@@rimba9788yg gak mau mengesahkan partai apa UU perampasan aset koruptor..bahkan di jaman pak Jokowi dan pak Prabowo mendesak UU perampasan aset...tapi ada golongan yg takut sama UU perampasan aset.
Betul sekali,ini akan semakin berutal,bila sistem ini diterapkan kita akan melihat kepala2 daerah yg tidak mempunyai kempeten,apalagi DPR itu ketika terpilih tidak mewakili suara rakyat,tapi suara pimpinan partai politiknya
Masyarakat harus waspada dengan wacana yang dapat merugikan. DPR dan DPRD kepanjangan tangan dari partai. Negara kita negara demokrasi ! Rakyat berhak memilih pemimpin !
Ya ni pertemuan Mulyono dengan pak Prabowo, reaksi masyarakat Indonesia asli muncul lagi. Silaturahmi di iringi Niat ingin jadi penyalur Anak, Mantu yang blm tercapai, karna Rakyat tdk memilihnya, sehingga kepala Daerah di usulkan di pilih DPRD. Mau Netral blh ada syaratnya. DPR. MPR RI menetapkan, DPRD dari Ulama kita Indonesia asli, dr pd orang asal Negara lain. Bangsa lain. Jangan sampai Indonesia di paksa pelan" Jd negara komunis. Buktinya pelajaran skg, sejarah bangsa Indonesia di hapus. HRS dkk. 👍👍👍🇮🇩🇮🇩🇮🇩❤❤❤🙏🙏🙏🙏
Kalau dipilih oleh DPR maka Rakyat hanya Melongok aja,mahal TDK apa utk Rakyat Pesta Demokrasi,belum 6 bulan sudah mikirkan Pemilu 5th yg akan datang TDK setuju.
Lebih baik menteri, wamen, menko, staff ahli, staff khusus lebih dari 110. Lebih baik 34 menteri, supaya tidak perlu bayar gaji, ASN merupakan pemborosan. Kurangi saja biaya perjalan dinas dalam dan luar negeri kan bisa zoom meeting. Seharusnya pemerintah menghemat hidup sederhana, koruptor hukum mati. Sudah 2 tahun pemilu dan pilkada akibatnya ekonomi indonesia ambruk....
Setuju dipilih DPRD ..., Gubernur hasil dipilih langsung tidak memberikan hasil signifikan untuk rakyat ..., anggaran Pilkada yg besar tidak seimbang dengan hasil pilkada contohnya masih ada beberapa Kepala Daerah yg ditangkap KPK, masih banyak Korupsi di daerah, kualitas kepala daerah terpilih biasa2 saja ..., ingat bahwa Gubernur terpilih itu jangan dikira tidak mengeluarkan duit pribadi maka setelah terpilih jadi Gubernur misalnya apakah bisa dijamin tidak terpikir bagi dia untuk memikirkan bagaimana caranya bisa balik modal ?
Mending Jmn Orde baru yg berprestasi di angkat, kalau skrng pelmilu tdk langsung gk tau seenak nya kali..tapi kalau pemilu langsung jga percuma kalau gk jurdil..😂
Sebaiknya setiap calon kepala daerah menawarkan politik gagasan/program kerja,bukan janji palsu dan ketika telah berkuasa jangan mempergunakan kekuasaan untuk mempengaruhi semua elemen dibawah kekuasaan ya tetapih kinerjanya setiap pemimpin harus ditampilkan,majulah terus jangan mundur kebelakang jadikanlah demokrasi yg lebih bermartabat dan berkeadilan
Mau dibuat seperti kerajaan raksasa dan masyrakat akan dianggap sampah oleh para exskutif serta membunuh generasi yg memiliki jiwa kepemimpinan sejati larna para exsekutif sudah pasti orang2 kaya raya dan gila kekuasaan
Makanya kalau memilih Calon anggota Legislatif pilihlah yg benar2 bisa mewakili suara kalian utk memilih Calon Gubernur, Bupati atau Walikota, jangan karena disogok 100.000,- lantas memilihnya. Pokoknya wacana Pak Prabowo penting utk dipertimbangkan.
Saya orang kampung mendengar rencana pemerintah pemilihan kepala daerah mau dipilih DPR...kayaknya negara ini mau kembali ke orde baru lagi...sangat menolak.
Bagus juga dipilih oleh dprd. Klu mau di lihat di lapangan, Ada oknum kepala daerah terpilih karna membagi uang/money politik dll. Jadi masyarakat memilih bukan lagi melihat kepribadian calonnya tapi yg memberi uang. Jadi ini terjadi penyuapan/membeli suara dgn uang. Jadi sudah bukan lagi hati nurani,dan ini bertentangan dgn ajaran agama. Jadi sebagian besar yg membagi uang yg terpilih,yg tidak membagi uang hanya bisa di hitung yg terpilih. Jadi pemimpin yg di hasilkan karna money politik. Ya,pada akhirnya banyak pemimpin yg terkena kasus korupsi,karna bagi dia terima uang suap biasa. Karna dia juga terpilih karna menyuap orang dgn uang. Yg kedua,masyarakat terkotak2,sampai2 menjurus ke masalah sara. Jadi sebaiknya pemilihan kepala daerah di pilih oleh dprd. Apa yg di sampaikan presiden pak Prabowo bisa terlaksana 👍🙏
@@AstutiPujiyustini Klu dprd, mereka juga tidak boleh di suap ketika memilih kepala daerah Karna itu bertentangan dgn kebenaran Firman. Kedua,jumlah mereka hanya sedikit. Ada yg 45 anggota dprd, ketika terjadi pemilihan kepala daerah Gampang di awasi,ada KPK,kepolisian,kejaksaan dll. Sudah banyak kepala daerah yg kena ott dari kpk. Jadi anggota2 dprd ini,bisa juga kena ott klu terjadi transaksi ketika pemilihan kepala daerah. Gerak gerik mereka mudah di awasi🙏
Otoriter gmn blok Lu tau gak nyalon bupati sama gubernur tu bisa lebih dari puluhan miliar sedangkan gaji mereka cuma belasan juta Makanya banyak yg korupsi
Kalau menurut saya, wacana bapak Presiden Prabowo untuk mengubah pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sudah sangat tepat dan realistis di era sekarang ini. Denfan berbagai pertimbanfan,seperti cost politik yg sangat besar. Bila biaya pilkada digunakan untuk p Menunjang program2 pembangunan dampaknya akan sangat baik untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat mencegah korupsi karena calon2 kepala daerah yg terpilih kalau telah menghabiskan biaya yg besar, mungkin akan berfikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dengan demikian sasaran program pembangunan sering tidak efisien dan efektif. Walaupun tidak semua kepala daerah yang terpilih melakukan perbuatan yg tidak terpuji tetapi fakta menunjukkan bahwa sudah puluhan bahkan ratusan pejabat yang tertangkap KPK melalui OTT. Jadi memang sudah dipikirkan oleh bapak Presiden Prabowo hal2 seperti itu. Dan ini perlu kita sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan apresiasi dan dukungan positif atas gagasan dan wacana bapak Presiden Prabowo untuk memoercepat kesejahteraan masyarakat. Semoga tidak ada yang komplain.
@@Gustiganggarchannel partai Golkar memang tinggalannya orde baru, tp management nya harus berubah ikut orde reformasi agar rakyat NKRI harga mati TDK trauma.
Aku gak setuju. Soalnya system politik saat ini tidak sehat. Saya setuju kalau kepala Daerah dipimpin oleh partai pemenang diwilayahnya. Saya kira itu yg paling realistis. Sama dengan penentuan pimpinan DPR. ketuanya dipimpin partai pemenang. Dengan demikian bisa bebas dari money Politik. Kalau masih dipilih, yg banyak uang nanti menggunakan pengaruh uangnya.
