Q&A PMDN77/2020 & Perpres 12/2021

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 19 вер 2024
  • Membahas Bersama Bapak Hilman Rosada | Kasi Perencanaan Wilayah II Kemendagri & Tim Perumus PMDN 77/2020
    Q&A
    1. Apakah PA wajib membentuk KPA dalam pengelolaan keuangan daerah?
    2. Apakah KPA secara otomatis melaksanakan perikatan/perjanjian dalam pengadaan barang/jasa?
    3. Apakah PA/KPA wajib menetapkan PPK dalam pengadaan barang/jasa di daerah?
    4. Apakah PA dilarang menetapkan PPK dalam pengadaan barang/jasa di daerah?
    5. Jika Tidak Dilarang PA menetapkan PPK, apakah PPK dilarang tandatangan kontrak?
    6. PA/KPA bertanggungjawab pada perikatan/perjanjian, jika PA menugaskan PPK bertandatangan kontrak apakah tanggungjawab berpindah ke PPK yang tandatangan kontrak?
    7. Apakah PA/KPA yang bertindak sebagai PPK wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa?

КОМЕНТАРІ • 181

  • @KhalidMustafa01
    @KhalidMustafa01 3 роки тому +6

    Ini hasil dari webinar sehari + 2 hari pertemuan tatap muka yg penuh dengan diskusi tentang latar belakang mengenai keluarnya permendagri 77/2020. Sekarang utk pelaksanaannya disilakan dikembalikan ke Pemda sesuai beban kerja dan rentang kendali masing2.
    Jgn pernah menganggap “one fit for all” dan melarang sebuah opsi yang tidak ada larangannya.
    Jalanin setiap pilihan secara bertanggungjawab.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      Siapp Pak Dir..semoga kita dijauhkan dari tanggungjawab dipidanakanya rekan ASN yg menjadi PPK Mandiri dan TTD kontrak hanya karena APH sepakat dgn larangan yang sebetulnya tidak ada🤲🤲

    • @hendrizagenlah
      @hendrizagenlah 3 роки тому

      aamiin

    • @kucret88
      @kucret88 3 роки тому

      @@samsul_ramli Kenapa PA/KPA sebagai PPK tidak wajib memiliki sertifikat PBJ? Padahal di Perpres jelas2 diwajibkan.
      Kenapa saya sangat ahli mengendarai kendaraan bermotor tapi ditilang polisi karena tidak mempunyai SIM?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +2

      Karena PA/KPA adalah Pengguna Anggaran dan KUASA Pengguna Anggaran.. pemilik seluruh kewenangan, tanggungjawab atas seluruh tugas yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilimpahkan kepada orang lain...SIM surat ijin mengendarai bukan memiliki, maka dari itu akan ditilang saat mengendarai bukan saat membeli..

    • @tedikertopati8151
      @tedikertopati8151 3 роки тому +1

      Mantap,👍👍

  • @MrCharlie2108
    @MrCharlie2108 3 роки тому +1

    Alhamdulillah, 2 hari + 21:21 menit, makin jelas dan gamblang tentang penjabaran tugas dan wewenangnya masing2..👍👍👍👍👍

  • @oppajourney5217
    @oppajourney5217 3 роки тому +1

    Akhirnya ada paparan yang sangat jelas.. semoga bermanfaat bagi kita.. terima kasih pak sam dan pak hilman.. kemaren juga berkesempatan langsung mendengarkan do Bandung.. thank KM PARTNER...

  • @liamsiismail5241
    @liamsiismail5241 3 роки тому +1

    Terima Kasih, Clear sudah . Sesuai Pendapat saya yang ini "Pendapat saya Opsi yang paling aman ikuti saja permendagri 77, Kecuali untuk dinas dengan dana yang besar dan cakupan kerja yang menyebar dan luas serta mempuanyai SDM yang banyak Opsi lain bisa di pertimbangkan, karena PA juga manusia yg punya keterbatasan. Tapi Jangan sampai OPD OPD kecil PA mencari dalil untuk menghindar jadi PPK. Sehingga diskusi tidak selesai selesai. Jangan sampai Tender Terlambat , Ekonomi ikut terlabat. Dimasa Covid-19 banyak masyarakat butuh pekerjaan demi bertahan hidup"

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Regulasi bukan untuk membuat manusia menjadi robot yang serba otomatis namun mempunyai kemerdekaan berpikir dan menetapkan pilihan berdasarkan kebutuhan. Termasuk distorsi karena kepentingan adalah juga hal yang manusiawi, untuk itu ada pengawasan dan pengendalian

  • @rahfanmokoginta963
    @rahfanmokoginta963 3 роки тому +1

    Sangat mencerahkan bagi pengelola keuangan APBD. Mungkin ada yang berbeda pandangan, silahkan saja tetapi jangan menyalahkan atau melarang penetapan PPK yang bersifat mandiri (bukan PA/KPA/PPTK). Yang harus dipahami, dengan dietetapkannya PPK bukan berarti melepaskan tanggung jawab PA.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Betul dan sepakat sekali Pak Inspektur.. semoga kita dijauhkan dari tanggungjawab dipidanakanya rekan ASN yg menjadi PPK Mandiri dan TTD kontrak hanya karena APH sepakat dgn larangan yang sebetulnya tidak ada🤲🤲

