Poin-pon penting : 02:15 = Tidak ada PHK seluruh Non ASN 03:20 = PPPK Paruh waktu tetap dianggarkan 07:40 = Non ASN yang bekerja sesudah 31 Oktober 2023 terpaksa PHK atau outsourcing (pegawai lepas harian/kontrak yang bukan bagian dari pegawai pemerintah) 10:40 = Pegawai BLUD diatur dan diserahkan kepada mekanisme nya sendiri 11:40 = Penggunaan rekening sesuai edaran Kemendagri untuk PPPK Paruh Waktu sesudah ada kepastian Non ASN yang dimaksud sudah berstatus PPPK / PPPK Paruh waktu 14:29 = Non ASN dilaur database BKN bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu? Yang dilarang diangkat adalah SK pertamanya sesudah Oktober 2023. 17:54 = Non ASN yang belum ada kepastian menjadi PPPK atau PPPK Paruh Waktu tetap dibayar gajinya sebagai non ASN 20:30 = Batas belanja pegawai yakni 30% dari APBD 23:13 = Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja PPPK Paruh waktu 24:04 = Penambahan TKD APBN ke APBD untuk PPPK Paruh Waktu? 26:57 = Non ASN yang bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu 31:04 = Non ASN diluar dari database BKN bisa menjadi PPPK paruh waktu? Kesimpulan, Non ASN menjadi PPPK Paruh waktu itu perubahan nama saja, tetapi PPPK Paruh Waku bisa nantinya diusulkan menjadi PPPK Reguler. Soal gaji bisa sama dengan saat ini bisa sesuai UMP/UMK tergantung anggaran yang dimiliki daerah
Berarti non ASN yang masuk setelah Oktober 2023 tetap dipertahankan dan tidak ada ketegasan melarang penerimaan honorer baru. Maka akan datang honorer- honorer baru. Demikianlah persoalan ini tak akan ada habisnya.
@@rizafitrianny7379maaf bang, di rapat pertama tanggal 8/1/2025 Kemendagri dari Pak Tito mengatakan secara tegas setelah peraturan ASN No. 20 Tahun 2023 yang ditandatangani 31 Oktober 2023, setelah peraturan itu berlaku tidak boleh ada penerimaan lagi tenaga Non ASN. Berarti sebelum 31 Oktober 2023 SK sah secara peraturan ASN No. 20 Tahun 2023. Nah sekarang status Non Database aman menurut penyampaian di rapat pada channel ini sampai bulan 6. Tapi setelah bulan 6 yang patut dipertanyakan karena pengalihan rekening penggajian dari jasa ke belanja pegawai. Dan penggajian belanja pegawai cuma ada PNS, PPPK dan Paruh waktu (database), bagaiman yang non database ? berarti harus ada usulan yang non database dari daerah secara adm menjadi Paruh waktu yang SK sebelum oktober 2023.
Menit 31:04 itu bagaimana bang maksudnya? Pada Rapat pertama tanggal 08 Januari 2025 tentang Penataan Tenaga Non-ASN pada channel Kemendagri dari Pak Tito mengatakan secara tegas setelah peraturan ASN No. 20 Tahun 2023 yang ditandatangani 31 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo, “setelah peraturan itu berlaku tidak boleh ada penerimaan/pengangkatan lagi tenaga Non ASN”. Berarti sebelum 31 Oktober 2023 SK Non-ASN non database sah secara peraturan ASN No. 20 Tahun 2023. Nah sekarang status Non Database aman menurut penyampaian di Rapat Koordinasi kali ini sampai bulan 6. Tapi setelah bulan 6 yang patut dipertanyakan bagaimana mekanisme penggajian Non-ASN Non database karena pengalihan rekening penggajian dari Jasa ke Belanja Pegawai ? Penggajian pada Belanja Pegawai cuma ada PNS, PPK dan PPK Paruh waktu, bagaimana yang Non-ASN non database ? Jika memang yang Non-ASN non database tidak ada pemutusan hubungan kerja karena SK bisa dibuktikan secara peraturan ASN No. 20 Tahun 2023 dan gaji pada bulan 7 sudah terhitung paruh waktu di Belanja Pegawai, berarti harus ada usulan yang Non-ASN non database dari Instansi ke Daerah secara Adm Hardcopy untuk menjadi Paruh waktu atau bagaimana ?Karena secara sistem tidak terdata database di BKN dan tidak terhitung paruh waktu.
Kmi kerja full time sama asn dan sudah belasan tahun harus seimbang dgn gajinya pak🙏 mohon keadilan dan kerjasama yg baik dari pihak bkpsdm pusat dan para pimpinan / pejabat,dprd , kemendagri dan yg mulia bapak presiden🙏🙏.
P3K paruh waktu mohon digaji melalui Pusat, besarnya minimal sesuai dengan UMP masing-masing Propinsi. Setelah bekerja 4 tahun secara otomatis menjadi penuh waktu.
Kalau UMP kecil pak lebih baik UMK, surat PAN-RB no 16 ada point y masalah pengupahan paling sedikit sesuai dgn honor saat ini atau upah minimum daerah itu masih bias pake UMP atau UMK. Poin hak kewajiban itu. Kita berdoa sja semoga pemda kita memperjuangkan dgn amanah amin kedapan y.
Tolak PPPK paruh waktu, Ini bukti ketidak mampuannya pemerintah menyelesaikan honorer dari tahun ke tahun... 3 februari kita demo bersama ke Jakarta....
@@Kocingimut belajar baca dulu , honorer itu babu pemerintah jadi semua kewenangan ada di pemerintah sesuai kuadrat honorer hanya bisa menerima saja mau demo kek mau apa tidak akan bisa merubah sistem itu jadi jalan satu2nya pilih undur diri atau tetap lanjut Lalu kamu ini salah kaprah sejak awal pemerintah tidak pernah berjanji angkat semua honorer yang ada perubahan status saja demi pendataan menyeluruh menyigapi aturan RUU 2023 tentang tidak ada lagi status honorer atau pengangkatan honorer kedepan jadi dari awal kamu ini kemakan wacana yang salah
Kalian enak pns, gaji besar, tukin, tpp, ada uang lembur, uang tranport. Kami ini r2 r3 bagaimana gaji buat bulan ini, banyak yang bilang di rapel bulan 4 baru di gaji.. Bagaimana kami menghadapi puasa dan lebaran. Belum lagi daerah lelet pengusulan daftar nama r2 r3 untuk paruh waktu ke bkn.. Tolong kami desak daerah buat umr gaji paruh waktu.. Kita sudah ngalah tidak maksa buat penuh waktu. Apa perlu kami demo lagi biar di tanggapi dan selesai
Sepertinya pusat juga takut menuliskan nominal besaran upah paruh waktu di sini nanti pasti akan terjadi kecemburuan antar paruh waktu di daerah masing2
Tolong pak mentri d kaji ulang maslah penggajian pppk paruh wktu, klo sama dgn honr yg llu tuk apa d ktakn pppk n pnya nip krn yg di butuhkan ksjahtraan bukn smata2 nip, ksian klo gji dl cm 300rb llu stlah jdi pppk paruh wktu tetp aja 300rb, tpi klo pust mnetapkan minmal 1,2 jt n maksmal 5jt bru adil pak, krn klo ga mka pemda akn semena2 dlm pnggajian tpi beban krjax lbh brat pppk pruh wktu dripda pns..
