Kemungkinan perubahan sistem Pilkada 2029: 1. Pilkada Gubernur: - Berpotensi tidak langsung (melalui DPRD) - Alasan utama efisiensi anggaran - Gubernur sebagai wakil pusat - Koordinator pembangunan daerah - Mendukung posisi Gubernur sebagai perpanjangan Presiden 2. Pilkada Kabupaten/Kota: - Tetap langsung - Lebih dekat dengan rakyat - Pelayanan publik langsung - Legitimasi dari masyarakat - Otonomi daerah lebih kuat 3. Dasar Pertimbangan: a) Gubernur: - Fungsi koordinasi - Wakil pemerintah pusat - Pengawasan kabupaten/kota - Sinkronisasi program pusat b) Bupati/Walikota: - Pelayanan langsung - Pembangunan daerah - Kebijakan teknis - Hubungan dengan masyarakat 4. Implikasi: - Penguatan sistem presidensial - Efisiensi anggaran - Koordinasi lebih baik - Harmonisasi kebijakan 5. Timeline: - Perubahan UU 2025-2026 - Sosialisasi 2027-2028 - Implementasi Pilkada 2029 Pendapat ini cukup logis mengingat posisi dan fungsi berbeda antara Gubernur dan Bupati/Walikota
Gemes banget dengan kata-kata "kita jangan terlalu naif dan tutup mata memang begitu demokrasi di negara kita" bukannya berusaha memperbaiki malah mewajarkan sesuatu yang buruk dan terlihat jelas
Lha kok saat kampanye lantang berteriak kedaulatan ada ditangan pilihan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, saat terpilih mbalik sen belok kiri, pilkada diplih DPRD, 😂😂 makan siang. Gratis dll, sudah kita hitung dananya cukup😂😂
Tukang sablon kaos, tukang buat baliho dan poster, tukang survey, tukang jual kayu buat spanduk, tukang pentol es teh yg jualan tiap kampanye, tukang biduan dangdut, tukang band musiman buat kampanye, tukang percetakan, tukang amplop, semua ketar-ketir kehilangan pendapatan lima tahunan.
Andaikan terlaksana.. kira² yg jadi "HARMOKO,, nantinya siapa..!?? Menpen kan udah di hapus..! Yg menyiarkan berita hasil Pilkada.. apakah "Mendagri,, apa ketua "MPR,, atw ketua "DPR,, atw mugkin salah satu ketum partai..!?? Waoow bakal seru niih.. banyak koper² bersaing di DPR / MPR..!! Kesejahteraan anggpta.. bukan ntuk rakyat..!
Kalau utk efisiensi Jgn pemilu yg di tiadakan ..tunjangan DPR total ratusan juta disesuaikan lagi ..armada transporttasi menteri yg wajib ganti 5 tahun sekali di tiadakan ...rumah dinas menteri yg berganti terus ketika brganti menterinya ...tunjangan para menteri di sesuaikan ..menteri gk usah banyak banyak ..bentuk aja lembaga dirgen selevel menteri .kalau itu semua bisa disesuaikan maka efisiensi akan terpenuhi .. ...gmna menurut bapak bapak ??? Karena jika pemilu ditiadakan dan DPRD yg milih maka nantinya pengabdian calon pemimpin daerah orientasinya adalah kepada koalisi partai yg menunjuknya ...bukan fokus ke rakyat ...bener apa bener ???
Enak di anggota dewan dong, pasti dapat uang sogok utk memilih calon kepala daerah dan calon kepala daerah harus siapin uang banyak untuk membeli suara anggota dewan..
Pilkada lewat dprd nanti money politic nya juga tinggi. calon kepala daerah nanti akan minta dprd sebagai calon akan minta mahar.. terus kemudian akan terjadi tawar menawar harga, calon akan terpaksa mengikuti dprd untuk jadi calon kepala daerah
Ini Krn bikin program makan gratisss,,,,pilkada diungkittt, mahalll,,, ngebet sp 3 x mau jd presiden,,,,mau ngembalikan negeri ke jaman Orba,,,gitu kah kwalitasnya,,,,?
ini alasan hanya elit politik dmn saat ini koalisi kim plus akan mendominasi tdk tahu klu kedaulatan adalah ditangan rakyat itu prinsip demokrasi cuk jng ugal ugalan dng terbentuk nya kim plus tdk memberikan politik yg fair wus wis malah gak karuan baru aja pilkada dilakukan kok sdh oengin nafsu aja cuk cuk.