Belum 100 hari kerja pemerintahan sudah mulai kembali ke Orde Baru , pantasan semua partai di borong masuk ke pemerintahan yg di sebut kim plus, semoga pdip tetap di luar pemerintah biar ad yg mengotrol
Amin... Mudah2an PDIP tetap teguh membela kebenaran utk rakyat... Miris, ternyata tujuan bagi2 jatah tujuan'nya utk ini.... ini arahnya mau dikuasai kelompoknya sendiri.... Becik ketitik, olo ketoro... udah kelihatan semua skrg bobroknya kim plus...
Banyaknya para pembantu president itu juga sangat memberatkan keuangan negara,belum lagi korupsi yg masih merajahlelah di negeri,haruskah kita kembali ke zaman order baru..? Biarlah masyarakat yg menentukan pilihannya di dalam memilh calon kepala daerahny sendiri.
Pilkada dipilih DPRD adalah untuk menghemat uang negara 39 T tetapi tetap aja terjadi politik uang dengan cara membeli suara angota DPRD jadi yang penting adalah pengawasan pelaksanaan waktu voting suara untuk menentukan calon kepala daerah di DPRD 🙏
Satu gagasan yg baik satu sistem gubernur dan Bupati di pilih oleh DPR.1 menghemat anggaran 2.pejabat pokus bekerja di awasi langsung oleh DPR.3.Tindak pidana koropsi bisa di minimalisir.karena mdal politik tidak ada..
Menurut saya mahalnya pilkada bukan karena di pilih oleh rakyat, tapi masalah penegakan hukum yang tidak jelas atau konsisten, contoh sederhana ada pelanggaran tidak di tindak secara tegas, itu masalahnya, bukan karena di pilih oleh rakyat.
Indonesia akan terpecah kembali seperti 2014 antara Prabowo dan Jokowi ,antara partai kelompok lndonesia maju dan partai kelompok lndonesia Hebat,Wowo sdh menggagas itu dari 2014 dan skrg ingin merealisasukan nya,tp skrg lawan nya adalah rakyat,kita semangat kan reformasi kembali 97/98
Betul sekali..KIM plus sudah memetakan & mengkalkulasi seluruh kabupaten kota se Indonesia dan siapa yg terpilih menjadi Gub/wagub, bupati/wabup & walikota/wawali..maka KIM plus melemparkan ide pemilihan secara tdk langsung ini utk mendominasi kepala daerah seluruh Indonesia pada thn 2029 & tujuannya adalah menghancurkan dominasi PDI Perjuangan..
Bagi DPRD gampang cari duwit dari yg dicalonkan...terjadi transaksional Anggauta dg partai politik...money politiknya cukup dg anggauta Dprd saja....mantab
Nggk mungkin diminta pndapat rakyat krn wacana ini kental nuansa politisnya dgn narasi efisiensi anggaran, padahal ini cmn sederhana koq yakni tindak tegas money politik tanpa pandang bulu, itu aja koq repot
System Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Lebih gampang gatur beberapa orang diparlemen dibanding ngatur rakyat yg banyak, alasannya biaya tinggi, padahal yg melakukan para elit, makanya rakyat dicerdaskan jangan hanya diberi bansos saja.
pada kenyataan di lapangan, misalkan di suatu daerah sudah dapat aspirasi pembangunan jalan senilai 500juta, tidak ada artinya dibanding uang 50ribu di hari H... Jadinya, para pemimpin terpilih sekarang kebanyakan cukong atau dibeking cukong.
KIM ...SETUJU 10.000 % KIM kan kompak. Kembali ke ORBA, SEBAB SIAPA PRESIDEN KITA SEKARANG? DAN SIAPA PRESIDEN ORBA. Apa betul dengan dirubah politik uang bersih. Bukankah nanti juga ada pemilihan DPR, DPRD. Yang mengatakan baik, ya untuk sendiri saja. tks
Mantap pak presiden semoga pemilihan kepala daerah gubernur dan walikota dan bupati tak dipilih langsung oleh rakyat hanya dipilih DPR dan DPRD kerna biaya yang sangat besar bisa dialihkan pembangunan yang memajukan rakyat Indonesia aamiin
Pernyataan bang. Dolly itu sebenarnya yang tidak mendidik masyarakat. Coba dimulai system tidak pakai uang, sekaligus mana partisipasi masyarakat terhadap hak pilih nya. Harus dibiasakan pemilih tanpa uang. Kalau pemikiran seperti itu berarti Memang tak-tik politik datang dari para elite politik itu sendiri. "Tolong jangan menyalahkan rakyat terus ". Demi kepentingan pribadi. Ankara rakyat dan wakil rakyat harus ada timbal balik. Kalau rakyat membrikan suara tanpa imbalan maka wakil rakyat juga memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa imbalan. #Akal sehat pikiran jernih# insyaAlloh..... Lancar. #🙏🙏
Terus kamu mau pemimpin daerah semua pilihan penguasa?angan harap DPRD memilih sesuai kemampuan calonnya.. hakim MK sj bisa di atur apalagi DPRD bisa2 nsnti kita punya presiden yg otoriter seperti Suharto atau seperti Jokowi yg ingin memimpin selamanya dan kamu pikir mereka bisa menjamin yg di pilih ga korup?
Kepala daerah dipilih dprd itu sebuah wacana Pengkhianatan reformasi Sekaligus penginjak ijak hak rakyat. Sebuah langka ambisius hanya untuk memperoleh gurita Kekuasaan. Rakyat hanya akan dijadikan PENONTON Sekaligus KORBAN dari para manusia manusia serakah
Pemulihan oleh DPRD juga tidak menjamin juga bahwa yg dipilih juga seorang koruptor. Ini pesta rakyat. Biarkan rakyat Merasakan punya pemimpin yg dipilihnya sendiri.
Khusus utk Gubernur AQ se7 Presiden yg milih ny UU Perampasan harta para koruptor di sahkan utk yg lain Suara Rakyat Suara Tuhan salam cerdas NKRI harga mati 🇮🇩🇮🇩👍👍🔥🔥♥️ ♥️💪💪
Kalau prabowo ingin menghemat biaya pilkada ..menurut saya yg jadi penyebabnya adalah terlalu banyak partai bisa menghabiskan biaya negara...harusnya partai di batasi maksimal cukup 5 partai aja..
Justru ini membungkam suara rakyat, kepala daerah nya akan terpilih apabila elit politik menginginkan nya, siapa pun yang di inginkan penguasa jadi kacung nya itu yang akan jadi mengingat bahaya nya koalisi gemuk, pembagian kekuasaan dukungan timbal balik dan politik balas budi hingga bagi bagi kekuasaan akan meraja lela, persiden akan menjadi dewa bagaikan zaman soeharto tar. Ingat hanya pdi yang jadi oposisi bahkan pdi pun gak bisa menghentikan pemerintah saat vouting di dpr karena melawan hampir 80% koalisi kim di dpr. Hati -hati dengan wacana kalau gak mau negara ini gaduh. Kalo alasan nya efisiensi hapus saja jabatan gak strategis baru yang di bentuk pororo seperti utusan persiden, stafsus, bahkan komisi baru dpr di bentuk untuk mengakomodasi bagi kekuasaan kim plus itu, banyak buang biaya gak penting tiap bulan selama 5 tahun loh itu di gaji tunjangan dan sebagainya, pilkada 5 tahun sekali dan itu demokrasi hal wajar.