1. Penggabungan Prioritas antara K2 dan Database atau pada saat ujian menggunakan R2 dan R3 tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin ujian tidak menggunakan pasinggrade, namun perangkingan namun bisa memenangkan K2 atau R2 yang notabene total nilai kompetensinya berada di bawah Database. 2. Visi PAN RB adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi dan BKN Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas, bagaimana hal itu dapat terjadi jika sistem seleksinya seperti ini. Perangkingan, namun dengan embel-embel kata Prioritas yang tidak sesuai harapan. 3. Saya lebih setuju, dan saya juga yakin rekan-rekan Database (R3) berbesar hati apabila rekan-rekan kami K2 (R2) langsung diangkat saja menjadi PNS mengikuti jejak rekan-rekan mereka terdahulu, sehingga kami dapat bersaing dengan sesama Database tanpa ada diskriminasi. Kata Prioritas seharus digunakan apabila terdapat kesamaan Nilai, maka merekalah yang berhak untuk di angkat, bukan justru nilai yang selisih jauh di bawah berdasarkan perangkingan namun dinyatakan menang. 4. Honorer K2 yang lulus di tempat saya (setelah saya lakukan cek dengan melaga data sesuai SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur dengan hasil kelulusan) adalah Honorer K2 yang berasal dari Sekolah dan mendapat penempatan di OPD yang bahkan tidak ada kaitannya dengan OPD yang membawahi sekolah. 5. Mohon untuk jangan terkesan "Yang penting Honorer harus diselesaikan sebagai target utama" meski dengan status paruh waktu tanpa melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan, asal tempat bekerja. Saya kaitkan dengan Latar belakang pendidikan adalah karena banyak formasi tidak dibuka (apakah mmg kesalahan OPD tidak mengusulkan kpd BKD, atau BKD tidak aktif berkoordinasi dengan BKN), sehingga hal tersebut menyebabkan banyak tenaga honorer terpaksa harus turun grade pada kualifikasi pendidikan dari S2 atau S1 ke SMA ketika mendaftar PPPK. 6 Angkat saja K2 dan Honorer Database BKN menjadi ASN (PPPK Penuh waktu). Anggap saja ini hadiah Pak prabowo kepada kami. 😂😂😂😂 7. Alasan kekurangan anggaran sebetulnya alasan klasik krn saya yakin masih banyak anggaran yang bisa di tekan melalui anggaran yang berbasis pada kinerja, bukan anggaran berbasis proyek. Tolak ukurnya bisa kita lihat hasil penangan dan pengungkapan yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang cukup berhasil mengembalikan uang negara. 8. Mohon diperhatikan juga rekan-rekan kami yang Non Database, banyak dari mereka yang juga serius dalam bekerja pulang jauh melampaui jam kerja bahkan menghadapi resiko saat menyelesaikan tugas. 9. Susun regulasi mengenai Tenaga Non PNS dengan tegas, termasuk sanksi rinci krn selama ini penggunaan kata hanya sebatas kalimat "Akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". 10. Semoga para tenaga honorer maupun Pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya mendapatkan hasil terbaik dalam penyelesaian Tenaga Honorer ini. Terima kasih
Kepanjangan. Baca aturannya. Sudah ngikut aturan, dikontrak kerja honorer kan ada tertulis tidak menuntut untuk jadi ASN/PNS . Resiko kita, ya cuma bisa menjalankan aja.
Betul sekali, OPD Dinas Pendidikan ditempat kami tidak pernah membuka formasi untuk tenaga kependidikan, selalu membuka formasi untuk guru tiap tahun. Hasilnya di Tahap I jumlah formasi guru lebih banyak dari pada pelamar.
Klo ngeluarin aturan jgn tanggung2. Kan PPPK paruh waktu ASN juga, jadi seluruh indonesia harus sama gajinya. Jgn sesuai kemampuan daerah masing2. krjaannya sama, waktu kerjanya sama, gajinya beda. Klo PPPK paruh waktu golongan IX kisaran 3,2 jtan. Brarti paruh waktu minimal 1,6jt an. Klo TPP bar trgantung kemampuan daerah masing2. Mudah lah org2 keuangan kan pinter2 klo ngitung.
Aturan dan tuntutan kerja,sama seperti pppk full waktu dan pns.. Tapi gajih disamakan dengan honorer, Maksudnya gmna ya? Ttep aja honorer cuma ganti nama aja, payah
Tolong pak kami kami masa kerja sudah mencapai di atas 10 THN,bahkan ada yg 30 tahun....mohon untuk sebagai pejabat pusat.... mohon kiranya kami di angkat menjadi PPPK penuh waktu atau ASN...🙏
jika menggunakan umr daerah setempat, maka bisa jadi di daerah tertentu gaji p3k paruh waktu tsb lebih besar dari gaji p3k penuh maupun cpns/pns junior, ini hati" jg bs menimbulkan persoalan baru. p3k itu asn bukan buruh tetapi pegawai pemerintah, klo buruh gajinya diatur sesuai umr mengikuti UU perburuhan, jika umr naik maka gaji buruh naik, maka gaji p3k paruh waktu mestinya jg ikut naik, sementara gaji p3k dan cpns/pns belum tentu naik setiap tahumnya. Jd sebelum memutuskam Pemda hrs mengkaji dulu lebih dalam. Penggajian sebaiknya tdk dibuat rata tp bs mempertimbangkan : masa kerja, beban kerja, tk pendidikan, agar lbh berkeadilan.
Klo yg anda bandingkn dgn Upah buruh. JELAS BEDA..REGULASINYA UUnya juga sudah beda yg digunakan. Terlebih lagi, sblm PPPK ini di anggarkn. Bukanyaa, 2025 ini UMK yg ditujukan buat buruh juga sudah dinaikkan batasnya?! Gaji buruh trkendala di perusahaan msg2. Krn sebagian dri mreka banyak yg bilang, mereka masih nelum mampu mggaji buruhnya standart UMK daerah masing-masing. Mohon lebih dlm lagi klo mgkaji suatu berita...
ASN / PNS mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai yg nominalnya hampir setara 1x gaji yg diterimakan secara periodik dgn perhitungan jatah TPP bulanan. Ditengah kesulitan ekonomi masyarakat saat ini mohon dengan sangat lagi hormat kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang pemberian TPP kepada ASN dengan landasan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sehingga alokasi dana untuk TPP tersebut dapat dialokasikan menjadi Dana Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk proyek kerja padat karya. Terimakasih Bapak Presiden
Sekedar masukan pak.. Lebih bijaksana apabila pppk paruh waktu ke pppk pull waktu di nilai dari, 1. Nilai tes pppk 2024 2. Masa kerja & usia 3.kinerja baik. 3 poin itu mungkin bisa di tambahkan di aturan untuk regulasi pengangkatan dari paruh waktu ke pppk pull waktu... Sekian pak trimkasih
Kalau bisa gajih PPPK paruh waktu itu sama kan kaya perangkat desa masa ini kerja dikecamatan gajih tiap bulan cuma 4rts rbu sedangkan perangkat desa besar diatas 2juta enak banget padahal jarang ngantor didesa juga
Menuntut P3K paruh waktu gajinya setara UMP di masing2 daerah, utamakan yang masuk database BKN, mengabdi 15thn tapi tidak di anggap ada pengabdiannya d banding yg hanya 2thn..
Saran dari kami kepada Pak Menteri Dalam negeri terkait Upah P3K Paruh Waktu ini ... 1. Upah P3K Part time nominal nya harus ditentukan oleh Pusat. 2. P3K Part time harus dipercepat penyelesaian nya,
@@kepegawaiandiskarpus9418 yang lebih kejam lagi, jika guru yg r2 atau r3 kita punya kerja sampingan, gak boleh sama KS. Ntah iku KS terbuat dari apa itu orang
Aturan dan tuntutan kerja,sama seperti pppk full waktu dan pns.. Tapi gajih disamakan dengan honorer, Maksudnya gmna ya? Ttep aja honorer cuma ganti nama aja, payah
@@kepegawaiandiskarpus9418tdk seperti itu juga jawaban nya ferguso, negara ini negara demokrasi, seorang negarawan itu menyerap jeritan rakyat dan mecarikan solusi.
Angkat Pegawai Non Asn menjadi P3K paruh waktu, dengan catatan gajinya tidak di bawah gaji yang di Terima sebelum nya... Lah di tempat saya banyak honorer yang tidak punya gaji... Alias 0 rupiah, tapi masuk pendataan BKN, kalau di angkat semua, rasanya sangat berat.. Jumlahnya terlalu banyak
Mohon maaf pak Mentri tolong bantuannya pak untuk PPPK paru waktu gajinya KLO bisa di ratakan semua, jangan ada yg beda-beda,jika seandainya gaji PPPK paru waktu di daerah tertentu di anggarkan berdasarkan gaji saat kita masih honorer kalo bisa di ratakan.contoh nya si A. Gaji 1,5 juta. Sedangkan si B. Gaji 750.000. bagaimana pendapat bapak soal masalah gaji kami ini yg ber gelombang atau ada yg tinggi ada yg rendah begitu pak Mentri.
