[FULL] MHI - GEGER 52% ANGGARAN PENDIDIKAN JADI DANA DESA?
Вставка
- Опубліковано 7 лип 2024
- Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Lalu, bagaimana tanggapan dari Pengamat Pendidikan?
Simak Medcom Hari lni bersama Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.
-------------------
#Medcomid #pendidikan #shorts
Follow kami juga ya untuk mendapatkan informasi terkini!
Website: www.medcom.id/
UA-cam: bit.ly/3z1P8Yc
Facebook: /
Twitter: / medcom_id
Instagram: / medcomid
TikTok: bit.ly/2TKH9yJ
![[FULL] MHI - 148 JUTA KENDARAAN BAKAL WAJIB ASURANSI!](/img/n.gif)
52% anggaran pendidikan utk "Sogok" Kades yg dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemaren...pantes Menang nya sampai 52% suara ...!!!
Komen dari kaum kadrun bodoh bin tolol bin goblok bin oon! Kadrun = antek/keturunan gurun Yahudi Yaman, yang mengaku keturunan nabi Muhammad saw, padahal keturunan Yahudi hi...hi...hi.... Dibawa oleh penjajah Belanda atas saran Christiaan Snouck Hugronje. Dengan tujuan mengadu domba rakyat Indonesia (devide et impera).
Pantas mereka berani joget2
Hasilnya 58%...ha..ha2...😅
Oalah
Mencerdaskan kehidupan buzzer.
rakyat jangan menyalahkan DPR atau pemerintah terpilih, karena rakyat telah dengan sukarela menjual suaranya
rakyat memilih anggota DPR dan penyelenggara pemerintahan bukan karena hati nurani tapi karena recehan dan blt
Benar 58% rakyat indo yg telah menciptakan rezim hanya dengan uang recehan jadi jangan salahkan rezim salahkan penciptanya
Besuk angggaran pendidikan 52% dipakai anggaran makan siang gratis. Mahasiswa bisa diperas lewat UKT dimahalin. 😂
Selama saya kerja jadi guru didesa. Gak pernah tuh desa nyumbang anggaran utk keperluan sekolah, guru dan siswa. Padahal dana pendidikan besar bgt dialokasikan ke-desa. Sangat miris.....
Dana tsb untuk mengadakan PAUD untuk setiap desa di Indonesia!
@@tokokomputerganikomputer9356Paud pun tdk rata, banyak Paud desa kondisinya juga biasa saja, honorpun msh ada yg 150 rb tiap bln/guru paud.
Bahkan aud swasta yg di kelola masyarakat sama seksli tak tersentuh, pdhal sama2 mencerdaskan/mendidik anak usia dini 🙏
@@eniewulan6899Fakta sektor pendidikan negeri konoha😢. Kaget juga rupanya anggaran dialihkan ke desa dan masa kerja kepala desa nya diperpanjang untuk balas jasa pemilu. Benar2 speechless😳.
Pantas sesuai data BPS 2023 mayoritas rakyat hampir 90% hanya tamatan sma ke bawah, janji kampanye 2019 membangun sdm andal ternyata membangun dinasti andal
@@lusibkl1772 benar...kepala desa mnjadi alat utk kampanye, terbukti berhasil. Tp lmbaga pendidikan khusys guru honorer memprihatinkan 😭
52% lari ke Dana Desa 48% dibagi2 ke pejabat
Mungkin klaw jdi dana desa lebih mudah tuk dikorup 😇😇
DPR khususnya pimpinan DPR kurang mampu mengontrol penyelenggaraan keuangan pemerintah. Perlu kepemimpinan DPR yang kuat.
