Bedah Editorial MI - Habis Tapera Terbitlah Asuransi
Вставка
- Опубліковано 15 жов 2024
- FRASA gotong-royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat. Negara seakan hendak menyamakan gotong-royong dengan pajak.
Padahal, gotong-royong bersifat sukarela dan guyub, sedangkan pajak ialah pungutan wajib dan bersifat memaksa. Kini, gotong-royong hendak diubah menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara, yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat.
Belum lekang dari ingatan, pemerintah bertekad mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pemerintah sempat menganggap kewajiban pemotongan gaji sebagai sebuah sifat gotong-royong. Setelah bertubi-tubi mendapat penolakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemotongan gaji untuk Tapera.
Kali ini, pemikiran serupa juga dilontarkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyusun peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengasuransikan kendaraan bermotor (ranmor) mereka. Asuransi wajib yang berlaku sejak Januari 2025 bagi ranmor, itu juga disebut bersifat gotong-royong.
Padahal, bila disebut gotong-royong, sifatnya harus sukarela, tidak ada kewajiban maupun hak. Tanpa disuruh dan dikomandoi negara, masyarakat Indonesia yang dermawan pasti akan turun tangan membantu saudara sebangsa yang terkena bencana. Itulah gotong-royong.
Aksi cepat turun tangan masyarakat Indonesia jangan diragukan. Rakyat tidak akan ragu untuk membanting tulang, memeras keringat, dan saling membantu bersama. Dan yang namanya sukarela, rakyat juga tidak akan menagih apa pun setelah membantu orang lain.
Negara memang bisa saja untuk memaksakan kuasa kepada rakyat. Makanya, negara disahkan antara lain untuk mengutip pajak sebagai kewajiban rakyat. Tapi, namanya pajak, bukan tabungan atau asuransi. Tabungan dan asuransi mestinya sukarela, tanpa paksaan.
Betul bahwa kebijakan asuransi ranmor di atas kertas bertujuan baik. Ada jaring pengaman bagi ranmor. Apalagi, bagi penyedia jasa asuransi. Mereka akan panen nasabah baru bila peraturan itu sudah diundangkan.
Akan tetapi, di sisi masyarakat, aturan itu bisa membuat rakyat sempoyongan. Mereka harus kembali merogoh kantong untuk membayar premi. Padahal, hari-hari ini, kantong rakyat juga sudah amat tipis. Masyarakat sudah harus menyisihkan pendapatan mereka untuk mendapatkan manfaat sejumlah asuransi lain, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen untuk pegawai negeri sipil, dan ASABRI untuk personel TNI.
Belum lagi daya beli masyarakat menengah ke bawah yang terus merosot sejak pandemi covid-19 hingga kini. Itu masih ditambah oleh impitan harga kebutuhan pokok dan strategis yang tidak kunjung stabil. Situasi seperti itu bahkan diperkirakan akan terjadi hingga tahun depan.
Maka, saat yang satu belum bisa dibeli lalu muncul kutipan-kutipan lainnya, jangan salah rakyat bila mereka menganggap negara tidak habis-habisnya menarik kutipan dari rakyat. Negara seolah hendak menambah beban hidup rakyatnya. Mereka seakan sudah tidak memedulikan lagi kehidupan rakyat yang sudah harus mengencangkan ikat pinggang.
Rakyat akhirnya pun ada yang menghubung-hubungkan pola pemerintah mengutip uang itu dengan beragam fakta yang ada, yakni pendapatan negara yang anjlok. Logika yang berkembang, saat pemerintah membutuhkan belanja besar untuk sejumlah program mercusuar, rakyat diwajibkan bergotong-royong lewat membayar premi dan menyetor tabungan wajib.
Apalagi bagi masyarakat kelas menengah yang kian terancam jatuh miskin dan tidak mendapat jaring pengaman karena mereka tidak masuk dalam skema bantuan sosial. Saat ini, kelas menengah sudah terjepi oleh sejumlah pengeluaran dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Saat kelas menengah terimpit, ekonomi negara pun pasti terganggu. Sebab, kelas menengah berkontribusi 35% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kini, tanda-tanda lesunya ekonomi kian tampak seiring rendahnya pertumbuhan konsumsi.