Pemerintah menggaji paruh waktu dibawah UMR itu apa tidak menyalahi undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2023?? yaitu besarx mengikuti kabupaten atau provinsi. Masak dibawah UMR atau UMK??
sudah bertahun tahun honorer itu hidup jauh dari kata sejahtra yg di pikir pemerintah hanya pns yg sejahtra, di angkat jdi p3k dgn status paruh waktu atau kata lain ASN tapi gajih di tekan dgn gajih yg masih honorer logika hidup bisa sejahtra dimana, sampai mati para honoer ini tiadk akan sejahtra , miris sila ke 5 pancasila tidak berjalan sebagai mana amnat UUD 1945, HONORER di anggap anak pungut oleh pemerintah,, yg di atas gajihnya semakin ke atas,yg di bawah gajihnya stag di bawah, DPR kita mana ya katanya wakil rakyat ku diam, gajih yg tidak adil seperti ini harusnya ada suarnya DPR,
P3K Paruh waktu keputusan yg sangat2 merugikan honorer.. penetapan gaji saja GA JELAS.. klo sesuai UMP kami setuju.. klo disesuaikan dg saat honorer itu ga seimbang dg beban kerjaan yg sama/lebih dg yg sudah ASN.. trus untuk pengangkatan ke P3K penuh waktu juga ga jelas & NGAMBANG.. karna klo diangkat sesuai kemampuan instansi itu jatuhnya GA JELAS !! 😭
tolong pak prabowo kapan anggarannya turun p3k paruh waktu khususnya provinsi lampung karna yang penuh waktu sudah pada minjem di bank pak,kami masih ngutang tetangga pak trims
Formasi daerah kami sedikit jdi kami yg ikut tes pppk tahap satu akhirnya tidak lulus .awalnya daerah kami tidak mengajukan dan tdk menandatangani persetujuan pppk paruh waktu ya alhamdulilah dari pemerintah mengeluarkan UU nya.sekarang akhirnya daerah kami menyetujui cuman anggaran daerah kami APBD kecil katanya jdi fidak bisa mengangkat fulltime .malah nanti gaji kami di permasalahkan .bagaimana ini nasib kami😢😢
Tetap saja pak kalau yang di masukan atau di angkat jadi honorer taun masuk 2023 anak pejabat kita honorer gak bisa apa apa pak mau protes juga gak bisa pak
Kan udah di bilang lanjut terus, sampai proses beres semua dan jadi PPPK & PPPK Paruh Waktu semua, dari pusat hingga daerah. Intinya mereka ada dalam Database BKN mau gagal seleksi CPNS SKD/SKB tetap jadi PPPK.
maaf izin pak prabowo bantu nasib kami p3k paruh waktu khususnya diprovinsi lampung karna yang tidak keterima p3k penuh waktu cuma segelincir disetiap instansi mohon pak prabowo bantu nasib kami kode r2 dan r3 di provinsi lampung trims
Mohon izin pak.. Jika kami Tes kemaren tidak lolos dengan Nilai tertinggi tapi Prioritas untuk K2 dengan Formasi full untuk K2 juga sia-sia pak. Formasi diadakan untuk K2 bukan kami yang kurang lebih masa kerjanya hampir sama.
Pak bagaimana yang sudah honor selama 3 tahun padahal tidak ikut terpanggil pemberkasan ,apakah bisa dapat dipanggil di PPPK Paruh waktu ,mohon penjelasannya pak terimakasih.
mohon maaf bpk. kami honorer (data base) kira kira penggajian kami masi bisa ya pak dianggarkan di awal tahun alias bln januari 2025 ini sebelum penganggaran gaji paru waktu nanti, karena kami di daerah saat sekarang ini masih belum tenang terkhusus para honorer tentang permasalahan ini. sekian terima kasih pak.
Pak di daerah saya masih ada tuh pak yg ngangkat staff baru pak..sdh tidak naik gaji selama 3 tahun pak dan itu dibawah umk apakah paruh waktu jg dapat thr pak selama ini cm dapat welas asih aja dr asn yg sadar kehadiran kita pak..
bagaimana jika ada non asn yang tidak masuk kedalam database BKN, dan pas ingin mendaftar di seleksi P3K gelombang ke 2 ternyata akun CPNS masih aktif shingga tidak bisa mendaftar,padahal dia diangkat menjadi tenaga non-asn di bulan 2 tahun 2022 , mohon arahannya pak
Pak saya mau tanya kami di kabupaten bolaang mongondow selatan semua tenaga honor telah di rumahkan sejak tgl 10 januari kmrin.apakah itu mmng aturannya dari pemerintah pusat??
Ass. Wr. Wb.. itulah nakalnya PEMDA sejak thn 2020 tetap mencari peg. baru menjadi Honda.. pemerintah pusing krn honorer menumpuk akhirnya kami yg sdh mengabdi diatas 15 thn menjadi part time ? miris,,,. yg kami butuhkan pengakuan bukan gaji. apakah status kami PNS Part time/full time, anak ingusan yg bru wisuda lulus PPPK. terjadi kecemburuan sosial..., hilang kosentrasi dan semangat bekerja,,,. msh konsekuen kah pemerintah menuntaskan honorer ? Wassalam
Mohon Pak Menteri dikaji ulang terkait dirumahkannya tenaga Honorer sekarang ini, begini Pak Menteri, anak saya sdh bekerja jadi tenaga Honorer selama 2 thn lebih dan tidak terdaftar di Databis dan mengikuti CPNS tapi tdk lolos, mohon penjelasannya....Pak Menteri...
Salut pa kemendagri beliau memperjuangkan kami yang Gagal ini😢😢sehat pa medagri,kami di daerah berharap dengan mendagri😢krna daerah kami sgat2 tertutup
Ijin bapak 16 tahun mengabdi sampai sekarang dengan gaji 300 kerja pagi pulang pagi apakah bisa di naikkan kasian apa lagi masuk paruh waktu yg disebut R3
Tolong pak tito saya pustakwan 16,5honoret,data dapodik dan nuptk pnya,SPT bupati pnya ,masuk data prafinalisai BKN tapi ternyata tdh masuk database,terus nasib saya gimna pak
Saya pak bekerja di DISPRINDAG kab.sinjai dan saya sudah 16 tahun bekerja di pasar menagih pajak toko, kios dan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja itu pak 7 kilo meter setiap hari dan klo saya menyetor hasil pajak itu pak jarak tempuh itu kekantor kurang lebih 30 kilo meter tapi kenapa belum di terima masuk p3k penuh waktu
Guru yang sudah sertifikasi bagaimana,,,,? Krna Klo sudah mendapat profesi guru, tidak bisa di anggarkan dari dana bos/barang dan jasa,,, Mohon kejelasannya
Paruh waktu kapan diangkat klo emang ada. Apa nunggu tahap 2 selesai dulu bulan Juli baru diusulkan? Dan usulannya berapa bulan makan waktu apa 3 bulan atau lebih. Daerah gak punya anggaran dana kegiatan sediki . Gaji sama 150 ribu
Kalo sama dgn gaji sebelumnya terus beban kerja nya sama menderita dong kalo cuman gaji. Berhubung gaji kemarin hanya 1,5 dgn jam kerja dan beban kerja yg sama waktu menjadi non asn
Khusus untuk anggaran dinas pendidikan tinggal tarik aja anggaran bos untuk belanja pegawai repot amat, itu anggaran belanja pegawai mau di apain setelah tidak boleh ada honorer di sekolah????
Ijin mau menayakan dan mohon penjelasan. Bagaimana jika ada Honorer yang sudah 4 tahun bekerja tapi yang bersangkutan tidak masuk dalam pangkalan data ( database ) apakah yang bersangkutan akan dijadikan PPPK PARUH WAKTU atau seperti apa lanjutannya. Mohon penjelasannya.
Tetep masih banyak bermunculan honorer honorer baru pa😂 coba deh dor tudor dri dinas y aja meng acc gimana mau habis honorer masih aja menerima trus honorer kmren 2021 masuk dapodik eh muncul bisa daftr p3k tahap 1 masuk data BKN dan lulus luar biasa sekali bukan😢 kapan berkeadilan dengan kami masa kerja diatas 3thn keatas
Menurut saya Pak gaji operator berbeda itu wajar pak karena kita tinjau dari jumlah siswa... Kadang sekolah A siswanya 30siswa terus sekolah B siswanya 300 kan wajar lebih besar sekolah B
Amanat undang-undang harus menyelesaikan tenaga honorer akhir tahun 2023 dan di perpanjang sampai akhir 2024, sampai 2025 belum selesai juga karena masalah Aturan dan Anggaran belanja pegawai, apakah tidak di barengi dengan Undang-undang baru untuk antisipasi sebelum nya, biar sinkron keuangan daerah dan aturan non-ASN ini?🤔
Pak kenapa Provinsi Sumut tidak ada buka formasi tenaga teknis / TU di sekolah, tolong lah bersikap adil, walaupun TDK sebanyak formasi guru harusnya ada utk formasi teknis.
PPPK paruh waktu tapi kerja PPPK paruh sama dengan PPPK FULL penuh waktu aturan yg tidak sesuai pak dan gajinya juga tidak seimbang tetap gaji yg sebelumnya apa yg membedakan kami pak??
KASIAN YG TENAGA HONORER YG DAPAT KODE R2 DAN R3 MEREKA ORANG-ORANG YG SUDAJ LAMA MENGABDI DAN USAIA SUDAH TUA. (HONORER SENIOR) PEMERINTAH PENIPU, SEMOGA ALLAH BALAS KELAKUAN PEMERINTAH YG SUDAH MENIPU TENAGA HONORER AMIN.
Izin bertanya terkait jam kerja pppk paruh waktu (karena tdk mendapat Tunjangan Kinerja) ; 1. Apakah 8 jam / full time...? 2. Apakah 4 jam / paruh time...? (Mohon tanggapan nya) Terima kasih.
