Rakyat mau , yg ingin maju mimpin, hrs bisa kerja yg baik ,tdk korupsi, tdk ksh uang , bukti dia kerja, bisa dilihat nyata oleh rakyat! Skrg pilkada tp rakyat tdk kenal tdk tau bisa kerja ato tdk! Yg rugi rakyat! 5thn lho! Hrs nyt kerja utk rakyat, sbb gajih mrk sdh besar! Tetap presiden dipilih rakyat langsg!!! Yg Paling Penting Presiden Harus yg takut Tuhan Allah sepenuh! Spt pak Jkw.!!!
Manusia kalau hatinya bersih selalu bagus pemikirannya contoh seperti mister Qodari. Tokoh kebanggaan tersendiri bagi orang yang mencintai negeri ini. The best teacher buat mister Qodari ❤❤
Saya setuju Gubernur ditunjuk Presiden dan Bupati/Walikota dipilih diparlemen/DPRD, Untuk menghemat biaya dan Masyarat juga sudah capek terbukti dari Partisipasi Masyarakat hanya 50-60 prosen
Semoga aja pk mahmud md Dh sadar 100% jangan cuma pura" sadar yuk kita rakyat indonesia kawal trus pemilu" yg akan datang pilihlah pemimpin yg benar" membangun dan rakyat sejahtera 🙏
Jika DPRD yg milih nanti setiap anggota DPRD suaranya akan dibeli dgn hrg yg mahal,sebelum di pilih langsung oleh rakyat, setiap calon jg menyiapkan ratusan jt utk membayar suara dari anggota dewan,😅
@@Jalan_Santai1793 coba tunjukkan tuntutan reformasi adalah pemilu langsung di pilkada? Setau saya tuntutan reformasi adalah hilangkan KKN. Jelasnya adalah amendemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.
CUKUP GUBERNUR SAJA MESTINYA YG DISAHKAN DAN FIT AND PROPERTES OLEH DPR ATAS USULAN PRESIDEN KARENA GUBERNUR ITU KEPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH... AGAR TDK ADA LAGI GUMBERNUR YG MBALELO MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI ANTITESANYA PRESIDEN SEPERTI YG DILAKUKAN IMAM MAHDI YOHANIES DI DKI KEMARIN.... CILOKO😂😂😂
Usul modifikasi pemilu 1. Presiden pilihan langsung 2. Gubernur dipilih presiden 3. Bupati/walikota pilihan DPRD 4. DPR dililih partai. Rakyat coblos gambar partai Melokalisir money politik menjadi lebih sempit.
benar sekali,,karena di daerah saya sendiri dalam membangun dan membantu masyarakat selalu bertengkar masalah wilayah milik kota milik nasional milik kabupaten.
Sebaiknya dari sisi birokrasi pemerintah dulu diperhatikan.. apabila dikembalikan menjadi pemilihan tidak langsung maka Dpr Mpr akan punya power baru terhadap pembangunan di daerah.. supaya tidak terdampak pada otonomi daerah sebaiknya di rancang dulu sistem yg tepat.. sperti dilaksanakn dulu seleksi antar partai apakah orang yg ingin memimpin cakap secara intelek, kesehatan, dan di test bagaimana visi misi 5 tahunan.. lalu bagaimana strategi bagi pembangunan daerah.. semuanya wajib transparan.. Harus ada pakta integritas terhadap pmbangunan daerah yg transparan dan dipublikasikan ke.masyarakat. Bahaya pemilihan tidk langsung adalah KKN dan selain KKN di elit pusat akan terjadi juga Jawasentris pembangunan mengingat yg duduk di dpr mpr kbnykan dr jawa. Dari sisi birokrasi ASN, BKD/BKPSDM (badan kepegawaian daerah) di ubah menjadi vertikal.. agar lebih transparan dan tidak ada KKN di lingkup pemerintah daerah. Tdk ada jual beli jabatan, tidak ada kesewenangan dlm mengangkat pejabat dan mutasi serampangan dan pengangkatan tenaga kontrak yg sudah di larang dlm UU no 20 thn 2024. Inpektorat daerah di vertikalkan.. sama seperti diatas BKD/ BKPSDM du vertikalkan agar memitigasi terjadinya KKN. Terutama perihal anggaran baik di pemda dan Desa.. 2 perangakat pemerimtah tersebut harus di pegang oleh pusat untuk mengurangi KKN di daerah. Dari situ semua program kegiatan dari gubernur/ Bupati/walikota terpilih akan lebih berhati hati dan cenderung patuh terhadap pengawasan anggaran dan kepegawaian. Masalah pemilihan pemimpin daerah secara terpusat mungkin akan lebih bisa diterima bila ke dua perangkat kerja diatas di ganti menjadi vertikal.
Kita memang masih negara yang baru berdemokrasi, mencoba mencari sistem yang terbaik yg sesuai dengan kepribadian bangsa dan budaya lokal yang beraneka ragam jangan terlalu kaku
Mungkin pemikiran dari Fahri Hamzah adalah jalan tengah, Bupati dan Walikota dipilih langsung, karena real punya wilayah, sedangkan Gubernur ditentukan oleh pusat karena kepanjangan tangan pusat.
Kita punya pancasila sila ke 4 ,kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Presiden + wakil dipilih langsung, krn sistemnya presidensil Gubernur ditunjuk presiden, krn gubernur adalah kepanjangan tangan presiden Bupati walikota ,bisa dipilih secara musyawarah diwakili DPRD Pasti itu yg paling sesuai dgn pancasila
Makanya jangan tanggung". Gubernur dan Bupati/Walikota ditunjuk oleh Presiden. Jadi betul" kepanjangan tangan presiden. Jadi yang dipilih cukup Presiden dan DPR RI. Hapus DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Gitu baru gak tanggung".