Penegakan hukum hrs tegas....baliho dibatasi jumlahnya....money politik ditindak tegas.....tdk ada intervensi ke KPU dan BAWASLU....KPU dan BAWASLU nya hrs berani dan tegas menegakkan aturan....bang Dli,kalau ibu2 tdk mau datang krn tdk ada uang,ya tdk usah datang
Mantap Rakyat pasti sependapat,agar peluang kurupsi yg dilakukan oleh kepala daerah bisa berkurang....karena tdk memikirkan biaya pilkada itu sendiri....mantap❤❤❤
Kamu kira model pemilihan melalui DPRD gak main uang besar2an... justru ini yg berbahaya .. yg menjadi kepala daerah hanya org jahat yg modalx besar.. dan hnay menipu masy
Kalau kepala daerah dipilih dprd ini menjadi mundur, contoh jakarta karena sdm sudah sangat maju tdk bisa di atur oleh partai politik, karna tdk sesuai aspirasi rakyat, jadi partai politik harus dengarkan aspirasi rakyat sesuai kualitas calonnya
Kami sebagai rakyat Indonesia rindu akan kesejahteraan jg kedamaian sudah bergonta ganti pemimpin tp tetap yg menikmati beberapa gelintir oknum saja 😭😭😭
Saya salah satu yg sangat menyetujui apa yh bapak Presiden wacanakan untuk pemilihan Gubernur dan Bupati dan Walikota di pilih oleh DPRD TK. I DAN DPRD II. karena sangat menghemat anggaran Negara bahkan para kandidat harus menyiapkan anggaran yg tidak sedikit agar bisa mengikuti kontestan sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan bisa juga mengurangi Manny politik.
Sebetulnya untuk pemilihan calon Gubernur sebaiknya memang di pilih di usulkan oleh DPRD karena memang merupakan wakil pemerintah pusat, tapi kalau bupati dan walikota boleh dipilih oleh rakyat karena memang mereka mempunyai rakyat di daerah.... sehingga pemimpin bener" berkualitas dan amanah
@@aizellod7761biarin bang orang itu belum lahir jaman orde baru biar dia pernah merasakan jaman orde baru,,tunggu rakyat muak sama penguasa kayaknya bakal terjadi lagi 98 jilid 2 nie bang
Yakin tidak ada permainan kekuasaan jika pilkada dipilih dpr? Kualisi besar akan berkuasa dalam pemilihan kepala daerah. Praktek Sogok menyogok akan berkuasa tolak ukur uang. UU menyatakan kedaulatan ditangan rakyat.
Sependapat dg dedy sitorus dan ferry Amsari dimana mahalnya biaya pilkada bukan karena pilkada langsung atau tidak langsung, ketika hukum dijalankan dg sungguh-sungguh maka pemborosan biaya pilkada dapat dihindari
Saya setuju pilkada dipilih dprd. Jadi tinggal pemilu aj yg dipilih langsung oleh rakyat. Untuk Efesiensi anggran, anggaran besar mending tersalurkan utk membangun rakyat daripada habis percuma lewat pilkada langsung.
Justru ini membungkam suara rakyat, kepala daerah nya akan terpilih apabila elit politik menginginkan nya, siapa pun yang di inginkan penguasa jadi kacung nya itu yang akan jadi mengingat bahaya nya koalisi gemuk, pembagian kekuasaan dukungan timbal balik dan politik balas budi hingga bagi bagi kekuasaan akan meraja lela, persiden akan menjadi dewa bagaikan zaman soeharto tar. Ingat hanya pdi yang jadi oposisi bahkan pdi pun gak bisa menghentikan pemerintah saat vouting di dpr karena melawan hampir 80% koalisi kim di dpr. Hati -hati dengan wacana kalau gak mau negara ini gaduh. Kalo alasan nya efisiensi hapus saja jabatan gak strategis baru yang di bentuk pororo seperti utusan persiden, stafsus, bahkan komisi baru dpr di bentuk untuk mengakomodasi bagi kekuasaan kim plus itu, banyak buang biaya gak penting tiap bulan selama 5 tahun loh itu di gaji tunjangan dan sebagainya, pilkada 5 tahun sekali dan itu demokrasi hal wajar.
Wakil rakyat di DPR apakah tidak terlalu gemuk mestinya tidak harus sebanyak 500 anggota kalau hanya 8 partai yang lolos ke Legislatif dengan 12 fraksi jadi cukup 96 anggota saja tidak harus dihitung jumlah kursi dari suara yang dihasilkan dari pilleg karena bisa menghemat uang negara mengingat gajih dan tunjangan untuk anggota DPR itu sangat besar 🙏
@@FTVAgusPrianto apa yg kamu bicarakan. persentasi suara rakyat nasional itu terlihat dari hasil pemilu baik pilpres maupun pileg. Sedangkan ini Pilkada, Melalui dprd tingkat provinsi dan kabupaten. Jika masyarakat di provinsi menginkan gubernur yg dia harapkan maka dia semestinya memilih caleg di pemilu yg mendukung calon gubernur yg dia inginkan. Demokrasi tertinggi ada di pemilu baik pilpres maupun caleg Krn mencakup suara nasional. Apa yg ada di otakmu !?
Langkah tegap majuuu jalan!!! Langkah biasaaa jalan!! Dua kali belok kanannn jalan!!! Maju kena mundur kena Selamat diem dan tidak perlu berpikir untuk menentukan pilihan calon pemimpin wahai rakyat 😂😂😂😂😂😂
Fery Amsari ini selalu berusaha memprovokasi situasi agar keruh dan ribut. Terlihat isi hati nya + raut wajah nya yang negatif tanpa ide yang positif membangun.
Setuju sekali . Di negara maju kepala daerah gak dipilih rakyat termasuk kades . Yg penting rakyat makmur tuk apa demukrasi klo rakyat mayoritas melarat
Pilkada hanya menghambur- hamburkan anggaran saja, daripada buang uang hanya untuk pilkada lebih baik untuk menaikan gaji seluruh pekerja, buruh dan ASN serta TNI-POLRI, agar ada efek dominonya contoh peredaran uang dipasar stabil, ojek biasa dan ojol naik pendapatannya, pembantu rumah tangga makin sejahtera, buruh bisa bayar kontrakan, penjual dan pedagang kecil naik pendapatannya, warung kecil jadi rame, tempat wisata bertambah pekerja expedisi makin maju karena penjual online rame pembeli dan bank semakin sehat karena masyarakat lancar cicilannya dll, masih banyak efek dominonya daripada triliunan hanya untuk *biayain pilkada yang sekali coblos* tapi anggarannya melebihi biaya pembangunan.
![[FULL] Mengungkap Kasus Harun Masiku: Bukti Baru & Pihak yang Terlibat! - Rakyat Bersuara 17/12](http://i.ytimg.com/vi/2yIqyq9K8IQ/mqdefault.jpg)
![[FULL] PANGGUNG DEMOKRASI - POLEMIK WACANA KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD (LAGI)](/img/n.gif)
Inilah yg mereka gaungkan.. sebagai pewaris ORDE BARU mereka kembali ke habitatnya. 😅😅😅
Jangan hilangkan hak hak rakyat dalam memilih pemimpin nya kedepan sebaiknya batalkan niatnya kearah itu
Dibesarkan orde baru,
Prabowo kembali ke habitatnya.
Terus kenapa emang lu pusing dasar lu PKI
Bau orba pun kalau bagus knp tidak?
Setuju banget @@AgusKusnadi-sk7jn
@@AgusKusnadi-sk7jnBagusnya apa? jangan asal ngomong
Waaah orba bangkit lagi, kawatir aspirasi masyarakat tdk tersalurkan, sangat" tdk negarawan.
