Betul.... Pak Agus fenomena banyak yang PENYEDIA KONSTRUKSI YG KOMPETEN DI BIDANGNYA; secara Faktual punya Modal, Peralatan, Tenaga, Pengalaman dst. tapi dgn metode TENDER yg sering menang para broker yg biasa jual setelah menang karena semua syarat terpenuhi harga paling rendah, Penyedia bermodal dan pengalaman kalah harga, --- di palaksanaan kualitas di korbankan.
Klo menurut saya dg sistem e katalog ini justru semakin mudah utk mengkondisikan proyek2 konstruksi, yg penting kenal dekat dg ppk dan bisa negosiasi dibwarung kopi, trs ppk tinggal klik etalase. Done....😂😂😂😂
Satu lagi saya contohkan Kementerian Agama.. Pembangunan Gedung menggunakan E-Purchasing. Coba dibayangkan untuk 1 gedung ada ratusan item pekerjaan, lalu setelah dilakukan e-purchasing sesuai prosedur terpilih 10 penyedia untuk mengerjakan gedung tersebut. Coba bayangkan konflik di lapangan yang akan terjadi karena siapa yang mengomandoi pekerjaan itu? masing2 penyedia cuma peduli dengan pekerjaannya tanpa mempedulikan kebutuhan gedung secara utuh, sementara item-item itu saling terkait satu sama lain bukan berdiri sendiri. Bukannya tambah cepat pekerjaannya malah jadi berantakan. Kalau untuk pekerjaan pemeliharaan gedung tidak masalah, tapi untuk pembangunan gedung baru ini masalah serius dan justru bikin kacau.
Alternatif, tetap harus ada tender untuk pekerjaan Spesifik, cara Pemilihannya menggunakan SISTEM POINT seperti metode Konsultansi, " Contoh : jumlah pengalaman baik mengerjakan pekerjaan sejenis 3 s. d. 5 tahun terakhir bobotnya 10, memiliki peralatan sendiri bukan sewa bobot 10, memiliki modal awal minimal sesuai persentase HPS pekerjaan 10, diluar itu bobotnya 5 dst. intinya memilih oenyedia yang memang kompeten di bidangnya...... ini banyak keluhan dari penyedia yang secara faktual punya kemampuan tapi kalah tender
Sy setuju pak,krn dgn tender akan menghasilkan kualitas bangunan tdk menjamin krn rata2 ingin menang walau dgn cara banting harga sehingga pasti mengurangi kualitas atau bahkan tdk tercapainya spec
selain tender ada swakelola, pengadaan langsung, penunjukan langsung, outputnya bangunan konstruksi, tender hanya salah satu metode pengadaan barang / jasa yg membedakan dengan pengadaan non tender hanya besaran nilai, intinya serapan dana terlambat setiap tahun
Untuk e-purchasing melalui e-katalog terhadap pekerjaan konstruksi, apakah bisa dilaksanakan pekerjaan tambah kurang, dan klo diperkenankan bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan tambah kurang tersebut
Betul .rekanan yang dituju sudah janjian kapan dilaksanakan dan kapan ditutup waktunya.disamping itu pelaksanaannya yang tahu cm rekanan yang dituju.kalau tender semua rekanan dpt mengetahui waktu pemasukan.
Dengan E-Katalog utk pekerjaan konstruksi, PPK sudah melakukan kongkalikong dengan penyedia terlebih dahulu di belakang layar, kemudian penyedia diberikan HPS, kemudian dibuat produk di e-katalog lalu PPK tinggal menunjuk..Kolusi n korupsi besar-besaran, kekuasaan PPK tanpa batas, tdk ada persaingan terbuka.