Saya setuju Gubernur di pilih lsg oleh Presiden krn gebernur tidak memiliki wilayah, yg memiliki wilayah dalam 1 Provinsi adalah Walikota, Bupati. Tp tidak setuju jika dipilih oleh secara lsg oleh anggota DPRD....belajar dari peristiwa thn 2003 byk pembelian suara oleh calon2 gubernur/Walikota dan bupati kpd anggota DPRD. efeknya adalah tetap jorok dan jauh lebih jorok jika membeli suara rakyat dan secara eknomi, pengeluaran yg besar oleh pemerintah justru menggerakan ekonomi; - penjaga TPS menerima upah. - Pabrik tinta, pabrik kardus, pabrik gula yg bisa menjalani perusahaan dan menghidupi karyawan, UMKM Kopi, Rumah Makan, sewa tenda dll bukankah anggaran yg dikeluarkan itu masih beredar di DALAM NEGERI dan ADA DITANGAN RAKYAT KECIL MENENGAH !!! Sedang kasus terjadinya beli suara kpd anggota DPRD dananya ada dimana saya yakin uangnya ada ditabungan, beli rumah, beli tanah atau emas !!! Mana manfaatnya bagi ekonomi utk satu negara ? Maaf, saat pidato bpk prabowo...begitu riuh tepuk tangan org yg ada dikursi atas...sptnya saya py keyakinan mrk2 itu adalah anggota DPRD...maaf nih, sy ingat pada saat saya duduk di dlm pengurusan DPD dalam satu partai. Saat itu pd tahun 2008, adanya wacana tersebu membuat teman2 di DPRD menyambut sukacita. saya harap bpk presiden #gerindra #prabowosubianto #PDIP #PKS #Nasdem mempertimbangkan kembali usulan bpk prabowo.
Saya sdh lama menilai pilkada itu tdk membuat daerah mengalami perubahan secara signifikan, bahkan kepalamdaerahnyq hanya memikirkan bagaimana balik modal yg sdh dikeliarkannya selama kampanye. Sering kebijakan pemda tdk sejalan dg kebijakan pusat. Biaya pilkada pun sangat mahal. Jika ada ide u kembali kpd pemilihan oleh DPRD, sy setuju skl krn toh anggota DPRD adalah para wakil rakyat. Jd tetap demokratis.
Setuju pilih pemerintah daerah lewat dprd... Asal terbuka, biarkan rakyat pemilih setiap anggota dprd melihat, wakilnya memilih siapa... Apakah berpihak kepada partai atw kepada visi misi pembangunan rakyat...
Bung Karno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri". Fakta saat ini musuh bangsa Indonesia adalah (kalian) pdi-Perjuangan, penebar hoax, adu domba rakyat, munafik, pendendam dll.
Yang bilang kalau dipilih DPRD kembali ke zaman Orba, lahir tahun berapa...? Di Era Orba, yang milih Bupati/Walikota/Gubernur hanya satu orang. Lalu di Era Reformasi sempat pemilihan oleh DPRD. Kemudian berkembang menjadi pilihan langsung...
Berarti saat amien Rais dan megawati merubah UUD 45 ttg sistim dan konsep pemilihan pemimpin GAK SESUAI dgn konsep negara kesatuan yg dicetus oleh pendahulu. Kalo emang gak sesuai kembalikan aja lagi, kecuali pemilihan Presiden Langsung , Gubernur dipilih oleh Presiden. Bupati dan Kota boleh dipilih DPRD.
Ya, betul UUD 1945 jelas Indonesia NKRI bukan serikat atau federal... Saat ini ada Otonomi Daerah dan ada Pilkada langsung... Dampaknya muncul raja2 lokal yang bisa mengganggu kesatuan dan persatuan... 😊
*Jika pemilihan kepala daerah ditetapkan untuk dilakukan melalui mekanisme keterwakilan (DPRD), maka hak pilih anggota DPRD atas calon kepala daerah, ditetapkan oleh suara terbanyak yang disampaikan oleh konstituen daerah pemilihan yang diwakilinya. Artiinya mesin partai politik digunakan untuk mengumpulkan suara terbanyak dari daerah pemilihan yang diwakili oleh anggota DPRD. Partai politik dilarang dengan keras untuk mengajukan kadernya sebagai calon kepala daerah, kecuali jika dapat dibuktikan dengan tegas dan jelas bahwa rakyat yang berada di daerah pemilihan tersebut memilih calon kepala daerah yang merupakan juga salah seorang kader atau anggota partai politik.*
Disamping Biaya Mahal, yg terpilih yg banyak uang, bukan yg berkualitas......, kita maunya Pemimpin Daerah itu adalah orang Pintar, berwawasan, bersatu dgn orang Pintar untuk membangun Daerah......,
😊 Ya, dasar negara kita addalah Pancasila... 😊 Sila keempat jelas menegaskan bahwa kerakyatan (demokrasinya) berlandaskan musyawarah melalui perwakilan... 😊 Saat ini kenyataan pelaksanaannya berbeda dari panduan Pancasila... 😊 Sistemnya saat ini perllu dievaluasi agar sesuai amanah dasar Pancasila... 😊
Lebih mahal dan lebih besar kerugian rakyat jika yang dipilih adalah oknum yang itu itu juga.. korupsi lebih merugikan dan ĺebih mahal ketimbang memilih secara demokrasi. Yang harus dihilangkan itu adalah money politics dan politics money
😊 Ya, Saya sepikiran bahwa dasar negara kita adalah Pancasila... 😊 Sila keempat jelas menegaskan bahwa kerakyatan (demokrasinya) berlandaskan musyawarah melalui perwakilan... 😊 Saat ini kenyataan pelaksanaannya berbeda dari panduan Pancasila... 😊 Sistemnya saat ini perlu dievaluasi agar sesuai amanah dasar Pancasila... 😊
ga papa sih dipilih DPR.. asal pas pemilihan caleg, harus ada tahap debat calon legislatif... jd kita tau siapa yg maju dan misi, visi serta prestasi mrk apa... jd kita milih caleg yg bagus dan pny track record... trus harus ada revisi aturan soal keterkaitan caleg dan partai.. jd kl sdh terpilih by masyarakat, partai kudu melepas caleg nya unt negara... jd ga bisa main ganti2 se enak nya😊
Setuju kepala daerah dipilih DPRD.. Dgn syarat jika terbukti ada suap si pemberi dan penerima dijatuhi hukuman mati. Perlu dilakukan pengawasan melekat, intelejen dan disadap semuanya.
