Terimakasih ITB dan Pak Zainal yang menyediakan oase pencerahan dengan materi yang sangat mencerdaskan. Kuliah umum ini jadi wujud harapan bahwa masih ada orang-orang yang menjaga hikmat akal budi bernegara secara demokratis. Berbahagialah kita yang masih menjaga hikmat akal budi itu kendati diserang dan dicemooh sana sini.
Dosen UGM Memang TOP kuat dengan Konsep Hukumnya dalam hal ini Hukum Tata Negara. Nonton penjelasan Pak Zainal pegang aja Konsep "Kuasa dan Hak" dari awal nonton pasti akan paham
Terima kasih Pak Zainal ( Uceng ) memberikan pemaparan konsep Hukum Tata Negara ❤❤❤ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 untuk melakukan perjuangan bagi anak2 muda bakal calon Pemimpin masa depan Bangsa Indonesia lebih baik dari sekarang yg di Pimpin Penguasa menerabas penegakan Hukum.
Mungkin tadi sdh terjawab sebagian, tapi pertanyaan klasik ini selalu mengganggu di ruang publik: kalau publik masih kurang cerdas (& kurang sejahtera) untuk berdemokrasi, apakah perlu dicerdaskan & disejahterakan dulu sambil "terima saja" diperlakukan semena2 oleh otoritas? Lalu kalau sudah cerdas & sejahtera, ngapain lagi berdemokrasi? Toh keduanya dicapai saat "terima saja" dengan otoritarianisme. (Biasanya pembawa argumen ini sambil merujuk ke China & Singapore.)
ya benar, SG itu contoh yang unik. Kenapa bisa maju? ya pemimpin nya kompeten walaupun dipimpin rezim dinasti LKY. Rakyat dibuat cerdas dan sejahtera sehingga mengurangi niatan buat menentang rezim. Penegakan hukum juga tegas bahkan untuk hal remeh. Tapi itu dibayar dgn pemerintahan yg otoriter biar pemerintah bisa fokus kerja tanpa diguncang penolakan. Lah di sini? si coklat udh dikasih anggaran gede tapi masih tebang pilih buat proses LP dari masyarakat, kyk kasus rental kemaren. Itu jadi indikator kalau birokrat sini belum semaju di SG
@jumpinsphere yes, plus SG bukan "merdeka", tapi dibuang, jadi mereka terpaksa survival mode abis2an at least 10-20 tahun. Tapi skrg pun proses check & balance udah berjalan.
Bener banget..tingkat pendidikan tdk berkolerasi langsung dg ketidakpedulian pada kebijakan pemerintah. Emak aku yg SD aja ngga lulus..beliau sangat melek dg kebijakan2 politik pemerintah yg tdk pro rakyat dan up to date dg berita2 politik .setiap kami telponan..pembahasan politik mendominasi 70 persen pembicaraan 😂
Demokrasi itu hanya cocok di terapkan di negara yang mayoritas masyarakatnya punya SDM tinggi dan berkualitas, namun jika demokrasi itu diterapkan ke negara yg mayoritas masyarakatnya punya SDM rendahan dan tidak berkualitas maka demokrasi itu akan menjadi bumerang bahkan menjadi bom waktu yg bisa sewaktu-waktu meledak menyebabkan negara itu Keos.