  • @iagipengdantb1483
    @iagipengdantb1483 3 роки тому +1

    1. PA membentuk KPA dalam APBD 02:41 (dapat / pilihan / tidak wajib)
    2. KPA Melaksanakan Perikatan 04:53 (PA/KPA melaksanakan perikatan)
    3. PA/KPA wajib menetapkan PPK mandiri 06:43 (dapat / pilihan terakhir, jika PA/KPA tidak menguasai secara teknis)
    4. PA dilarang menetapkan PPK? 08:07 (tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang jika memang diperlukan)
    5. PPK dilarang tandatangan kontrak ? 10:04 (tidak dilarang dengan catatan, lihat pertanyaan berikut)
    6. Jika PPK menandatangani kontrak, apakah tanggung jawab berpindah ke PPK? 12:37 (tanggung jawab bersama PA/KPA dan PPK)
    7. PA/KPA sebagai PPK wajib sertifikat? 15:23 (tidak wajib)

  • @ukpbjtidorekepulauan9129
    @ukpbjtidorekepulauan9129 3 роки тому

    Semoga ini menjadi vlog pamungkas yg menyudahi "debat kusir" berkepanjangan di dunia PBJ terkait siapa PPK di APBD sekaligus sebagai momentum ISLAH yang Damai demi PBJ Indonesia yang lebih baik kedepan.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Sebenarnya semua damai2 saja.. yg dihindari jgn sampai beban berat di PBJP ditambah dgn larangan2 yg baru dan sebenarnya tidak ada.. seperti komen pak Khalid laksanakan kewajiban, pilih dan tetapkan tata laksana yg sesuai dgn kebutuhan tujuan PBJP

  • @fariddoankulp8522
    @fariddoankulp8522 3 роки тому

    Ku kasih like buat KM & Patners wabilkhusus pak samsul ramli

  • @IradianArdhi
    @IradianArdhi 3 роки тому +1

    Kalau kami di DPMPTSP istilah PMDN sudah melekat di mindset kami artinya Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan singkatan utk peraturan menteri dalam negeri adalah Permendagri.

  • @nasermatuangi6422
    @nasermatuangi6422 3 роки тому

    makasih ilmu nya semoga allah senantiasa meberi kesehatan kemudahan kepada kedua narasumber ,,

  • @ularkadutdotnet
    @ularkadutdotnet 3 роки тому

    Dalam PMDN 77 Bag E No 8 dan 9: Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Perpres 12 2021 Pasal 11 Ayat 3: Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

  • @sukrialmarosy
    @sukrialmarosy 3 роки тому

    Menyimak, semoga berkah ilmunya

  • @zethparinding5233
    @zethparinding5233 3 роки тому +1

    Hadir dan menyimak

  • @desiwulannugraheni3533
    @desiwulannugraheni3533 3 роки тому +1

    Clear...smoga bisa mencerahkan.....

  • @ansharisyafiuddin8749
    @ansharisyafiuddin8749 3 роки тому +1

    Hadir nyimak

  • @andinurainiappe392
    @andinurainiappe392 3 роки тому

    “Tanggung Jawab Bersama” 👍🏻👍🏻👍🏻.. 😊

  • @syifaazurebelva3579
    @syifaazurebelva3579 3 роки тому

    Betul2 mewakili semua pertanyaan saya. Kalo tau ada vlog ini saya gak hadir kemaren di Bandung wkwkwk. Makasih2 😁

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      😀 kalo gak hadir ke bandung tidak ada jawaban ini 😀😀😀

  • @fredrikbm9061
    @fredrikbm9061 3 роки тому

    Shingga klo ada permasalahan hukum krn KN maka gak ada cerita PpK nanggung sndirian, jelasnya PA/KPA juga akan ikut TJ krn sepaket sama PPK,bgitu kan pak Samsul..btw trm ksh pencerahannya,sukses slalu dan salam pengadaan

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      Betul sekali pak, konsep pelimpahan kewenangan bukan pelemparan tanggungjawab 😀

  • @sastrairawan4273
    @sastrairawan4273 3 роки тому

    Singkat,padat dan jelas pak..
    🙏🙏🙏🙏

  • @langmanaf9844
    @langmanaf9844 3 роки тому

    Yg mgk perlu lbh diclearx, adalah apa kriteria yg membolehkan PA/KPA menetapkan PPkom dan lingkup wilayah penugasan PPkom, terlebih jika pd unit SKPD tdpt personil yg berkompetensi ..

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      untuk itulah permendagri menyebutkan ada amanat 1 perda dan 5 Perkada yg wajib dibuat daerah

    • @rdnstory1861
      @rdnstory1861 3 роки тому

      Jadi kl belum ada pekada kpa tidak bisa melimpahkan ke ppk ya pak

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@rdnstory1861 seperti debat yang sekarang terjadi bisa jadi ada yang akan mempermasalahkan

  • @jamesarikalang7345
    @jamesarikalang7345 2 роки тому

    James A itda sulut ikut menyimak,....

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Siapa yang menandatangani dokumen Persiapan Pengadaan (Rancangan kontrak, Spesifikasi Teknis/KAK dan HPS) yang dikirimkan ke UKPBJ apakah PA atau PPTK ?