Sepertinya tidak bisa. Bakal. Jadi iri daerah yg tidak mampu karena di pp honor saat ini atau umr tidak ada nominal resminya itu yg disayangkan. Karena pusat takut untuk menuliskan angka di pp 🤣🤣🤣
Kalo ada pilihan rendah / sama dgn gaji sewaktu honorer atau pilihan sesuai dgn UMR. Mana la mungkin daerah memilih gaji yg tinggi (UMR) kalo ada yg rendah ngapain memberi gaji tinggi hahahah.... Dibodohi peraturan
Jangan provokasi gini deh mba, udah bagus ada mekanisme paruh waktu utk r2 dan r3, jadi tidak phk massal. Namun kalo masalah gaji merasa tidak sesuai yaudah berhenti saja.
Aneh banget negara ini, PPPK gelombang 1 saja belum di tuntaskan, buka lagi gelombang kedua. Apakah pemerintah bkn atau Menpan RB yakin yg melamar gelombang kedua murni honorer yg mengabdi atau jangan2 sebagian honorer hanya mengambil sk agar bisa tes PPPK tahap dua, walaupun tidak semua seperti itu, tapi wajib pemerintah mengkaji ulang kebijakan sk dari kepala dinas.
Poin-pon penting :
02:15 = Tidak ada PHK seluruh Non ASN
03:20 = PPPK Paruh waktu tetap dianggarkan
07:40 = Non ASN yang bekerja sesudah 31 Oktober 2023 terpaksa PHK atau outsourcing (pegawai lepas harian/kontrak yang bukan bagian dari pegawai pemerintah)
10:40 = Pegawai BLUD diatur dan diserahkan kepada mekanisme nya sendiri
11:40 = Penggunaan rekening sesuai edaran Kemendagri untuk PPPK Paruh Waktu sesudah ada kepastian Non ASN yang dimaksud sudah berstatus PPPK / PPPK Paruh waktu
14:29 = Non ASN dilaur database BKN bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu? Yang dilarang diangkat adalah SK pertamanya sesudah Oktober 2023.
17:54 = Non ASN yang belum ada kepastian menjadi PPPK atau PPPK Paruh Waktu tetap dibayar gajinya sebagai non ASN
20:30 = Batas belanja pegawai yakni 30% dari APBD
23:13 = Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja PPPK Paruh waktu
24:04 = Penambahan TKD APBN ke APBD untuk PPPK Paruh Waktu?
26:57 = Non ASN yang bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu
31:04 = Non ASN diluar dari database BKN bisa menjadi PPPK paruh waktu?
Kesimpulan, Non ASN menjadi PPPK Paruh waktu itu perubahan nama saja, tetapi PPPK Paruh Waku bisa nantinya diusulkan menjadi PPPK Reguler. Soal gaji bisa sama dengan saat ini bisa sesuai UMP/UMK tergantung anggaran yang dimiliki daerah
Berarti non ASN yang masuk setelah Oktober 2023 tetap dipertahankan dan tidak ada ketegasan melarang penerimaan honorer baru. Maka akan datang honorer- honorer baru. Demikianlah persoalan ini tak akan ada habisnya.
Semoga honorer kemenag jg seperti itu, mengikuti Oktober 2023
@@rizafitrianny7379maaf bang, di rapat pertama tanggal 8/1/2025 Kemendagri dari Pak Tito mengatakan secara tegas setelah peraturan ASN No. 20 Tahun 2023 yang ditandatangani 31 Oktober 2023, setelah peraturan itu berlaku tidak boleh ada penerimaan lagi tenaga Non ASN. Berarti sebelum 31 Oktober 2023 SK sah secara peraturan ASN No. 20 Tahun 2023.
Nah sekarang status Non Database aman menurut penyampaian di rapat pada channel ini sampai bulan 6. Tapi setelah bulan 6 yang patut dipertanyakan karena pengalihan rekening penggajian dari jasa ke belanja pegawai. Dan penggajian belanja pegawai cuma ada PNS, PPPK dan Paruh waktu (database), bagaiman yang non database ?
berarti harus ada usulan yang non database dari daerah secara adm menjadi Paruh waktu yang SK sebelum oktober 2023.
Menit 31:04 itu bagaimana bang maksudnya?
Pada Rapat pertama tanggal 08 Januari 2025 tentang Penataan Tenaga Non-ASN pada channel Kemendagri dari Pak Tito mengatakan secara tegas setelah peraturan ASN No. 20 Tahun 2023 yang ditandatangani 31 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo, “setelah peraturan itu berlaku tidak boleh ada penerimaan/pengangkatan lagi tenaga Non ASN”. Berarti sebelum 31 Oktober 2023 SK Non-ASN non database sah secara peraturan ASN No. 20 Tahun 2023.
Nah sekarang status Non Database aman menurut penyampaian di Rapat Koordinasi kali ini sampai bulan 6. Tapi setelah bulan 6 yang patut dipertanyakan bagaimana mekanisme penggajian Non-ASN Non database karena pengalihan rekening penggajian dari Jasa ke Belanja Pegawai ?
Penggajian pada Belanja Pegawai cuma ada PNS, PPK dan PPK Paruh waktu, bagaimana yang Non-ASN non database ?
Jika memang yang Non-ASN non database tidak ada pemutusan hubungan kerja karena SK bisa dibuktikan secara peraturan ASN No. 20 Tahun 2023 dan gaji pada bulan 7 sudah terhitung paruh waktu di Belanja Pegawai, berarti harus ada usulan yang Non-ASN non database dari Instansi ke Daerah secara Adm Hardcopy untuk menjadi Paruh waktu atau bagaimana ?Karena secara sistem tidak terdata database di BKN dan tidak terhitung paruh waktu.
Menit 31.04 semoga benar ya, pertanyaan dari wilayah wakatobi
Kmi kerja full time sama asn dan sudah belasan tahun harus seimbang dgn gajinya pak🙏 mohon keadilan dan kerjasama yg baik dari pihak bkpsdm pusat dan para pimpinan / pejabat,dprd , kemendagri dan yg mulia bapak presiden🙏🙏.
Resign aja pak cari tempat dimana anda dihargai
@@HANISYULIANTISAVERA-d3qgoblok.... Dia kerja di instansi pemerintah jd wajar donk dia perlu kesejahteraan dr pemerintah bkn dr km lol 😂😂
Sabar oom, pemda gk cuat😊
@@HANISYULIANTISAVERA-d3q betulll, kalau bicara adil seperti itu, yang jadi PNS pun apa dikira adil antar satui dengan lain,,hahahah
Seleksi terbuka Om.. Yg lolos CAT berrti memang sudah ter Uji
P3K paruh waktu mohon digaji melalui Pusat, besarnya minimal sesuai dengan UMP masing-masing Propinsi. Setelah bekerja 4 tahun secara otomatis menjadi penuh waktu.
Kalau UMP kecil pak lebih baik UMK, surat PAN-RB no 16 ada point y masalah pengupahan paling sedikit sesuai dgn honor saat ini atau upah minimum daerah itu masih bias pake UMP atau UMK. Poin hak kewajiban itu. Kita berdoa sja semoga pemda kita memperjuangkan dgn amanah amin kedapan y.
Tolak PPPK paruh waktu,
Ini bukti ketidak mampuannya pemerintah menyelesaikan honorer dari tahun ke tahun...
3 februari kita demo bersama ke Jakarta....
jgn jadi oknum brooo. klo tolak ya mundur aja
Kenapa harus demo kalau bisa resign ?, agan ini honorer harusnya sudah tau kalau ada resiko seperti ini
@@TavernHunterlah emngnya paranormal kok kamu suruh honorer tau bakal diangkat paruh waktu dan gajinya kayak honorer😂😂
@@Kocingimut belajar baca dulu , honorer itu babu pemerintah jadi semua kewenangan ada di pemerintah sesuai kuadrat honorer hanya bisa menerima saja mau demo kek mau apa tidak akan bisa merubah sistem itu jadi jalan satu2nya pilih undur diri atau tetap lanjut
Lalu kamu ini salah kaprah sejak awal pemerintah tidak pernah berjanji angkat semua honorer yang ada perubahan status saja demi pendataan menyeluruh menyigapi aturan RUU 2023 tentang tidak ada lagi status honorer atau pengangkatan honorer kedepan jadi dari awal kamu ini kemakan wacana yang salah
Setuju banget apabila yang ga lolos langsung di PHK krn utk apa membayar yang tidak sesuai kebutuhan
Tahun depan jadi penuh waktu. اٰمِـــــــيْن يـَارَبَّ الْعَالَمِـــــــين.
@@indrasetiawan9898 ya,KLO yg bisa nglobinya.🤪🤪🤪
Amiin🤲
Aamiin
Nah ini semangat,,, semoga terkabul bang... 🙏
Aamiin
Harusnya pemda tidak perlu dikasih pilihan dalam penggajian, langsung ditetapkan mendagri harus ikut umk
Betu sekali
Setuju jd langsung ditetapkn pusat, paling tdk umr .