Indonesia tidak lagi negara hukum. Menegakkan hukum. Dengan melaksanakannya. Kita dapat melaksanakan hukum. Cukup dengan melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atau kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada waktu itu. Sekarang, menegakkan peraturan. Dengan melaksanakannya. Menegakkan peraturan atau norma atau kaidah atau ketentuan atau regula atau regulation atau reglemen atau statuta atau covenant. Dengan melaksanakannya. Menegakkan norma. Dengan melaksanakannya. Dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan. Kita tidak membuat hukum. Kita membuat peraturan. Legislatif dan yang setara dengan legislatif mempunyai lapak membuat peraturan. Eksekutif dan yang setara dengan eksekutif juga mempunyai lapak membuat peraturan. Yudikatif dan yang setara dengan yudikatif mempunyai lapak membuat peraturan. Masing-masing mempunyai lapak membuat peraturan. Tidak heran dalam dua peraturan yang setara lapak yang membuat dapat ditemukan disharmoni norma. Hasilnya, peraturan tidak pasti. Juga dalam dua peraturan yang lapaknya tidak setara dapat ditemukan disharmoni norma. Hasilnya, peraturan tidak pasti. Disharmoni atau peraturan tidak pasti itu melahirkan kebijakan. Atau tafsir. Tempat tumbuhnya suap. Contoh. Tanah. Tanah negara. Bagaimana caranya beberapa orang dapat menguasai tanah negara dengan luasnya luar biasa. Kantor pertanahan yang mengurusi tanah negara kesulitan cari tanah untuk memperluas kantor pelayananannya. Demikian juga kantor pelayanan pajak yang menerima uang pemasukannya kesulitan memperluas tanah untuk kantornya. Contoh lain. Dalam Undang-Undang kita temukan sejumlah delegasi atau subdelegasi. Peraturan berdasarkan delegasi atau subdelegasi tidak terbit-terbit. Praktek ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibatnya, menegakkan peraturan dengan melaksanakannya. Peraturan yang lapak pembuatannya lebih tinggi yaitu Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan. Karena turunan norma melaksanakannya menurut delegasi dan subdelegasi tidak kunjung lahir. Terobosannya, lahirlah kebijakan. Tempat tumbuhnya korupsi.
Bertanya, Apakah benar bhwa doktor honoris causa adalah gelar penghormatan thd kontribusi orng tersebut, bukan gelar akademis yg harus ditempuh dg pendidikan?
Daeng Uceng belum berani out of box filsafat hukum dan kekuasaan ala Yunani Kuno. Hijrah membedah Theme Kekuasaan dan Hukum Allah sebagai blue frint Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat (manusia)😊😂😅😊
Hingga detik ini gua belum pernah dengar zainal arifin muchtar menyebut kata pancasila apalagi membahas soal itu, padahal itulah falsafah dan dasar negara indonesia bukan demokrasi. Itulah kelemahan aktivis2 muda, lebih paham ideologi barat daripada ideologinya sendiri.
pertanyaan bagus, tapi, ijin share, sebagian kita berpandangan panacasila ada pada sesi lain atau berikutnya. setidaknya itu perlu pembahasan tersendiri, mengingat ugm berkali-kali sounding mengenai dasar negara itu, terakhir dengan maklumat bulaksumur. bahasan ini sangat menarik, apalagi terkait dengan bukunya bung uceng yang relatif baru bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada parpol-parpol, artinya mungkin mereka mencantumkan pancasila tetapi tidak pernah bicara pancasila. kiranya, permasalahannya menjadi lebar, tidak saja pancasila tidak pernah dilaksanakan, tetapi per konstitusi dimana pancasila itu berada dan seperti apa pancasila mendasari pasal-pasal UUD. kita berharap bung uceng membuka sesi tersendiri.
@@dhiyaabiddaya4909 coba baca lagi proses penyusunan pancasila. Disitu sudah jelas dinyatakan secara langsung pancasila disusun berdasarkan nilai2 luhur bangsa indonesia.