Kenapa hanya pilkadanya yang dirubah... Kedua, kenapa sampai ada 37 plt gubernur dan 537 kabupaten kota juga mengalami kekosongan pejabat definitif sehingga harus terjadi pilkada serentak.. Mestinya itu yang harus dicari permasalahannya. Bukan sekedar mengubah sistem pilkada. Lalu kenapa hanya urusan anggaran negara yang dijadikan alasan..
Pilkada dipilih oleh DPR orang politik di pusat pasti tidak setuju, coba suruh turun ke desa karna pilkada langsung hanya membuat masarakat yg menerima uang dan bansos banyak salah pilih karna banyak uang itu yg dipilih akibatmya melakukan korupsi pembanguna dan jalan di kabupaten banyak yg hancur tidak dipikir oleh bupati untuk membangun gara gara pilkada langsung rakyat jadi bingung
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
sangat sangat setuju kepala daerah di pilih dpr. 1.anggaran besar 2.setiap calon kepala daerah bermain money politik.secara tidak lgsung memberikan pengajaran negatif ttg korupsi dan sogok
Sy dukung Prabowo. Krn itu adl tanggung jawab DPRD. Dan rakyat terhindar konflik politik. Terhindar money politik. Dana pilkada bisa dimanfaatkan utk kepentingan rakyat.😮
emang DPRD wakil rakyat ya?? kok selama ini gak berasa mendukung rakyat, tapi malah menjilat keatas? tanggung jawab DPRD itu menjadi wakil rakyat? bukan menggantikan rakyat.
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
![[FULL] Mengungkap Kasus Harun Masiku: Bukti Baru & Pihak yang Terlibat! - Rakyat Bersuara 17/12](http://i.ytimg.com/vi/2yIqyq9K8IQ/mqdefault.jpg)
![[FULL] Mengungkap Kasus Harun Masiku: Bukti Baru & Pihak yang Terlibat! - Rakyat Bersuara 17/12](/img/tr.png)
![[FULL] Kick Andy - Huru Hara Ara Sirait](/img/n.gif)
65 triliun itu biaya yg murah untuk suara rakyat selama 5 tahun , 13 triliun per tahun. korupsi 271 triliun jika dicegah bisa untuk pemilu 20 tahun
Bodohnya kau 65 triliun itu murah
Kemungkinan perubahan sistem Pilkada 2029:
1. Pilkada Gubernur:
- Berpotensi tidak langsung (melalui DPRD)
- Alasan utama efisiensi anggaran
- Gubernur sebagai wakil pusat
- Koordinator pembangunan daerah
- Mendukung posisi Gubernur sebagai perpanjangan Presiden
2. Pilkada Kabupaten/Kota:
- Tetap langsung
- Lebih dekat dengan rakyat
- Pelayanan publik langsung
- Legitimasi dari masyarakat
- Otonomi daerah lebih kuat
3. Dasar Pertimbangan:
a) Gubernur:
- Fungsi koordinasi
- Wakil pemerintah pusat
- Pengawasan kabupaten/kota
- Sinkronisasi program pusat
b) Bupati/Walikota:
- Pelayanan langsung
- Pembangunan daerah
- Kebijakan teknis
- Hubungan dengan masyarakat
4. Implikasi:
- Penguatan sistem presidensial
- Efisiensi anggaran
- Koordinasi lebih baik
- Harmonisasi kebijakan
5. Timeline:
- Perubahan UU 2025-2026
- Sosialisasi 2027-2028
- Implementasi Pilkada 2029
Pendapat ini cukup logis mengingat posisi dan fungsi berbeda antara Gubernur dan Bupati/Walikota
partisipasi masyarakat sudah melalui pemilihan dpr dan dprd kok, jadi gak perlu ada pilkada lagi semua level, kenapa nanggung
Gemes banget dengan kata-kata "kita jangan terlalu naif dan tutup mata memang begitu demokrasi di negara kita" bukannya berusaha memperbaiki malah mewajarkan sesuatu yang buruk dan terlihat jelas
Rasa rasanya isu untuk mengalihkan perhatian ... biar lupa akan janji janji kampanyenya 😂😂😂😂
Saya juga setuju...