*Dalam hal ini saya menolak pendapat Mr. Q ... Kita sepakati bahwa **_money politics_** tetap terjadi bila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, maka (dalam pandangan saya) lebih menguntungkan bagi rakyat bila pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Sehingga usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme keterwakilan (DPRD) sudah sewajarnya DITOLAK oleh rakyat.*
Mau kembali ke orba gak masalah yg penting negara jadi maju, fokus sama 1 tujuan, agar indonesia sejahtera, orang negara 2 maju juga seperti itu yg penting kan sudah menjalankan pokok dan inti sari demokrasi melalui pilpres dan pileg, tapi beda ceritanya jika presiden dipilih DPR saya sangat tidak setuju
Bukan saja jorok tetapi pilkada langsung di pilih rakyat telah banyak menimbulkan masalah besar, misalnya pembelahan masyarakat, mungkin 100 kedepan ketika rakyat sudah sangat maju cara pandang demokrasinya
Tidak perlu copas mentah2 demokrasi liberal ala barat yg belum tentu cocok buat semua pelosok dunia. Nusantara cukup pileg pusat, pilpres, dan pil-dpd. Di daerah tak butuh itu DPRD. Kada diajukan 2 calon oleh DPR dan 1 calon oleh DPD. Presiden yg memilih 1 di antara 3 karena Kada sejatinya merupakan perpanjangan tangan Presiden dan Wapres di daerah. DPD berperan utama menyalurkan kehendak rakyat daerah kpd Pemerintah Pusat via Mendagri. Jika Kada tidak sejalan dgn Pemerintah Pusat, tinggal diganti dgn calon kedua dari 3 orang calon itu. Jika calon kedua masih mbalelo, tinggal diganti dgn calon ketiga. Jika calon ketiga masih sama, diulang lagi mekanisme semula dgn mengajukan 3 calon utk dipilih Presiden. Setiap produk pergub hrs disahkan oleh Presiden bersama DPD. Setiap perwako dan perbup hrs disahkan oleh Wapres bersama DPD. Ini baru yg namanya Negara Kesatuan di mana kekuasaan eksekutif tetap di tangan Presiden dan tidak melahirkan raja2 kecil di daerah yg boleh mbalelo terhadap Pemerintah Pusat seperti kejadian saat Piala Dunia U-20 tahun lalu.
Jika para bupati ingin melanjutkan pemilihan lewat pemilu, di mohon di daerahnya semua biaya di tanggung para peserta, jika ingin di pilih drpd maka gratis
Dulu masih muda merantau ke kota lain. Setelah ktp pindah ke kota tsb merantau lagi ke tempat lain. Di usia hampir 40 an, Saya belum pernah milih walikota. Jadi setuju aja sih klo walikota dipilih dprd. Klo gubernur masih pernah nyoblos
Kemunduran Demokrasi Kalau di bilang Pilkada di pilih lngsng oleh rakyat biayanya Mahal, knp anda masuk politik??? Dari dulu politik itu mahal. Kalau mau nyari uang jgn di politik, Pilkada jdi mahal kn krn partainya sndiri Kalau pilkada di pilih DPRD, rakyat g dapet apa", rakyat g dilibatkan dalam membangun daerahnya. Bagus tidaknya suatu daerah trgantung Rakyatnya Anda hrus ingat, adanya Pak Jokowi krn Pilkada di pilih lngsng oleh Rakyat
Sekedar ide, baik anggota dewan atau presiden lebih baik diaudisikan seperti pencarian bakat terbaik. Saya yakin orang Indonesia banyak yg berintegritas dan kepemimpinan yang hebat. Hanya karena ga punya lobi lobi politik dan lingkaran kekuasaan jadi tak terekspos.
Selamat pagi Pak codari dan Pak admin, urun rembuk berbentuk pertanyaan, APAKAH selama ini calon, DARI: GUBENUR WALIKOTA KEBANYAKAN RAKYAT KECIL PERNAH KENAL DGN GUBENURNYA DAN WALIKOTA BUPATI NYA saya rasa banyak yng tidak kenal setaun saya yang masyarakat kenalcalon pemimpinnya cuma setingkat lurah, CALON CAMAT DAN WEDONONYA SAJA SUDAH BANYAK YG GAK KENAL
bagaimana kalo setelah presiden terpilih secara langsung.mendingan kepala darah itingkat satu pilih langsung oleh presiden.karena gub itu kan kepanjangan tangan presiden.kemudian bupati dipilih oleh gubernurnya.dst
Bisa nggak ya ...milih kepala daerah dg meminjam badan dewan, bukan pikirannya, yg milih tetap rakyat. Saat pilihan caleg, partai atau gabungan partai, sudah punya calon kepala daerah. Partai atau gabungan partai dg jumlah kursi terbanyak (melalui caleg terpilih) sdh otomatis calonnya terpilih sbg kepala daerah. Jadi yg milih tetap rakyat , bukan DPRD. Sekali pilih caleg, otomatis dapat kepala daerah juga....
Kalau kepala daera di dprd kapan ada kesempatan bagi rakyat kecil bisa jadi kepala daera pak itu repormasi banyak mengorban nyawa pak kalau nggak ada repirmasi orang kaya pak mahfut nggak mungkin pak mahfut bisa jadi menteri.pak.
Nanti presiden juga ngiri pengin di pilih MPR lagi. Fokus saja pada perbaikan penyelenggaraan. Keluar uang untuk Demokrasi itu gak seberapa, karena hanya 5 Tahunan.
Pemilihan kepala daerah satu paket saja dengan pilpres agar pemilihan tetap langsung oleh rakyat, presiden terpilih menyusun kabinet dan kepala daerah.
AKAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN JIKA PILPRES DAN PILGUB DIADAKAN SERENTAK, DAN PEJABAT DAERAH WALIKOTA & BUPATI DI TUNJUK LANGSUNG OLEH GUBERNUR AGAR LEBIH BERSINERGI DAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA BUPATI ADALAH GUBERNUR.