Maka, tidak ada jalan lain kecuali memgevaluasi kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini. Jangan selalu membandingkan apa yang ada di negeri ini dengan negara lain hanya untuk sebagian hal yang hendak diwajibkan, tapi menolak membandingkan sebagian hal bila merugikan citra pemerintah.
Tak elok terus-menerus membuat kebijakan tergesa-gesa, tapi akhirnya membebani rakyat dan mewariskan beban itu ke pemerintah ke depan yang harus bersiap mengatasi persoalan peninggalan saat ini.
click our website :
Media Indonesia: mediaindonesia...
E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...
![[FULL] REALITAS - Simalakama Rusunawa di Jakarta](http://i.ytimg.com/vi/senll5kkA7U/mqdefault.jpg)
Asuransi itu kan kebutuhan tertier ke 4 dan tidak wajib
Jika rakyat tidak mampu maka tidak perlu dipaksakan.....
Kalau betul ada pemikiran bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengasuransikan kendaraan bermotor (ranmor) mereka dan akan berlaku nanti mulai Januari 2025, rakyat jadi curiga ini kan permainan perusahaan asuransi yang sangat menguntungkan mereka. Ha ha hebat negara dijadikan objek perusahaan. Juga Rakyat tentunya akan dijadikan objek usahanya. Hebat luar biasa.
Mampu beli mobil/motor tak mampu beli assurance malu weii, kalau menabrak orang jadi lumpuh seumur hidup siapa mau tanggung , apa mampu menanggung berjuta2 rp. Ngak ada istilah gotong royong membeli assurance mobil/ motor.
Assalaamu'alaikum,
"yang memberatkan punggungmu?" (QS. 94:3).
Wassalaam.
Pinter ya pemerintah kalau mengakali rakyatnya dgn alasan uu padahal rakyat miskin seperti saya bisa beli mobil itu sdh susah payah membanyar pajak tahunan..
Bangga #MIEditor
#LeonardoSamosir👻
Copet2fileRiak2Cemen
#MulutOtakSakpahB3
#Ngemengyaa🤣🤣🙋♂️
kritis membangun
Apa yang didapat rakyat... Bagaimana kalau kendaraanya hilang../kecelakaan. Apakah dapat ganti.... Tolong mohon penjelasan
Kalau pemimpin tdk mengingat mati inilah kejadiannya se mau2nya bisa dimunculkan dgn aturan bnyak tpi klu tdk dimanfaatkan dgn baik maka hnya menambah beban rakyat ini seperti berbarengan dgn munculnya DPA dgn Asuransi kendaraan bermotor jd mohon kpd anggota DPR hrus betul2 di pikirkan dgn matang2 semuanya boleh2 sj yg penting memberikan lbh baik buat negara ini tdk mengacaukan jalannya pemerintahan baru terbebani dgn segala aturan yg bermunculan bgmn kedepan nantinya. oke bro.
Ya alloh ada ada saja pemerintah sekarang. Saya hanya punya motor butut harus diasuransikan 😭😭😭😭😭
Asuransi Tapera dll itu disebabkan krn jokowi luhut srimulyani sdh kehilangan akal sehat, solusinya rakyat hrs kompak menyeret org2 ini kepengadilan.
80% rakyat harus siap untuk membantu pemerinah dlm menyelesai kan masaalah yg sedang dan mungkin akan di hadapi Negara. Terutama membayar hutang Dan membangun IKN.
Bukannya rakyat sudah membantu pemerintah taat bayar pajak dan uang pajaknya di korupsi gerombolan penguasa licik.
Kalau Korupsi rakyat gak di ajak.