Setuju ini, biar jelas.
itu kalau UMK lebih tinggi dari gaji sebelumnya, tapi kalau lebih rendah, kasihan dong
Sependapat
Semoga R3 segera di angkat menjadi PPPK penuh waktu,kami sudah lama mengabdi
Kalian enak pns, gaji besar, tukin, tpp, ada uang lembur, uang tranport.
Kami ini r2 r3 bagaimana gaji buat bulan ini, banyak yang bilang di rapel bulan 4 baru di gaji.. Bagaimana kami menghadapi puasa dan lebaran.
Belum lagi daerah lelet pengusulan daftar nama r2 r3 untuk paruh waktu ke bkn..
Tolong kami desak daerah buat umr gaji paruh waktu..
Kita sudah ngalah tidak maksa buat penuh waktu.
Apa perlu kami demo lagi biar di tanggapi dan selesai
Setuju..
Ya harus demo kalau mau di dengar oleh para pejabat daerah, Bupati, dll
GK akan di dengar kn
Demo plus mogok kerja
👍👍👍
tolong beri perintah ke PEMDA setempat supaya adanya Besaran upah/honor PPPK paruh waktu
supaya kita tidak digaji seenak Pemda setempat. terimakasih
Yes
Sepertinya pusat juga takut menuliskan nominal besaran upah paruh waktu di sini nanti pasti akan terjadi kecemburuan antar paruh waktu di daerah masing2
Tolong pak mentri d kaji ulang maslah penggajian pppk paruh wktu, klo sama dgn honr yg llu tuk apa d ktakn pppk n pnya nip krn yg di butuhkan ksjahtraan bukn smata2 nip, ksian klo gji dl cm 300rb llu stlah jdi pppk paruh wktu tetp aja 300rb, tpi klo pust mnetapkan minmal 1,2 jt n maksmal 5jt bru adil pak, krn klo ga mka pemda akn semena2 dlm pnggajian tpi beban krjax lbh brat pppk pruh wktu dripda pns..
mangkanya disimak buk sebelum komen dianggaran sesuai kemampuan daerah masing masing
Klok gk mau d gaji sgitu carilah pkerjaan yg sesuai gaji yg d inginkan buk jngan triak" malu
baca regulasinya dulu buk, sebelum komentar
dibaca lagi peraturanya sudah jelas. Gaji yang diterima adalah sesuai dengan saat ini/sesuai dengan umk daerah masing-masing
Siapa bil p3k beban kerjanya lbh berat dr PNS? Saya guru PNS, beban kerja 28jam , walikelas, pembina extra
Kalo gaji paruh waktu di bebankan kepala daerah yakin banyak seenak jidat bayarnya
Betul, alasannya gk ada anggaran
Memang kayak gitu ..itu terjadi hampir disetiap pelosok bang 😢
lihat aturannya bu, minimal gaji sekarang atau UMR, bukan seenak jidat
@@kepegawaiandiskarpus9418maklum mental siluman ga pernah honor tp ngebet mau jadi ASN
@@djanurgading9361ya itulah politik Anggaran, padahal kalau mau dikaji swasta aja gaji mereka harus minimal umr dan umk
Paling bener itu semua gaji p3k pusat yg atur. Kalo daerah pejabatnya jahat banget ke duit
lha ini sangat benar sekali
@@Miostory13 sama🤪🤪🤪 itu.
Yang tidak ada bisa diadakan apa lagi hanya celah hukum
Betul sekali ini
Kalau yg penuh waktu dari DAU boz ...kalau Yg Paruh Waktu dari ApBd...
1. Penggabungan Prioritas antara K2 dan Database atau pada saat ujian menggunakan R2 dan R3 tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin ujian tidak menggunakan pasinggrade, namun perangkingan namun bisa memenangkan K2 atau R2 yang notabene total nilai kompetensinya berada di bawah Database.
2. Visi PAN RB adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi dan BKN Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas, bagaimana hal itu dapat terjadi jika sistem seleksinya seperti ini. Perangkingan, namun dengan embel-embel kata Prioritas yang tidak sesuai harapan.
3. Saya lebih setuju, dan saya juga yakin rekan-rekan Database (R3) berbesar hati apabila rekan-rekan kami K2 (R2) langsung diangkat saja menjadi PNS mengikuti jejak rekan-rekan mereka terdahulu, sehingga kami dapat bersaing dengan sesama Database tanpa ada diskriminasi. Kata Prioritas seharus digunakan apabila terdapat kesamaan Nilai, maka merekalah yang berhak untuk di angkat, bukan justru nilai yang selisih jauh di bawah berdasarkan perangkingan namun dinyatakan menang.
4. Honorer K2 yang lulus di tempat saya (setelah saya lakukan cek dengan melaga data sesuai SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur dengan hasil kelulusan) adalah Honorer K2 yang berasal dari Sekolah dan mendapat penempatan di OPD yang bahkan tidak ada kaitannya dengan OPD yang membawahi sekolah.
5. Mohon untuk jangan terkesan "Yang penting Honorer harus diselesaikan sebagai target utama" meski dengan status paruh waktu tanpa melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan, asal tempat bekerja. Saya kaitkan dengan Latar belakang pendidikan adalah karena banyak formasi tidak dibuka (apakah mmg kesalahan OPD tidak mengusulkan kpd BKD, atau BKD tidak aktif berkoordinasi dengan BKN), sehingga hal tersebut menyebabkan banyak tenaga honorer terpaksa harus turun grade pada kualifikasi pendidikan dari S2 atau S1 ke SMA ketika mendaftar PPPK.
6 Angkat saja K2 dan Honorer Database BKN menjadi ASN (PPPK Penuh waktu). Anggap saja ini hadiah Pak prabowo kepada kami. 😂😂😂😂
7. Alasan kekurangan anggaran sebetulnya alasan klasik krn saya yakin masih banyak anggaran yang bisa di tekan melalui anggaran yang berbasis pada kinerja, bukan anggaran berbasis proyek. Tolak ukurnya bisa kita lihat hasil penangan dan pengungkapan yang dilakukan Kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang cukup berhasil mengembalikan uang negara.
8. Mohon diperhatikan juga rekan-rekan kami yang Non Database, banyak dari mereka yang juga serius dalam bekerja pulang jauh melampaui jam kerja bahkan menghadapi resiko saat menyelesaikan tugas.
9. Susun regulasi mengenai Tenaga Non PNS dengan tegas, termasuk sanksi rinci krn selama ini penggunaan kata hanya sebatas kalimat "Akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".
10. Semoga para tenaga honorer maupun Pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya mendapatkan hasil terbaik dalam penyelesaian Tenaga Honorer ini. Terima kasih
Mantap.. Setujuh bang
gimana ini cara copy nya... bagus bener nih.. bisa saya contoh untuk di diskusikan ke atasan.. terimakasih
ijin copas om
Kepanjangan. Baca aturannya. Sudah ngikut aturan, dikontrak kerja honorer kan ada tertulis tidak menuntut untuk jadi ASN/PNS . Resiko kita, ya cuma bisa menjalankan aja.
Betul sekali, OPD Dinas Pendidikan ditempat kami tidak pernah membuka formasi untuk tenaga kependidikan, selalu membuka formasi untuk guru tiap tahun. Hasilnya di Tahap I jumlah formasi guru lebih banyak dari pada pelamar.
diseragamkan pak gaji nya yang paruh waktu, ditetapkan umr saja pak jangan ada opsi lain
Smakan dengan penuh waktu aja beda tunjangan saja biar tidak terlalu jauh gebnya
Betul, saya sangat setuju kalau seperti ini, masa iya seorang ASN gajinya di bedah-bedahkan
Lah kok enak😂
Negara dongeng miskin bpk jdi mohon maaf tidak mampu.
Bedanya Yg penuh waktu gaji dari DAU sedangkan yg paruh waktu itu dari ApBd...jadi mohon maaf yg paruh waktu gajinya gimana keuangan ApBd
Waktu honorer dg UpahRp 300.000.paruh waktu minimal. Sama dg honorer hebat indonesia ini pengen untungnya aja mrmeras tenaga orang
Kami mohon keadilannya pak,
Kami yg sudah lama mengapdi untuk di angkat penuh waktu,
Kami sudah LULUS pak hanya saja tidak memiliki formasi
yang adil hanya Tuhan pak
Nilai nya kurang tinggi, di daerah saya juga banyak gitu
Berarti blom lulus om....kalau peringkingan anda....blom beruntung....semoga ada optimalisasi ya
@@AgustiniGulo belom lulus ini namanya alias tekor, mengundurkan diri saja
Klo ngeluarin aturan jgn tanggung2. Kan PPPK paruh waktu ASN juga, jadi seluruh indonesia harus sama gajinya. Jgn sesuai kemampuan daerah masing2. krjaannya sama, waktu kerjanya sama, gajinya beda. Klo PPPK paruh waktu golongan IX kisaran 3,2 jtan. Brarti paruh waktu minimal 1,6jt an. Klo TPP bar trgantung kemampuan daerah masing2. Mudah lah org2 keuangan kan pinter2 klo ngitung.