Dulu kepala daerah dipilih DPRD. Pada waktu reformasi semua setuju pemilihan ini tidak demokratis. Sekarang kok balik lagi ? Apakah yng dipilih dprd itu suara rakyat !
Jika pilkada dikembalikan seperti di era orba sama saja percuma diadakan reformasi, jika hal itu terjadi maka parpol atau anggota DPRD bisa dipastikan perutnya jadi gendut kembali.
@@mahardhikasetiawanputra8581byk ada kontrak politik antara rakyat dan pemimpin, itu bagus, klo dprd kontrak nya dgn dprd,rakyat gk bisa nuntut k pimpinan kan kontrak nya sama dprd😅😅😅
Mr Q wis tmbh gemoy (gemuk), bnr ya...? DPR 2014 (partai pemenang kekuasan legislatulif bukan pemenang pemilu & eksekutif/presiden) lalu sdh mengusulkan pilkada kembali dipilih DPR tapi ditolak & dikalahkan partai pemenang pemilu presiden 2014 (yg pasti PDIP & partai koalisi pendukung presiden Jokowi). Jadi kalau sekarang diusulkan itu (kepala daerah kembali dipilih DPRD) ya sdh semestinya mumpung pemenang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Masalahnya partai oposisi kemungkinan menolak tapi apakah masih bisa menang jika hingga voting? Ya mari kita lihat bagaimana itu nanti? Gitu tooo...?
Yang paling keras menolak pasti PDIP karena suara mereka di parlemen akan kalah kemudian lembaga survey juga akan menolak karena ladang mereka mencari cuan akan punah....😂😂😂😂😂
Diskusi luar biasa ini, sangat cerdas & mencerahkan. Terima kasih, pak Sahal & Mr. Q.
Rakyat mau , yg ingin maju mimpin, hrs bisa kerja yg baik ,tdk korupsi, tdk ksh uang , bukti dia kerja, bisa dilihat nyata oleh rakyat! Skrg pilkada tp rakyat tdk kenal tdk tau bisa kerja ato tdk! Yg rugi rakyat! 5thn lho! Hrs nyt kerja utk rakyat, sbb gajih mrk sdh besar! Tetap presiden dipilih rakyat langsg!!! Yg Paling Penting Presiden Harus yg takut Tuhan Allah sepenuh! Spt pak Jkw.!!!
Diskusi yg bagus 👍🏼 jelas, mudah difahami, masuk dlm logika politik 👍🏼
Setuju dengan pendapat Qodari
Manusia kalau hatinya bersih selalu bagus pemikirannya contoh seperti mister Qodari. Tokoh kebanggaan tersendiri bagi orang yang mencintai negeri ini. The best teacher buat mister Qodari ❤❤
Sy lbh setuju gubernur diangkat langsung oleh presiden, sedangkan bupati, walikota boleh langsung dipilih rakyat
Saya setuju Gubernur ditunjuk Presiden dan Bupati/Walikota dipilih diparlemen/DPRD, Untuk menghemat biaya dan Masyarat juga sudah capek terbukti dari Partisipasi Masyarakat hanya 50-60 prosen
Salut sama pak Mahfud MD, sudah mulai SIUMAN dari PINGSAN bbrp bln ini krn SHOK akibat dari KALAH PILPRES 16,5%
Untuk saat ini apa kata Pak Prabowo , Pak Mahfud setuju dan bagus . Cieeee ..... cieee
Paparan yang bagus dan jelas mudah dicerna oleh kita rakyat biasa,...maju terus mr Q
Semoga Pak Mahfud Sudah Sadar Bener Ke Jalur Politik yg Bermartabat 👍🇲🇨
Semoga aja pk mahmud md
Dh sadar 100% jangan cuma pura" sadar yuk kita rakyat indonesia kawal trus pemilu" yg akan datang pilihlah pemimpin yg benar" membangun dan rakyat sejahtera 🙏
Pilkada sebaiknya Biar DPRD saja yg memilih... Presiden tetap pemilu.
akan ada permainan ,meding rakyat yg dikasih BLT atau bansos dari pada mereka yg sudah dpt gaji dari rakyat ...
Jika DPRD yg milih nanti setiap anggota DPRD suaranya akan dibeli dgn hrg yg mahal,sebelum di pilih langsung oleh rakyat, setiap calon jg menyiapkan ratusan jt utk membayar suara dari anggota dewan,😅
Lu ngomong dlu ke mereka yang berjuang buat reformasi 98, asbun banget ngomognya
@@Jalan_Santai1793 coba tunjukkan tuntutan reformasi adalah pemilu langsung di pilkada? Setau saya tuntutan reformasi adalah hilangkan KKN.
Jelasnya adalah amendemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.
@@Jalan_Santai1793 ini lagi bahas Daerah..
Bukan ngebacot utk nasional 😂😂
Bupati dipilih oleh rakyat. Agar rakyat melek politik dan cerdas.
CUKUP GUBERNUR SAJA MESTINYA YG DISAHKAN DAN FIT AND PROPERTES OLEH DPR ATAS USULAN PRESIDEN KARENA GUBERNUR ITU KEPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH... AGAR TDK ADA LAGI GUMBERNUR YG MBALELO MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI ANTITESANYA PRESIDEN SEPERTI YG DILAKUKAN IMAM MAHDI YOHANIES DI DKI KEMARIN.... CILOKO😂😂😂
Usul modifikasi pemilu
1. Presiden pilihan langsung
2. Gubernur dipilih presiden
3. Bupati/walikota pilihan DPRD
4. DPR dililih partai. Rakyat coblos gambar partai
Melokalisir money politik menjadi lebih sempit.
No 4 saya gak setuju, nnti wakil rakyat jadi komoditas partai, alias ketua partai bakalan banyak duit,,,,
@@jejaktikus7115 nah itu
@@naavahdwiramadhaniSAYA LEBIH SETUJU KALAU DPR DI BUBARKAN SAJA .