@@MsRiko99 dikira bung karno ga baca buku barat 🤣. Lu kira poin keadilan itu ga terinspirasi dari konsep sosialisme? Poin 4 ga terinspirasi dari demokrasi barat? poin 3 ga terinspirasi dari nasionalisme? Bung karno ambil inspirasi dari barat kyk kapitalisme dan sosialisme, tp belio ambil yg positif dan cocok buat Indonesia. Plis bro belajar lagi
@dhiyaabiddaya4909 1. emang sosialisme tdk ada dlm kultur budaya indonesia, justru sosialisme mengakar kuat dlm budaya timur. Makanya populer istilah gotong royong, ekonomi kerakyatan, asas kekeluargaan. budaya barat mana ada macam itu. 2. Sila ke4 sama sekali tdk menyebut demokrasi, sila ke4 menyebut musyawarah (bukan voting) dan sistem perwakilan (bukan langsung) sebagai fondasi dlm membuat kebijaksanaan (kebijakan, keputusan). Aktivis2 demokrasilah pasca reformasi yg menghubung2kan bahwa sila ke4 ini demokrasi. padahal jelas beda kehendak sila ke4 dan demokrasi yg dipahamai skrg ini khususnya pasca reformasi. Bahasa sederhananya, sejak reformasi sistem kita melanggar sila ke4 pancasila
Sindir jokowi Tdk betah pulkam soloo, haus kekuasaan dibatasi sd 2 priode ingin 3 priode. Ubah pilkada pilihn dprd spya pdip klah voting 1 partai vs 12 partai
prof ini kyknya masi terlalu benci sama pemerintah coba realistis aja prof masyarakat itu memang malas kalo nga ada uang atau nga ada untung nya bahkan untuk datang ke tps kalo nga ada fajar gamau semalas itu memang masyarakat, bukan pemerintah memelihara kebodohan, tpi kebodohan menjadi alasan masyarakat untuk menyalahkan pemerintah
Andai semua orang memiliki pemikiran seperti anda. Menyadari atas kebodohannya sendiri ketika menjadi masyarakat. dan memaklumkan kebodohannya. Alhamdulillah sebentar lagi Negara ini akan hancur
komen kaya gini ga ngerti hukum dan materinya. namanya seorang ahli itu memng sudah tugasnya mencari kelemahan dalm sistem. sebaik2nya sistem memang harus dicari titik lemahnya dan memang harus selalu ada yg mengawasi dan mengkritisi agar pemerintahn ttp berada pasa jalurnya
Terimakasih ITB dan Pak Zainal yang menyediakan oase pencerahan dengan materi yang sangat mencerdaskan. Kuliah umum ini jadi wujud harapan bahwa masih ada orang-orang yang menjaga hikmat akal budi bernegara secara demokratis. Berbahagialah kita yang masih menjaga hikmat akal budi itu kendati diserang dan dicemooh sana sini.
Well expressed. Tq 🙏
Terimakasih Prof. Uceng telah mensurpluskan pengetahuan kepada publik. :)
blm jd prof
Dosen UGM Memang TOP kuat dengan Konsep Hukumnya dalam hal ini Hukum Tata Negara. Nonton penjelasan Pak Zainal pegang aja Konsep "Kuasa dan Hak" dari awal nonton pasti akan paham
Kolaborasi yg mantep.
Semoga semakin kaya dg variasi keilmuan supaya ITB tetap menjadi tempat bertanya dan menemukan jawabannya.
Kuliah Umum 4078 - Sebuah ejawantah interdisipliner yang dihaturkan oleh ITB, Well done!
Kang Yceng, mantab, semoga oara mahasiswa ITB, termotifasi dhn paparan kang Uceng, tks
Pak Zainal Orang Pintar........, sehat selslu Pak. Mudah mudahan Indonesia Ke Depan bisa menemukan pemempin seperti pemikiran Mu....
saya mahasiswa hukum semester 7 dan saya bener bener terbuka wawasan dengan kuliah umum ini
Penampilan bang Uceng yg sederhana samasekali tdk mengurangi kualitas kepakarannya ... Semoga banyak orang terutama Gen Z yg tercerahkan ... Aamiin.
bung ucheng perlu intensif keliling indonesia untuk memberikan pencerahan yang lebih luas agar terjadi percepatan transformasi bangsa.
Salah satu tokoh idolaku ms ucheng selain prof mahfud md
Thx bung Uceng... sehat selalu.
terima kasih Pak Uceng, semangat terus mengedukasi masyarakat agar sadar akan hak nya
Terima kasih Pak Zainal ( Uceng ) memberikan pemaparan konsep Hukum Tata Negara ❤❤❤ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 untuk melakukan perjuangan bagi anak2 muda bakal calon Pemimpin masa depan Bangsa Indonesia lebih baik dari sekarang yg di Pimpin Penguasa menerabas penegakan Hukum.