  • @dzchanel7791
    @dzchanel7791 2 роки тому

    Jika PA/KPA dapat menunjuk PPK. Namun dalam perpres 33 tidak ada honorarium PPK..

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  2 роки тому

      Silakan dicek vlog yg lain sdh pernah sy bahas

  • @pokjapengadaan7557
    @pokjapengadaan7557 3 роки тому +1

    Nyimak

  • @jeffryer9351
    @jeffryer9351 3 роки тому

    Terkesan jadi pasal karet....

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Dalam konotasi positif boleh dibilang begitu. Kalau dilihat negatif silakan dipelajari lg perbedaan antara hukum dan kebijakan

  • @karaeng71
    @karaeng71 3 роки тому

    1. Jika kpa membutuhkan ppk mandiri, apakah ada surat resmi (justifiikasi teknis/ telaah) kpa ke PA terkait rentang kendali dan tanggung jawab

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      kriteria ditetapkan kepala daerah. penugasan berdasarkan penetapan

  • @RS-jz4fz
    @RS-jz4fz 3 роки тому

    Saran saya kepada Presiden agar menertibkan semua lembaga negara, misalnya LKPP sebaiknya dibawah naungan Kemendagri saja.....biar ada saling koordinasi.....dari dulu begini2 mulu masalah pengadaan....sampai bolak-balik perubahan regulasi.....kemendagri mengeluarkan regulasi begitu juga lkpp mengeluarkan regulasi.....terakhir aparat pelaksana yang bingung ngikutin yang mana....😂

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      😂 yg APBN bingung ikut LKPP Perjuangan..

    • @RS-jz4fz
      @RS-jz4fz 3 роки тому

      @@samsul_ramli 😂😂

  • @magnetmusicstudio4229
    @magnetmusicstudio4229 3 роки тому

    Mohon dikoreksi jika salah, setelah mendengarkan penjelasan, berarti tidak perlu lagi mempertentangkan permendagri dan perpres, semuanya dibolehkan sesuai perpres, jadi langsung saja ikut perpres baik apbd maupun apbn.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Ikuti PMDN77/2020 jika diperlukan organisasi PBJ silakan gunakan perpres

  • @nydiazhafran5437
    @nydiazhafran5437 3 роки тому

    Harusnya sih PA dibolehkan menunjuk PPK dgn alasan opsi terakhir itu dimasukan sebagai bagian dari penjelasan permendagri 77 supaya bisa dijadikan rujukan kami secara tertulis di daerah, bukan rujukan secara LISAN sperti ini

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Perpres dan Permendagri sama2 saling melengkapi.. jadi sifatnya saling melengkapi.. hanya saja ada yg mempertentangkan..

    • @nydiazhafran5437
      @nydiazhafran5437 3 роки тому

      @@samsul_ramli awal mula masalah ini adalah saat proses evaluasi APBD, dimana daerah dilarang menganggarkan honor PPK dalam APBD dengan alasan PPK sdh melekat di PA/KPA. Kalau proses evaluasi sperti ini jika dikaitkan dgn pernyataan td, kira2.sperti apa pak?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@nydiazhafran5437 coba cek vlog sy ttg honor PPK.. Perpres disusun oleh Ditjen Perimbangan Kemenkeu bukan Kemendagri jadi tdk ada kaitan dgn ketentuan Permendagri.. dan Kemenkeu sendiri secara resmi mengatakan tidak ada penghapusan PPKom termasuk soal larangan honor

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Penetapan PPK Mandiri adalah Opsi Terakhir. Mohon dijelaskan opsi lainnya ada berapa yang dapat diambil terkait PPK di APBD ??

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Opsi KPA merangkap PPK dgn tim teknis dan PPTK bertugas sebagai PPK jika kompeten.

    • @muhammadfidel8490
      @muhammadfidel8490 3 роки тому

      @@samsul_ramli Pa Sam berarti Opsinya :
      1. PA merangkap PPK dng Tim Teknis.
      2. PA menugaskan PPTK sebagai PPK jika kompoten.
      3. PA menetakan PPK Mandiri.

    • @muhammadfidel8490
      @muhammadfidel8490 3 роки тому

      Pertanyaan lanjutan lagi ni, di Opsi 1. Tim Teknisnya siapa saja ? apakah PPTK termsuk salah satu tim teknis jika tidak kompoten ?

    • @muhammadfidel8490
      @muhammadfidel8490 3 роки тому

      Jika PA tidak tetapkan PPK.
      PPTKnya juga tidak kompoten. Pertanyaan :
      1. Siapa yang membantu PA ?
      2. Apakah di situasi tsb, PA boleh angkat PPK dari Staf yg kompoten tapi tidak diberi kewenangan ttd kontrak ?
      3. masih di situasi diatas, apakah PA boleh angkat PPK yang kompoten dan diberi kewenangan ttd kontrak ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@muhammadfidel8490 sipp

  • @keanuobedsirait7782
    @keanuobedsirait7782 3 роки тому

    Perlu dibuat kitab tamsir pak Samsul, membingungkan, banyak bahasa tetapi...😁😄🙏

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      bagi sebagian jelas bagi sebagian lagi bisa jadi tidak jelas