Benar banget, kenapa g disamakan aja gaji PPPK paruh waktu seluruh Indonesia, jadi ada ketimpangan sosial.
Jam kerjanya beda cuma 4 jam, selebih nya jadi ojek online
@@quirkzenenak aja yang ga lolos masa mau disamain dengan yang lolos
Aturan dan tuntutan kerja,sama seperti pppk full waktu dan pns..
Tapi gajih disamakan dengan honorer,
Maksudnya gmna ya?
Ttep aja honorer cuma ganti nama aja, payah
@@shine4youshine76 gak Ada bang krja 4 jam, waktu kerjanya Sana Seperti biasa. Edarannga udh keluar
Tolong pak kami kami masa kerja sudah mencapai di atas 10 THN,bahkan ada yg 30 tahun....mohon untuk sebagai pejabat pusat.... mohon kiranya kami di angkat menjadi PPPK penuh waktu atau ASN...🙏
jika menggunakan umr daerah setempat, maka bisa jadi di daerah tertentu gaji p3k paruh waktu tsb lebih besar dari gaji p3k penuh maupun cpns/pns junior, ini hati" jg bs menimbulkan persoalan baru. p3k itu asn bukan buruh tetapi pegawai pemerintah, klo buruh gajinya diatur sesuai umr mengikuti UU perburuhan, jika umr naik maka gaji buruh naik, maka gaji p3k paruh waktu mestinya jg ikut naik, sementara gaji p3k dan cpns/pns belum tentu naik setiap tahumnya. Jd sebelum memutuskam Pemda hrs mengkaji dulu lebih dalam. Penggajian sebaiknya tdk dibuat rata tp bs mempertimbangkan : masa kerja, beban kerja, tk pendidikan, agar lbh berkeadilan.
Klo yg anda bandingkn dgn Upah buruh. JELAS BEDA..REGULASINYA UUnya juga sudah beda yg digunakan. Terlebih lagi, sblm PPPK ini di anggarkn. Bukanyaa, 2025 ini UMK yg ditujukan buat buruh juga sudah dinaikkan batasnya?! Gaji buruh trkendala di perusahaan msg2. Krn sebagian dri mreka banyak yg bilang, mereka masih nelum mampu mggaji buruhnya standart UMK daerah masing-masing. Mohon lebih dlm lagi klo mgkaji suatu berita...
Permalahannya klo penuh waktu ada tunjangan sedangkan paruh waktu tidak ada tunjangan jd tidak mungkinlah umr akan lebih dr gaji pppk penuh waktu😂😂😂
KURANG BERSYUKUR,..!!!
Apaaan si
tolong perjuangkan gaji paruh waktu minimal 2 juta saya doakan pak menteri menjabat 2 periode
ASN / PNS mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai yg nominalnya hampir setara 1x gaji yg diterimakan secara periodik dgn perhitungan jatah TPP bulanan. Ditengah kesulitan ekonomi masyarakat saat ini mohon dengan sangat lagi hormat kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang pemberian TPP kepada ASN dengan landasan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sehingga alokasi dana untuk TPP tersebut dapat dialokasikan menjadi Dana Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk proyek kerja padat karya.
Terimakasih Bapak Presiden
masya allah matan banget bapa semangat terus berjuang buat kami kami semua, semoga di sehat dan di lancarkan segala urusan bapa bapa semua
aamiin
Inspirasi besar proyek energi Indonesia ini! Salut buat dukungan Pak Prabowo
Sekedar masukan pak..
Lebih bijaksana apabila pppk paruh waktu ke pppk pull waktu di nilai dari,
1. Nilai tes pppk 2024
2. Masa kerja & usia
3.kinerja baik.
3 poin itu mungkin bisa di tambahkan di aturan untuk regulasi pengangkatan dari paruh waktu ke pppk pull waktu...
Sekian pak trimkasih
@@Teguh_Bitelois34 jangan ngatur2 ya pak, tau diri juga perlu
Kalau bisa gajih PPPK paruh waktu itu sama kan kaya perangkat desa masa ini kerja dikecamatan gajih tiap bulan cuma 4rts rbu sedangkan perangkat desa besar diatas 2juta enak banget padahal jarang ngantor didesa juga
Menuntut P3K paruh waktu gajinya setara UMP di masing2 daerah, utamakan yang masuk database BKN, mengabdi 15thn tapi tidak di anggap ada pengabdiannya d banding yg hanya 2thn..
Memanusiakan kami lah sebagai manusia.....!!!!
ketika memilih ingin jadi honorer berarti anda sendiri sdh memutuskan utk tdk memanusiakan diri sendiri
@@effendy07 cari kerjaan lain saja pak, wiraswasta lebih manusiawi
Saran dari kami kepada Pak Menteri Dalam negeri terkait Upah P3K Paruh Waktu ini ...
1. Upah P3K Part time nominal nya harus ditentukan oleh Pusat.
2. P3K Part time harus dipercepat penyelesaian nya,
Sabar oom, cuannya gk ada😅😅
Tolak paruh waktu krn gajinya sama dg gaji honorer tiap daerah, pdhl ASN, lucu kebijakn Menpan sehingga menimbulkn gejolak.
Ayo R2&R3 tetap dukung Demo 3-Februari 2025 yg sdh disetujui & didukung oleh DPR Ri utk menuntut & menuntaskn R2&R3 database dgn adil & sejahteta.
Krn dlm UU.No.20.2023 ttg penuntasan seluruh honorer Database, hnya ada dua status: PNS & PPPK. Tdk ada istilah paruh waktu.
Terlalu kejam pemerintah sekarang, klo gaji di samakan dengan gaji sekarang, itu ngk manusiawi.
Iya betul kalau gaji sama ngapain jg didaftr pppk. Kita ini bth biaya hidup lebi besar, smua kebthn hidup pd naik.
mungkin kalau kebijakan seperti itu dan ngga cukup, mending keluar cari pekerjaan yang lebih besar pendapatannya
@@kepegawaiandiskarpus9418 yang lebih kejam lagi, jika guru yg r2 atau r3 kita punya kerja sampingan, gak boleh sama KS. Ntah iku KS terbuat dari apa itu orang
Aturan dan tuntutan kerja,sama seperti pppk full waktu dan pns..
Tapi gajih disamakan dengan honorer,
Maksudnya gmna ya?
Ttep aja honorer cuma ganti nama aja, payah
@@kepegawaiandiskarpus9418tdk seperti itu juga jawaban nya ferguso, negara ini negara demokrasi, seorang negarawan itu menyerap jeritan rakyat dan mecarikan solusi.
Kelola keuangan negara yg lebih efisien,stop belanja barang mewah,stop pembangunan yg memihak org kaya,utamakan kesejah teraan honorer satpolpp
@@rindusihura4082 SATPOL PP ga efektif krn masih banyak bangunan diatas Parit yang dibiarkan
Angkat Pegawai Non Asn menjadi P3K paruh waktu, dengan catatan gajinya tidak di bawah gaji yang di Terima sebelum nya... Lah di tempat saya banyak honorer yang tidak punya gaji... Alias 0 rupiah, tapi masuk pendataan BKN, kalau di angkat semua, rasanya sangat berat.. Jumlahnya terlalu banyak
@@SPORT7CHANEL koq mau bekerja ga digaji?? Bodoh kira2 dong
Mohon maaf pak Mentri tolong bantuannya pak untuk PPPK paru waktu gajinya KLO bisa di ratakan semua, jangan ada yg beda-beda,jika seandainya gaji PPPK paru waktu di daerah tertentu di anggarkan berdasarkan gaji saat kita masih honorer kalo bisa di ratakan.contoh nya si A. Gaji 1,5 juta. Sedangkan si B. Gaji 750.000. bagaimana pendapat bapak soal masalah gaji kami ini yg ber gelombang atau ada yg tinggi ada yg rendah begitu pak Mentri.
Kami nakes di NTB sudah bekerja belasan tahun tapi tidak masuk data base bkn..
Bagimana nasib kami ke depannya tolong di pikirkan pak 🙏
Kok bisa TDK masuk kak??apa ketinggalan info kah waktu pendataan? Atau bagaimana?