Sejak pilpres sampai Pilgub dan pilbup gaya orde baru penguasa intimidasinya sangat kuat
@@meresmaik8952 Kita lihat saja, kalau memang tidak cocok jangan pilih dan jangan coblos.
Dprd akan kaya raya
Banyak sogokan mengalir
Dibawah meja
Itu udah pasti..menghindari many politik malah lebih Farah apakah DPRD tidak doyan duit.😥
Sebelum UU perampasan aset koruptor di sah kan, rakyat harus menolak usulan Prabowo ini.
@@rimba9788yg gak mau mengesahkan partai apa UU perampasan aset koruptor..bahkan di jaman pak Jokowi dan pak Prabowo mendesak UU perampasan aset...tapi ada golongan yg takut sama UU perampasan aset.
Betul sekali,ini akan semakin berutal,bila sistem ini diterapkan kita akan melihat kepala2 daerah yg tidak mempunyai kempeten,apalagi DPR itu ketika terpilih tidak mewakili suara rakyat,tapi suara pimpinan partai politiknya
Asumsi loe sj, pesimis anda itu
Sudah mulai muncul kebijakan kontroversial..
Itu kelemahan orang Indonesia. Pidato yg Bagus bukan berarti perbuatan yg bagus🎉🎉🎉
Masyarakat harus waspada dengan wacana yang dapat merugikan. DPR dan DPRD kepanjangan tangan dari partai. Negara kita negara demokrasi ! Rakyat berhak memilih pemimpin !
Tolak dengan tegas gub bup di pilih DPRD rakyat berkuasa
Bila Gub Bup dipilih DPRD , lainlagi masaalah yg timbul. Dulu pernah terjadi , saling sandra , anggota DPRD .
Menurut saya, Gub Bup biar dipilih rakyat , dari sekarang awasi mereka bl korup semblih (uangnya).
Itu keingunan rakyat yang mengharapkan serangan fajar dari para pasangan calon kepala daerah
Ayo rakyat rapatkan barisan untuk melawan kembalinya orba , karena ada wacana hak" rakyat di rampas sama penguasa
@@HadiSumarno-m2f rakyat yg 25% & 16 % saja 😆😁
@IsmaelMael-xx3fo itu sudah lewat bro sekarang sudah beda
@IsmaelMael-xx3fo inilah orang" yang menggadang gadang orba
Kalau calon pemimpin nya masih anggota parpol yg di sodorkan .
Hak rakyat itu sudah tidak ada .
Rakyat itu hannya di suruh coblos.
@@HadiSumarno-m2fada selalu menerima duit haram dari paslon,
Ya ni pertemuan Mulyono dengan pak Prabowo, reaksi masyarakat Indonesia asli muncul lagi.
Silaturahmi di iringi Niat ingin jadi penyalur Anak, Mantu yang blm tercapai, karna Rakyat tdk memilihnya, sehingga kepala Daerah di usulkan di pilih DPRD. Mau Netral blh ada syaratnya. DPR. MPR RI menetapkan, DPRD dari Ulama kita Indonesia asli, dr pd orang asal Negara lain. Bangsa lain. Jangan sampai Indonesia di paksa pelan" Jd negara komunis. Buktinya pelajaran skg, sejarah bangsa Indonesia di hapus.
HRS dkk. 👍👍👍🇮🇩🇮🇩🇮🇩❤❤❤🙏🙏🙏🙏
Rugi rakyat donk..partai" yg setuju kepala daerah yg dipilih DPR berarti tdk demokrasi...hrs ditolak
#TOLAAAAAKK
KIM itu kelompok ORBA tentang pilkada di pilih DPRD
Mereka gagal keroyokan setelah tragedi jakarta 😂😂😂
Kali ini sangat setuju dengan pak Prabowo, karena kita saat ni untuk memilih bukan lg melihat rekam jejak dan program nya, tapi melihat amplopnya
Selamat datang di Orba jilid ke-2 😊mari Gelorakan Reformasi Jilid ke-2 seperti th 98🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Berangkat indonesia RAYA,,,
Reformasi otakmu dulu, doel ...
Kita semangat kan reformasi 97/98 melawan orba jilid 2
Mariii kita!!!
Setuju
Kalau dipilih oleh DPR maka Rakyat hanya Melongok aja,mahal TDK apa utk Rakyat Pesta Demokrasi,belum 6 bulan sudah mikirkan Pemilu 5th yg akan datang TDK setuju.
Lebih baik menteri, wamen, menko, staff ahli, staff khusus lebih dari 110.
Lebih baik 34 menteri, supaya tidak perlu bayar gaji, ASN merupakan pemborosan.
Kurangi saja biaya perjalan dinas dalam dan luar negeri kan bisa zoom meeting.
Seharusnya pemerintah menghemat hidup sederhana, koruptor hukum mati.
Sudah 2 tahun pemilu dan pilkada akibatnya ekonomi indonesia ambruk....
Gaji mereka hsl peras psjak RAKYAT
Saya menolak. Karena partai "tidak mewakili masarakat. Itu mah politik Jokowi orang yg tak punya malu ...
AYO RAKYAT SEMUA BERSATU MELAWAN RENCANA KEPALA DAERAH DIOILIH DPRD, INI BERARTI KEMUNDURAN HATI2 INI BISA KEMBALI KE ZAMAN ORDE BARU
Ini lg km itu pembeci.. bkn solusi
Ngak malas
Lu aja demo, gw mah setuju. Logikanya gimana cara balikin modal kampaye kayo tiap paslon habis2san? ?
Setuju dipilih DPRD ..., Gubernur hasil dipilih langsung tidak memberikan hasil signifikan untuk rakyat ..., anggaran Pilkada yg besar tidak seimbang dengan hasil pilkada contohnya masih ada beberapa Kepala Daerah yg ditangkap KPK, masih banyak Korupsi di daerah, kualitas kepala daerah terpilih biasa2 saja ..., ingat bahwa Gubernur terpilih itu jangan dikira tidak mengeluarkan duit pribadi maka setelah terpilih jadi Gubernur misalnya apakah bisa dijamin tidak terpikir bagi dia untuk memikirkan bagaimana caranya bisa balik modal ?
Mending Jmn Orde baru yg berprestasi di angkat, kalau skrng pelmilu tdk langsung gk tau seenak nya kali..tapi kalau pemilu langsung jga percuma kalau gk jurdil..😂
100% setuju Pak Prabowo beliau faham apa yang terjadi sesunggunya
Sudah dimulai sistim orde baru mau dipulihkan lagi rakyat harus waspada🚨
Anak abah dan anak janggar diem aja dulu ga usah banyak bacot
😂😂tukang adu domba pda kluar😂😂😂 aktifin Petrus culik para pembenci😂
Rapatkan BARISAN
Pikiranmu kotor,yg dimaksud Presiden itu mengikuti negara maju.pergilah yang jauh klo ingin negara kita maju.
SDM rendah
Yg dipimpin rakiat biarlah rakiat yg milih.
orde Baru sudah mulai tampak rakyat harus hati-hati
Asik nih.. Tukang adu domba mulai keluar.. Mantap prabowo.. Tkang adu domba mulai pda keluar😂😂😂😂😂😂
Malah orde baru rakyat Makmur
Saya setuju dari pada rakyatnya hanya di bohong selama 5thn
Pokoknya gas Xixixi
Rakyat pro demokrasi akademis guru besar buruh akan bersatu turun segera rebut NKRI dari rezim otoriter prabowo
Sebaiknya setiap calon kepala daerah menawarkan politik gagasan/program kerja,bukan janji palsu dan ketika telah berkuasa jangan mempergunakan kekuasaan untuk mempengaruhi semua elemen dibawah kekuasaan ya tetapih kinerjanya setiap pemimpin harus ditampilkan,majulah terus jangan mundur kebelakang jadikanlah demokrasi yg lebih bermartabat dan berkeadilan
Mau dibuat seperti kerajaan raksasa dan masyrakat akan dianggap sampah oleh para exskutif serta membunuh generasi yg memiliki jiwa kepemimpinan sejati larna para exsekutif sudah pasti orang2 kaya raya dan gila kekuasaan
yng buang buang duit itu gaji DPR, bkn pilkada
Triliunan biaya pilkada seluruh Indonesia.., gaji DPR cuma berapa? Ente waras??