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Izin bertanya pa Sam (dalam konteks APBD) :
    1. jika PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA termasuk salah satunya mengadakan ikatan/perjanjian. Apakah KPA kemudian otomatis bertindak/merangkap sebagai PPK ataukah harus dituliskan dahulu dalam SK Pelimpahan Kewenangan PA bahwa KPA tersebut sekaligus merangkap sebagai PPK. Karena dalam Perpres 12/2021, tertulis "KPA DAPAT merangkap sebagai PPK". Yang berarti bahwa KPA tidak otomatis merangkap sbg PPK.
    2. KPA yang telah menerima pelimpahan kewenangan dari PA, apakah masih boleh menugaskan kepada PPK untuk melakukan ikatan/perjanjian ?
    3. Pelimpahan Kewenangan dari PA ke KPA apakah termasuk kategori DELEGASI atau MANDAT ? karena ada pendapat yang menyatakan bahwa DELEGASI hanya dilakukan antar organ, tidak boleh antar atasan dan bawahan.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      1. Sebaiknya tertulis agar lebih jelas walaupun ketika tidak tertulis dalam asas pendelegasian tanggung gugat melekat pada yang diberi tugas termasuk perikatan perjanjian.
      2. Karena sifat wewenang yang diterima oleh KPA adalah delegasi maka dia selayaknya PA dalam lingkup Program/Kegiatan yang dia ampu. Sehingga pelimpahan yang dapatdia berikan adalah mandatori kepada pejabat/staf dibawahnya.
      3. Silakan di cek pada UU 30/2014 dan Perpres sendiri tegas kalimat PA mendelegasikan ke KPA. Maka sifatnya delegasi.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @ninggar ninggar SPTJM PA ada pada tanggungjawab melimpahkan kewenangan ke KPA dan lainnya. Jadi pemilik kewenangan disana melekat tanggungjawab

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @ninggar ninggar sepakat

  • @mudiono13
    @mudiono13 3 роки тому

    Sy sih lbh sepakat kl daerah tdk perlu menetapkan PPK...optimalisasi peran PPTK lbh pnting....knpa hrs diperdebatkan....lom tentu jga didaerah banyak sdm yg memenuhi syarat...justru penambahan peran PPTK dalam.pengadaan pp12 tahun 2019pasal 12 dan penjelasan menolong pemda ketika jan 2024 tďk ada yg memenuhi syarat kompetensi PPK......sy jg perlu penjelasan KPA dapat menetapkan PPK ...sedangkan pelimpahan PA Ke KPA APBD hanya huruf a sampe f1....perpres 12 2021....bgmn penjelasan hal ini....terima kasih

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      PPTK yg menjalankan tugas PPK tetap harus memiliki sertifikasi kompetensi, jadi regulasi mmg mengoptimalisasi PPTK sbg PPK. Jadi bukan berarti PPTK tidak perlu sertifikat. Maka alasan optimalisasi menolong Pemda jg tdk benar karena 2024 ttp PPTK wajib memiliki kompetensi jika bertugas sbg PPK.
      KPA tidak dapat menetapkan tapi menugaskan PPK.

    • @mudiono13
      @mudiono13 3 роки тому

      @@samsul_ramli kl sama2 menugaskan...dan melihat struktur pengelolaan apbd...kl orgnya sama2 bersertifikat...maka lbh efisien PPTK ketimbang ada PPK....krn secara mandatory tugas 2 jabatan hampir sama atau dapat dipersamakan....untuk 2 kewenangan tetap ada di PA/KPA...terus terang didaerah dgn adanya PPK honor yg dikeluarkan sangat besar....ini yg hrs jd pertimbangan para ahli dan pembuat kebijakan....honor PPTK naik drastis krn memang tugasnya bertambah...knp masih ada PPK lagi....tugas hampir sama dijalankan 2 pejabat....sangat tdk efisien...dan itulah knp PPTK dikunci di PMDN satu tingkat dibawah PA/KPA krn nanti ada kaitanya dengan cascading SOTK organisasi dslam penerapan SKP yg baru dan dituangkan dalam PK untuk mencapai tujuan OPD....terima kasih

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Kan kalau bersertifikat, sekarang pertanyaannya apakah semua PPTK bersertifikat? Maka dalam rangka kelancaran staf yg bersertifikat dan kompeten di bidangnya tidak harus dilarang menjadi PPK. Jadi pemahamannya TDK bisa sebagian tapi menyeluruh. Idealnya semua pejabat kompeten dan bersertifikat pbj agar tidak menjadi ada kebutuhan PPK yg non struktural. Menyusun kebijakan tidak bisa parsial tapi gradual dan holistik. Simplikasi pemikiran karena pengalaman lapangan tepat utk pelaksana lapangan tapi tidak untuk penyusun dan pemegang kebijakan.