Pemerintah menggaji paruh waktu dibawah UMR itu apa tidak menyalahi undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2023?? yaitu besarx mengikuti kabupaten atau provinsi. Masak dibawah UMR atau UMK??
sudah bertahun tahun honorer itu hidup jauh dari kata sejahtra yg di pikir pemerintah hanya pns yg sejahtra, di angkat jdi p3k dgn status paruh waktu atau kata lain ASN tapi gajih di tekan dgn gajih yg masih honorer logika hidup bisa sejahtra dimana, sampai mati para honoer ini tiadk akan sejahtra , miris sila ke 5 pancasila tidak berjalan sebagai mana amnat UUD 1945, HONORER di anggap anak pungut oleh pemerintah,, yg di atas gajihnya semakin ke atas,yg di bawah gajihnya stag di bawah, DPR kita mana ya katanya wakil rakyat ku diam, gajih yg tidak adil seperti ini harusnya ada suarnya DPR,
P3K Paruh waktu keputusan yg sangat2 merugikan honorer.. penetapan gaji saja GA JELAS.. klo sesuai UMP kami setuju.. klo disesuaikan dg saat honorer itu ga seimbang dg beban kerjaan yg sama/lebih dg yg sudah ASN.. trus untuk pengangkatan ke P3K penuh waktu juga ga jelas & NGAMBANG.. karna klo diangkat sesuai kemampuan instansi itu jatuhnya GA JELAS !! 😭
mohon pak Menteri, mendagri,ambil alih untuk mekanisme pppk paruh waktu dan penuh waktu. jangan pemda yang mengurusnya.. terlalu banyak KKN nya
Rapat jelas singkat padat. Hasilnya jelas.
Untuk status non asn menjelang di angkat pppk ini apa pak, apakah masih lanjut honorer nya...
tolong pak prabowo kapan anggarannya turun p3k paruh waktu khususnya provinsi lampung karna yang penuh waktu sudah pada minjem di bank pak,kami masih ngutang tetangga pak trims
Kecewa berat kalau sama saja nominal gajinya pada saat status Honorer....... baru beban kerjanya juga banyak.......
mending keluar aja pak, cari pekerjaan yang lebih besar penghasilnya
Formasi daerah kami sedikit jdi kami yg ikut tes pppk tahap satu akhirnya tidak lulus .awalnya daerah kami tidak mengajukan dan tdk menandatangani persetujuan pppk paruh waktu ya alhamdulilah dari pemerintah mengeluarkan UU nya.sekarang akhirnya daerah kami menyetujui cuman anggaran daerah kami APBD kecil katanya jdi fidak bisa mengangkat fulltime .malah nanti gaji kami di permasalahkan .bagaimana ini nasib kami😢😢
@@ratnapujiastuti3558 mengundurkan diri dan cari pekerjaan lain
Ijin pak bagaimana status untuk R3 formasi guru di daerah pak?
Tetap saja pak kalau yang di masukan atau di angkat jadi honorer taun masuk 2023 anak pejabat kita honorer gak bisa apa apa pak mau protes juga gak bisa pak
Daerah tertinggal
Honor nya 1 bulan Rp.150000 apakah di samakan gaji paruh waktu? Dari nias
5 thn k atas mengabdi angkat sja jd full time, yg 5 thn kbwh paruh wkt kan bnyk yg br,jgn bikin Ribet,ini itu,slm waras
Betul, seharusnya begitu..
Kan udah di bilang lanjut terus, sampai proses beres semua dan jadi PPPK & PPPK Paruh Waktu semua, dari pusat hingga daerah. Intinya mereka ada dalam Database BKN mau gagal seleksi CPNS SKD/SKB tetap jadi PPPK.
Anggaran dari pusat baru tranparan, kalau daerah, tdk akan sama, akan menjadi gelisah,
Pak kenapa P3k yang menang 2023 kemarin pak, tidak di tempatkan sesuai SK penempatan nya, khusus SMA
Hrs dimonitor sampe pemerintah kab/kota soalnya mereka beralasan keterbatasan anggaran ..
maaf izin pak prabowo bantu nasib kami p3k paruh waktu khususnya diprovinsi lampung karna yang tidak keterima p3k penuh waktu cuma segelincir disetiap instansi mohon pak prabowo bantu nasib kami kode r2 dan r3 di provinsi lampung trims
Mohon izin pak.. Jika kami Tes kemaren tidak lolos dengan Nilai tertinggi tapi Prioritas untuk K2 dengan Formasi full untuk K2 juga sia-sia pak. Formasi diadakan untuk K2 bukan kami yang kurang lebih masa kerjanya hampir sama.
Saya lihat di toktok pa empar sukabumi gaji honorer 200k per bulan ... Di angkat paruh waktu gaji ya tetap 200k gitu pa apa gimana ?
Pak bagaimana yang sudah honor selama 3 tahun padahal tidak ikut terpanggil pemberkasan ,apakah bisa dapat dipanggil di PPPK Paruh waktu ,mohon penjelasannya pak terimakasih.
Mendagri sangat tepat dalam mengambil keputusan,,,salut dengan kinerja Mendagri,,,salam dari guru honorer Manggarai Timur NTT 👍💪💪🙏
mendagri lebih bijaksana ke honoret semoga sehat selalu pak
Cma ganti nama dari honorer ke pppk paruh waktu, apa ngaruh nya?
Keputusan yg mana 😂
mohon maaf bpk. kami honorer (data base) kira kira penggajian kami masi bisa ya pak dianggarkan di awal tahun alias bln januari 2025 ini sebelum penganggaran gaji paru waktu nanti, karena kami di daerah saat sekarang ini masih belum tenang terkhusus para honorer tentang permasalahan ini. sekian terima kasih pak.
Pilihan gaji ada 2, yang pertama sangat pahit dan kemungkinan inilah yang banyak dipilih pemda
Saya berdoa semoga semuanya jd pppk penuh waktu Aamin yrb 🤲🤲🤲
Amin amin ya rabbal alamin
Pak di daerah saya masih ada tuh pak yg ngangkat staff baru pak..sdh tidak naik gaji selama 3 tahun pak dan itu dibawah umk apakah paruh waktu jg dapat thr pak selama ini cm dapat welas asih aja dr asn yg sadar kehadiran kita pak..
bagaimana jika ada non asn yang tidak masuk kedalam database BKN, dan pas ingin mendaftar di seleksi P3K gelombang ke 2 ternyata akun CPNS masih aktif shingga tidak bisa mendaftar,padahal dia diangkat menjadi tenaga non-asn di bulan 2 tahun 2022 , mohon arahannya pak
Sama permasalahannya dgn anak sy pak..
tolong tuntaskan guru lulus seleksi 2021 berstatus R1D swasta Jawa Tengah, sudah belasan tahun mengajar
Upah sebelumnya kecil pak.. kalo bisa seragamkan UMK saja. Kenapa g seperti itu
Pak saya mau tanya kami di kabupaten bolaang mongondow selatan semua tenaga honor telah di rumahkan sejak tgl 10 januari kmrin.apakah itu mmng aturannya dari pemerintah pusat??
Ass. Wr. Wb.. itulah nakalnya PEMDA sejak thn 2020 tetap mencari peg. baru menjadi Honda.. pemerintah pusing krn honorer menumpuk akhirnya kami yg sdh mengabdi diatas 15 thn menjadi part time ? miris,,,. yg kami butuhkan pengakuan bukan gaji. apakah status kami PNS Part time/full time, anak ingusan yg bru wisuda lulus PPPK. terjadi kecemburuan sosial..., hilang kosentrasi dan semangat bekerja,,,. msh konsekuen kah pemerintah menuntaskan honorer ? Wassalam
Sampek kpn mau slsai? Sdang mrka sdh bnyk yg tua, bnyk pula honorer dgn gji 500rb sdah pnsiun krn umurny sdah lbih.
Mohon Pak Menteri dikaji ulang terkait dirumahkannya tenaga Honorer sekarang ini, begini Pak Menteri, anak saya sdh bekerja jadi tenaga Honorer selama 2 thn lebih dan tidak terdaftar di Databis dan mengikuti CPNS tapi tdk lolos, mohon penjelasannya....Pak Menteri...
Salut pa kemendagri beliau memperjuangkan kami yang Gagal ini😢😢sehat pa medagri,kami di daerah berharap dengan mendagri😢krna daerah kami sgat2 tertutup
Memperjuangkan apa? Memperjuangkn ganti nama dari honorer ke pppk paruh waktu? Ngaruh nya apa?
Apa nya yang di perjuang kan ,memberikan kebijkan yg berat sebelah gth?
Undag undang di langgar yg harus nya selesai ini koo malah kacau penataan nya?
Tambah kacau aturan nya.. Kami yg di bawah dua tahun akan dirumahkan
😅
Pak tlg yang paruh waktu untuk pengganjiannya bisa di tarik pusat, minimal UMK masing masing provinsi
Ijin bapak 16 tahun mengabdi sampai sekarang dengan gaji 300 kerja pagi pulang pagi apakah bisa di naikkan kasian apa lagi masuk paruh waktu yg disebut R3
@@andrypatroli8893 jadi ojek online saja pak
Tolong pak tito saya pustakwan 16,5honoret,data dapodik dan nuptk pnya,SPT bupati pnya ,masuk data prafinalisai BKN tapi ternyata tdh masuk database,terus nasib saya gimna pak
paruh wktu gmn Bpk...
