Sungguh MaLang Nasibnya Honorer K2 Kami Tdk Pernah Bercita Cita Menjadi PPPK, Cita Cita Kami Mengabdi Selama 20 Tahun Lamanya Adalah PNS Seperti Teman Teman Kami Honorer Yg Lulus Pada Jaman Presiden SBY Masuk Jokowi Hancur MusnahLah Cita Cita Kami Di Tangan Jokowi Melalui Menpan RB Yg TeLah Mengubah TotaL UU ASN Sebelumnya Sehingga MusnahLah Harapan Dan Cita Cita Kami Utamanya Honorer K2 Seperti Saya ini
1. Penggabungan Prioritas antara K2 dan Database atau pada saat ujian menggunakan R2 dan R3 tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin ujian tidak menggunakan pasinggrade, namun perangkingan namun bisa memenangkan K2 atau R2 yang notabene total nilai kompetensinya berada di bawah Database. 2. Visi PAN RB adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi dan BKN Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas, bagaimana hal itu dapat terjadi jika sistem seleksinya seperti ini. Perangkingan, namun dengan embel-embel kata Prioritas yang tidak sesuai harapan. 3. Saya lebih setuju, dan saya juga yakin rekan-rekan Database (R3) berbesar hati apabila rekan-rekan kami K2 (R2) langsung diangkat saja menjadi PNS mengikuti jejak rekan-rekan mereka terdahulu, sehingga kami dapat bersaing dengan sesama Database tanpa ada diskriminasi. Kata Prioritas seharus digunakan apabila terdapat kesamaan Nilai, maka merekalah yang berhak untuk di angkat, bukan justru nilai yang selisih jauh di bawah berdasarkan perangkingan namun dinyatakan menang. 4. Honorer K2 yang lulus di tempat saya (setelah saya lakukan cek dengan melaga data sesuai SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur dengan hasil kelulusan) adalah Honorer K2 yang berasal dari Sekolah dan mendapat penempatan di OPD yang bahkan tidak ada kaitannya dengan OPD yang membawahi sekolah. 5. Mohon untuk jangan terkesan "Yang penting Honorer harus diselesaikan sebagai target utama" meski dengan status paruh waktu tanpa melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan, asal tempat bekerja. Saya kaitkan dengan Latar belakang pendidikan adalah karena banyak formasi tidak dibuka (apakah mmg kesalahan OPD tidak mengusulkan kpd BKD, atau BKD tidak aktif berkoordinasi dengan BKN), sehingga hal tersebut menyebabkan banyak tenaga honorer terpaksa harus turun grade pada kualifikasi pendidikan dari S2 atau S1 ke SMA ketika mendaftar PPPK. 6 Angkat saja K2 dan Honorer Database BKN menjadi ASN (PPPK Penuh waktu). Anggap saja ini hadiah Pak prabowo kepada kami. 7. Alasan kekurangan anggaran sebetulnya alasan klasik krn saya yakin masih banyak anggaran yang bisa di tekan melalui anggaran yang berbasis pada kinerja, bukan anggaran berbasis proyek. Tolak ukurnya bisa kita lihat hasil penangan dan pengungkapan yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang cukup berhasil mengembalikan uang negara. 8. Mohon diperhatikan juga rekan-rekan kami yang Non Database, banyak dari mereka yang juga serius dalam bekerja pulang jauh melampaui jam kerja bahkan menghadapi resiko saat menyelesaikan tugas. 9. Susun regulasi mengenai Tenaga Non PNS dengan tegas, termasuk sanksi rinci krn selama ini penggunaan kata hanya sebatas kalimat "Akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". 10. Semoga para tenaga honorer maupun Pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya mendapatkan hasil terbaik dalam penyelesaian Tenaga Honorer ini. Terima kasih
Seluruh UU Habis Di Utak Atik Oleh Jokowi Dan Konco Konconya Merusak Tatanan Bernegara Sehingga Merusak Konstitusi Dan UUD 1945 Sehingga Anaknya Masuk Jadi WakiL presiden Yg Sama Sekali Tdk Memenuhi Syarat Utk Menjadi WakiL Presiden
Sungguh Dzolim Jokowi Dan Anggota nya Atau Kaki Tangan Nya Yang TeLah Merubah TotaL UU ASN Sebelumnya, Kami Tdk Tau Apa Yg Ada Dalam Pikiran Kemenpan RB Sehingga Berbuat Dzolim Kepada Kami Menghapus Masa Pengabdian Kami Selama 20 Tahun Lamanya,Semoga Allah SWT Mau Mengampuni Dosa Kalian Semua 🙏🙏
Angaran hnya habis di rakor yg dibahas itu itu aja ....penuh waktu paruh waktu ....kami butuh realisasi ....janji akan selesai 2024 desember ....skrg sdh 2025 ....soal data kan ad di database tinggal kasi edaran u angkt paruh waktu zelesai ...ribet amat soal gaji honorer jd pppk paruh waktu kan sm aja ....pemerintah aja yg bikn ribet .