@nirinaazzahra8261 kali kan aja.brp gaji ma total seluruh DPR..maka anda akan waras...ente bangun dr mimpi agar mikir, fungsi otakmu
@@nirinaazzahra8261dia itu tukang adu domba.. Mkannya pda ngomporin.. 😂 mereka pura-pura odgj😂
Mantap dikembalikan keDPRd pemilihan bupati dan gubernur, anggaran biaya pilkada bisa untuk kesejahteraan rakyat kecil
@@romelanrgt4044,menurutku, kklo pengin lebih sejahtera,ya banyakin syukurnya,dan tambah waktu untuk bekerja mencari tambahan pendapatan.
Hak rakyat d rampas demokrasi d kebiri.
Makanya kalau memilih Calon anggota Legislatif pilihlah yg benar2 bisa mewakili suara kalian utk memilih Calon Gubernur, Bupati atau Walikota, jangan karena disogok 100.000,- lantas memilihnya. Pokoknya wacana Pak Prabowo penting utk dipertimbangkan.
Ini yg di takuti, percuma saudara2 kita yg mati di 1998
Buktinya saat pilkada kemaren banyak yg golput.., pemborosan anggaran
Rapatkan BARISAN SELAMAT kan DEMOKRASI
@@nirinaazzahra8261sama saja kalo DPRd yang nunjuk yang kaya DPrd
@@nirinaazzahra8261lah yang ngatur pilkada jadi serentak dalam 1 tahun siapa? Masyarakat juga bosen pilkada mulu beritanya dalam 1 tahun
Alah emang nya kamu ikut kah 1998 itu 😂
Hati2 dengan wacana itu ,seluruh Rakyat indonesia sdh pintar jgn sampai seluruh Rakyat ngamuk
rakyat harus hati hati otoriter sdh mulai muncul pelan pelan
Wow.. Para adu domba pda keluar.. 😂😂😂 tanks pak presiden.. Sudah buat tkang adu domba pda kluar😂😂
Blm apa2 udh pesimis
Saya orang kampung mendengar rencana pemerintah pemilihan kepala daerah mau dipilih DPR...kayaknya negara ini mau kembali ke orde baru lagi...sangat menolak.
Kembali ke era Orde Baru 😢😢😢
terus apa yang salah bro ? buktinya era orde baru lebih baik daripada era reformasi ITU FAKTA LHO
@@PrasSajaApanya yg baik??
KEMBALI 98
ORBA KRISIS MONETER LO BILANG BAIK BEGOK LO
@@PrasSaja kalo makmur ga di demo dongo, bocah kemaren sore
Bagus juga dipilih oleh dprd.
Klu mau di lihat di lapangan,
Ada oknum kepala daerah terpilih karna membagi uang/money politik dll.
Jadi masyarakat memilih bukan lagi melihat kepribadian calonnya tapi yg memberi uang.
Jadi ini terjadi penyuapan/membeli suara dgn uang.
Jadi sudah bukan lagi hati nurani,dan ini bertentangan dgn ajaran agama.
Jadi sebagian besar yg membagi uang yg terpilih,yg tidak membagi uang hanya bisa di hitung yg terpilih.
Jadi pemimpin yg di hasilkan karna money politik.
Ya,pada akhirnya banyak pemimpin yg terkena kasus korupsi,karna bagi dia terima uang suap biasa.
Karna dia juga terpilih karna menyuap orang dgn uang.
Yg kedua,masyarakat terkotak2,sampai2 menjurus ke masalah sara.
Jadi sebaiknya pemilihan kepala daerah di pilih oleh dprd.
Apa yg di sampaikan presiden pak Prabowo bisa terlaksana 👍🙏
Sama aja klo kepala daerah dipilih DPRD nyogok nya ke anggota DPRD/Parpol trs kemungkinan besar terjadi kongkalikong KKN proyek" daerah 😂😂
La katanya DPR wakil rakyat ya bagus lah mewakili rakyat juga hemat biaya😂😂😂
@@abuyazidalmaduri3606 tp ketemu rakyatnya cuma 5 thn / 1x itupun klo mau Pemilu 🤣🤣
@@abuyazidalmaduri3606wakil rakyat kalau mau pemilu kalau sudah jadi, jadi petugas partai❤❤❤
@@AstutiPujiyustini
Klu dprd, mereka juga tidak boleh di suap ketika memilih kepala daerah
Karna itu bertentangan dgn kebenaran Firman.
Kedua,jumlah mereka hanya sedikit.
Ada yg 45 anggota dprd, ketika terjadi pemilihan kepala daerah
Gampang di awasi,ada KPK,kepolisian,kejaksaan dll.
Sudah banyak kepala daerah yg kena ott dari kpk.
Jadi anggota2 dprd ini,bisa juga kena ott klu terjadi transaksi ketika pemilihan kepala daerah.
Gerak gerik mereka mudah di awasi🙏
waspada .... bahaya ini.. pemerintahan otoriter mulai muncul ..
Memang sdh se mena" .
Otoriter gmn blok
Lu tau gak nyalon bupati sama gubernur tu bisa lebih dari puluhan miliar sedangkan gaji mereka cuma belasan juta
Makanya banyak yg korupsi
Otoriter tapi loo masih bisa komen. Cucu sugiono...
@@koncietagpp mau ber milliyar pun gpp asal di pilih langsung oleh masyarakat
@@SamAsebelas-y4jsama aja di DPRD jg bakal kaya gitu oleh elit politik😏
Kalau menurut saya, wacana bapak Presiden Prabowo untuk mengubah pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sudah sangat tepat dan realistis di era sekarang ini. Denfan berbagai pertimbanfan,seperti cost politik yg sangat besar. Bila biaya pilkada digunakan untuk p
Menunjang program2 pembangunan dampaknya akan sangat baik untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat mencegah korupsi karena calon2 kepala daerah yg terpilih kalau telah menghabiskan biaya yg besar, mungkin akan berfikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dengan demikian sasaran program pembangunan sering tidak efisien dan efektif. Walaupun tidak semua kepala daerah yang terpilih melakukan perbuatan yg tidak terpuji tetapi fakta menunjukkan bahwa sudah puluhan bahkan ratusan pejabat yang tertangkap KPK melalui OTT. Jadi memang sudah dipikirkan oleh bapak Presiden Prabowo hal2 seperti itu. Dan ini perlu kita sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan apresiasi dan dukungan positif atas gagasan dan wacana bapak Presiden Prabowo untuk memoercepat kesejahteraan masyarakat. Semoga tidak ada yang komplain.
Sudah betul tapi presiden juga harus setegas tegasnya itu koruptor itu hanya membuat dpr kaya pa
Nah nah bau2 Orde baru nih udah muncul,,, Miris lihat para elit sekarang
Golkar itu orde baru
Kami masarakat Indramayu tida setuju pilkada di pilih oleh DPRD
@@Gustiganggarchannel partai Golkar memang tinggalannya orde baru, tp management nya harus berubah ikut orde reformasi agar rakyat NKRI harga mati TDK trauma.