Hadir Pa Uceng
Ini saya ikut nyimak di channel ini 👍🙏
Terima kasih sudah membantu memperkaya perspektif mahasiswa2 ITB 👍
Terima kasih p. Dr.zaenal Semoga mencerahkan banyak orang sehingga membawa menuju bangsa indonesia lebih baik lagi
Mungkin tadi sdh terjawab sebagian, tapi pertanyaan klasik ini selalu mengganggu di ruang publik: kalau publik masih kurang cerdas (& kurang sejahtera) untuk berdemokrasi, apakah perlu dicerdaskan & disejahterakan dulu sambil "terima saja" diperlakukan semena2 oleh otoritas? Lalu kalau sudah cerdas & sejahtera, ngapain lagi berdemokrasi? Toh keduanya dicapai saat "terima saja" dengan otoritarianisme. (Biasanya pembawa argumen ini sambil merujuk ke China & Singapore.)
ya benar, SG itu contoh yang unik. Kenapa bisa maju? ya pemimpin nya kompeten walaupun dipimpin rezim dinasti LKY. Rakyat dibuat cerdas dan sejahtera sehingga mengurangi niatan buat menentang rezim. Penegakan hukum juga tegas bahkan untuk hal remeh. Tapi itu dibayar dgn pemerintahan yg otoriter biar pemerintah bisa fokus kerja tanpa diguncang penolakan.
Lah di sini? si coklat udh dikasih anggaran gede tapi masih tebang pilih buat proses LP dari masyarakat, kyk kasus rental kemaren. Itu jadi indikator kalau birokrat sini belum semaju di SG
@jumpinsphere yes, plus SG bukan "merdeka", tapi dibuang, jadi mereka terpaksa survival mode abis2an at least 10-20 tahun. Tapi skrg pun proses check & balance udah berjalan.
Hukum berlaku pada rakyat kecil saja di republik ini
Ilmu yang luar biasa dari prof uceng, semoga bisa seperti beliau
Prof Uceng jangan ikutan partaii atau jadi pejabat pemerintah ya ... untuk menjaga NKRI kita. we need your thoghts ...
Trimakasih mas uceng,,,semoga pemilu kedepan jauh lebih baik
Well done itb, perbanyak lah ya
Terimakasih banyak pak. Kuliahnya sangat bermanfaat
Kuliah umum sangat bermanfaat.. terima kasih prof
Bener banget..tingkat pendidikan tdk berkolerasi langsung dg ketidakpedulian pada kebijakan pemerintah. Emak aku yg SD aja ngga lulus..beliau sangat melek dg kebijakan2 politik pemerintah yg tdk pro rakyat dan up to date dg berita2 politik .setiap kami telponan..pembahasan politik mendominasi 70 persen pembicaraan 😂
Teringat Th 78-79 dulu Studium.General ITB diisi oleh Adnan Buyung Nasution(hukum),Lie Tek Ceng (politik).dll
Well done itb
Terima kasih Pak Uceng.. Mencerahkan dan bermanfaat..
Mas uceng keren
TOP👍
Mantafff. Sering-sering
Demokrasi itu hanya cocok di terapkan di negara yang mayoritas masyarakatnya punya SDM tinggi dan berkualitas, namun jika demokrasi itu diterapkan ke negara yg mayoritas masyarakatnya punya SDM rendahan dan tidak berkualitas maka demokrasi itu akan menjadi bumerang bahkan menjadi bom waktu yg bisa sewaktu-waktu meledak menyebabkan negara itu Keos.
Reagen terlalu berkuasa karena elektabilitas dan popularitas sangat tinggi,padahal itu kan cara demokrasi memilih pemimpin. #paradoxdemokrasi
bagus materinyaa
Keluasan ilmu hukum jika dibarengi dengan kesombongan maka keilmuannya tidak akan berarti apa apa
❤❤❤
Keren bang ucel
tanpa disadari anak ugm bnyk yg main di itb,,wkwk... main juga ke ui, ipb :)
Pembawaaan ilmiah yang luar biasa🎉
Indonesia tidak lagi negara hukum.
Menegakkan hukum.