    • @mudiono13
      @mudiono13 3 роки тому

      @@samsul_ramli para ahli mempunyai pendapat masing2 sesuai perspektif hukum yg berbeda...yg jelas...perpres 12 mestinya memberikan ruang dan kesempatan yg sama antara PPK dan PPTK sbgmna amanah peraturan diatasnyanya...agar tdk menimbulkan pertentangan....PPK diamanahkan dalam PP 45 tahun 2013 PPTK diamanahkan PP 12 Tahun 2019.....agar semua bs berjalan sesuai struktur masing2...tidak tumpang tidih sesuai perpektif masing2... krn semua ada core bisnis yg berbeda....tinggal tugas pemerintah daerah membuat kebijakan eselon 3 wajib mempunyai sertifikat barjas....insyaallah smua berjalan sesuai koridor.....terima kasih..

  • @ansharisyafiuddin8749
    @ansharisyafiuddin8749 3 роки тому

    Sangat jelas, cuma yg td dibahas terkait KPA dapat bertindak sebagai PPK, tp kalau di Perpres 16/18 bahasanya KPA dapat merangkap sebagai PPK, apa beda antara bertindak dengan merangkap?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Karena Perpres bercerita tentang lingkup PBJ, maka menggunakan dapat. Dalam PBJ KPA tidak dilarang menugaskan PPK untuk melaksanakan tugas2 ke-PPK-an yang menjadi kuasanya...
      Dalam pengelolaan keuangan bercerita KPA adalah "Kuasa" atas kewenangan termasuk kewenangan ke-PPK-an karena itu disebut melekat (bertindak).
      Bertindak artinya melekat pada dirinya sendiri..
      Merangkap artinya dapat dia sendiri yang melaksanakan atau menugaskan orang lain.

  • @donabe1473
    @donabe1473 3 роки тому

    Apakh yg dimaksud PPKOM/PPK itu sebatas melakukan perikatan? Sedangkan kita tahu tugas PPK diatur terpisah dengn tugas PA dalm P16/2018 sbgaimana diubah P12/2021. Jika dalam pengelolaan keuda PA dpt melimlahkn kewengnan Tanda tangan kontrak kpada selain KPA maka hal itu terjadi dalam ruang yg hampa. Mestinya ada pebgaturan khusus jika dapat dilimpahkan kewenangan perikatan sehingga jelas, sebb PMDN kan aturan teknis

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      PPKom tidak melakukan perikatan, PPKom adalah pelaksana tugas terkait tindakan yang menyebabkan pembebanan belanja pasal 11 a-p. Untuk Pelaksanaan perjanjian adalah tugas tambahan. Jadi perikatan tetap melekat pada PA/KPA. Mari kita pelajari apa itu perikatan, perjanjian dan kontrak

  • @sukrialmarosy
    @sukrialmarosy 3 роки тому

    Semoga materi dari Narasumber tdk dibenturkan dgn kalimat dalam surat yg ditujukan ke semua Sekda, dan Surat jawaban ke Kab. Malut

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      SE dan Jawaban ke Malut tidaklah bertentangan hanya yang membacanya sudah memiliki kecenderungan masing2.

  • @cettangst1545
    @cettangst1545 3 роки тому

    Apakah PPTK didaerah harus memilikisertifikat barang jasa sebagai PPTK, berdasarkan perpres tahun 2021 pasal 11 ayat 4 PPTK yg melaksanakan tugas wajib memenuhi persyaratan kompentensi PPK, dan kenapa KPA/PA sebagai PPK....tidak diwajibkan memiliki sertifikat barang jasa, hal itu sangat berpengaruh hal2 tsb..... apalagi kalau instansi tekniks KPA/PA bukan dari basic teknik, jadi kemendakri menyaratkan agar sebagai KPA/PA menyaratkan untuk jadi KPA/PA..... harus sesuai basic pendidikan......?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      PA/KPA adalah pejabat esselon yang dinilai mampu dari sisi kompetensi jabatan dalam menjalankan tugas2 ke PPK-an yang melekat pada dirinya sehingga tidak diperlukan sertifikasi. Artinya jika kepala SKPD atau Unit SKPD saat diangkat dan ditunjuk sebagai PA/KPA dinilai mampu oleh Kepala Daerah sebagai penanggungjawab keuangan daerah. Berarti jika Kepala Daerah menunjuk yang ternyata tidak mampu wajib memberikan sanksi sesuai administrasi kepegawaian, jika tidak maka Kepala Daerah bertanggungjawab sepenuhnya

    • @cettangst1545
      @cettangst1545 3 роки тому

      Gimana dengan PPTK?

  • @yansihotang8486
    @yansihotang8486 Рік тому

    kalau di dinas kita tidak ada yang memiliki sertifikat pengadaan barjas, apakah boleh kita meminta atau menugaskan pegawai dinas lain untuk menjadi PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA di dinas kita. terima kasih

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  Рік тому

      Jika ditetapkan kepala daerah tidak ada yg bisa melarang namun dari sisi kebijakan menjdi tidak efisien dan efektif karena dinas akhirnya tidak ada kemauan mempersiapkan sdm nya utk bersertifikat.

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Apa makna dari tugas MENGENDALIKAN KONTRAK. Kongkritnya melakukan pengendalian kontrak itu seperti apa saja? mhon pencerahan

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Sebagaimana penyampaian pa Sam bahwa "tanpa disebutkan pun PA/KPA adalah pelaksana tugas kePPKan. Apakah maksud dari kalimat tsb ? ("tugas kePPKan"). Apakah maksudnya adalah tugas PPK dalam Perpres di psl 11 (1) huruf 1 sampai p ataukah "tugas kePPKan yang dmaksud hanya sebatas tugas pembuatan komitmen atau melakukan perikatan

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      ya pada intinya PA adalah sumber dan asal seluruh kewenangan penggunaan anggaran termasuk didalamnya yang dirincikan sebagai ke-PPK-an dan Perikatan.

