Yuridis ada perda ada peraruran kep daerah kewenangn delegasi perda berupa peraturan atau keputusan tergntung substansi norma kewenangn delegasi dr perda sesuai norma hukum nya apakah abstrak dan konkrit serta individual atau bukan dan final atau tdk..
Hrs nya mendagri beri contoh perundsngn jangan gunakn lagi SE/surat edran era orba, era perundangn reformasi instrmn hukumnya hrs dg keputusan atau peraturan tergantung norma hukum nya
Maaf sy nanya ini perbup yg merugikan beberapa pihak dimungkinkan mengganggu kerukunan,diskriminasi dll...yaitu masalah perbup kita harus kemana ngadukan dan seandainya ini cacat hukum proses pilkades apa tetep berjalan sambil menunuggu proses uji perbup atau bagaimana mohon lenjelsanya..trim
Tergantung dari jenis peraturan yang mba buat, itu tertera di lampiran UU no 12 tahun 2011, mulai dari judul perPUU hingga akhir, terus disitu lengkap mengenai tata bahasa dll
Kak saya ayu mau tanya .. Akhir bulan ini saya ada tes cpns skb di formasi sekretariat daerah bagian analis peraturan dan pembentukan ruu Kira kira apa saya yaa aku harus saya pelajari thx
Hai kak Ayu Pratiwi.. perlu dipelajari dan dipahami UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah terkait substansi kewenangan.. kalau dalam pembentukan peraturan perundang2an pada tingkat daerah setidaknya perlu dipelajari dan dipahami UU 12/2011, Perpres 87/ 2014, dan Permendagri no.80/2015 sebagaimana diubah dgn Permendagri 120/2018.. Terima kasih🙏
Diokomodir juga keputusan kepala daerah dan perbedaan nya dg peraturan kepala daerah/gbnr, bupati/kota
Yuridis ada perda ada peraruran kep daerah kewenangn delegasi perda berupa peraturan atau keputusan tergntung substansi norma kewenangn delegasi dr perda sesuai norma hukum nya apakah abstrak dan konkrit serta individual atau bukan dan final atau tdk..
Hrs nya mendagri beri contoh perundsngn jangan gunakn lagi SE/surat edran era orba, era perundangn reformasi instrmn hukumnya hrs dg keputusan atau peraturan tergantung norma hukum nya
Bolehkah kepala daerah mengeluarkan peraturan sedangkan aturan tersebut tidak di atur dalam Perda..mohon pencerahan..
Boleh.. sepanjang dalam lingkup kewenangannya
Maaf sy nanya ini perbup yg merugikan beberapa pihak dimungkinkan mengganggu kerukunan,diskriminasi dll...yaitu masalah perbup kita harus kemana ngadukan dan seandainya ini cacat hukum proses pilkades apa tetep berjalan sambil menunuggu proses uji perbup atau bagaimana mohon lenjelsanya..trim
Dan peraturan lebih lanjut mengenai perda apa yaa selain uu no 12 th 2011 ..
Thx
Kak, tuk formasi analis hukum subag produk hukum daerah dan perundang undangan materix apa sja ya??🙏🙏
Kak, mau tanya cara membuat draft produk peraturan perundangan itu bagaimana? Kalau boleh mohon bimbingannya kak.
Tergantung dari jenis peraturan yang mba buat, itu tertera di lampiran UU no 12 tahun 2011, mulai dari judul perPUU hingga akhir, terus disitu lengkap mengenai tata bahasa dll
Thanks 👍
Mantab
mau tanya kak apa peraturan kepala daerah terhadap rpjmd
Kak saya ayu mau tanya ..
Akhir bulan ini saya ada tes cpns skb di formasi sekretariat daerah bagian analis peraturan dan pembentukan ruu
Kira kira apa saya yaa aku harus saya pelajari thx
Hai kak Ayu Pratiwi.. perlu dipelajari dan dipahami UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah terkait substansi kewenangan.. kalau dalam pembentukan peraturan perundang2an pada tingkat daerah setidaknya perlu dipelajari dan dipahami UU 12/2011, Perpres 87/ 2014, dan Permendagri no.80/2015 sebagaimana diubah dgn Permendagri 120/2018..
Terima kasih🙏
@@ciptarachman3369 v5,h bv,xx 9
Apakah peraturan Bupati bisa dilakukan perubahan setahun dua kali
Secara hukum, tidak ada norma yang melarang.
permendagri tdk masuk hirarki per uu?
Tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7.. tapi permen merupakan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8
Kak boleh mnta nama ignya. Pengen konsultasi 🙏🙏.
Trimakasih
Boleh.. Ig saya @cipta_indralestari