Dengan melaksanakannya.
Kita dapat melaksanakan hukum.
Cukup dengan melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Atau kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Pada waktu itu.
Sekarang, menegakkan peraturan.
Dengan melaksanakannya.
Menegakkan peraturan atau norma atau kaidah atau ketentuan atau regula atau regulation atau reglemen atau statuta atau covenant.
Dengan melaksanakannya.
Menegakkan norma.
Dengan melaksanakannya.
Dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan.
Kita tidak membuat hukum.
Kita membuat peraturan.
Legislatif dan yang setara dengan legislatif mempunyai lapak membuat peraturan.
Eksekutif dan yang setara dengan eksekutif juga mempunyai lapak membuat peraturan.
Yudikatif dan yang setara dengan yudikatif mempunyai lapak membuat peraturan.
Masing-masing mempunyai lapak membuat peraturan.
Tidak heran dalam dua peraturan yang setara lapak yang membuat dapat ditemukan disharmoni norma.
Hasilnya, peraturan tidak pasti.
Juga dalam dua peraturan yang lapaknya tidak setara dapat ditemukan disharmoni norma.
Hasilnya, peraturan tidak pasti.
Disharmoni atau peraturan tidak pasti itu melahirkan kebijakan.
Atau tafsir.
Tempat tumbuhnya suap.
Contoh.
Tanah.
Tanah negara.
Bagaimana caranya beberapa orang dapat menguasai tanah negara dengan luasnya luar biasa.
Kantor pertanahan yang mengurusi tanah negara kesulitan cari tanah untuk memperluas kantor pelayananannya.
Demikian juga kantor pelayanan pajak yang menerima uang pemasukannya kesulitan memperluas tanah untuk kantornya.
Contoh lain.
Dalam Undang-Undang kita temukan sejumlah delegasi atau subdelegasi.
Peraturan berdasarkan delegasi atau subdelegasi tidak terbit-terbit.
Praktek ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akibatnya, menegakkan peraturan dengan melaksanakannya.
Peraturan yang lapak pembuatannya lebih tinggi yaitu Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan.
Karena turunan norma melaksanakannya menurut delegasi dan subdelegasi tidak kunjung lahir.
Terobosannya, lahirlah kebijakan.
Tempat tumbuhnya korupsi.
Hukum jadi alat penguasa dan pengusaha
Keren banget Mas Uceng🤙
Bertanya, Apakah benar bhwa doktor honoris causa adalah gelar penghormatan thd kontribusi orng tersebut, bukan gelar akademis yg harus ditempuh dg pendidikan?
Daeng Uceng belum berani out of box filsafat hukum dan kekuasaan ala Yunani Kuno.
Hijrah membedah Theme Kekuasaan dan Hukum Allah sebagai blue frint Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat (manusia)😊😂😅😊
Jangan sampai ngikutin jejak Akil Mochtar ya bang
Relevansinya apa? Akil anggota DPR dan Hakim MK.
@@A.Wigunaa Maksudnya jangan sampai melakukan tindakan menyimpang. Akil kan menyimpang
@@renbangbprd7236 Ngomongin Akil, bentar lagi PHPU Pilkada. Semoga saat PHPU Pilkada ini tidak ada yg ngikutin jejak Akil😂
Korupsi itu perlu, karena korupsi itu oli pembangunan "Fadli Zon"
ma'af. kok banyak kursi yang masih kosong? sengaja atau banyak yang tidak hadir. Sayang ceramah sangat penting.
