Bedah Editorial MI - Kejaksaan di Puncak Kepercayaan
Вставка
- Опубліковано 15 жов 2024
- MetroTV, Ada pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan. Kalimat ini kerap digunakan di tengah masyarakat kita sebagai motivasi dalam berusaha dan bekerja.
Kiranya pepatah itu sangat cocok untuk menggambarkan capaian yang diraih Kejaksaan Agung, yang pada awal pekan ini berulang tahun ke-64. Dalam beberapa tahun terakhir, Korps Adhyaksa itu menorehkan kinerja signifikan. Sejumlah kasus kakap seperti kasus penyelewengan dana di PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan jumlah kerugian uang amat jumbo dibongkar aparat kejaksaan.
Yang terbaru, megakasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk juga tak luput dari jerat Kejaksaan. Penyelewengan yang diduga terjadi pada periode 2015-2022 itu disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menimbulkan kerugian negara yang fantastis, senilai Rp300 triliun. Nominal kerugian terbesar terletak pada dampak berupa kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai Rp271,069 triliun.
Kerja mentereng jajaran Korps Adhyaksa itu pun mendapat apresiasi publik lewat tingkat kepercayaan terhadap institusi kejaksaan yang melonjak. Tahun ini, Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling dipercaya publik di antara para institusi penegak hukum.
Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada 7-9 April 2024, Kejaksaan Agung meraup kepercayaan dari 74% responden. Di bawah Kejagung ada Mahkamah Konstitusi (MK), pengadilan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di posisi buncit.
Survei LSI memperkuat hasil yang dilaporkan Indikator Politik Indonesia. Dalam survei yang digelar yang hanya beberapa hari lebih awal, 4-5 April, Kejagung menempati peringkat teratas lembaga penegak hukum paling tepercaya, dengan raihan 74,7%.
Keberanian Jaksa Agung Sanitiar Buhanuddin dan jajarannya dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi dengan pelaku sampai sosok-sosok high profile seperti menteri dan anggota BPK, membuat publik terpincut. Korps Adhyaksa bahkan memberikan definisi baru 'megakorupsi' dalam hal nilai kerugian.
Publik dahulu dibuat terperangah oleh kasus korupsi pengadaan KTP-E yang disebut merugikan negara Rp2,3 triliun. Kasus yang hingga kini belum tuntas dibongkar KPK itu kerap dilabeli megakorupsi. Kini, nilai kerugian itu ternyata kalah jauh oleh kasus korupsi pengelolaan dana Jiwasraya dan Asabri yang masing-masing mencatatkan Rp16,8 triliun dan Rp22,78 triliun.
Dari sisi nilai kerugian, kedua kasus yang sudah tuntas itu bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah yang saat ini tengah bergulir. Kasus ini juga menjadi ajang unjuk kepiawaian penegak hukum untuk membuktikan unsur kerusakan lingkungan yang dominan dalam tuntutan kerugian negara.
Sederet prestasi di bidang penindakan korupsi itu patut diapresiasi. Tapi, segala penghargaan itu tidak membuat membuat Kejagung cepat berpuas diri, apalagi sampai mabuk kepayang. Kita ingatkan pula bahwa penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi. Masih banyak tantangan yang menanti dalam menjalankan tugas kejaksaan secara profesional.
Hal yang paling sering disoroti dalam kerja penegak hukum adalah perilaku tebang pilih akibat lemahnya independensi. Selain itu, ketidaktegasan ketika menindak pelaku tindak pidana yang merupakan anggota mereka sendiri, juga kerap menjadi sorotan luas dari publik. Korps Adhyaksa juga tidak luput dari kedua tantangan ini.
Kita dorong kejaksaan untuk konsisten menjaga segala capaian dan prestasi dengan profesionalisme tinggi. Hari Bhakti Adyaksa hendaknya selalu diperingati dengan rasa pengabdian kepada masyarakat yang kental dan menjunjung tinggi keadilan.
Kejaksaan mestinya pantang menyia-nyiakan kepercayaan publik yang kian terkerek naik. Berbagai langkah krusial tetap harus dilakukan, karena penegakan hukum di negeri ini masih berjarak dengan keadilan. Kita angkat topi untuk kejaksaan, tapi tugas profesional masih kauh dari kata selesai.
