Urusan Pemerintahan menurut UU 23 tahun 2014

[@salafuddinayyubi6191]

Alhamdulillah.
Sempet pusing dan bingung belajar UU 23 Th 2014, tapi begitu liat video ini jadi tercerahkan.
Semoga jadi pahala jariyah buat pembuat videonya.
Aamiin

[@rayaraya5882]

Slat siang KK..🙏🙏 bahas juga peraturan pemerintah No 2 tahun 2018, Permendagri 121 tahun 2018

[@indah-n9]

Mantap hukum otonmi daerah perjuangn reformasi di uud 45, jlas pembagian kewenangn pemerinth pusat dan pemerintah daerah

[@dedyari3313]

mantul

[@alinusi1452]

Alaikum salam husus berkas peka melawan asasi pihak sikorban

[@fitrianti97]

gaess doain aku lulus skb yaaa

[@gigihpilihanto7633]

Izin bertanya kak, setelah adanya pembagian urusan konkuren apakah masih ada semacam hubungan koordinasi atau pelaporan? Misal urusan penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota yg sdh jd wewenang kab/kota apakah masih ada koordinasi/pelaporan ke tingkat yg lebih diatasnya?

[@refortananida3367]

ini konten yang sangat bagus,

[@fitriauliajihadi8689]

Ka mau nanya isi aspek kewenangan UU no 5 tahun 1974

[@adekurniawan5398]

Mau tanya pendapat nya min.
Kenapa urusan pangan tidak masuk kedalam U.P wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar?

[@ciptarachman3369]

Hai terima kasih sudah merespon video ini.
Pertanyaan yang menarik.
Merujuk pada pengertian pelayanan dasar yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UU 23/2014 dan di dalam UU 25/2009 ttg pelayanan publik bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang berupa makanan dan minuman. Sehingga secara normatif, mengapa pangan tidak masuk ke dalam UP. Wajib yg berkaitan dgn pelayanan dasar karena tidak langsung berbicara mengenai pelayanan kepada masyarakat secara langsung tetapi urusan pangan berada pada tingkatan pemerintah, seperti kebijakan harga dll.
Hal yang menarik nya adalah jika berbicara kebutuhan dasar warga negara adalah sandang, pangan, dan papan kan..

[@adekurniawan5398]

@@ciptarachman3369 terimakasih kak sudah membantu menjelaskan pertanyaan saya tadi.
Jawabannya sangat jelas dan membantu pemahaman saya dalam materi ini dalam rangka persiapan tes SKB CPNS.
Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi kebaikan yang terus mengalir, aamiin Allahumma aamiin.

[@sofamunawaroh4883]

kak maaf mau tanya U.P itu apa ya?

[@adekurniawan5398]

@@sofamunawaroh4883 Urusan Pemerintah kak.
Wah senang sekali kembali ke sini, mengingatkan saya ke perjuangan 4 tahun lalu. Sekarang saya sudah menjadi PNS dengan masa kerja hampir 4 tahun 😅

[@sofamunawaroh4883]

@@adekurniawan5398 waah masyaAllah ka ikut seneng bacanya, doa in saya juga ya kak menyusul setelah lulus kuliah buat jadi cpns🥹

[@juprikamalo1504]

Perubahan uu no 23 th 2014

[@rissetiawan593]

HAlo min maaf saya boleh minta link untuk materi/softnya untuk bahan pegangan kuliah

[@ciptarachman3369]

Bahan utama materi ada di UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[@rissetiawan593]

@@ciptarachman3369 halo kak saya mahasiswa hukum request donk ttg pengawasan masyarakat terkait dengan kebijakan pusat maupun daerah.

[@ciptarachman3369]

@@rissetiawan593 terima kasih ya masukannya

[@rissetiawan593]

@@ciptarachman3369 saya tunggu video selanjutnya kak

[@askarmanst3396]

Maaf buk boleh minta filenya ?

[@ciptarachman3369]

boleh pak.,., berikut link file nya www.slideshare.net/ciptarachman/pembagian-kewenangan-antara-pusat-dan-daerahpdf

[@cvrasial8540]

Ya sudahlah, yang jelas Orang-orang Daerah dan Pemda Itu RASIS hanya menguntungkan golongannya sendiri, bukan Kepentingan INDEVENDET dalam membuat Peraturan.