tapi di tempat saya bekerja, dinas terkait hanya mau belanja dgn penyedia yg sebelumnya telah melakukan transaksi atau menjadi rekanan sehingga value for money nya blm terwujud dg optimal
sangat setuju,,, mohon maaf,,tapi saran, mungkin perlu banyak pengkajian lagi pak, perbanyak dahulu sosialiasi kepada pelaku usaha kecil yg belum banyak mengerti,,jangan sampai ada terkesan monopoli,,harga produk yg ditayangkan apakah sudah ada persamaan dengan daerah-daerah lain sehingga tidak timpang terlalu jauh,,siapa penanggung jawab terhadap harga yg ditayangkan,,,trims
Menurut ku harus dikaji lagi. Apakah aturannya sdh mendukung usaha kecil. Atau pemerataan kesempatan usaha setiap penyedia jasa karena biasanya ppk punya jago2 tertentu, yg dimungkinkan tidak dapat dihindari adanya ucapan terima kasih😂. Jangan jangan judul yg disampaikan selamat tinggal tender menjadi selamat datang kolusi
BERARTI BUKAN BELI BARANG LAGI, TAPI SUDAH BELI JASA JUGA, INI SANGAT RAWAN KOLUSI DAN KORUPSI, TERKESAN DIPAKSAKAN AGAR REKAMAN JAGOAN DARI DINAS BISA SEBAGAI PELAKSANA PROYEK. TIDAK PERLU KONSULTAN PENGAWAS.
metode tender ataupun e kataloq semuanya bagus menurut saya, tapi semua itu percumaa klo yg melaksanakan pejabatnya masih bermental korup mas arief ....
kalau begini sistemnya sama saja dengan kata2 pembukaan bapak di awal video. PPK sebelum memesan sudah ada deal duluan sama calon kontraktor, lalu kontraktor baru deh tambah produk di katalog.
Masalah tambahan dengan katalog ada pemangkasan tahap seleksi penyedia, kita gak bisa membatasi hanya penyedia beneran yang masuk, calo-calo proyek bawaan PPK juga bisa jualan.
Mohon maaf nih mas Arief, sepengalaman saya dengan kebebasan Katalog malah menjadi wadah pengaturan. Karena sistem mini kompetisi yang belum dilakukan. Dahulu di jaman tender, keberhasilan cocoklogi tidak sampai 100%, tapi dengan katalog lokal, PPK sudah sangat nyaman sekali bercocoklogi dengan penyedia. Mereka tinggal suruh penyedia memasukkan barang-barangnya ke katalog lokal (harga disepakati di warung kopi), lalu buat pemesanan di katalog. Untungnya transaksi di katalog tidak transparan, klo proses itu bisa dilihat publik seperti tender dan pengadaan langsung, mantap itu aduan-aduan yang bakal datang..
@@aditedmln bisa klo pihak Pokja nya setuju.. minimal Pokja yg punya integritas bisa jadi mengoreksi.. makanya saya bilang gak sampe 100% tingkat keberhasilannya.
saluran terpasang katanya Harga X, ternyata dilapangan harus pake cren ataupung lokasinya harus ditimbun, ataunpun jalan harus dibuat dulu kelokasi jadi harga 3X...gimana ini?. selamat tinggal tender....go e-purhcasing. apakah PL juga go e-purchasing?.
1.Untuk pekerjaan Konstruksi ...Mohon penjelasan apakah tdk ada kemungkinan klo memilih harga yang paling murah mendapatkan jaminan kualitas yang baik begitu sebaliknya. 2.Apakah tidak ada kemungkinan PPK atau KPA cari penganten diluar dulu ...baru menyesuaikan pengantennya di ephurcashing...mohon penjelasan Terimakasih
Mas arif ijin tanya, pada proses awal pek. E-Purchasing, dok. Apa saja yg disiapkan dan dok. Apa yg dibuat apakah dibut BA pengumuman, Ba Nego dsb.? Utk PPK dan PP. Terima kasih
Utk pekerjaan konstruksi itu beda2 pak, tidak bisa antara yg 1 disamakan dg yg lainnya, misal mau bangun gedung sekolah, desainnya kan beda2, kita sebagai kontraktor kan tidak tahu apa spek yg diinginkan oleh ppk, klo dg sistem pengadaan yg sekarang kan jelas, spek nya tertulis jelas. Gambar desain juga ada. Klo e katalog kan tidak ada, malah dg adanya e katalog ini mempermudah ruang kkn antara ppk dan pj, misal ppk ingin spek abcd sedangkan ppk punya calon pj, maka calon pj tsb yg hanya akan diberitahu speknya dg detail, sehingga hanya pj tsb yg bisa memenuhi spek, dan pasti harganya nanti juga di upkan. Wahhh....parah ini....😂😂😂😂