No.4 jadiya kembali ke orba dong
@@naavahdwiramadhanino 3 bisa money politik. No 2 pun ga menutup kemungkinan. 😂
Yang dibenerin..mental mental elit.. bawaslu. Kpu.
Coba kalau bawaslu...
Setuju cara berfikir mr Q shat slu bos
benar sekali,,karena di daerah saya sendiri dalam membangun dan membantu masyarakat selalu bertengkar masalah wilayah milik kota milik nasional milik kabupaten.
Sebaiknya dari sisi birokrasi pemerintah dulu diperhatikan.. apabila dikembalikan menjadi pemilihan tidak langsung maka Dpr Mpr akan punya power baru terhadap pembangunan di daerah.. supaya tidak terdampak pada otonomi daerah sebaiknya di rancang dulu sistem yg tepat.. sperti dilaksanakn dulu seleksi antar partai apakah orang yg ingin memimpin cakap secara intelek, kesehatan, dan di test bagaimana visi misi 5 tahunan.. lalu bagaimana strategi bagi pembangunan daerah.. semuanya wajib transparan..
Harus ada pakta integritas terhadap pmbangunan daerah yg transparan dan dipublikasikan ke.masyarakat.
Bahaya pemilihan tidk langsung adalah KKN dan selain KKN di elit pusat akan terjadi juga Jawasentris pembangunan mengingat yg duduk di dpr mpr kbnykan dr jawa.
Dari sisi birokrasi ASN, BKD/BKPSDM (badan kepegawaian daerah) di ubah menjadi vertikal.. agar lebih transparan dan tidak ada KKN di lingkup pemerintah daerah. Tdk ada jual beli jabatan, tidak ada kesewenangan dlm mengangkat pejabat dan mutasi serampangan dan pengangkatan tenaga kontrak yg sudah di larang dlm UU no 20 thn 2024.
Inpektorat daerah di vertikalkan.. sama seperti diatas BKD/ BKPSDM du vertikalkan agar memitigasi terjadinya KKN. Terutama perihal anggaran baik di pemda dan Desa..
2 perangakat pemerimtah tersebut harus di pegang oleh pusat untuk mengurangi KKN di daerah.
Dari situ semua program kegiatan dari gubernur/ Bupati/walikota terpilih akan lebih berhati hati dan cenderung patuh terhadap pengawasan anggaran dan kepegawaian.
Masalah pemilihan pemimpin daerah secara terpusat mungkin akan lebih bisa diterima bila ke dua perangkat kerja diatas di ganti menjadi vertikal.
Di DPR pun juga malah mahal...lebih kotor lagi... Udah gitu masyarakat gak dapet apa apa
Tapi tidak terjadi perpecahan bangsa
Mahal bagi calonnya, bukan bagi penyelenggaranya
Kita memang masih negara yang baru berdemokrasi, mencoba mencari sistem yang terbaik yg sesuai dengan kepribadian bangsa dan budaya lokal yang beraneka ragam jangan terlalu kaku
Mungkin pemikiran dari Fahri Hamzah adalah jalan tengah, Bupati dan Walikota dipilih langsung, karena real punya wilayah, sedangkan Gubernur ditentukan oleh pusat karena kepanjangan tangan pusat.
Kita punya pancasila sila ke 4 ,kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Presiden + wakil dipilih langsung, krn sistemnya presidensil
Gubernur ditunjuk presiden, krn gubernur adalah kepanjangan tangan presiden
Bupati walikota ,bisa dipilih secara musyawarah diwakili DPRD
Pasti itu yg paling sesuai dgn pancasila
Makanya jangan tanggung". Gubernur dan Bupati/Walikota ditunjuk oleh Presiden. Jadi betul" kepanjangan tangan presiden. Jadi yang dipilih cukup Presiden dan DPR RI. Hapus DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Gitu baru gak tanggung".
Saya setuju Gubernur di pilih lsg oleh Presiden krn gebernur tidak memiliki wilayah, yg memiliki wilayah dalam 1 Provinsi adalah Walikota, Bupati. Tp tidak setuju jika dipilih oleh secara lsg oleh anggota DPRD....belajar dari peristiwa thn 2003 byk pembelian suara oleh calon2 gubernur/Walikota dan bupati kpd anggota DPRD.
efeknya adalah tetap jorok dan jauh lebih jorok jika membeli suara rakyat dan secara eknomi, pengeluaran yg besar oleh pemerintah justru menggerakan ekonomi;
- penjaga TPS menerima upah.
- Pabrik tinta, pabrik kardus, pabrik gula yg bisa menjalani perusahaan dan menghidupi karyawan, UMKM Kopi, Rumah Makan, sewa tenda dll
bukankah anggaran yg dikeluarkan itu masih beredar di DALAM NEGERI dan ADA DITANGAN RAKYAT KECIL MENENGAH !!!
Sedang kasus terjadinya beli suara kpd anggota DPRD dananya ada dimana saya yakin uangnya ada ditabungan, beli rumah, beli tanah atau emas !!!
Mana manfaatnya bagi ekonomi utk satu negara ?
Maaf, saat pidato bpk prabowo...begitu riuh tepuk tangan org yg ada dikursi atas...sptnya saya py keyakinan mrk2 itu adalah anggota DPRD...maaf nih, sy ingat pada saat saya duduk di dlm pengurusan DPD dalam satu partai. Saat itu pd tahun 2008, adanya wacana tersebu membuat teman2 di DPRD menyambut sukacita.
saya harap bpk presiden #gerindra #prabowosubianto #PDIP #PKS #Nasdem mempertimbangkan kembali usulan bpk prabowo.
Saya setuju dgn pendapat bung Fahri hamsah gubernur di pilih presiden, bupati dan walikota dipilih langsung
Setuju... Demokrasi kita sdh terlalu liberalis.
Saya sdh lama menilai pilkada itu tdk membuat daerah mengalami perubahan secara signifikan, bahkan kepalamdaerahnyq hanya memikirkan bagaimana balik modal yg sdh dikeliarkannya selama kampanye. Sering kebijakan pemda tdk sejalan dg kebijakan pusat. Biaya pilkada pun sangat mahal. Jika ada ide u kembali kpd pemilihan oleh DPRD, sy setuju skl krn toh anggota DPRD adalah para wakil rakyat. Jd tetap demokratis.
