Bedah Editorial MI - Teladan Netralitas Jangan Omon-omon

MetroTV,
SERUAN Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah patut diapresiasi. Seruan itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7).
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
Pelanggaran-pelanggaran pada masa pemilihan presiden itu yang justru diawali oleh penyalahgunaan kekuasaan. Masih segar dalam ingatan kita, betapa Pemilihan Presiden 2024 yang sarat dengan pelanggaran netralitas berlangsung relatif masif. Pelanggaran tersebut sudah dimulai bahkan sebelum pemilu digelar.
Isu netralitas, ketika itu, juga digaungkan terus-menerus. Tapi, pada saat bersamaan juga dilanggar terus-menerus. Seolah tidak ada korelasi antara anjuran dan fakta di lapangan. Tidak mengherankan bila sejumlah aktivis sipil menilai bahwa pemilu kali ini ialah pemilu paling brutal dan pukulan telak bagi demokrasi.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk Keadilan Pemilu mencatat ada tujuh tindakan pelanggaran, yakni dukungan ASN terhadap kandidat (38 kasus), kampanye terselubung (16 kasus), dukungan terhadap kandidat tertentu (14 kasus), politisasi bansos (8 kasus).
Selanjutnya, dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu (9 kasus), penggunaan fasilitas negara (5 kasus), dan dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu (2 kasus).
Semua pelanggaran itu bahkan dinilai dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu terlihat dari pihak yang terlibat pelanggaran mulai dari tingkat kekuasaan terendah hingga tertinggi dan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara kasatmata.
Bahkan Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian mencatat terjadi 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye sampai 8 Februari 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.
Dengan banyaknya pelanggaran itu, sudah sepatutnya pemangku kekuasaan berkaca diri.
Di sisi lain, Menko Polhukam sebagai bagian dari pemangku kekuasaan mestinya juga memastikan bahwa jajaran pemerintahan menjaga netralitas itu. Bukan hanya berkoar ke sana kemari untuk menjaga netralitas.
Apalagi dalam pilkada nanti bakal banyak pasangan kandidat gubernur, wali kota, atau bupati yang mengandalkan kedekatan mereka dengan keluarga penguasa. Itu sudah ditunjukkan oleh beberapa kandidat dengan menggandeng keluarga pemegang kuasa dalam kampanye mereka.
Sikap tidak netral yang ditunjukkan oleh presiden, jajaran kekuasaan, dan pihak-pihak terkait dengannya akan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidaknetralan tersebut bisa menggaunggu kondusivitas. Apalagi, pilkada bakal banyak melibatkan warga masyarakat akar rumput yang mudah tersulut.
Karena itu, penguasa dan penyelenggara negara harus menunjukkan teladan netralitas tersebut.
#Metrotv #jokowidodo #netralitas #demokrasi #omongan #mediaindonesia #editorialmediaindonesia #pemilu #TeladanNetralitasJanganOmon-omon
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnew...
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvn...

[@marihatnainggolan7244]

Manusia manusia RI tidak dapat dipercaya mengenai Netralitas.

[@bromokumbolo2949]

kecurangan dalam merebut jabatan publik itu sudah jadi budaya, dimulai dari pemilihan LURAH di pelosok Desa .. jadi BASIS KECURANGAN ITU SUDAH BERAKAR JADI BUTUH RATUSAN TAHUN LAGI UNTUK MEMPERBAIKINYA KECUALI ADA REVOLUSI .. PERUBAHAN AKAN CEPAT DI LAKUKAN

[@sanityasayuwana4859]

Bgmn KLO ke depan Pemilu/Pemilukada ini diasuransikan untuk menjaga proses LUBER DAN JURDIL?!!!

[@Juntak-en4kt]

pak prabowo tidak punya stasiun tivi