Ini jelas akan sangat berdampak dan berimbas lebih buruk lagi bagi pelaku jasa konstruksi daerah.karna jelas ini tidak berpihak kepada pelaku jasa konstruksi daerah/setempat untuk kualifikasi kecil menengah khusus nya. saat ini saja sudah terlalu banyak aturan yang tidak dapat di jangkau pelaku jasa konstrusi kualifikasi kecil menengah bagaimana kami bisa berkembang bila seprti ini.saya lebih sepakat jika di berdayakan para pelaku jasa konstruksi di masing2 daerah bukan malah semakin dikebiri dan ahirnya tereleminasii lalu gulung tikar dan sampai saat ini begitu banyak badn usaha di masing2 daerah yang tidak mendapat kan pekerjaan dan ahir nya badan usaha menjadi mati atau habis masa berlaku nya oleh karena tidak mendapat kan kesempatan bekerja.dan saya kira seluruh pelaku jasa konstruksi mampu bekerja secara profesional.justru metode ini yg akan membuat punah pelaku jasa konstruksi daerah pada ahirnya
Maaf nih Mas Agus., dalam realisasi nya malah 100% berbanding terbalik.,masyarakat lebih mudah mantau tender atupun penunjukan langsung daripada system e-purchasing.,karena dengan ada nya sytem e-purchasing malah mempersulit pemantauan dan malah mempermudah KKN. Perusahaan penyedia sudah di seting oleh PA/KPA dan PPK; judul nya saja e-purchasing, Bargening nya tetap saja ketemuan langsung antara PPK dgn perusahan penyedia; jika harga sudah di sepakati oleh kedua belah fihak, perusahan penyedia tinggal apload dagangan nya ke katalog. Contoh nya kesepakatan di darat 500jt yang di apload di udara 800jt., 300jt bagi2 masuk kantong PA/KPA dan PPK ini real dan sedang di dalami kasus nya.
dulu masih tender manual dibilang rentan KKN makanya dirubah ke tender pakai LPSE kejadiannya ternyata malah lebih bobrok makin parah KKN antara penyedia dan ULP /Panitia karena rekanan tidak bisa melihat dokumen tender milik rekanan lain yang bisa melihat dokumen cuma panitia. Sekarang malah e katalog ya enak PPK tinggal pilih rekanan keluarganya malah lebih parah lagi KKN. pak arif teori tak sesuai kenyataan dilapangan
Betul.... Pak Agus fenomena banyak yang PENYEDIA KONSTRUKSI YG KOMPETEN DI BIDANGNYA; secara Faktual punya Modal, Peralatan, Tenaga, Pengalaman dst. tapi dgn metode TENDER yg sering menang para broker yg biasa jual setelah menang karena semua syarat terpenuhi harga paling rendah, Penyedia bermodal dan pengalaman kalah harga, --- di palaksanaan kualitas di korbankan.
Dengan e katalog justru memudahkan terjadinya kolusi.karena ppk diberi kewenangan yang berlebih.dan mengkebiri persaingan bebas..
Klo menurut saya dg sistem e katalog ini justru semakin mudah utk mengkondisikan proyek2 konstruksi, yg penting kenal dekat dg ppk dan bisa negosiasi dibwarung kopi, trs ppk tinggal klik etalase. Done....😂😂😂😂
benar sekali tuh lebih parah e katalog
anda benar...
benar sekali malahan... 😅🤣😂
Satu lagi saya contohkan Kementerian Agama.. Pembangunan Gedung menggunakan E-Purchasing. Coba dibayangkan untuk 1 gedung ada ratusan item pekerjaan, lalu setelah dilakukan e-purchasing sesuai prosedur terpilih 10 penyedia untuk mengerjakan gedung tersebut. Coba bayangkan konflik di lapangan yang akan terjadi karena siapa yang mengomandoi pekerjaan itu? masing2 penyedia cuma peduli dengan pekerjaannya tanpa mempedulikan kebutuhan gedung secara utuh, sementara item-item itu saling terkait satu sama lain bukan berdiri sendiri. Bukannya tambah cepat pekerjaannya malah jadi berantakan. Kalau untuk pekerjaan pemeliharaan gedung tidak masalah, tapi untuk pembangunan gedung baru ini masalah serius dan justru bikin kacau.
