Strategi Jitu Menang Pemilu | Mengulik Politik
Вставка
- Опубліковано 30 вер 2024
- Berawal dari nama orang, Gerrymandering berubah menjadi strategi jitu yang digunakan untuk melumpuhkan kekuatan lawan politik. Bagaimana strategi ini dijalankan? Bisakah strategi ini diterapkan di Indonesia?
Simak dalam Mengulik Politik kali ini.
#MengulikPolitik #GerryMandering #Pemilu
Penjelasannya bagus tapi kurang detail bang. Tolong kalau muat lagi jelaskan terperinci biar lebih di paham setiap paragrafnya
Memakai jurus 36 sun jzu
Sistem yang memungkinkan manipulasi tersebut, to be precise, adalah majority with plurality. Sistem di AS bukan sistem majority murni dimana yang menang wajib 50 persen + 1. Karena majority murni, maka ada pemilu run off hingga ada yang mencapai angka tersebut. Sementara, sistem di AS, yang sistem majority dengan plurality, kandidat legislatif tidak wajib harus separuh ditambah 1.
Ada sejumlah pembelajaran dari Gerrymandering. Satu, majority with plurality merupakan rekayasa kelembagaan yang terbukti ampuh mengurangi jumlah parpol. Itu kenapa di AS, walau partai kecil dijamin eksistensi dan partisipasinya oleh Amandemen Pertama Konstitusi, sistem pemilu di sana tidak memungkinkan partai gurem untuk memperoleh suara. Apakah ini demokratis? Tergantung argumen yang dibangun. Setidaknya, di AS, dianut sistem demokrasi majoritarian with minority rights. Ada bejibun piranti kelembagaan agar checks and balances terjadi, tersedia. Bahkan hingga detil. Misalnya, kenapa hanya pewakilan partai (House, bukan Senat) yang bisa bikin draf regulasi "APBN"? Itu karena checks and balances antara senat dan house. House diasumsikan berbasis dapil, lebih sempit ketimbang "daerah perwakilan negara bagian Senator". Dapil sempit, artinya representasi lebih dekat. House adalah hasil kompromi antara federalist dan non-federalist, antara founding fathers pendukung demokrasi elitis (takut tirani mayoritas grassroots) dengan demokrasi popular (takut tirani minoritas elit). Konteks kesejarahan Indonesia berbeda, dan ini pendekatan terbaik guna mengukur demokrasi: kontekstual.
Kedua, mayoritas penguasa lembaga legislatif menjadi penentu. Setiap sepuluh tahun sekali dilakukan sensus oleh biro sensus federal. Setelahnya dilakukan pembagian kursi, reapportionment. Tujuannya kesetaraan jumlah suara per kursi tiap distrik; ini diputuskan oleh Kongress. Sementara, redistricting dilakukan legislatif negara bagian, atau gubernur (jika legislatif) reses, atau komisioner independen (yang peroleh delegasi dari legislatif tingkat negara bagian). Hanya lima negara bagian yang memiliki komisioner independen New York, Virginia, Vermonet, Maine dan Rhode Island. Artinya, pihak partai berkuasa penuh. Gerrymandering adalah redistricting dengan tujuan tertentu: bisa rasial gerrymandering, bisa partisan gerrymandering, bisa incumbent gerrymandering.
Implikasi terakhir, gerrymandering mengacaukan tujuan filosofis pemilu: bukannya pemilih memilih calon wakilnya, tapi justru calon wakil rakyat yang memilih pemilihnya.
🎯 Key Takeaways for quick navigation:
00:00 🤖 *Introduction to Gerrymandering*
- Explains gerrymandering as an effective strategy for defeating political opponents during elections,
- Originates from Elbridge Gerry's manipulation of electoral district sizes in Massachusetts,
- Emphasizes the strategy's goal of paralyzing the power of political opponents.
00:59 🗺️ *Key Steps in Gerrymandering*
- Details the two main techniques: "Cracking" and "Packing",
- Demonstrates with an illustration how electoral districts can be manipulated to favor one party,
- Highlights the impact on majoritarian electoral systems, particularly in the United States.
02:28 🌏 *Gerrymandering's Ineffectiveness in Proportional Systems*
- Explains why gerrymandering doesn't work in countries with proportional electoral systems, like Indonesia,
- Points out that in such systems, political parties still have chances to gain seats even without the majority of votes in a district,
- Concludes with a call for ethical election strategies and encourages viewer participation.
Made with HARPA AI
Strategi itu memang cocok dalam sistem mayoritarian, tapi "pengaturan dapil" yg mirip praktik gerrymandering pernah terjadi di dapil Jabar III (Kota Bogor dan Cianjur) thn 2014 yg lalu. Bahkan saat ini kan tidak dilakukan perubahan Dapil DPR RI sementara environmentnya sdh berubah
1 anggota dewan bukan mewakili negara bagian, tapi mewakili wilayah distrik, jumlah distrik sama dengan jumlah anggota dewan, karena sistem FPTP berwakil tunggal, dalam satu negara bagian bisa lebih dari 1 distrik seperti NY. setahu saya begitu
Strategi ini bisa digunakan untuk menjadi pemenang di pilpres sepertinya
Jika merujuk UUD 1945 (Pasal 6A Ayat 3 dan 4), sepertinya sulit. Dengan kuatnya polarisasi, walau dimungkinkan terjadi, agak sukar rasanya ada calon memperoleh kurang dari 20 persen suara di 20 provinsi. Kecuali jika paslon ketiga/keempat/kelima/dst memang sangat tidak populer. Atau paslonnya lebih dari dua. Karena Pilpres mengacu majoritarian tanpa pluralitas. Jika belum ada yang mencapai 50% plus 1, ada pemilu run off. Sulit lainnya karena reapportionment dan redistricting dilakukan oleh komisi independen yakni KPU. Di AS, kedua proses ini dilakukan lembaga legislatif di Kongress dan negara bagian.
sumber buku min mau bacaa