@@Siswanto-nb2xt kalau di ajak gk mungkin tapi sedikit di bagi melalui bansos biar rakyat mau di ajak kompromi mau milih
Uangnya udah kumpul lalu dikorupsi... Hebat... Hebat akal bulus penguasa...
Habis penguasa tak beretika terbitlah penguasa otoriter lewat pungutan wajib
Apapun tdk ada rumus rakyat dipaksa mengasuransikan kendaraan bermotor krn hal itu sepenuhnya wilayah privat masyarakat , petugas Asuransi bermulut manis menerima uang dr masyarakat tapi giliran ada nasabah yg klaim krn kecelakaan mereka bermuka cemberut dan berbeli belit
😂🤣👻heeehMabok
Yth#DewanPressRI🇮🇩
Mohon#CekUrineJurnalis Sekarang berkala🙏
Jkwi presiden hrs segera mundur
Para pembual koruptor memeras rakyat !!!!
Kapitalis mendominasi Parah .
Lucu yo, motot 100cc udah jadi motor bodong ,odong odong,gerandong,😄😄
Motor 100cc kebawah skrg sudah langka yang ada skrg 110cc ya berarti semua motor kan
Mobilku sudah ada asuransinya Om ....
tiap tahun aku bayar yooo ...
Jika ada kerusakan kecelakaan dibetulkan.
Aktivitas sih jalan terus tapi pemasukan jauh brooo
Mana ada DPR. Selama Keperintahan Presiden Jokowi , berjiwa mewakili Rakyat.?.
Mereka lebih Suka Rakyat pada miskin, supaya Giliran pemilu di kasih Uang biar memelih Jadi AnggotaDPR lagi. Hahaha.
DPR sama rezim sdh klop.klo dulu DPR dewan perwakilan rakyat..klo skrg DPR dewan pembantu rezim.
Ggmn tdk banyak utang negara, banyak perampok. Kekayaan alam dari tambang, dari laut, dan darat luar bisa, tapi raup dmakan setan2. Mereka menumpuk kekayaan, membeli saham partai.
hadir di editorial media indonesia
Sok niru kayak luar negeri, tapi gak niru pemerintanya yg gak kkn.
Di sini malah mengembangkan kkn..
Wakil rakyat sekarang tidak mewakili rakyat,mengapa?keterwakilan sudah digadai dengan 50 rb,sembako dll saat pemilu DPR atau DPRD,sekarang ya harus cari kembali biaya pemilu.
Assalaamu'alaikum,
"yang memberatkan punggungmu?" (QS. 94:3).
Wassalaam.
Macam2 sdh tau kondisi rakyat susah...IKN di paksakan...!!!
Jasa raharja utk apa?
🇲🇨🌏🌈😊 Masalah PDN saja begitu 😊 apakah bisa menjamin 🙏 Asuransi lagi ya🌈🇲🇨
APA GUNANYA ASURANSI sama saja mengharapkan kecelakaan. Kami RAKYAT sangat tdk setuju kalau hrs wajib.
Kecuali anak nya yg suka ugal ugalan pastikan msk asuransi.
Asuransi kend.tdk boleh wajib krn asuransi adalah pertarungan atau sama dgn judi. Kalau tdk ada kecelakaan maka rakyat rugi.
19:26 19:31 19:31 19:31 19:31 19:32
Mestinya asuransi itu hak,bukan wajib.
😂😂😂😂😂😂😂😂 betulllllll....
Kenapa ngebet bikin kebijakan potong pendapatan rakyat yang lagi menjerit. Gak punya empaty pemimpin
Emang negara ga punya duit,ko ingin ngeruk duit rakyat mau dicekik, Asuransi kendaraan sudah jalan, SIM juga ada asuransi, mau asuransi apalagi.. jkwer emangnya rakyat utk bayar utang yg ugal ugalan , maka rakyat dibluksukan... trubus tahu ga si asuransi sudah apalagi...
Ulah Jokowi untuk biaya IKN.negri ini sdh dirusak rezimj Jokowi.
Trubus...
jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung... gbk