apa benar seperti itu bang? 1 paket pekerjaan pelaksananya 10 perusahaan? parah bangat tuh
INI BISA MERUBAH KEMAJUAN BANGSA
bagus klu semua daerah ada nih
Alhamdulillah. Terima Kasih Pak Arif
Terimakasih Pa Arif, mohon di share juga Kertas Kerjanya Pak...Trmksh n Sukses selalu
Alternatif, tetap harus ada tender untuk pekerjaan Spesifik, cara Pemilihannya menggunakan SISTEM POINT seperti metode Konsultansi, " Contoh : jumlah pengalaman baik mengerjakan pekerjaan sejenis 3 s. d. 5 tahun terakhir bobotnya 10, memiliki peralatan sendiri bukan sewa bobot 10, memiliki modal awal minimal sesuai persentase HPS pekerjaan 10, diluar itu bobotnya 5 dst. intinya memilih oenyedia yang memang kompeten di bidangnya...... ini banyak keluhan dari penyedia yang secara faktual punya kemampuan tapi kalah tender
andai sebebas marketplace pada umumnya saya yakin banting2an harga dan lebih fair 😅
Lanjut kan bro
Terima kasih pak atas pencerahannya
Sy setuju pak,krn dgn tender akan menghasilkan kualitas bangunan tdk menjamin krn rata2 ingin menang walau dgn cara banting harga sehingga pasti mengurangi kualitas atau bahkan tdk tercapainya spec
selain tender ada swakelola, pengadaan langsung, penunjukan langsung, outputnya bangunan konstruksi, tender hanya salah satu metode pengadaan barang / jasa yg membedakan dengan pengadaan non tender hanya besaran nilai, intinya serapan dana terlambat setiap tahun
Terima kasih pak arif
Untuk e-purchasing melalui e-katalog terhadap pekerjaan konstruksi, apakah bisa dilaksanakan pekerjaan tambah kurang, dan klo diperkenankan bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan tambah kurang tersebut
Mas Agus Arif bikin konten tentang Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang Jasa donk
Semakin gampang kkn ppk udah janjian sama salah satu penyedia, arahnya malah buat umkm males masuk di pek. Pemerintah
Betul .rekanan yang dituju sudah janjian kapan dilaksanakan dan kapan ditutup waktunya.disamping itu pelaksanaannya yang tahu cm rekanan yang dituju.kalau tender semua rekanan dpt mengetahui waktu pemasukan.
Dengan E-Katalog utk pekerjaan konstruksi, PPK sudah melakukan kongkalikong dengan penyedia terlebih dahulu di belakang layar, kemudian penyedia diberikan HPS, kemudian dibuat produk di e-katalog lalu PPK tinggal menunjuk..Kolusi n korupsi besar-besaran, kekuasaan PPK tanpa batas, tdk ada persaingan terbuka.
Malah angel mas... PPK milih seng setorane akeh... endonesa iki...
tapi di tempat saya bekerja, dinas terkait hanya mau belanja dgn penyedia yg sebelumnya telah melakukan transaksi atau menjadi rekanan sehingga value for money nya blm terwujud dg optimal
sangat setuju,,, mohon maaf,,tapi saran, mungkin perlu banyak pengkajian lagi pak, perbanyak dahulu sosialiasi kepada pelaku usaha kecil yg belum banyak mengerti,,jangan sampai ada terkesan monopoli,,harga produk yg ditayangkan apakah sudah ada persamaan dengan daerah-daerah lain sehingga tidak timpang terlalu jauh,,siapa penanggung jawab terhadap harga yg ditayangkan,,,trims
Menurut ku harus dikaji lagi. Apakah aturannya sdh mendukung usaha kecil. Atau pemerataan kesempatan usaha setiap penyedia jasa karena biasanya ppk punya jago2 tertentu, yg dimungkinkan tidak dapat dihindari adanya ucapan terima kasih😂. Jangan jangan judul yg disampaikan selamat tinggal tender menjadi selamat datang kolusi
BERARTI BUKAN BELI BARANG LAGI, TAPI SUDAH BELI JASA JUGA, INI SANGAT RAWAN KOLUSI DAN KORUPSI, TERKESAN DIPAKSAKAN AGAR REKAMAN JAGOAN DARI DINAS BISA SEBAGAI PELAKSANA PROYEK.