Setuju pilih pemerintah daerah lewat dprd... Asal terbuka, biarkan rakyat pemilih setiap anggota dprd melihat, wakilnya memilih siapa... Apakah berpihak kepada partai atw kepada visi misi pembangunan rakyat...
Betul mr ,Qiu, pusat dan bawahan nya harus seirama dengan pusat.
Bung Karno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri".
Fakta saat ini musuh bangsa Indonesia adalah (kalian) pdi-Perjuangan, penebar hoax, adu domba rakyat, munafik, pendendam dll.
Betul... Betul... Di jaman Presiden Soekarno aja ga ada Pilpres dan Pilkada.
mulutmu busuk.
setujuuuuuuuuuuuuuu, salah satu sumber korupsi
Kepala Desa ada yg korupsi dana desa..gimana tuh?
Pemilihan langsung Bupati dan Wali Kota merusak moral Masyarakat.
Yang bilang kalau dipilih DPRD kembali ke zaman Orba, lahir tahun berapa...? Di Era Orba, yang milih Bupati/Walikota/Gubernur hanya satu orang. Lalu di Era Reformasi sempat pemilihan oleh DPRD. Kemudian berkembang menjadi pilihan langsung...
Berarti saat amien Rais dan megawati merubah UUD 45 ttg sistim dan konsep pemilihan pemimpin GAK SESUAI dgn konsep negara kesatuan yg dicetus oleh pendahulu. Kalo emang gak sesuai kembalikan aja lagi, kecuali pemilihan Presiden Langsung , Gubernur dipilih oleh Presiden. Bupati dan Kota boleh dipilih DPRD.
Ya, betul UUD 1945 jelas Indonesia NKRI bukan serikat atau federal...
Saat ini ada Otonomi Daerah dan ada Pilkada langsung...
Dampaknya muncul raja2 lokal yang bisa mengganggu kesatuan dan persatuan...
😊
Betul di Jaman Bung Karno tidak ada Pilpres maupun Pilkada
*Jika pemilihan kepala daerah ditetapkan untuk dilakukan melalui mekanisme keterwakilan (DPRD), maka hak pilih anggota DPRD atas calon kepala daerah, ditetapkan oleh suara terbanyak yang disampaikan oleh konstituen daerah pemilihan yang diwakilinya. Artiinya mesin partai politik digunakan untuk mengumpulkan suara terbanyak dari daerah pemilihan yang diwakili oleh anggota DPRD. Partai politik dilarang dengan keras untuk mengajukan kadernya sebagai calon kepala daerah, kecuali jika dapat dibuktikan dengan tegas dan jelas bahwa rakyat yang berada di daerah pemilihan tersebut memilih calon kepala daerah yang merupakan juga salah seorang kader atau anggota partai politik.*
Disamping Biaya Mahal, yg terpilih yg banyak uang, bukan yg berkualitas......, kita maunya Pemimpin Daerah itu adalah orang Pintar, berwawasan, bersatu dgn orang Pintar untuk membangun Daerah......,
Buang2 uang rakyat
Saya Setuju Pilkada Dipilih DPR Biar Rakyat gk Sibuk ..👍👍
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
negara beragama berarti perwakilannya dari agama👍
rakyat memilih tokoh agamanya masing-masing untuk duduk sebagai perwakilan.
perwakilan inilah yang memberi lisensi calon pemimpin.
berfikir positiflah untuk anak-anak bangsa.
😊
Ya, dasar negara kita addalah Pancasila...
😊
Sila keempat jelas menegaskan bahwa kerakyatan (demokrasinya) berlandaskan musyawarah melalui perwakilan...
😊
Saat ini kenyataan pelaksanaannya berbeda dari panduan Pancasila...
😊
Sistemnya saat ini perllu dievaluasi agar sesuai amanah dasar Pancasila...
😊
Lebih mahal dan lebih besar kerugian rakyat jika yang dipilih adalah oknum yang itu itu juga.. korupsi lebih merugikan dan ĺebih mahal ketimbang memilih secara demokrasi. Yang harus dihilangkan itu adalah money politics dan politics money
Presiden/dpr boleh dipilih rakyat tp untuk kpl daerah mending dipilih dprd biar gak byk habiskan energi
Pilkada cukup utk bupati dan walkot, karena otonomi. Sedang gub dipilih oleh DPRD.
Lewat DPRD harus mahar mahal pula pasang tarif jika mau dipilih DPRD kualitasnya pun semua sudah tahu
Kalau mau murah pakai cara online saja. Gak perlu ada poster2 di pinggir jalan dan rakyat bisa pilih langsung meski tinggal di luar kota...
😊
Ya, Saya sepikiran bahwa dasar negara kita adalah Pancasila...
😊
Sila keempat jelas menegaskan bahwa kerakyatan (demokrasinya) berlandaskan musyawarah melalui perwakilan...
😊
Saat ini kenyataan pelaksanaannya berbeda dari panduan Pancasila...
😊
Sistemnya saat ini perlu dievaluasi agar sesuai amanah dasar Pancasila...
😊
ga papa sih dipilih DPR.. asal pas pemilihan caleg, harus ada tahap debat calon legislatif... jd kita tau siapa yg maju dan misi, visi serta prestasi mrk apa...
jd kita milih caleg yg bagus dan pny track record... trus harus ada revisi aturan soal keterkaitan caleg dan partai.. jd kl sdh terpilih by masyarakat, partai kudu melepas caleg nya unt negara... jd ga bisa main ganti2 se enak nya😊
Setuju kepala daerah dipilih DPRD..
Dgn syarat jika terbukti ada suap si pemberi dan penerima dijatuhi hukuman mati.
Perlu dilakukan pengawasan melekat, intelejen dan disadap semuanya.