#kejaksaan #kpk #bedaheditorialmi #kejagung #Lsi #asabri #korupsi #jiwasraya
#Metrotv
click our website :
Media Indonesia: mediaindonesia...
E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...
Bravoo KEJAKSAAN.
Memang dari jaman dahulu semenjak Negara Republik Indonesia, tercintaku ini berdiri... KEJAKSAAN selalu dihati masyarakat seluruh Indonesia.
KEJAKSAAN melebihi semua institusi di Indonesia memberantas koruptor, korupsi.
Tetap semangat KEJAKSAAN.
Diharapkan KEJAKSAAN jangan bekerja sama dengan KPK, Dan Institusi penegakan lain sebab mereka dalang pelindung para KORUPTOR dan KORUPSI.
PARA PENEGAK HUKUM INDONESIA sangat lamban sehingga para koruptor meraja lela.
Jika penyelenggara Amanah RI Se sungguh nya DASYAT .
KPK di hapus saja..... tidak becus kerja masih takut intiminasi... alias takut mati.. dalam tugas...
Menjelang pemilihan pimpinan dan dewas KPK 2024 - 2029, mudah² berita² keberhasilan Kejaksaan Agung tidak menimbulkan persepsi di masyarakat yang akan mengecilkan keberadaan KPK dan pentingnya memilih orang² yang berintegritas dipucuk pimpinan dan dalam dewan pengawas.
Assalaamu'alaikum,
"Demi masa." (QS. 103:1).
Wassalaam.
.....
....... ADIL SEMUA , ....hukum kok....
....hal ikhwal bung HARUN MASIKU DPO KPK RI sejak 2020I dan bung Komjen Polisi [purn] FIRLI BAHURI ketua KPK RI 2020-2023 , ...piye kabare , kok bisa dan terkesan pembiaran (....Hukum belum adil....membleh ...) ....
....KPK RI, KEPOLISIAN RI, KEJAKSAAN RI, DPR RI (...komisi III DPR piye kabare....)....terkesan " TDK BERKUTIK- TERBUNGKAM "....ada apa yyyhhhh....
....(....demi ....ini itu .....kepentingan ...begini begitu....ini cawe cawe siapa siapa saja yyyhhhj ....)
....
.
.
Apa keberlanjutan kasus Firli Bahuri ketua KPK???
Ini yang ada nama rakyat Indonesia ini punya tugas belah kebenaran dan kejujuran ini yang paling penting ini siapa orang lain punya cara 2 yang salah bisa buat punya ngaku 2 bisa dikait rakyat Indonesia ini gak perduli ini harus bisa ditangkap harus bisa masuk pejarakan ini selesai ini yang minta siapapun ini harus adil ini ingat assalam mualaikum
Ini yang ada nama rakyat Indonesia ini bisa buka bicara ini siapapun orang punya cara 2 yang salah ini harus bisa ditangkap siapapun harus bisa diambil diadili ini ingat assalam mualaikum
Pertanyaan kami, bagaimana tentang kasus VINA & EKI TAHUN 2016 .????????
Kasus Vina-Eki susah gan, krn manipulasi udah ada sejak di TKP. Kejaksaan itu jurisdiksinya bukan di TKP, tapi pengadilan. Lembaga yg pertama berurusan ama TKP kan kepolisian, jadi yg paling bisa beresin ya cuma Polri.
@@indrapratama7668 Mas bro, Lo tau bahwa Jaksa sebagai PENYARING POLISI. DALAM PENETAPAN P21 (HARUS BERTANGGUNG JAWAB)
KARENA FUNGSI JAKSA ADALAH SEBAGAI PENUNTUT.
JANGAN BUANG BADAN MENUDUH POLISI.