Aku gak setuju. Soalnya system politik saat ini tidak sehat. Saya setuju kalau kepala Daerah dipimpin oleh partai pemenang diwilayahnya. Saya kira itu yg paling realistis. Sama dengan penentuan pimpinan DPR. ketuanya dipimpin partai pemenang. Dengan demikian bisa bebas dari money Politik. Kalau masih dipilih, yg banyak uang nanti menggunakan pengaruh uangnya.
Belum 100 hari kerja pemerintahan sudah mulai kembali ke Orde Baru , pantasan semua partai di borong masuk ke pemerintahan yg di sebut kim plus, semoga pdip tetap di luar pemerintah biar ad yg mengotrol
Wacana yg bikin resah, tdk populer,tdk menyenangkan di rakyat, tunggu blunderannya
Amin...
Mudah2an PDIP tetap teguh membela kebenaran utk rakyat...
Miris, ternyata tujuan bagi2 jatah tujuan'nya utk ini....
ini arahnya mau dikuasai kelompoknya sendiri....
Becik ketitik, olo ketoro...
udah kelihatan semua skrg bobroknya kim plus...
Secara perlahan tapi pasti, Prabowo membawa nkri ke era orde baru. Harus diakui prabowo mengidolakan orde baru
Banyaknya para pembantu president itu juga sangat memberatkan keuangan negara,belum lagi korupsi yg masih merajahlelah di negeri,haruskah kita kembali ke zaman order baru..? Biarlah masyarakat yg menentukan pilihannya di dalam memilh calon kepala daerahny sendiri.
Di zaman pemerintahan pak Prabowo..tegas sudah berapa bulan ..berapa pejabat korup ketangkap..dan sekarang yg mau korupsi aja ketar ketir
Pilkada dipilih DPRD adalah untuk menghemat uang negara 39 T tetapi tetap aja terjadi politik uang dengan cara membeli suara angota DPRD jadi yang penting adalah pengawasan pelaksanaan waktu voting suara untuk menentukan calon kepala daerah di DPRD 🙏
@asbullahas910 klau ketangkep kan bisa di pidanakan.
Barakallahu Fiik bapak Prabowo 💚💚💚
Woy..kami bayar pajak bukan buat pemilu saja ..kau pikir apbn itu gak habis buat pemilu..kami rakyat ingin menikmati apbn juga
Satu gagasan yg baik satu sistem gubernur dan Bupati di pilih oleh DPR.1 menghemat anggaran 2.pejabat pokus bekerja di awasi langsung oleh DPR.3.Tindak pidana koropsi bisa di minimalisir.karena mdal politik tidak ada..
Menurut saya mahalnya pilkada bukan karena di pilih oleh rakyat, tapi masalah penegakan hukum yang tidak jelas atau konsisten, contoh sederhana ada pelanggaran tidak di tindak secara tegas, itu masalahnya, bukan karena di pilih oleh rakyat.
Atasannya aj dah curang kok....sama" lah...tapi ttp kalah pusat.ya😂😂😂
NKRI butuh penyelenggara Pemerintahan yg Komitmen dan Konsisten trhadap pelksanaan Pilkada dgn Penegakan Hukum.❤
Bagus pilihan langsung masyarakat bisa menerima serangan fajar, jadi rakyat kecil ikut ikut menikmati rezeki dadakan.
Demokrasi mau di kebiri wah 😢😢
Berkuasa baru 2 bulan
Hak rakyat sudah di kebiri
Lawan......
Suara rakyat memang mahal bahkan harganya ga boleh dinilai dengan materi apapun, klo mau murah itu negara kerajaan..
Astagfirullah haladzim bahaya pemilihan kepala daerah di pilih DPR hati-hati ini ada yang di rencanakan penguasah bahaya ni
Asik nih.. Para adu domba pda kluar... 😂
@@Iway_sriLu yang tukang adu domba, semua orang berhak mengeluarkan pendapat nya, ini jaman repormasi bro, paham gk luh
Betul
Milih kep daerah membuat rakyat bermusuhan kita belum siap demokrasi itu broo
Indonesia akan terpecah kembali seperti 2014 antara Prabowo dan Jokowi ,antara partai kelompok lndonesia maju dan partai kelompok lndonesia Hebat,Wowo sdh menggagas itu dari 2014 dan skrg ingin merealisasukan nya,tp skrg lawan nya adalah rakyat,kita semangat kan reformasi kembali 97/98
Bahlil sengsja lempar pilkada didaerah dipilih ole DPRD...ini sangat menguntung bagi kelompok KIM...
Itu yg ditakutkan, semua kepala daerah bisa di kuasai kim plus, secara demokrasi wajib pemilihan langsung rakyat.
Betul sekali..KIM plus sudah memetakan & mengkalkulasi seluruh kabupaten kota se Indonesia dan siapa yg terpilih menjadi Gub/wagub, bupati/wabup & walikota/wawali..maka KIM plus melemparkan ide pemilihan secara tdk langsung ini utk mendominasi kepala daerah seluruh Indonesia pada thn 2029 & tujuannya adalah menghancurkan dominasi PDI Perjuangan..
Bagi DPRD gampang cari duwit dari yg dicalonkan...terjadi transaksional Anggauta dg partai politik...money politiknya cukup dg anggauta Dprd saja....mantab
RAKYAT d KADALIN
Sekarang sudah mulai terbuka, tujuan memborong semua partai yg di sebut kim plus masuk pemerintahan
Sebaiknya semua keputusan itu diambil oleh rakyat Indonesia hanya rakyat Indonesia yang berhak berkata setuju' atau tidak setuju nya
Nggk mungkin diminta pndapat rakyat krn wacana ini kental nuansa politisnya dgn narasi efisiensi anggaran, padahal ini cmn sederhana koq yakni tindak tegas money politik tanpa pandang bulu, itu aja koq repot
System Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Bikin mahal itu Mahar politik, semula politikus tahu.. Tp ikut selera bersama
Ia mahar politik itu ya harus dibatasi berapa harganya
Sebaiknya pemilihan bupati dan gub tetap langsung tetapi yg harus dibenahi adalah menghidari politik uang.
Biasanya rakyat ogah ke TPS kalau tidak ada paslon yang kasih uang
Prabowo mulai kembali ke jamannya. Seremmm ahhh!
Tkang Adu domba mulai memainkan perannya.. 😂
Mantap maju terus pak prabowo
Mantap kan?😀
Kami rakyat tidak merasa serem ,aman aman sj
@@Icah-d9w hati hati hilang mak zaman dulu begitu
Sy pribadi sgt setuju usulan Bpk, presiden, bupati walikota gubernur di pilih dprd..
Ngaco
Kaum 58 yaaa @@calonbos8
Suara rakyat yang ribuan atau jutaan itu mau diatur penguasa,apalagi cuma DPRD gampang disogok
Pasti kamu dari partai wong cilik
Lebih gampang gatur beberapa orang diparlemen dibanding ngatur rakyat yg banyak, alasannya biaya tinggi, padahal yg melakukan para elit, makanya rakyat dicerdaskan jangan hanya diberi bansos saja.
@@StantioGoreszt-d4dkalo korupsi berjamaah bisa aman gitu ya😂😂
Rakyat nya juga masih suka di sogok...wissss...angel..angel😂
pada kenyataan di lapangan, misalkan di suatu daerah sudah dapat aspirasi pembangunan jalan senilai 500juta, tidak ada artinya dibanding uang 50ribu di hari H...
Jadinya, para pemimpin terpilih sekarang kebanyakan cukong atau dibeking cukong.
KIM ...SETUJU 10.000 % KIM kan kompak. Kembali ke ORBA, SEBAB SIAPA PRESIDEN KITA SEKARANG? DAN SIAPA PRESIDEN ORBA. Apa betul dengan dirubah politik uang bersih. Bukankah nanti juga ada pemilihan DPR, DPRD.