Bagaimana mau daftar Bapak.. Kalau Usia jelang Pensiun otomatis terkunci..sebaiknya diangkat langsung bagi Honorer K.2 Tenaga Teknis Administrasi Sekolah Masa Kerja 22 Tahun..terdata di BKN.. Semoga ada kebijakan kpd Honorer Tenaga Administrasi Sekolah.. Para Pemangku Jabatan Pusat dan Daerah..semoga peduli Allah SWT merahmati Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin 🙏🏻🤲🙏🏻
Info Lainnya
SIMAK!!! Imbauan BKN Terkait Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
ua-cam.com/video/Fowy359bb0E/v-deo.htmlsi=LH1ie6xPQLKHaQSy
Sungguh MaLang Nasibnya Honorer K2 Kami Tdk Pernah Bercita Cita Menjadi PPPK, Cita Cita Kami Mengabdi Selama 20 Tahun Lamanya Adalah PNS Seperti Teman Teman Kami Honorer Yg Lulus Pada Jaman Presiden SBY Masuk Jokowi Hancur MusnahLah Cita Cita Kami Di Tangan Jokowi Melalui Menpan RB Yg TeLah Mengubah TotaL UU ASN Sebelumnya Sehingga MusnahLah Harapan Dan Cita Cita Kami Utamanya Honorer K2 Seperti Saya ini
Betul
1. Penggabungan Prioritas antara K2 dan Database atau pada saat ujian menggunakan R2 dan R3 tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin ujian tidak menggunakan pasinggrade, namun perangkingan namun bisa memenangkan K2 atau R2 yang notabene total nilai kompetensinya berada di bawah Database.
2. Visi PAN RB adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi dan BKN Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas, bagaimana hal itu dapat terjadi jika sistem seleksinya seperti ini. Perangkingan, namun dengan embel-embel kata Prioritas yang tidak sesuai harapan.
3. Saya lebih setuju, dan saya juga yakin rekan-rekan Database (R3) berbesar hati apabila rekan-rekan kami K2 (R2) langsung diangkat saja menjadi PNS mengikuti jejak rekan-rekan mereka terdahulu, sehingga kami dapat bersaing dengan sesama Database tanpa ada diskriminasi. Kata Prioritas seharus digunakan apabila terdapat kesamaan Nilai, maka merekalah yang berhak untuk di angkat, bukan justru nilai yang selisih jauh di bawah berdasarkan perangkingan namun dinyatakan menang.
4. Honorer K2 yang lulus di tempat saya (setelah saya lakukan cek dengan melaga data sesuai SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur dengan hasil kelulusan) adalah Honorer K2 yang berasal dari Sekolah dan mendapat penempatan di OPD yang bahkan tidak ada kaitannya dengan OPD yang membawahi sekolah.