JATENG ijin , SAYA UDH BKRJA HMPR 20THN DI INSTANSI PEMERINTAH TP SAMPAI SKRANG BELOM BISA DAFTAR . GARA" DATA YG DIAJUKAN SALAH
Saya pak bekerja di DISPRINDAG kab.sinjai dan saya sudah 16 tahun bekerja di pasar menagih pajak toko, kios dan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja itu pak 7 kilo meter setiap hari dan klo saya menyetor hasil pajak itu pak jarak tempuh itu kekantor kurang lebih 30 kilo meter tapi kenapa belum di terima masuk p3k penuh waktu
Tetap semangat saya juga disperindag.tapi alhamdulillah pindah k satpol pp karena lolos
Guru yang sudah sertifikasi bagaimana,,,,? Krna Klo sudah mendapat profesi guru, tidak bisa di anggarkan dari dana bos/barang dan jasa,,, Mohon kejelasannya
Paruh waktu kapan diangkat klo emang ada. Apa nunggu tahap 2 selesai dulu bulan Juli baru diusulkan? Dan usulannya berapa bulan makan waktu apa 3 bulan atau lebih.
Daerah gak punya anggaran dana kegiatan sediki . Gaji sama 150 ribu
Kalo sama dgn gaji sebelumnya terus beban kerja nya sama menderita dong kalo cuman gaji. Berhubung gaji kemarin hanya 1,5 dgn jam kerja dan beban kerja yg sama waktu menjadi non asn
mnding jd non ASN aja ga ada beban hrs bikin SKP bla3...ini jd paruh waktu gaji sm ky non asn ya rugi laaaah smntara beban kerja nmbh
@@yetniyuniar7264kalau rugi y resign lah😊
Khusus untuk anggaran dinas pendidikan tinggal tarik aja anggaran bos untuk belanja pegawai repot amat, itu anggaran belanja pegawai mau di apain setelah tidak boleh ada honorer di sekolah????
Bagai mana yang dana bosnya cuma 10jta per 3 bulan, pasti tidak bakalan sanggup sekolahnya..
jangan hanya duduk di belakang meja pak... turun ke daerah kami.. tinjau bagaimana kinerja pemda setempat
anda enak digaji jutaan pak,
Ijin mau menayakan dan mohon penjelasan. Bagaimana jika ada Honorer yang sudah 4 tahun bekerja tapi yang bersangkutan tidak masuk dalam pangkalan data ( database ) apakah yang bersangkutan akan dijadikan PPPK PARUH WAKTU atau seperti apa lanjutannya. Mohon penjelasannya.
ko bisa g msk database mbk , gk ada ikut pendataan kh di instansinya 😌
Katanya mau mensejahterakan honorer, kalo cuma ganti nama dari honorer ke pppk paruh waktu apanya yg sejahtera?
Tetep masih banyak bermunculan honorer honorer baru pa😂 coba deh dor tudor dri dinas y aja meng acc gimana mau habis honorer masih aja menerima trus honorer kmren 2021 masuk dapodik eh muncul bisa daftr p3k tahap 1 masuk data BKN dan lulus luar biasa sekali bukan😢 kapan berkeadilan dengan kami masa kerja diatas 3thn keatas
@@safitriwulandari415 Guru memang banyak SILUMAN
Menurut saya Pak gaji operator berbeda itu wajar pak karena kita tinjau dari jumlah siswa... Kadang sekolah A siswanya 30siswa terus sekolah B siswanya 300 kan wajar lebih besar sekolah B
Info nya min
Kapan pak presiden Prabowo akan speakup terkait R2 R3 dalam 100 hari kerja jadi presiden.
Anggaran tarik pusat agar permasalahan selesai....
itu PNS,...kalo p3k otonomi....
Gaji honor kemaren 250000 perbulan terima triwulan KLO sama saat PPPK skr mana kesejahteraan utk kami sama SJ kami masih status honor
Amanat undang-undang harus menyelesaikan tenaga honorer akhir tahun 2023 dan di perpanjang sampai akhir 2024, sampai 2025 belum selesai juga karena masalah Aturan dan Anggaran belanja pegawai, apakah tidak di barengi dengan Undang-undang baru untuk antisipasi sebelum nya, biar sinkron keuangan daerah dan aturan non-ASN ini?🤔
Alhamdulillah Yaa Allah..
Pak kenapa Provinsi Sumut tidak ada buka formasi tenaga teknis / TU di sekolah, tolong lah bersikap adil, walaupun TDK sebanyak formasi guru harusnya ada utk formasi teknis.
PPPK paruh waktu tapi kerja PPPK paruh sama dengan PPPK FULL penuh waktu aturan yg tidak sesuai pak dan gajinya juga tidak seimbang tetap gaji yg sebelumnya apa yg membedakan kami pak??
Emng aturan yg amburadul dan tidak adil.. enak aja di peres tenaga tp gaji separuh..
Ini gmn katanya paruh waktu kerjanya 4 jam agar mereka dapat mencari penghasilan lain diluar pekerjaan tersebut hadeehhh gmn lah haaa berubah lagi
Kasian kami yg paruh waktu pak
KASIAN YG TENAGA HONORER YG DAPAT KODE R2 DAN R3 MEREKA ORANG-ORANG YG SUDAJ LAMA MENGABDI DAN USAIA SUDAH TUA. (HONORER SENIOR) PEMERINTAH PENIPU, SEMOGA ALLAH BALAS KELAKUAN PEMERINTAH YG SUDAH MENIPU TENAGA HONORER AMIN.
Tetap gak adil sudah tes peringkingan ,peraturan hanya PHP cz gk ada penyelesaian gaji tetep di bawa satu JT yg blud
Yg kaya makin kaya yg di bawah ttp di bawah gk bs berkutik dgn yg pns
Izin bertanya terkait jam kerja pppk paruh waktu (karena tdk mendapat Tunjangan Kinerja) ;
1. Apakah 8 jam / full time...?
2. Apakah 4 jam / paruh time...?
(Mohon tanggapan nya)
Terima kasih.
Kalau boleh gaji paruh waktu di seragamkan seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia 🙏🙏
Sepertinya tidak bisa. Bakal. Jadi iri daerah yg tidak mampu karena di pp honor saat ini atau umr tidak ada nominal resminya itu yg disayangkan. Karena pusat takut untuk menuliskan angka di pp 🤣🤣🤣
Lanjut terus mas bro... Alhamdulillah
Mohon ada juklak khusus pak menteri untuk pengganjiannya disesuaikan dengan UMR/UMK daerah setempat
Klo mmg tdk bisa mnsejahterakan yg tdk lolos diberhentikan sj spy mereka cari kerja lain..drpd dipertahankn tp hanya menyengsarakan
😂😂😂😂😂😂
Ke adilan bagi seluruh rakyat indonesia PREETTTTTT
@@andrimahardika9389 sudah adil krn sudah ada kompetisi, ga masuk ranking ya ga kompeten silakan get out
Kami sudah tidak kerja pak karna pemda bingung mau menggaji tenaga kontrak jadi kami tidak kerja lagi sampai sampai kami diangkat p3k tahap 1
Kalo ada pilihan rendah / sama dgn gaji sewaktu honorer atau pilihan sesuai dgn UMR. Mana la mungkin daerah memilih gaji yg tinggi (UMR) kalo ada yg rendah ngapain memberi gaji tinggi hahahah.... Dibodohi peraturan
😂😂😂
Kenapa tidak terdaftar dalam data best medis Aceh barat cukup banyak yg gaji rendah mohon di usut pak
PPPK paruh waktu tidak jelas.jangan mau tolak R2 dan R3
Jangan provokasi gini deh mba, udah bagus ada mekanisme paruh waktu utk r2 dan r3, jadi tidak phk massal. Namun kalo masalah gaji merasa tidak sesuai yaudah berhenti saja.
Mnding phk masalah daripda aturan ga jelas
Aneh banget negara ini, PPPK gelombang 1 saja belum di tuntaskan, buka lagi gelombang kedua.
Apakah pemerintah bkn atau Menpan RB yakin yg melamar gelombang kedua murni honorer yg mengabdi atau jangan2 sebagian honorer hanya mengambil sk agar bisa tes PPPK tahap dua, walaupun tidak semua seperti itu, tapi wajib pemerintah mengkaji ulang kebijakan sk dari kepala dinas.
Menurut info di daerah saya memang gelombang kedua itu buat honorer siluman...honorer jadi jadian
Buat titipan oom😂😂😂, model sk odong2 selesai lah😅