Yang mengatakan baik, ya untuk sendiri saja. tks
Gak setuju. Wacana yang di sampaikan presiden. Itu wacana murahan.
Bang Fery Amsari 👍👍👍.
Selamat untuk warga 58 %...... wowo.... wowo..... 🤣🤣🤣
Sudah mulai nampak otoriternya
Rakyat sudah mulai paham trik persiden baru , merancang tidak berdemokrasi
Mantap pak presiden semoga pemilihan kepala daerah gubernur dan walikota dan bupati tak dipilih langsung oleh rakyat hanya dipilih DPR dan DPRD kerna biaya yang sangat besar bisa dialihkan pembangunan yang memajukan rakyat Indonesia aamiin
Melanggar tujuan Reformasi..akan kembali ke orde baru.Rakyat hanya dijadikan kambing hitam
Tanda" kembali ke orde baru lagi,kalo bisa desa juga supaya dipilih rakyat,
Pernyataan bang. Dolly itu sebenarnya yang tidak mendidik masyarakat. Coba dimulai system tidak pakai uang, sekaligus mana partisipasi masyarakat terhadap hak pilih nya. Harus dibiasakan pemilih tanpa uang.
Kalau pemikiran seperti itu berarti Memang tak-tik politik datang dari para elite politik itu sendiri. "Tolong jangan menyalahkan rakyat terus ".
Demi kepentingan pribadi.
Ankara rakyat dan wakil rakyat harus ada timbal balik.
Kalau rakyat membrikan suara tanpa imbalan maka wakil rakyat juga memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa imbalan. #Akal sehat pikiran jernih# insyaAlloh..... Lancar. #🙏🙏
Kembali ke jaman orde baru Presiden Kepala daerah dipilih oleh DPR MPR
Susah di jelaskan..otak mu gak nyampek
Khusus presiden wajib dipilih rakyat bukan DPR/mpr
Mas Fery Amsari goid job God Bless mas Fery Amsary❤❤❤
Fokus kerja aja, jgn coba2 rubah UU pemilu dan UU Pilkada.
Milih bupati dan gubernur seingatku cuma sekali seumurku 34thn ini, 1 alesanya efeknya GK bgt ngefek Krn kinerjanya y gt gt saja.
Pilkada Langsung. Ngabisin energi dan dana. Tau tau terpilih seorang koruptor😊😊😊😊
Terus kamu mau pemimpin daerah semua pilihan penguasa?angan harap DPRD memilih sesuai kemampuan calonnya.. hakim MK sj bisa di atur apalagi DPRD bisa2 nsnti kita punya presiden yg otoriter seperti Suharto atau seperti Jokowi yg ingin memimpin selamanya dan kamu pikir mereka bisa menjamin yg di pilih ga korup?
Kepala daerah dipilih dprd itu sebuah wacana Pengkhianatan reformasi Sekaligus penginjak ijak hak rakyat.
Sebuah langka ambisius hanya untuk memperoleh gurita Kekuasaan.
Rakyat hanya akan dijadikan PENONTON Sekaligus KORBAN dari para manusia manusia serakah
maka mungkin terjadi sogok menyogok, yg kaya raya akan dipilih sejumlah besar anggota dpr/d
Pemulihan oleh DPRD juga tidak menjamin juga bahwa yg dipilih juga seorang koruptor. Ini pesta rakyat. Biarkan rakyat Merasakan punya pemimpin yg dipilihnya sendiri.
@@zahrifam6023 apa di Pilkada tidak ternjadi sogok menyogok? Lebih parah caranya. Rakyat juga disogok
Khusus utk Gubernur AQ se7 Presiden yg milih ny UU Perampasan harta para koruptor di sahkan utk yg lain Suara Rakyat Suara Tuhan salam cerdas NKRI harga mati 🇮🇩🇮🇩👍👍🔥🔥♥️ ♥️💪💪
kerja belum ada hasil nya sudah mulai ingin otoriter....omon omon...
Lebih banyak omon" dari pada kerja apa lagi demi kepentingan diri sendiri apapun mau dirubah.
Udahlah bakal balik ke order baru biar bisa berkuasa seumur hidup probowo
Prabowo cuma omon2... jago teori saja😂😂😂
Setuju banget tuh....kecuali jabodetabek atau wilayah algomerasi sebaiknya dipilih lsg oleh dprd...
bagus sih agar tidak ada money politik.
dan tidak ada istilah harus balik modal.
Alah.... Sdalah sistem ini uda basi,..
JOSSS , MANTAP.... SESUAI HARAPAN.
😂😂😂 kalo DPRD nya yg milih serangan fajar tidak lagi 100 rb😂😂
Bisa beli suara di anggota dprd Bisa m,...
Kalau prabowo ingin menghemat biaya pilkada ..menurut saya yg jadi penyebabnya adalah terlalu banyak partai bisa menghabiskan biaya negara...harusnya partai di batasi maksimal cukup 5 partai aja..
Bagus itu pak.biar murah biaya nya dan mengindari konflik.Dan utamanya menghindari gelontoran bansos yg tidak semestinya diberikan.
Bagus apanya? Justru KKN akan semakin subur di lingkungan DPR, DPRD..kim + akan bagi² jatah utk kepala daerahnya
Justru ini membungkam suara rakyat, kepala daerah nya akan terpilih apabila elit politik menginginkan nya, siapa pun yang di inginkan penguasa jadi kacung nya itu yang akan jadi mengingat bahaya nya koalisi gemuk, pembagian kekuasaan dukungan timbal balik dan politik balas budi hingga bagi bagi kekuasaan akan meraja lela, persiden akan menjadi dewa bagaikan zaman soeharto tar. Ingat hanya pdi yang jadi oposisi bahkan pdi pun gak bisa menghentikan pemerintah saat vouting di dpr karena melawan hampir 80% koalisi kim di dpr. Hati -hati dengan wacana kalau gak mau negara ini gaduh. Kalo alasan nya efisiensi hapus saja jabatan gak strategis baru yang di bentuk pororo seperti utusan persiden, stafsus, bahkan komisi baru dpr di bentuk untuk mengakomodasi bagi kekuasaan kim plus itu, banyak buang biaya gak penting tiap bulan selama 5 tahun loh itu di gaji tunjangan dan sebagainya, pilkada 5 tahun sekali dan itu demokrasi hal wajar.
Akan berputar terus pada mereka sampai waktu yang tidak ada batasnya.
Setuju usulan PRABOWO.. menelan biaya yg besar, dan kemungkinan kepala daerah terpilih mengembalikan uang dari apbd dg korupsi..
jgn mau pilkada di pilkada di pilih okeh dprd...ini kemunduran dri demokrasi...
Penegakan hukum hrs tegas....baliho dibatasi jumlahnya....money politik ditindak tegas.....tdk ada intervensi ke KPU dan BAWASLU....KPU dan BAWASLU nya hrs berani dan tegas menegakkan aturan....bang Dli,kalau ibu2 tdk mau datang krn tdk ada uang,ya tdk usah datang
Setuju
Mantap Rakyat pasti sependapat,agar peluang kurupsi yg dilakukan oleh kepala daerah bisa berkurang....karena tdk memikirkan biaya pilkada itu sendiri....mantap❤❤❤
Pikiran picik.... sempit
Kamu kira model pemilihan melalui DPRD gak main uang besar2an... justru ini yg berbahaya .. yg menjadi kepala daerah hanya org jahat yg modalx besar.. dan hnay menipu masy
Ada lgi org yg IQ nya jongkok kayak lu
Kalau kepala daerah dipilih dprd ini menjadi mundur, contoh jakarta karena sdm sudah sangat maju tdk bisa di atur oleh partai politik, karna tdk sesuai aspirasi rakyat, jadi partai politik harus dengarkan aspirasi rakyat sesuai kualitas calonnya
Wes toooo..