PROSES HUKUM DIMULAI DARI PENYIDIKAN POLISI, SETELAH PROSES PEMBERKASAN JAKSA WAJIB MEMERIKSA BERKAS APAKAH SDH SESUAI KUHAP 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
@@SahrizaPane-kn3nz
Udah gw bilang kalo TKP dimanipulasi oleh Rudiana/polisi, malah lu bilang jaksa sbg penyaring polisi. Sumber informasi utk jaksa kan dari penyelidikan polisi. Kalo dari TKP aja udah dimanipulasi, emang jaksa bisa apa? Pelaku manipulasinya pun Rudiana yg petinggi polres, jaksa bisa apa? Kalo yg main udah petinggi2 polisi, yg bisa beresin ya cuma Polri sendiri, bukan lembaga lain. Kalo soal janggal, ya pasti janggal. Semua orang juga tahu kalo dari awal prosedurnya udah caur dan serampangan. Jaksa dan hakimnya juga pasti udah tahu. Kalo jaksa dan hakimnya udah tahu tapi sampe nggak bisa ngapa2in, itu artinya pemain di kasus ini kayaknya bukan cuma Rudiana aja, tapi ada juga petinggi2 polisi lainnya yg bisa aja lebih berkuasa drpd dia.
Hadeeehhh... Udah salah masih ngeyel juga. 🤦🤦♂🤦♀ Gw iyain aja deh biar lu seneng.
Jadi ini yang ada nama punya kasus siapapun ini harus bisa ditangkap gak perduli siapapun siapa punya cara 2 sama rakyat Indonesia ini ada orang lain punya cara 2 ada punya ngaku 2 ada di kait kan sama rakyat Indonesia ini harus bisa ditangkap gak perduli siapapun ini ingat assalam mualaikum
Sukurlah kalau kejaksaan punya prestasi unggul.... Gmana prihal Densus 88... Semoga para Jaksa banyak yang sudah bertaubat...
Mana hslnya dari sita asetnya krn percuma cm omon2 sj dan otak garongnya tdk dihukum serta jumlah uang yg disita brp dptnya dari 300trilyun !!!
Kalo memang berani usut lanjutan erlangga dan zulhas kan udah dibuka tunggu kelanjutan jangan nurut penguasa yg hukum buat alat penguasa
Garong Asabri,Jiwasraya,Timah brp rupiah yg di dpt kejaksaan dlm sita asetnya krn percuma hsl sitaannya minim sekali !!!
Jadi ini yang ada nama kasus sibodotong ini ada rapasan ini siapa menerima ini ada nama rakyat Indonesia pingin tau orang nya nya ini banyak ada rapasan ada kasus sibodotong ini rakyat Indonesia pingin tau siapa yang neriama ini ingin tau orang ini bisa harus ditanyakan ini penting ini ingat assalam mualaikum
Ami Rkyt RI Terdjadjah mulaidari Belanda Sampai Djokowidodo djadipetugas Partai Penghianat di RI ini kami Rkyt Takpunya Tempat Mengadu.
Jadi ini yang ada nama siapaipun ini yang ada seleruh yang ikut tugas jokowi ini molai sekarang ini gak ada tugas karena apa Jokowi ini sudah saat nya berenti cukup dua perede berenti ini jadi tugas Jokowi semua ini stop stop stop stop stop stop stop ini ingat seluruh ada rakyat Indonesia ini harus tau rakyat kecil ini iya assalam mualaikum
Jadi ini yang ada nama Jokowi ini harus bisa berenti cukup dua perede berenti ini yang ada nama Jokowi ini gak boleh tugas apapun ini semua distop stop stop stop stop stop stop ini ingat ada rakyat ku kecil ini kalau ada Jokowi punya cara 2 apapun ada dimana pun harus bisa ditolak ini ingat rakyat ku ada tugas dengan rakyat Indonesia ini harus bisa dibacah assalam mualaikum
Jadi ini yang ada nama Jokowi ini yang ikut jokowi ini nama mintri semua punya kasus koropsi ini sak Jokowi juga karena apa punya banyak kemetingan bisa ambil uang terus kan Jokowi ini bisa dibuat bisa dipake semua gak jelas ini yang ada nama parbowo sama Gibran sama Jokowi ini ada nama keluarga ini bisa buat edukasih gajian ini jadi ini gak aturan karena apa ini punya izin dari mana ini Jokowi ini sudah saat berenti cukup dua perede berenti ini lah bisa ganti persiden yang baru ini ada nama rakyat Indonesia ini bisa punya jalan belah punya tugas harus punya adil ini yang tak pajek ini ingat assalam mualaikum