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Jika PA yang menandatangai Kontrak (Surat Perjanjian), apakah dalam klausul Para Pihak dan di bagian tandatangan para pihak, apakah dituliskan PA bertindak sebagai PPK ataukah hanya sebagai PA saja ??

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Sebagai PA saja juga tidak dimasalahkan harusnya, termasuk jika disebutkan PA bertindak sebagai PPK atau disebut Penandatangan Kontrak juga tidak masalah

  • @tukimin99
    @tukimin99 3 роки тому

    PA/KPA otomatis melakukan tugas ke PPK an, tetapi jika dibutuhkan pembentukan PPK juga tidak di larang berdasarkan kebutuhan dalam proses barang jasa. Yg jadi pertanyaan jika PA/KPA menetapkan PPK bagaimana cara penunjukanya? Apakah harus ada aturan turunan dari kepala daerah atau cukup surat tugas saja? Tolong penjelasanya.
    Salam hormat bang

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      perkada menetapkan kriteria kebutuhan. Penugasan melalui penetapan.

    • @tukimin99
      @tukimin99 3 роки тому +1

      @@samsul_ramli tks bang

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Dalam kondisi tidak ada penetapan PPK dan PA menandatangani kontrak dan bertindak sebagai PPK dan dibantu oleh PPTK (tugas a sampai m). Apakah dalam pelaksanaan tugas di SPSE, siapa yang menyampaikan Dokumen Persiapan Pemilihan kepada UKPBJ. Apakah PA ataukah PPTK ?

  • @ran_az7515
    @ran_az7515 2 роки тому

    izin tanya pak...SE Bersama antara Mendagri dan LKPP PPK dan PPTK wajib memiliki sertifikasi PBJ...yg mau sy tanyakan apakah PPTK wajib juga?

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Apakah PEMBUATAN KOMITMEN sama dengan MELAKUKAN PERIKATAN ? mohon penjelasan

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Pembuatan Komitmen adalah termasuk a-p dan pelaksanaan perikatan/perjanjian

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Salah satu tugas PPK yang tidak dilakukan oleh PPK atau PPTK ketika PA sendiri yang melakukan perikatan adalah Menetapkan Tim Pendukung. Pertanyaan saya defnisi Tim Pendukung itu apa dan contoh konkritnya dalam PBJ itu seperti apa ? mhon pencerahan

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      PPTK bisa jadi salah satu tim pendukung PA jika dia tidak melaksanakan a-m, tim yang membantu administrasi pencatatan laporan progres juga tim pendukung.

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Dalam Kontrak (Surat Perjanjian) yang ditandatangani PA, pihak yang mengendalikan kontrak bisa PPK bisa PPTK. Pertanyaan saya, di bagian mana Nama pengendali kontrak disebutkan dalam SSKK Surat Perjanjian, apakah sebagai Wakil Sah Para Pihak atau sebagai apa ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      bisa tertuang dalam wakil sah para pihak ataupun juga dalam bagian dokumen2 lain yang tak terpisahkan dalam perjanjian seperti SK atau Surat Tugas PPK dan PPTK

  • @TheNatoga
    @TheNatoga 3 роки тому

    Izin bertanya Pak, apakah dengan sudah adanya keberadaan KPA (Kadis) dan PPK (Sekdis), maka jabatan PPTK tidak terlalu dibutuhkan lagi? Karena berdasarkan Perpres tersebut, PPTK hanya berlaku jika tidak ada PPK di OPD tersebut

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      Kalau ada PPTK sertifikat maka boleh PPK tidak ada, tapi kalau ada PPK maka PPTK tidak perlu jadi PPK. Jadi PPTK yg utama

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Bolehkah PA menetapkan PPK tapi tidak diberi tugas penandatangana kontrak ? yang tandatngan kontrak tetap PA

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Boleh banget dan itu pilihan pertama

  • @arisudana8984
    @arisudana8984 3 роки тому

    Izin bertanya, saya belum memahami perbedaan dari SDM Pengadaan dan pelaku pengadaan. Mohon penjelasannya pak. Terimakasih

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      SDM Pengadaan adalah keseluruhan SDM yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan PBJP, sedang pelaku pengadaan adalah pejabat pelaksana pengadaan secara langsung sebagaimana sudah disebutkan jabatan2nya dalam Perpres.