TIDAK PERLU KONSULTAN PENGAWAS.
metode tender ataupun e kataloq semuanya bagus menurut saya, tapi semua itu percumaa klo yg melaksanakan pejabatnya masih bermental korup mas arief ....
kalau begini sistemnya sama saja dengan kata2 pembukaan bapak di awal video. PPK sebelum memesan sudah ada deal duluan sama calon kontraktor, lalu kontraktor baru deh tambah produk di katalog.
Masalah tambahan dengan katalog ada pemangkasan tahap seleksi penyedia, kita gak bisa membatasi hanya penyedia beneran yang masuk, calo-calo proyek bawaan PPK juga bisa jualan.
Mohon maaf nih mas Arief, sepengalaman saya dengan kebebasan Katalog malah menjadi wadah pengaturan. Karena sistem mini kompetisi yang belum dilakukan. Dahulu di jaman tender, keberhasilan cocoklogi tidak sampai 100%, tapi dengan katalog lokal, PPK sudah sangat nyaman sekali bercocoklogi dengan penyedia. Mereka tinggal suruh penyedia memasukkan barang-barangnya ke katalog lokal (harga disepakati di warung kopi), lalu buat pemesanan di katalog. Untungnya transaksi di katalog tidak transparan, klo proses itu bisa dilihat publik seperti tender dan pengadaan langsung, mantap itu aduan-aduan yang bakal datang..
Barang kali kelemahannya itu..., saya juga sepakat tp sangat mempermudah PPK atau Pj. Pengadaan. gak perlu lagi masuk tahap evaluasi. Tinggal nego.
bukannya tender juga "sebagian" bisa diatur?? hanya saja proses lebih lama dan ribet dibanding epurchase 😁
@@aditedmln bisa klo pihak Pokja nya setuju.. minimal Pokja yg punya integritas bisa jadi mengoreksi.. makanya saya bilang gak sampe 100% tingkat keberhasilannya.
@@aditedmln klo tender masih "sebagian", klo katalog "seluruhnya"... 🤣
Sarang korupsi kata opung.. upss..
Buwetul bang, tambah ugal2an 🤦♂️
terimakasih materinya. izin bertanya jenis kontrak yang digunakan apa ya pak? SP atau SPK..
Jika konstruksi dilakukan metode e purchasing, brarti jasa konsultan pengawas tidak dibutuhkan lagi dong, bagaimana jadinya mutu bangunan???
Sama Bos ....E ctalog Juga KKN nya lebih Parah lagi........😁😁
Pemahaman saya Katalog Itu untuk pengadaan bahan/material untuk yg diswakelolakan..
saluran terpasang katanya Harga X, ternyata dilapangan harus pake cren ataupung lokasinya harus ditimbun, ataunpun jalan harus dibuat dulu kelokasi jadi harga 3X...gimana ini?. selamat tinggal tender....go e-purhcasing. apakah PL juga go e-purchasing?.
1.Untuk pekerjaan Konstruksi ...Mohon penjelasan apakah tdk ada kemungkinan klo memilih harga yang paling murah mendapatkan jaminan kualitas yang baik begitu sebaliknya.
