itu 01.000.24 dst, tapi pas import yang ada cuma 00024 dst. Angka 01 nya ga ada. Itu gimana caranya biar ada kak

@@DevitaElyana nomor faktur harusnya 010.007-24.000001 artinya 010 itu terdiri dari 01 (waba) dan 0 untuk status faktur pajak normal. Klo faktur pajak pengganti 011. Lalu untuk 007-24.000001 adalah nomor seri faktur pajak. Nah template untuk impor pajak keluaran, nomor seri faktur ditulis tanpa tanda baca, tanpa spasi 00724000001

@@rajappn sudah kak. Sudah bisa. Terimakasih ilmunya 🙏🏻

Tidak boleh. Harus sesuai NPWP dan KTP. Misal KTP atas nama Muhammad Randi maka nama di faktur pajak harus tertulis Muhammad Randi. Jika nama di NPWP tertulis UD Toko Jaya maka ditulis nama UD Toko Jaya. Di NPWP tidak ada yang namanya UD Toko Jaya (Muhammad Randi). Pasti NPWP merujuk ke akta pendirian Usaha Dagang (UD) apa gitu, biasanya UD nama pemilik.

ua-cam.com/video/igexpKV8jzs/v-deo.html rekan bisa tonton video cara lapor SPT Masa PPN lengkap, ada pajak masukan. Untuk pajak masukan, tidak diinput manual seperti Penyerahan PPN Digunggung. Untuk pajak masukan, rekan buka aplikasi efaktur, disitu rekan masuk ke menu prepopulated, pilih masa pajak, klik "GET data". Nanti muncul daftar pajak masukan, rekan tinggal pilih pajak masukan yang dikreditkan. Otomatis nanti akan terbaca di web efaktur ketika rekan lapor. Tutorial prepopulated : ua-cam.com/video/-CeIt2W3AeY/v-deo.htmlsi=gdBFAyhuqLMB8fgj

Bisa diperjelas bu, saya belum maksud.

Saya juga berhasil di cara no 3

Iya betul. Memang begitu.

NIK diinput dibagian NPWP, sudah 16 digit, jadi bisa diinput NIK yang jumlah angka 16 digit. Untuk bagian paspor diisi untuk wajib pajak orang pribadi warga negara asing. Sejak efaktur update ke versi 4, maka pengisian nomor NPWP untuk orang pribadi diisi NIK 16 digit, tidak lagi diisi NPWP 15 digit.

Sama. Kode 01. NPWP nihil. Penyerahan barang di indonesia, jadi tetap kode 01, tagih PPN. Nanti orang asing tersebut di Bandara akan urus refund senilai PPN, jadi di bandara, djp buka loket layanan tatap muka pengembalian ppn. Orang asing tersebut akan menerima uang pengembalian ppn atas barang yg dibeli tersebut karena barang akan dibawa keluar negeri.

Nomor NPWP sudah 16 digit, pakai NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Jika merujuk peraturan menteri keuangan tentang ketentuan pengisian faktur pajak, maka identitas pembeli harus lengkap, NIK untuk wajib pajak orang pribadi, nama dan alamat sesuai NIK. Maka bisa disimpulkan, dengan mematuhi peraturan tersebut, maka seyogyanya rekan harus minta alamat lengkap kepada pembeli.

@@rajappn terima kasih atas responnya kak. Tapi, bagaimana jika pembelinya tidak bisa dihubungi karena komunikasi dengan pembeli cuma pada saat hari transaksi itu terjadi? Apakah boleh alamatnya tidak lengkap? Apakah nanti bisa menimbulkan masalah ke depannya? Dan, jika lawan transaksi tidak meminta FP Pengganti apakah tetap bisa menimbulkan masalah di kemudian hari?

@@riskawulandari4830 jika ada pemeriksaan dari kantor pajak, tidak lengkap pengisian identitas alamat pembeli ini dianggap temuan ringan dengan pertimbangan wajib pajak masih awam, belum memahami ketentuan pengisian identitas pembeli di faktur pajak. Rekan sampaikan bahwa pembeli sudah tidak bisa dihubungi. Ini jawaban menurut saya pribadi, temuan ini dianggap ringan dan disimpulkan bahwa wajib pajak tergolong patuh terhadap undang-undang peraturan perpajakan. Sangsi pastinya ada. Namun perlu kita sadari bahwa kantor pajak adalah sahabat wajib pajak, kantor pajak berperan sebagai pengayom / pembimbing, yang membimbing wajib pajak agar patuh pajak. Beda halnya jika ditemukan tidak bayar kurang bayar PPN, nah ini kan termasuk temuan berat dan wajib pajak dinyatakan tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sangsi pasti berat.