    • @arisudana8984
      @arisudana8984 3 роки тому +1

      @@samsul_ramli terimakasih bapak

  • @dediacad5830
    @dediacad5830 3 роки тому

    Izin share pak SR 🙏

  • @wawankuswandi2355
    @wawankuswandi2355 3 роки тому

    Dari kementerian dalam negeri saja ternyata suaranya berbeda.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Suaranya sj berbeda tapi maksudnya sama😊

    • @wawankuswandi2355
      @wawankuswandi2355 3 роки тому

      @@samsul_ramli he he menurut saya berbeda, narasumber di sini masih memperkenankan PA menetapkan PPK mandiri sementara narasumber di video lain jelas melarang PA/KPA menetapkan PPK.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@wawankuswandi2355 beliau melarang ya.. 😀

    • @boybonsang775
      @boybonsang775 3 роки тому +1

      @samsul mohon ijin pak Samsul, bagaimana dgn penjelasan dari pak direktur ini, beliau menjelaskan tdk boleh lagi PA/KPA menunjuk PPK... 🙏🙏 facebook.com/1026416010/posts/10223154388381178/

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Sy sdh mendengar sejak lama soal itu.. sy yakin beliau tidak bermaksud membuat larangan atas kebolehan yang ditetapkan presiden.. harus dilihat dari maksud beliau tidak boleh jika menunjuk PPK bukan atas dasar kebutuhan tapi atas dasar hanya ingin lari dari tanggung jawab ke-ppk-an

  • @dediekaputra9586
    @dediekaputra9586 3 роки тому

    Alhamdulillah mantap Pak, ijin bertanya Pak, PPK mandiri apakah harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai PPK? Atau cukup sertifikat dasar? Makasih🙏

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      untuk saat ini hingga 2023 masih bisa sertifikat tingkat dasar, selanjutnya sertifikat kompetensi

    • @Iksanslank
      @Iksanslank 3 роки тому

      Pak untuk memiliki sertifikat kompetensi bisa ambil dimna ya pak apa di LKPP?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@Iksanslank LKPP

    • @kurniawansugiono4571
      @kurniawansugiono4571 3 роки тому

      @@samsul_ramli ijin pak, untuk berlakunya sertifikat tingkat dasar berlaku sampe Desember 2023 selanjutnya berlaku sertifikat kompetensi diatur dalam aturan apa ya pak? Mohon pencerahannya

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@kurniawansugiono4571 ada dalam perlem 19/2019 dan dijelaskan dalam sosialisasi LKPP

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    JIka tidak ada penetapan PPK, apakah secara otomatis PA harus menugaska PPTK untuk melaksanakan tugas PPK ? bagaimana jika PPTKnya belum memenuhi syarat kompetensi baik dasar maupun kompetensi.

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      jika tidak ada sertifikat kompetensi maka gugur dengan sendirinya

  • @endisusilawandi7780
    @endisusilawandi7780 3 роки тому

    Sy mau nanya berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 apakah PPK Mandiri yang dijabat Eselon 3 bisa merangkap menjadi PPTK ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      Sebaiknya menjadi PPTK yang melaksanakan tugas2 PPK

  • @diahkusumaningrum761
    @diahkusumaningrum761 3 роки тому

    Apakah pa/kpa boleh menetapkan ppk mandiri lebih dari 1 dengan mempertimbangkan beban kerja?

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Apakah seorang PPTK yang memenuhi syarat kompetensi PPK, apakah boleh ditetapkan oleh PA sebagai PPK yang melaksanakan tugas a sampai p termasuk diberi tugas tambahan menandatangani kontrak ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Menurut saya bisa, namun itu opsi terakhir setelah semuanya jelas dalam kebutuhan dan Perlem LKPP. Paling aman PPTK sejauh2nya hanya a-m

  • @rdnstory1861
    @rdnstory1861 3 роки тому

    Kenapa tidak mengoptimasi PPTK daripada menunjuk PPK mandiri?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Tidak masalah, karena itu PPKom bukan kewajiban tetapi pilihan. Permasalahannya adalah jangan ada narasi melarang karena itu akan berdampak luas termasuk pemidanaan.

    • @rahfanmokoginta963
      @rahfanmokoginta963 3 роки тому +1

      Jika PPTK memenuhi syarat dan bisa menjalankan tugas PPK, maka tidak perlu ada PPK yang bersifat mandiri. PPK mandiri itu bersifat opsi bagi para PA. Jangan asumsi yang seakan2 ada larangan penetapan PPK mandiri pada APBD. Terima kasih Pak Samsul atas kontribusinya memberikan pencerahan 🙏

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@rahfanmokoginta963 Betul dan sepakat sekali Pak Inspektur.. semoga kita dijauhkan dari tanggungjawab dipidanakanya rekan ASN yg menjadi PPK Mandiri dan TTD kontrak hanya karena APH sepakat dgn larangan yang sebetulnya tidak ada🤲🤲

  • @sulistiawanagus5035
    @sulistiawanagus5035 3 роки тому

    Apakah didalam melaksanakan tugas PPK Mandiri, jabatan PPTK dapat dirangkap dengan tugas PPK?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Meskipun tdk ada larangan dan memungkinkan.. jika sdh PPTK sebaiknya menjadi PPTK yg bertugas sebagai PPK a-m saja..