Plus Pluss mulai terlihat Ambisi nya
Kami sebagai rakyat Indonesia rindu akan kesejahteraan jg kedamaian sudah bergonta ganti pemimpin tp tetap yg menikmati beberapa gelintir oknum saja 😭😭😭
Saya salah satu yg sangat menyetujui apa yh bapak Presiden wacanakan untuk pemilihan Gubernur dan Bupati dan Walikota di pilih oleh DPRD TK. I DAN DPRD II. karena sangat menghemat anggaran Negara bahkan para kandidat harus menyiapkan anggaran yg tidak sedikit agar bisa mengikuti kontestan sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan bisa juga mengurangi Manny politik.
Kaga kebalik tuh bro......!!!!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂 dsr orba
Mundur demokrasi,bukan soal biaya politik tinggi tapi hukum yg harus ditegakan,itu kuncinya....
Setuju... rakyat blm siap berdemokrasi. Pada ribut melulu. Siapapun yg jd pemimpin gk ngaruh.
Sebetulnya untuk pemilihan calon Gubernur sebaiknya memang di pilih di usulkan oleh DPRD karena memang merupakan wakil pemerintah pusat, tapi kalau bupati dan walikota boleh dipilih oleh rakyat karena memang mereka mempunyai rakyat di daerah.... sehingga pemimpin bener" berkualitas dan amanah
Yess akhirnya. ... Rakyat gk usah milih mantap mantap
Buzzer amat 2bulan bkin account
kerja pemerintah sekarang pencitraan dan ternak buzzer
@@aizellod7761biarin bang orang itu belum lahir jaman orde baru biar dia pernah merasakan jaman orde baru,,tunggu rakyat muak sama penguasa kayaknya bakal terjadi lagi 98 jilid 2 nie bang
JOSSSS, MANTAP....
Setujuuuu... Memperkecil permusuhan antar warga negara krn calon pilkada.. Tenangggggg😊
Sama sama ada Baiknya ini dan positif kalau kita berpikir jernih
Negatif nya banyak kalau kita berfikir dengan baik, kalau bung pengamat politik bakal faham betul tujuan politikus yang menginginkan ini, 😂😂
Yakin tidak ada permainan kekuasaan jika pilkada dipilih dpr? Kualisi besar akan berkuasa dalam pemilihan kepala daerah. Praktek Sogok menyogok akan berkuasa tolak ukur uang. UU menyatakan kedaulatan ditangan rakyat.
Sependapat dg dedy sitorus dan ferry Amsari dimana mahalnya biaya pilkada bukan karena pilkada langsung atau tidak langsung, ketika hukum dijalankan dg sungguh-sungguh maka pemborosan biaya pilkada dapat dihindari
Saya setuju pilkada dipilih dprd. Jadi tinggal pemilu aj yg dipilih langsung oleh rakyat. Untuk Efesiensi anggran, anggaran besar mending tersalurkan utk membangun rakyat daripada habis percuma lewat pilkada langsung.
Sependapat 👍👍👍
Justru ini membungkam suara rakyat, kepala daerah nya akan terpilih apabila elit politik menginginkan nya, siapa pun yang di inginkan penguasa jadi kacung nya itu yang akan jadi mengingat bahaya nya koalisi gemuk, pembagian kekuasaan dukungan timbal balik dan politik balas budi hingga bagi bagi kekuasaan akan meraja lela, persiden akan menjadi dewa bagaikan zaman soeharto tar. Ingat hanya pdi yang jadi oposisi bahkan pdi pun gak bisa menghentikan pemerintah saat vouting di dpr karena melawan hampir 80% koalisi kim di dpr. Hati -hati dengan wacana kalau gak mau negara ini gaduh. Kalo alasan nya efisiensi hapus saja jabatan gak strategis baru yang di bentuk pororo seperti utusan persiden, stafsus, bahkan komisi baru dpr di bentuk untuk mengakomodasi bagi kekuasaan kim plus itu, banyak buang biaya gak penting tiap bulan selama 5 tahun loh itu di gaji tunjangan dan sebagainya, pilkada 5 tahun sekali dan itu demokrasi hal wajar.
Harusnya ada penelitian yg benar benar objektif ...
Mana yg lebih baik untuk masyarakat ..itu yg di gunakan
Wakil rakyat di DPR apakah tidak terlalu gemuk mestinya tidak harus sebanyak 500 anggota kalau hanya 8 partai yang lolos ke Legislatif dengan 12 fraksi jadi cukup 96 anggota saja tidak harus dihitung jumlah kursi dari suara yang dihasilkan dari pilleg karena bisa menghemat uang negara mengingat gajih dan tunjangan untuk anggota DPR itu sangat besar 🙏
@@FTVAgusPrianto apa yg kamu bicarakan. persentasi suara rakyat nasional itu terlihat dari hasil pemilu baik pilpres maupun pileg. Sedangkan ini Pilkada, Melalui dprd tingkat provinsi dan kabupaten. Jika masyarakat di provinsi menginkan gubernur yg dia harapkan maka dia semestinya memilih caleg di pemilu yg mendukung calon gubernur yg dia inginkan. Demokrasi tertinggi ada di pemilu baik pilpres maupun caleg Krn mencakup suara nasional. Apa yg ada di otakmu !?
Langkah tegap majuuu jalan!!!
Langkah biasaaa jalan!!
Dua kali belok kanannn jalan!!!
Maju kena mundur kena
Selamat diem dan tidak perlu berpikir untuk menentukan pilihan calon pemimpin wahai rakyat
😂😂😂😂😂😂
Sudah nampak politik bulusya
Anak abah dan anak janggar nggak diajak kok bacot saja..
Bang Fery sangat bagus memberi penjelasan
Rakyat setuju yg penting rakyat sejatera
Fery Amsari ini selalu berusaha memprovokasi situasi agar keruh dan ribut. Terlihat isi hati nya + raut wajah nya yang negatif tanpa ide yang positif membangun.
Pilkada langsung berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi
Setuju sekali . Di negara maju kepala daerah gak dipilih rakyat termasuk kades . Yg penting rakyat makmur tuk apa demukrasi klo rakyat mayoritas melarat
Rakyat tdk setuju Gubernur,Bupati,walikota di pilih DPRD..
Iya lu gak setuju..biar lu bisa dapet serangan fajar tiap pemilihan..jadiin pilkada lahan mata pncaharian
Bagus penjelasanya bpk
Pilkada hanya menghambur- hamburkan anggaran saja, daripada buang uang hanya untuk pilkada lebih baik untuk menaikan gaji seluruh pekerja, buruh dan ASN serta TNI-POLRI, agar ada efek dominonya contoh peredaran uang dipasar stabil, ojek biasa dan ojol naik pendapatannya, pembantu rumah tangga makin sejahtera, buruh bisa bayar kontrakan, penjual dan pedagang kecil naik pendapatannya, warung kecil jadi rame, tempat wisata bertambah pekerja expedisi makin maju karena penjual online rame pembeli dan bank semakin sehat karena masyarakat lancar cicilannya dll, masih banyak efek dominonya daripada triliunan hanya untuk *biayain pilkada yang sekali coblos* tapi anggarannya melebihi biaya pembangunan.
KATA BANG DOLLI ITU BETUL, RAKYAT MINTAK UANG BARUK MAUK DATANG KE TPS, KEPALA DAERAH HARUS DPR, SAGAT SETUJU,