*Dalam hal ini saya menolak pendapat Mr. Q ... Kita sepakati bahwa **_money politics_** tetap terjadi bila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, maka (dalam pandangan saya) lebih menguntungkan bagi rakyat bila pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Sehingga usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme keterwakilan (DPRD) sudah sewajarnya DITOLAK oleh rakyat.*
Setuju... Walikota/Bupati di pilih langsung, Gubernur di pilih oleh DPRD agar tidak ribut terus yg capek Rakyat nya
WADUCH COKRO TV JADI MILIK PAK DE & EYANG NICH SEKARANG 😅
Ya dari pada jadi milik abah dan nenek 😅
Mau kembali ke orba gak masalah yg penting negara jadi maju, fokus sama 1 tujuan, agar indonesia sejahtera, orang negara 2 maju juga seperti itu yg penting kan sudah menjalankan pokok dan inti sari demokrasi melalui pilpres dan pileg, tapi beda ceritanya jika presiden dipilih DPR saya sangat tidak setuju
Bukan saja jorok tetapi pilkada langsung di pilih rakyat telah banyak menimbulkan masalah besar, misalnya pembelahan masyarakat, mungkin 100 kedepan ketika rakyat sudah sangat maju cara pandang demokrasinya
Tidak perlu copas mentah2 demokrasi liberal ala barat yg belum tentu cocok buat semua pelosok dunia. Nusantara cukup pileg pusat, pilpres, dan pil-dpd.
Di daerah tak butuh itu DPRD. Kada diajukan 2 calon oleh DPR dan 1 calon oleh DPD. Presiden yg memilih 1 di antara 3 karena Kada sejatinya merupakan perpanjangan tangan Presiden dan Wapres di daerah. DPD berperan utama menyalurkan kehendak rakyat daerah kpd Pemerintah Pusat via Mendagri. Jika Kada tidak sejalan dgn Pemerintah Pusat, tinggal diganti dgn calon kedua dari 3 orang calon itu. Jika calon kedua masih mbalelo, tinggal diganti dgn calon ketiga. Jika calon ketiga masih sama, diulang lagi mekanisme semula dgn mengajukan 3 calon utk dipilih Presiden. Setiap produk pergub hrs disahkan oleh Presiden bersama DPD. Setiap perwako dan perbup hrs disahkan oleh Wapres bersama DPD. Ini baru yg namanya Negara Kesatuan di mana kekuasaan eksekutif tetap di tangan Presiden dan tidak melahirkan raja2 kecil di daerah yg boleh mbalelo terhadap Pemerintah Pusat seperti kejadian saat Piala Dunia U-20 tahun lalu.
Konsepnya bung ini menarik....
Saya sependapat NKRI bukan federal atau serikat...sistem pemilu saat ini perlu ditinjau ulang...
Setuju pilkada di dprd. Tinggal yg diawasi hanya dprdnya dan diperkuat sistemnya.
Jika para bupati ingin melanjutkan pemilihan lewat pemilu, di mohon di daerahnya semua biaya di tanggung para peserta, jika ingin di pilih drpd maka gratis
Klu bisa hemat 38 T, bisa sangat membantu masyarakat,..38 T bisanurunkan harga sembako tuh
Bagus dipilih dprd syaratnya yg dipilih jd kepala daerah yg sdh pengalaman di pemerintahan, rekam jejaknya baik ahlak keluarganya baik
Kim + pusing , ekonomi yg jatuh tak di bahas justru bahas pilkada yg masih jauh lagi
Rakyat pny hak utk menyuarakan pilihan ny
Dulu masih muda merantau ke kota lain. Setelah ktp pindah ke kota tsb merantau lagi ke tempat lain. Di usia hampir 40 an, Saya belum pernah milih walikota. Jadi setuju aja sih klo walikota dipilih dprd. Klo gubernur masih pernah nyoblos
Gpp dipilih oleh DPRD api dg syarat, Ruu Perampasan aset koruptor disahkan dulu, kalau tidak, tahu sendiri lah
dan bila garuda sudah bangun, negara-negara lain takjub dan tunduk.
merdekaa!!!
dan pastilah aku bersama mu😊
Kemunduran Demokrasi
Kalau di bilang Pilkada di pilih lngsng oleh rakyat biayanya Mahal, knp anda masuk politik??? Dari dulu politik itu mahal. Kalau mau nyari uang jgn di politik, Pilkada jdi mahal kn krn partainya sndiri
Kalau pilkada di pilih DPRD, rakyat g dapet apa", rakyat g dilibatkan dalam membangun daerahnya. Bagus tidaknya suatu daerah trgantung Rakyatnya
Anda hrus ingat, adanya Pak Jokowi krn Pilkada di pilih lngsng oleh Rakyat
Intinya republik Konoha ini baru demokrasi kalau partai merah yang menang😂
😅😅 setuju pilkada di hapus.kepala daerah di pilih melalui DPRD.ongkos pilkada mahal kebanyakan protes
Sekedar ide, baik anggota dewan atau presiden lebih baik diaudisikan seperti pencarian bakat terbaik. Saya yakin orang Indonesia banyak yg berintegritas dan kepemimpinan yang hebat. Hanya karena ga punya lobi lobi politik dan lingkaran kekuasaan jadi tak terekspos.
Selamat pagi Pak codari dan Pak admin, urun rembuk berbentuk pertanyaan, APAKAH selama ini calon, DARI: GUBENUR WALIKOTA KEBANYAKAN RAKYAT KECIL PERNAH KENAL DGN GUBENURNYA DAN WALIKOTA BUPATI NYA saya rasa banyak yng tidak kenal setaun saya yang masyarakat kenalcalon pemimpinnya cuma setingkat lurah, CALON CAMAT DAN WEDONONYA SAJA SUDAH BANYAK YG GAK KENAL
Sama saja saat pemilihan bupati dprd yg dapat sogokan anggota dpr jika yg milih rakyat sogokan utk rakyat sama saja bohong
bagaimana kalo setelah presiden terpilih secara langsung.mendingan kepala darah itingkat satu pilih langsung oleh presiden.karena gub itu kan kepanjangan tangan presiden.kemudian bupati dipilih oleh gubernurnya.dst
Dinasti dong bro😂
@@IwanSomantrinugraha Lu mau gak provinsi lu gubernurnya Fadli Zon atau si Bahlil ?