  • @MrCharlie2108
    @MrCharlie2108 3 роки тому

    Pak Sam, apakah plt. Kadis otomatis menjadi PA, ada kasus plt. Kadis tidak bisa/mau jadi PA/PPK karena alasan belum definitif, shingga PA dinas tsb dipegang langsung oleh Sekda ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому +1

      Tidak benar. PLT. Kadis otomatis PA

    • @MrCharlie2108
      @MrCharlie2108 3 роки тому

      Terima kasih 👍👍👍👍👍

  • @almuktadir8180
    @almuktadir8180 3 роки тому

    Pak samsul,,izin brtanya,,,Apakah PPTK jugaikut tanda tangan d dlm kwitansi pembayaran???
    Atau cuma PA/KPA,,,bendahara dan penyedia saja????
    Pertanyaan kedua.
    Terus klu belanja barang dan jasa yg d bawah 50 juta,,tanda tangan d surat pesanan ny apakah PPTK atau ckup PA/KPA sja terus syp kah yg menunjuk pihak pnyedia ny???

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Tidak ada kewajiban ber ttd apabila tidak terlibat dalam transaksi, dan jika pun ber ttd hanya sebatas pertanggungjawaban proses kelengkapan berkas tagihan dari penyedia

    • @almuktadir8180
      @almuktadir8180 3 роки тому

      @@samsul_ramli jd yg wajib brtanda tangan syp saja pak????

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@almuktadir8180 yg wajib bendahara pengeluaran dalam kuitansi pembayaran

    • @almuktadir8180
      @almuktadir8180 3 роки тому

      @@samsul_ramli klu dlm surat pesanan atau belanja barang dan jasa di bawah 50 juta,,syp yg brtanda tangan d surat pesanan ny pak??
      Apakah boleh cuma PPTK saja pak????

  • @arifrahman9186
    @arifrahman9186 3 роки тому

    Pertanyaan dasar dari saya secara hirarki Perundang-undangan Perpres dan Permendagri lebih tinggi mana...? dan mana yang wajib di turuti..?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Tidak perlu tinggi2an dan dikonfrontasikan karena keduanya berasal dari sumber yang sama UU Keuangan dan Perbendaharaan. Jelas disebutkan narasumber saling melengkapi dengan tujuan kelancaran pelaksanaan tugas

  • @juandasyahputra4298
    @juandasyahputra4298 Рік тому

    Izin pak ramli bisa saya minta nomor hp bapak atau bagaimana cara saya bisa menghubungi bapak, terimakasih🙏

  • @RS-jz4fz
    @RS-jz4fz 3 роки тому

    Lalu posisi pejabat pengadaan bagaimana di sini Pak?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Masih tetap ditempatnya pak seperti dulu2 jg

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Syarat PPTK yg melaksanaka tugas PPK apakah harus punya Sertifikat Kompetensi PPK yang diterbitkan BNSP ataukah boleh cukup dengan lulus sertifikasi PBJ Tingkat Dasar ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Sementara ini menurut surat LKPPkepada beberapa UKPBJ s/d 2023 cukup sertifikat tk. dasar

  • @muhammadfidel8490
    @muhammadfidel8490 3 роки тому

    Jika di OPD tidak ada penetapan PPK dan PA sendiri yang bertindak sebagai penandatangan kontrak, apakah perlu dibuatan SK Kepala Daerah untuk menjelaskan tugas PA secara detail ??

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Dalam SK Kepala Dinas sebaiknya disebutkan Kadis sebagai PA, dan itu tanpa disebutkan dia berwenang tandatangankontrak

  • @septianwijianto9719
    @septianwijianto9719 3 роки тому

    Pak apa saja benefit kalau berlangganan setiap bulan?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Fasilitas berlangganan belum aktif dari sisi konten namun sudah tersedia. Kedepan konten2 khusus akan dikhususkan untuk yang berlangganan. InsyaAllah 2 bulan kedepan akan mulai terisi

    • @izanuddinbilon3886
      @izanuddinbilon3886 3 роки тому +1

      @@samsul_ramli klo menurut kami sebaiknya PPK tetap melekat di PA/KPA tanpa mendelegasikan. Nanti PA/KPA mbentuk tim teknis maupun tim pendukung untk membantu. Dlm komitmen kerja tim teknis dll bertanggung penuh terhadap yg ditugaskan. Sehingga jls dlm kegiatan pengadaan semuanya bertanggungjwb dan PA/KPA bisa lbh ringan beban kerjanya

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      @@izanuddinbilon3886 silakan tidak masalah itu pilihan yg perlu dilindungi adalah SKPD yg membentuk PPK jgn disalahkan apalagi diharamkan..

  • @rahegorut3948
    @rahegorut3948 3 роки тому

    Mohon Izin bertanya, kalau PA bertindak sebagai PPK, apakah kontrak/perikatan pekerjaan yg anggarannya kecil seperti pek. Operasional tetap PA yg tanda tangan juga ? Ataukah boleh pihak lain ?

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Jika PA nya mampu tidak masalah, jika perlu dilimpahkan silakan dilimpahkan

  • @abdulrohman7626
    @abdulrohman7626 3 роки тому

    Ijin bertanya bapa, apakah boleh sy sebagai PPTSK mendapatkan tugas tambahan sebagai PPK di kegiatan yg lain yg di SK kan PA, mohon penjelasannya🙏

    • @samsul_ramli
      @samsul_ramli  3 роки тому

      Tidak ada PPTSK, hanya ada PPTK dan PPTK melekat pada Tusi jika dia memiliki kompetensi PPK maka melaksanakan tugas PPK a-m pada kegiatan/subkegiatan sesuai Tusinya