📢 Instruksi Tegas Mendagri Tito Karnavian: Gaji Honorer 2025 Dihapus, Status Jadi Ilegal!
Вставка
- Опубліковано 8 лют 2025
- 📢 Instruksi Tegas Mendagri Tito Karnavian: Gaji Honorer 2025 Dihapus, Status Jadi Ilegal!
Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang menggemparkan! Mulai tahun 2025, tenaga honorer tidak lagi menerima gaji dari pemerintah daerah (Pemda). Lebih mengejutkan lagi, status mereka bisa berubah menjadi ilegal jika tidak mengikuti aturan terbaru. Apa sebenarnya yang mendasari keputusan ini? Bagaimana dampaknya bagi ratusan ribu tenaga honorer di Indonesia?
💡 Dalam video ini, Anda akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai:
1️⃣ Instruksi resmi Mendagri Tito Karnavian terkait nasib honorer tahun 2025.
2️⃣ Alasan di balik pembatalan gaji honorer dari Pemda.
3️⃣ Risiko dan dampak yang harus dihadapi tenaga honorer akibat kebijakan ini.
4️⃣ Alternatif solusi dan langkah-langkah yang disiapkan pemerintah untuk honorer yang terdampak.
📌 Kenapa Anda Harus Tahu Ini?
Kebijakan ini berdampak besar pada masa depan status kepegawaian di Indonesia. Jika Anda seorang tenaga honorer, PNS, atau calon PPPK, informasi ini wajib Anda ketahui untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem yang akan datang.
💬 Diskusi dan Komentar
Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah keputusan ini sudah tepat, atau justru menyulitkan tenaga honorer? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!
🔔 SUBSCRIBE Channel Portal Kita
melewatkan berita penting dan pembahasan terbaru seputar ASN, PPPK, dan kebijakan pemerintah lainnya. Tekan tombol Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap update dengan informasi terkini!
#InstruksiMendagri #Honorer2025 #PortalKita #PPPK2024 #KebijakanASN #BeritaHonorer
Dikotaku yg paling bertanggung jawab adalah kasubag, atau bagian umum dari suatu dinas/badan. BKD memberi memo ke kasubag masing2 OPD. Selama kasubag tidak mengumumkan ke honorer di OPD nya, ya TAMAT lah nasib honorer tsb. Ada badan yg Kasubagnya plonga plongo kerja gak jelas dan akhirnya 4 dari 10 honorer yg ada di OPD tsb berpotensi menjadi ilegal karena kurangnya informasi dr kasubag. 2 diantaranya karena ikut CPNS, 2 lainya tidak mendapat informasi yg cukup dr kasubagnya yg pasif. 6 lainya yang telah ikut tes P3K bernasib mujur karena circle mereka masih dekat dengan orang2 BKD.
Tetap semangat, dan kita tunggu saja regulasinya 💪
Apakah Jika Pejabat Pembina kepegawaian tidak mengusulkan peserta PPPK tahap 1 untuk PPPK paruh waktu pada bulan Januari, maka tidak bisa kerja lagi yang tidak dapat formasi karena tidak ada lagi istilah Honorer di tahun 2025?
Tidak ada lagi honorer menurut UU ASN no 20 tahun 2023 pasal 66.
Kurang lebih seperti itu dan Pemda tidak diperbolehkan lagi menerima honorer baru🙏
seharusnya pemerintah mendata kembali.. karena kebanyakan yang di angkat yang sudah lama berhenti mengabdikan diri, sementara yang mengabdikan diri sampai sekarang datanya kebanyakan tidak terdata di BKN karena status Sekolahnya Swasta.. tolong pak pemerintah harus adil ke sekolah sekolah swasta yang gurunya sudah bertahun tahun mengabdi namun tidak ada peluang pengangkatan dari pemerintah
setuju
Baru tau kalo sekolah swasta ngaruh ke database BKN, mungkin karena sekolah swasta berpotensi tutup ya bang? Dan tidak diketahui rimbanya ...
Honorer non data base yg 2 tahun bekerja dan telah ikut tes cpns gagal skd apakah bisa diusulkan pppk paruh waktu?
Tidak bisa lagi, karna sudah mengikuti tes dan tidak lulus, kecuali sudah mendaftar namun tidak mengikuti ujian baru bisa mendaftar tahap kedua 🙏
Yang mengikuti CPNS jelas tidak akan terdata. Disini seleksi P3K gelombang 1 adalah syarat terdata sebagai P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
Knp ada gelombang 2
Gelombang 2 di peruntukan bagi honorer database yang belum daftar pada tahap 1, dan bagi yang TMS dan yang melamar CPNS namun tidak sempat mengikuti ujian, dan terakhir honorer yang aktif bekerja selama 2 tahun berturut turut tanpa putus 🙏
Percuma klw daerah kepala batu, muak saya melihat pemerintahan kaya begitu