@@rajappn terima kasih atas penjelasannya kak

Iya, SPPB memang dibuat oleh pembeli. Pembeli dapat melakukan pembetulan bahkan pembatalan jika ditemukan ada kesalahan. Rekan selaku penjual harus cek SPPB yg diberikan oleh pembeli. Jika ditemukan ada kesalahan, segera beritahukan kepada pembeli untuk dilakukan pembetulan atau pembatalan.

Apa itu data save -and?

@@rajappn jd saya baru ada instalan v4.0 dari v3.2 nih pak. di v3.2 saya udh ada data2nya kan pak. nah cara mindahin data saya ke v4.0 bgmn ya?

@@ravisstz8843 cara pindahin data yg tersimpan di aplikasi efaktur versi 3.2 ke versi 4.0 adalah dengan cara copy paste db dari aplikasi efaktur versi 3.2 ke folder tempat penyimpanan aplikasi efaktur versi 4.0. Rekan bisa tonton video tutorial link berikut ua-cam.com/video/99A1AZX61Y0/v-deo.htmlsi=ahNokyBU9LFw7dyo jangan lupa setelah sukses update, rekan harus download patch, link download dan panduan menjalankan patch ada di komunitas di channel ini.

@@rajappn nah, td udh coba tp malah gagal nih pak

@@ravisstz8843 coba rekan download ulang sekarang installer efaktur versi 4.0. Karena ada pembaharuan dari djp, bagi yg download diawal, dibulan bulan juli 2024, installer ada kekurangan, nah bagi yang download saat ini sudah ada perbaikan installernya. Jadi rekan coba download sekarang dan jalankan updatenya. Mudah2an berhasil.

Harus jalankan patch. Per hari ini 12 Agustus 2024, rekan harus jalankan patch untuk aplikasi efaktur versi 4.0. Rekan bisa download patch di link yang saya share di komunitas di channel ini. Disitu juga saya jelaskan panduan bagaimana cara update patch efaktur versi 4.0

@@rajappn tapi nanti gak akan hilang kan pak data Base yg sudah diterbitkan sebelumnya ? Trimakasih banyak pak sebelumnya 🙏🏻

@@MohamadSamsulMaarif-ku3tk jangan kuatir, tidak akan hilang. Rekan jalankan patch efaktur versi 4. Memang error ini terjadi karena installer efaktur versi 4 di awal awal yang download di bulan juli 2024, installer masih demo atau masih ada kekurangan. Kemudian di bulan agustus 2024 djp memperbaiki kekurangan installer. Nah bagi rekan yang baru baru ini download installer, djp pastikan installer sudah bagus, jadi tidak ada masalah error untuk yang download baru2 ini, installer sudah bagus. Solusi bagi rekan2 yang mengalami error ini adalah jalankan patch. Error yang dimaksud adalah Saat buka aplikasi eFaktur, muncul notifikasi "This program is generated by unregistered Jar2Exe and it has expired to run for DEMO use" ✅ Sudah tersedia patch update terbaru yang dapat diunduh di installer-efaktur.pajak.go.id/ atau di s.id/eFaktur459 timpa file exe/type application yang ada di folder e-faktur 4.0 existing dengan file hasil ekstrak dari patch update tersebut. 1. Pilih salah satu file patch update yang sesuai dengan jenis sistem operasi PC/Laptop yang digunakan saat ini, unduh/donwload file. 2. Ekstrak file hasil unduh tersebut sehingga menghasilkan 3 file exe / type application (ETaxInvoice, ETaxInvoiceMain, ETaxInvoiceUpd). 3. Salin (copy) 3 file hasil ekstrak tersebut, tempel (paste) pada folder e-faktur 4.0 existing sehingga menimpa (replace) file yang lama. 4. Pastikan 3 file exe di folder e-faktur 4.0 sudah tertanggal 11/08/2024 (date modified). 5. Proses selesai. Jalankan aplikasi e-faktur seperti biasa.

Jangan panik. Sejak kemarin hari sabtu tgl 10 Agustus, semua sobat pengguna aplikasi efaktur mengalami hal serupa. Kita tunggu saja besok senin, dicoba lagi.

Lakukan update patch. Rekan download link dan panduan ada di komunitas di channel ini, rekam buka komunitas. Saya share tutorial update disitu.