2.Apakah tidak ada kemungkinan PPK atau KPA cari penganten diluar dulu ...baru menyesuaikan pengantennya di ephurcashing...mohon penjelasan Terimakasih
Mas arif ijin tanya, pada proses awal pek. E-Purchasing, dok. Apa saja yg disiapkan dan dok. Apa yg dibuat apakah dibut BA pengumuman, Ba Nego dsb.? Utk PPK dan PP. Terima kasih
Terima Kasih Pak Arif, untuk buku-buku formatnya e-Book_nya ada nggak Pak..? Biar simpel dan gampang dibawa kemana-mana
Yg gedung blm ada pak 😊
Utk pekerjaan konstruksi itu beda2 pak, tidak bisa antara yg 1 disamakan dg yg lainnya, misal mau bangun gedung sekolah, desainnya kan beda2, kita sebagai kontraktor kan tidak tahu apa spek yg diinginkan oleh ppk, klo dg sistem pengadaan yg sekarang kan jelas, spek nya tertulis jelas. Gambar desain juga ada. Klo e katalog kan tidak ada, malah dg adanya e katalog ini mempermudah ruang kkn antara ppk dan pj, misal ppk ingin spek abcd sedangkan ppk punya calon pj, maka calon pj tsb yg hanya akan diberitahu speknya dg detail, sehingga hanya pj tsb yg bisa memenuhi spek, dan pasti harganya nanti juga di upkan. Wahhh....parah ini....😂😂😂😂
Sebenernya kaonuntuk sistem sama aja cuma lewat ekatalog aja..ujung2nya penyedia juga memakai jasa tender..
Produk Bangunan rumah/gedung cocoknya satuan m2, bukan m3
kalo konsultan supervisi bisakah pake e katalog ?
kok jakarta.... klu daerah daerah
bagaimana dengan dokumen perencanaan
Trus tugas jabfung PBJ nanti tugasnya apa,
Coba cek lapangan bro, dengan E- catalog malah bnyak kecurangan dari pada tender,
Ini jelas akan sangat berdampak dan berimbas lebih buruk lagi bagi pelaku jasa konstruksi daerah.karna jelas ini tidak berpihak kepada pelaku jasa konstruksi daerah/setempat untuk kualifikasi kecil menengah khusus nya. saat ini saja sudah terlalu banyak aturan yang tidak dapat di jangkau pelaku jasa konstrusi kualifikasi kecil menengah bagaimana kami bisa berkembang bila seprti ini.saya lebih sepakat jika di berdayakan para pelaku jasa konstruksi di masing2 daerah bukan malah semakin dikebiri dan ahirnya tereleminasii lalu gulung tikar dan sampai saat ini begitu banyak badn usaha di masing2 daerah yang tidak mendapat kan pekerjaan dan ahir nya badan usaha menjadi mati atau habis masa berlaku nya oleh karena tidak mendapat kan kesempatan bekerja.dan saya kira seluruh pelaku jasa konstruksi mampu bekerja secara profesional.justru metode ini yg akan membuat punah pelaku jasa konstruksi daerah pada ahirnya
Maaf nih Mas Agus., dalam realisasi nya malah 100% berbanding terbalik.,masyarakat lebih mudah mantau tender atupun penunjukan langsung daripada system e-purchasing.,karena dengan ada nya sytem e-purchasing malah mempersulit pemantauan dan malah mempermudah KKN. Perusahaan penyedia sudah di seting oleh PA/KPA dan PPK; judul nya saja e-purchasing, Bargening nya tetap saja ketemuan langsung antara PPK dgn perusahan penyedia; jika harga sudah di sepakati oleh kedua belah fihak, perusahan penyedia tinggal apload dagangan nya ke katalog.
Contoh nya kesepakatan di darat 500jt yang di apload di udara 800jt., 300jt bagi2 masuk kantong PA/KPA dan PPK
ini real dan sedang di dalami kasus nya.
Epurchasing malah minim sisi keterbukaan kepada publik.
HADEH HALU MODERATOR NYA.. SEMENJAK KAPAN E KATALOG TIDAK ADA RAHASIA UMUM NYA..
Hallo pak, apa saya boleh minta file pptnya?
anda sya rasa terlalu Naif. di daerah sya yg dpat kerja dgn sistem tender dan yg kerja dgn e katalog orangnya itu2 jugak.
dulu masih tender manual dibilang rentan KKN makanya dirubah ke tender pakai LPSE kejadiannya ternyata malah lebih bobrok makin parah KKN antara penyedia dan ULP /Panitia karena rekanan tidak bisa melihat dokumen tender milik rekanan lain yang bisa melihat dokumen cuma panitia. Sekarang malah e katalog ya enak PPK tinggal pilih rekanan keluarganya malah lebih parah lagi KKN. pak arif teori tak sesuai kenyataan dilapangan