5. Mohon untuk jangan terkesan "Yang penting Honorer harus diselesaikan sebagai target utama" meski dengan status paruh waktu tanpa melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan, asal tempat bekerja. Saya kaitkan dengan Latar belakang pendidikan adalah karena banyak formasi tidak dibuka (apakah mmg kesalahan OPD tidak mengusulkan kpd BKD, atau BKD tidak aktif berkoordinasi dengan BKN), sehingga hal tersebut menyebabkan banyak tenaga honorer terpaksa harus turun grade pada kualifikasi pendidikan dari S2 atau S1 ke SMA ketika mendaftar PPPK.
6 Angkat saja K2 dan Honorer Database BKN menjadi ASN (PPPK Penuh waktu). Anggap saja ini hadiah Pak prabowo kepada kami.
7. Alasan kekurangan anggaran sebetulnya alasan klasik krn saya yakin masih banyak anggaran yang bisa di tekan melalui anggaran yang berbasis pada kinerja, bukan anggaran berbasis proyek. Tolak ukurnya bisa kita lihat hasil penangan dan pengungkapan yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang cukup berhasil mengembalikan uang negara.
8. Mohon diperhatikan juga rekan-rekan kami yang Non Database, banyak dari mereka yang juga serius dalam bekerja pulang jauh melampaui jam kerja bahkan menghadapi resiko saat menyelesaikan tugas.
9. Susun regulasi mengenai Tenaga Non PNS dengan tegas, termasuk sanksi rinci krn selama ini penggunaan kata hanya sebatas kalimat "Akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".
10. Semoga para tenaga honorer maupun Pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya mendapatkan hasil terbaik dalam penyelesaian Tenaga Honorer ini. Terima kasih
Seluruh UU Habis Di Utak Atik Oleh Jokowi Dan Konco Konconya Merusak Tatanan Bernegara Sehingga Merusak Konstitusi Dan UUD 1945 Sehingga Anaknya Masuk Jadi WakiL presiden Yg Sama Sekali Tdk Memenuhi Syarat Utk Menjadi WakiL Presiden
Sungguh Dzolim Jokowi Dan Anggota nya Atau Kaki Tangan Nya Yang TeLah Merubah TotaL UU ASN Sebelumnya, Kami Tdk Tau Apa Yg Ada Dalam Pikiran Kemenpan RB Sehingga Berbuat Dzolim Kepada Kami Menghapus Masa Pengabdian Kami Selama 20 Tahun Lamanya,Semoga Allah SWT Mau Mengampuni Dosa Kalian Semua 🙏🙏
Izun bertanya. Apakah tnya instansi kementrian juga masuk p3k paru waktu..
Karna terdata di pangkalan BKN dn Terlanjur gagal di SKB CPNS..
Angaran hnya habis di rakor yg dibahas itu itu aja ....penuh waktu paruh waktu ....kami butuh realisasi ....janji akan selesai 2024 desember ....skrg sdh 2025 ....soal data kan ad di database tinggal kasi edaran u angkt paruh waktu zelesai ...ribet amat soal gaji honorer jd pppk paruh waktu kan sm aja ....pemerintah aja yg bikn ribet .
Sabar
R1D mksudnya guru swasta,,emang boleh daftar pppk th 2024??
Jalur PPG
Bagaimana mau daftar Bapak..
Kalau Usia jelang Pensiun otomatis terkunci..sebaiknya diangkat langsung bagi Honorer K.2 Tenaga Teknis Administrasi Sekolah Masa Kerja 22 Tahun..terdata di BKN..
Semoga ada kebijakan kpd Honorer Tenaga Administrasi Sekolah..
Para Pemangku Jabatan Pusat dan Daerah..semoga peduli
Allah SWT merahmati
Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin
🙏🏻🤲🙏🏻
Amin
Ganti nama bos
pemda ngk bakalan.jujur.angaran cukup,apa lg lebi,banyak cicilan,arisan,gaya hidup😊
Optimis
Sama sama ASN tpi gaji non xen
Iya juga sih
mohon maaf. R3 R2 akan di angkat separuh hati sakit
😂😂🤣
Sabar
@MGMPBIN siip. terima saran baiknya 🙏
Pengajian tidak jelas, harus di gaji pusat, jangan daerah
Betul
Saya akan coba kata nya.
Jgn coba2 pak
Betul