@Jalan_Santai1793 kalo kompeten kenapa nggak
@@berkahusaha9913 pdip itu baru dinasti.partai jeluarga
kan sistem kita presidensial harusnya ya begitu bro
Kondisi partai saat ini tidak cocok untuk sistem dan kondisi kepartaian saat ini di mana partai menjadi seperti PT yang dimiliki oleh perorangan
Baru juga menjadi pemenang pilpres Gerindra sudah mulai aneh aneh
Bisa nggak ya ...milih kepala daerah dg meminjam badan dewan, bukan pikirannya, yg milih tetap rakyat.
Saat pilihan caleg, partai atau gabungan partai, sudah punya calon kepala daerah.
Partai atau gabungan partai dg jumlah kursi terbanyak (melalui caleg terpilih) sdh otomatis calonnya terpilih sbg kepala daerah.
Jadi yg milih tetap rakyat , bukan DPRD.
Sekali pilih caleg, otomatis dapat kepala daerah juga....
Kembalii lagi dong sejarah kelam dprd milih kepala daerah
Kalau kepala daera di dprd kapan ada kesempatan bagi rakyat kecil bisa jadi kepala daera pak itu repormasi banyak mengorban nyawa pak kalau nggak ada repirmasi orang kaya pak mahfut nggak mungkin pak mahfut bisa jadi menteri.pak.
Nanti presiden juga ngiri pengin di pilih MPR lagi. Fokus saja pada perbaikan penyelenggaraan. Keluar uang untuk Demokrasi itu gak seberapa, karena hanya 5 Tahunan.
Mereka dibuk perbaiki sistem sedangkan yg rusak manusia nya
Sy gk setuju pilkada d pikih dpr,bs bhy dampak ny,biarlah rakyat yg pilih
Cukup warga jakarta dan sumut saja yg mantan gubernurnya tidak menjalankan program pemerintah pusat
Selamat datang orde baroe
Kalau kepala daerah di pilih DPRD maka akan kembali jaman dulu yang mana anggota dewan akan tawar memawar angka.
Yang uang anggota DPRD
Pemilihan kepala daerah satu paket saja dengan pilpres agar pemilihan tetap langsung oleh rakyat, presiden terpilih menyusun kabinet dan kepala daerah.
Ga mungkin lah bro lucu anda ini
AKAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN JIKA PILPRES DAN PILGUB DIADAKAN SERENTAK, DAN PEJABAT DAERAH WALIKOTA & BUPATI DI TUNJUK LANGSUNG OLEH GUBERNUR AGAR LEBIH BERSINERGI DAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA BUPATI ADALAH GUBERNUR.
Dulu kepala daerah dipilih DPRD. Pada waktu reformasi semua setuju pemilihan ini tidak demokratis. Sekarang kok balik lagi ? Apakah yng dipilih dprd itu suara rakyat !
Kan DPRD dipilih rakyat sebagai perwakilan.
@@anwarsanusi5413dprd itu wakil partai bukan wakil rakyat
Wacana itu cuma untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dari para pemilik partai
Anggota Legislatif saja dipilih oleh Partainya sendiri bukan oleh takyat
Mahfud setuju karna bukan anggota perumus amndmn uud 45
Kayak milih anggota KPK, dibuat team independen melakukan fit and proper test.
Demokrasi saat ini mahal biayanya Sebagian rakyat juga sudah apatis malas ke tps 😂 sering kan kotak kosong menang berarti banyak yang golput 😂
Pilkada lsngng gpp 1 periode 8-10 tahun lebih hemat kayak filipina
S7 gubernur dipilih presiden
Jika pilkada dikembalikan seperti di era orba sama saja percuma diadakan reformasi, jika hal itu terjadi maka parpol atau anggota DPRD bisa dipastikan perutnya jadi gendut kembali.
Setelah 26 tahun pasca Reformasi,Apa hasilnya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat?
Cuman merubah nasib para oligarki politik dan elite politik saja. Korupsi malah semakin masif...
@@mahardhikasetiawanputra8581byk ada kontrak politik antara rakyat dan pemimpin, itu bagus, klo dprd kontrak nya dgn dprd,rakyat gk bisa nuntut k pimpinan kan kontrak nya sama dprd😅😅😅
Pilkada
kepala daerah di pilih dprd.calon kepala daerah udah pasti keluarga nya dprd sendiri
Coba jokowi yang maih jadi presiden..najwa akan langsung darurat demokrasi..tapi sekarang ko bem ui juga diem
baru di lantik rusuh
Orba kembali 😂😂😂
38 T bisa buat program makan siang gratis plusss yaaa 😂
Mr Q wis tmbh gemoy (gemuk), bnr ya...?
DPR 2014 (partai pemenang kekuasan legislatulif bukan pemenang pemilu & eksekutif/presiden) lalu sdh mengusulkan pilkada kembali dipilih DPR tapi ditolak & dikalahkan partai pemenang pemilu presiden 2014 (yg pasti PDIP & partai koalisi pendukung presiden Jokowi).
Jadi kalau sekarang diusulkan itu (kepala daerah kembali dipilih DPRD) ya sdh semestinya mumpung pemenang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Masalahnya partai oposisi kemungkinan menolak tapi apakah masih bisa menang jika hingga voting?
Ya mari kita lihat bagaimana itu nanti?
Gitu tooo...?
Yang paling keras menolak pasti PDIP karena suara mereka di parlemen akan kalah kemudian lembaga survey juga akan menolak karena ladang mereka mencari cuan akan punah....😂😂😂😂😂
Bukankah amanat pancasila sila 4 itu adalah kepemimpinan dipilih perwakilan atau dpr
bagus apaan..😂😂aduh kacau nih...mas wowo bisa blunder..kalo dipilih dprd.. sama aja titipan partai pemenang 😂😂kacau..
mau kembali ke orba kek yg penting beaya pilkada jadi murah
Biar sisanya bisa masuk kantong ya ?