Saya nyesel, kalau tau ada kuliah umum oleh beliau, saya pasti usahakan hadir. Mungkin banyak yang miss infonya seperti saya.
wajar aja, fase libur kampus jadi banyak yang pulkam
Hingga detik ini gua belum pernah dengar zainal arifin muchtar menyebut kata pancasila apalagi membahas soal itu, padahal itulah falsafah dan dasar negara indonesia bukan demokrasi. Itulah kelemahan aktivis2 muda, lebih paham ideologi barat daripada ideologinya sendiri.
pertanyaan bagus, tapi, ijin share, sebagian kita berpandangan panacasila ada pada sesi lain atau berikutnya. setidaknya itu perlu pembahasan tersendiri, mengingat ugm berkali-kali sounding mengenai dasar negara itu, terakhir dengan maklumat bulaksumur. bahasan ini sangat menarik, apalagi terkait dengan bukunya bung uceng yang relatif baru bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada parpol-parpol, artinya mungkin mereka mencantumkan pancasila tetapi tidak pernah bicara pancasila. kiranya, permasalahannya menjadi lebar, tidak saja pancasila tidak pernah dilaksanakan, tetapi per konstitusi dimana pancasila itu berada dan seperti apa pancasila mendasari pasal-pasal UUD. kita berharap bung uceng membuka sesi tersendiri.
kira2 dulu soekarno ambil poin2 Pancasila dari pemikiran barat apa ngga?😂
Coba gali lagi poin2 pancasila
@@dhiyaabiddaya4909 coba baca lagi proses penyusunan pancasila. Disitu sudah jelas dinyatakan secara langsung pancasila disusun berdasarkan nilai2 luhur bangsa indonesia.
@@MsRiko99 dikira bung karno ga baca buku barat 🤣. Lu kira poin keadilan itu ga terinspirasi dari konsep sosialisme? Poin 4 ga terinspirasi dari demokrasi barat? poin 3 ga terinspirasi dari nasionalisme?
Bung karno ambil inspirasi dari barat kyk kapitalisme dan sosialisme, tp belio ambil yg positif dan cocok buat Indonesia. Plis bro belajar lagi
@dhiyaabiddaya4909 1. emang sosialisme tdk ada dlm kultur budaya indonesia, justru sosialisme mengakar kuat dlm budaya timur. Makanya populer istilah gotong royong, ekonomi kerakyatan, asas kekeluargaan. budaya barat mana ada macam itu. 2. Sila ke4 sama sekali tdk menyebut demokrasi, sila ke4 menyebut musyawarah (bukan voting) dan sistem perwakilan (bukan langsung) sebagai fondasi dlm membuat kebijaksanaan (kebijakan, keputusan). Aktivis2 demokrasilah pasca reformasi yg menghubung2kan bahwa sila ke4 ini demokrasi. padahal jelas beda kehendak sila ke4 dan demokrasi yg dipahamai skrg ini khususnya pasca reformasi. Bahasa sederhananya, sejak reformasi sistem kita melanggar sila ke4 pancasila
Sindir jokowi Tdk betah pulkam soloo, haus kekuasaan dibatasi sd 2 priode ingin 3 priode. Ubah pilkada pilihn dprd spya pdip klah voting 1 partai vs 12 partai
Fadli Zon
Narsumnya bagian dr pembuat/pendukung film derty vote? (Kl ya.. cukup paham lah arah pembicaraan dr kuliah yg diberikan). Ikut Nyimak!
Yg ngomong big data luhut
prof ini kyknya masi terlalu benci sama pemerintah
coba realistis aja prof
masyarakat itu memang malas kalo nga ada uang atau nga ada untung nya
bahkan untuk datang ke tps kalo nga ada fajar gamau
semalas itu memang masyarakat, bukan pemerintah memelihara kebodohan, tpi kebodohan menjadi alasan masyarakat untuk menyalahkan pemerintah
Andai semua orang memiliki pemikiran seperti anda. Menyadari atas kebodohannya sendiri ketika menjadi masyarakat. dan memaklumkan kebodohannya. Alhamdulillah sebentar lagi Negara ini akan hancur
komen kaya gini ga ngerti hukum dan materinya. namanya seorang ahli itu memng sudah tugasnya mencari kelemahan dalm sistem. sebaik2nya sistem memang harus dicari titik lemahnya dan memang harus selalu ada yg mengawasi dan mengkritisi agar pemerintahn ttp berada pasa jalurnya
Fixed studi kasus Jokowi
Kalo rakyat tidak sejarahtera, ya pancasila kehilangan relevansinya. ...indonesia ini sudah rusak, bukan negara hukum.
Mas uceng keren