Biar gak banyak yg dosa.
Biar elit2 aja yg berlumur dosa
Lha kok saat kampanye lantang berteriak kedaulatan ada ditangan pilihan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, saat terpilih mbalik sen belok kiri, pilkada diplih DPRD, 😂😂 makan siang. Gratis dll, sudah kita hitung dananya cukup😂😂
Bener tuh mas Adian Napitupulu, jgn sampai balik ke jaman Orba.
Kalau gubernur saya setuju..
Dukung demokrasi.......jutaan rakyat siap mengulang tragedi mei 98...........
Ìya calon dgn mengeluarkan uang banyak kl sdh jadi untuk mengembalikannya jadi korupsi ,adian so iye membela wong cilik kl sdh berkuasa lupa
Tukang sablon kaos, tukang buat baliho dan poster, tukang survey, tukang jual kayu buat spanduk, tukang pentol es teh yg jualan tiap kampanye, tukang biduan dangdut, tukang band musiman buat kampanye, tukang percetakan, tukang amplop, semua ketar-ketir kehilangan pendapatan lima tahunan.
Kembali ke orde baru, meng kebiri hak rakyat....ngak setuju.
Udah kelihatan wujud asli'y...😅😅😅
Balik orba
Demokrasi yg menghasilkan raja2 kecil dan para koruptor, biaya mahal berujung money policik
Andaikan terlaksana.. kira² yg jadi "HARMOKO,, nantinya siapa..!?? Menpen kan udah di hapus..! Yg menyiarkan berita hasil Pilkada.. apakah "Mendagri,, apa ketua "MPR,, atw ketua "DPR,, atw mugkin salah satu ketum partai..!?? Waoow bakal seru niih.. banyak koper² bersaing di DPR / MPR..!! Kesejahteraan anggpta.. bukan ntuk rakyat..!
Nang refly,bang Adi dan bank Adian mendadak jadi guru.....😅😅😅😅😅
Kalau utk efisiensi Jgn pemilu yg di tiadakan ..tunjangan DPR total ratusan juta disesuaikan lagi ..armada transporttasi menteri yg wajib ganti 5 tahun sekali di tiadakan ...rumah dinas menteri yg berganti terus ketika brganti menterinya ...tunjangan para menteri di sesuaikan ..menteri gk usah banyak banyak ..bentuk aja lembaga dirgen selevel menteri .kalau itu semua bisa disesuaikan maka efisiensi akan terpenuhi .. ...gmna menurut bapak bapak ???
Karena jika pemilu ditiadakan dan DPRD yg milih maka nantinya pengabdian calon pemimpin daerah orientasinya adalah kepada koalisi partai yg menunjuknya ...bukan fokus ke rakyat ...bener apa bener ???
Hostnya bikin kurang fokus dengerin narasumbernya,,,
Terlalu banyak hem,,, hem,,, ok,,, ok,,, hem,,, iya,,,
Ganti saja hostnya...!!!
Adi pray the best
Yah baguslah Jalu di kembalikan ke DPR untuk menentukan kepala daerah sangat cocok untuk hemat anggaran negara
Kami masarakat indramayu tida setuju pilkada di pilih oleh dprd tolak tolak tolak
Enak di anggota dewan dong, pasti dapat uang sogok utk memilih calon kepala daerah dan calon kepala daerah harus siapin uang banyak untuk membeli suara anggota dewan..
he he he .... pemilihan kepala daerah melalui DPRD , yakin biayanya pasti akan jauh lebih mahal .
Ya rakyat terbiasa matre krn contohnya yg ngajari matre bang
ayo MUI, haramkan money politik...
biar gak hanya kulkas yang perlu sertifikasi halal haram.