Jangan panik. Banyak rekan pengguna efaktur juga mengalami hal serupa, gagal login dengan notifikasi error tersebut. Sejak kemarin hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Kita tunggu besok hari senin dicoba login.

Sama . Punya saya jg eror kyk gitu

@@candrakurniawan7877 jangan panik. Setelah saya cek dengan rekan2 pengguna aplikasi efaktur. Mereka juga mengalami hal serupa sejak kemarin hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Kita tunggu hari senin dicoba login.

Lakukan update patch. Rekan download link dan panduan ada di komunitas di channel ini, rekam buka komunitas. Saya share tutorial update disitu.

Bgmn apa SDH bisa ? Sy juga sama ini masalahnya..

Bisa. Nanti di tgl 12 agustus 2024, rekan bisa buatkan fp pengganti tertanggal faktur 12 agustus 2024. Yang tidak bisa jika tanggalnya mundur, misal fp normal tgl 8 Agustus, lalu mau dibuatkan fp pengganti tgl 7 agustus, ini yg tidak bisa.

Ubah nilai DPP saja, tgl tidak perlu diubah. Jgn pakai tgl notul. Tetap saja pakai tgl PEB.

Waduh, saya malah baru tahu kok bisa salah lawan transaksi. Setahu saya yg namanya SPPB BC.4 itu diterbitkan oleh pembeli. Jadi tidak mungkin salah. Misal di SPPB BC.4 yg diterbitkan oleh pembeli tertulis NPWP pembeli nomor 1 dan NPWP lawan traksaksi (penjual) nomor 2. Selanjutnya pembeli kasih SPPB ke penjual. Nah si penjual rekam faktur pajak keluaran kode 07, masukkan SPPB nomor XX1. Apabila penjual pilih NPWP lawan transaksi (pembeli) yg salah misal NPWP nomor 3, maka ketika upload faktur pajak, muncul reject "nomor SPPB tidak terdaftar". Artinya disini nomor SPPB sudah terkoneksi dengan djp. Jadi misal SPPB nomor XX1, tidak bisa digunakan oleh siapapun kecuali yg tertulis di SPPB, yg tertulis di SPPB adalah penjual dengan NPWP nomor 2. Begitu juga dengan penjual, tidak bisa salah masukkan NPWP pembeli, harus sesuai NPWP pembeli yg tertulis di SPPB yaitu NPWP nomor 1. Maka rekan harus cek, apabila terima SPPB, jgn hanya cek nilai DPP dan PPN, juga harus cek NPWP yg tertulis, pastikan NPWP benar. Nomor SPPB sudah terrkoneksi dengan sistem djponline (efaktur).

Pastinya gagal upload, dengan kode reject "nomor PPBJ tidak terdaftar", rekan harus ubah NPWP pembeli yang benar sesuai yang tercantum di PPBJ. Saya jelaskan seperti ini, tidak mungkin salah lawan transaksi. Karena nomor PPBJ sudah terkoneksi dengan sistem djp (efaktur). Misal PPBJ yg diterbitkan oleh pembeli di Batam (Kawasan Bebas), PPBJ nomor XX1, tercantum di SPPB, NPWP pembeli nomor 1 dan NPWP penjual nomor 2. Lalu si pembeli serahkan PPBJ ke penjual untuk dibuatkan faktur pajak 07 tidak dipungut PPN. Nah ketika si penjual rekam di efaktur, rekam faktur pajak keluaran 07, isi nomor SPPB, lalu isi NPWP lawan transaksi (pembeli) yg salah misalnya NPWP nomor 3 maka ketika upload akan gagal atau reject "nomor PPBJ tidak terdaftar". Artinya disini PPBJ sudah terkoneksi dengan djp aplikasi efaktur. PPBJ nomor XX1 tidak bisa digunakan oleh siapapun kecuali yang tercantum di PPBJ. Di PPBJ, tercantum NPWP penjual nomor 2, maka yg bisa terbitkan faktur pajak 07 adalah penjual yg berNPWP nomor 2. Dan sebaliknya penjual terbitkan faktur pajak 07 harus isi NPWP pembeli nomor 1, tidak bisa selain NPWP nomor 1, karena yg tercantum di PPBJ adalah NPWP nomor 1. Jadi rekan harus teliti apabila terima PPBJ, jangan hanya perhatikan DPP dan PPN, tetapi juga perhatikan NPWP yg tercantum di PPBJ hatus benar. Jika salah, tidak akan terbaca nomor PPBJ.

Masih pak, diisi nomor NPWP 16 digit nihil 0000 0000 0000 0000 lalu diisi nama pembeli dan alamat.