DPRD pasti setuju, dalam hatinya uang segitu dr pada tok pemilu mending di cak rata tok kita2😂
Pilkada lewat dprd nanti money politic nya juga tinggi.
calon kepala daerah nanti akan minta dprd sebagai calon akan minta mahar..
terus kemudian akan terjadi tawar menawar harga, calon akan terpaksa mengikuti dprd untuk jadi calon kepala daerah
Ini Krn bikin program makan gratisss,,,,pilkada diungkittt, mahalll,,,
ngebet sp 3 x mau jd presiden,,,,mau ngembalikan negeri ke jaman Orba,,,gitu kah kwalitasnya,,,,?
ini alasan hanya elit politik dmn saat ini koalisi kim plus akan mendominasi tdk tahu klu kedaulatan adalah ditangan rakyat itu prinsip demokrasi cuk jng ugal ugalan dng terbentuk nya kim plus tdk memberikan politik yg fair wus wis malah gak karuan baru aja pilkada dilakukan kok sdh oengin nafsu aja cuk cuk.
makin gapaham, mau kemana sebenrnya arah negri ini. yang bikin mahal kan permainan money politiknya tapi kenapa hak rakyat yg kena dampaknya?
Nah itu dia, mikirnya mumet , mau diajak balik kucing ke Orde baru?
Kenapa hanya pilkadanya yang dirubah...
Kedua, kenapa sampai ada 37 plt gubernur dan 537 kabupaten kota juga mengalami kekosongan pejabat definitif sehingga harus terjadi pilkada serentak..
Mestinya itu yang harus dicari permasalahannya. Bukan sekedar mengubah sistem pilkada.
Lalu kenapa hanya urusan anggaran negara yang dijadikan alasan..
Enak aja ...! Hak Rakyaat di hilang kan .
Pilkada dipilih oleh DPR orang politik di pusat pasti tidak setuju, coba suruh turun ke desa karna pilkada langsung hanya membuat masarakat yg menerima uang dan bansos banyak salah pilih karna banyak uang itu yg dipilih akibatmya melakukan korupsi pembanguna dan jalan di kabupaten banyak yg hancur tidak dipikir oleh bupati untuk membangun gara gara pilkada langsung rakyat jadi bingung
Ingin rasanya berguru kepada adian dan refli Harun
KEMBALI KE LAPTOP"
Rakyat Di Buat Boneka 🧸
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
Demo besar LG kayaknya ini...
Ada wacana di balik wacana... Kita liat aja...
Banyak bener anggarannya ternyata. Setuju lah kalau gitu. Dan gak bagus2 amat juga kepala daerah yg terpilih. Wkwk
mana ada yg deskufilikasi wkwkkw,memang ada yg perna keliatan.wkwkwk,emang ada yg gk pake duittt.
Lbih mahal korupsi satu orang 2071 t
Tumbangkan rezim penguasa rakus jabatan
sangat sangat setuju kepala daerah di pilih dpr.
1.anggaran besar
2.setiap calon kepala daerah bermain money politik.secara tidak lgsung memberikan pengajaran negatif ttg korupsi dan sogok
Bukan pengamat yg menentukan, rakyat yg tdk suka pilkada, pengamat tukang hujat smua,
Setuju dipilih DPRD, tapi anggota DPRD siap sumpah pocong nggak terima suap
sumpah pocong?? wkwkwk, ama tuhan aja mereka ga takut
😂😂😂😂
Kalau saya setuju
Sy dukung Prabowo. Krn itu adl tanggung jawab DPRD. Dan rakyat terhindar konflik politik. Terhindar money politik. Dana pilkada bisa dimanfaatkan utk kepentingan rakyat.😮
emang DPRD wakil rakyat ya??
kok selama ini gak berasa mendukung rakyat, tapi malah menjilat keatas?
tanggung jawab DPRD itu menjadi wakil rakyat? bukan menggantikan rakyat.
Wah mulutnya politisi itu pinter klo ngdaprus
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...
DI PILIH DPRD MAKA TELAH MEMBERANTAS HAK RAKYAT MENERIMA SERANGAN FAJAR.. LUMAYAN DAPAT SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,TIDAK MENERIMA SERANGAN FAJAR JUGA TIDAK MENJAMIN PASLON AKAN BERPIHAK KE RAKYAT..JADI MENDING MENERIMA SERANGAN FAJAR BUAT BELI BERAS,,SUDAH TIDAK DAPAT SERANGAN FAJAR SUDAH TIDAK ADA KEPASTIAN PASLON BAKAL BERPIHAK KE RAKYAT APA NGGAK,LAH RUGI DONG RAKYAT...