Komen ngawur! Dana sebesar tsb pasti telah mendapat persetujuan dari DPR wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk Bukankah tiap tahun ada audit dari BPK dan yakin bu Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara sudah membicarakannya dengan DPR wkwkwkwkwkwkwkwk
Mereka satu komplotan
Pemerintah RI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan bangsa itu yg baik n benar adlh
1. WAJIB MENGGRATISKAN ONGKOS/BIAYA teansfer ilmu, keterampilan atau keahlian dari guru/dosen ke siswa/mahasiswa (mulai SD hingga Perguruan Tinggi)
2. WAJIB meningkatkan jumlah DAYA TAMPUNG, agar bisa menampung se-banyak2nya siswa/mahasiswa
3. WAJIB meningkatkan KETERAMPILAN/KEAHLIAN sedini mungkin (sejak di SD), agar
mayoritas WNI itu benar2 bisa menjd TENAGA2 TERAMPIL/AHLI tingkat tinggi/dunia, sebab
tuk bisa memiliki ketrampilan/keahlian tingkat tinggi/dunia itu tidak bisa dilakukan secara INSTAN (semakin banyak latihan, maka akan semakin terampil/ahli, demikian pula sebaliknya) misalnya, a.l:
TERAMPIL/AHLI di bidang olah raga, memproduksi barang/jasa, dagang/ekonomi, kesehatan, tehnologi, pertambangan, pertanian, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM, dll
4. Jumlah siswa/mahasiswa yg ditampung oleh Pemerintah RI itu WAJIB ber-kali2 lipat banyaknya dibandingkan yg ditampung oleh PENGUSAHA2 di bidang pendidikan, mengingat
tugas n keawjiban mencerdaskan bangsa itu BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB/KEWAJIBAN para PENGUSAHA di bidang pendidikan, tp sepenuhnya adlh tugas n kewajiban Pemerintah RI
Ma'af jika saya salah
Dana desa Untuk suap kemenangan 58% 02
Desa tak sepenuhnya membantu Kesejahteraan guru dan kursi, meja, lemari, bangunan sekolah.
Bila wakil rakyat diam itu sama2 empunyai dosa, krn bila dpr bersuara mereka akan dijerat dgn kasus yg beda.
Sdh dipotong untuk desa sementara pengelolaan dana BOS oleh sekolah dipersulit... Pemerhati pendidikan perlu membantu menyuarakan rintihan pihak sekolah
Mohon maaf saya kurang mengerti, pengelolaan dipersulit ini maksudnya bagaimana ya?
Pantesann kades kaya2 semuanya, dana mengalir deras tanpa audit. 🎉
saya guru smk swasta, banyak murid saya nga bayar uang exskul karena nga mampu. kip juga nga bisa diajukan karena kuota. kepala desa juga nga bisa bantu.
Grand design selalu hebat Pak. Tapi sehebat apapun rencana, kalo tidak ada integritas yang cukup ya jadinya seperti Bapak lihat. Terima kasih Pak, sudah peduli pada bangsa dan negara kita❤ Tetap semangat.
Cari menteri pendidikan yang cerdas dan peduli pendidikan.. Berpihak pada guru dan murid bukan berpihak pada perusahaan..
Betul sekali, yg bpk blg itu
Terus dana desa jadi dana pribadi😂. Terus warganya memuji "wah, pakde ku baik bangt. Bagi² duit tiap hari ke warga pake dana pribadi". 😂
Hore... yuuuk sorak bareng2
Desa menjadi lembaga politik,
1. Sekdes demo menuntut diangkat jd pns disetujui.
2. Kades demo menuntut perpanjangan masa jabatan disetujui.
3. Aparat desa demo menuntut anggaran desa (dana desa) disetujui dan terus ditambah.
4. dst..apalagi, demokrasi apa demo-krasi ???😮
Semua demi kepentingan politik sesaat
Kades minta perpanjangan sampe 9 tahun dikabulkan. Gila 9 tahun brp duit yg masuk itu.
Ya semacam itu kalau demo
Sangat banyak dana desa yang kemungkinan berpotensi dikorupsi, karena pengawasannya kurang memadai,
Masih banyak madrasah negeri yang tidak bisa menggunakan dana APBN dikarenakan persyaratan tanah bangunan harus sertifikat hibah. Madrasah negeri tersebut hanya memiliki sertifikat wakaf. Akhirnya beban bangunan dibebankan pada wali murid ( masyarakat ). Inilah yang kelihatannya melanggar pasal 31 UUD 1945
Balas budi pemenangan Pemilu ke aparat desa
Info dana desa boleh untuk pengolahan oprasional PAUD,tapi kami SD,SMP untuk bayar gaji honorer. Minta tambahan dari desa susah payah dan katanya memang tidak bisa karena hanya PAUD saja.
Gaji honor 300 dari sekolah seandainya bisa dari d3sa kan lumayan bisa menambahkan.
Yang bersyukur desa lingkungan perusahaan masih dapat dana dari perusahaan untuk tambah gaji honor.
kpk hrs turun tangan nih.
Yaa itu mah buat dukungan pemilihan agar tetap terpilih....
Jangan berharaplah pak sama DPR untuk memperbaiki segala carut marutnya negara ini yg penuh dari pelanggaran2 undang undang, karna DPR Juga bagian dari mereka2 itu yg mementingkan diri sendiri.
Rezim abal abal bikin susah rakyat tidak tau apa yg mau di kerjakan .. Semaunya, sendiri
Komen dari kaum kadrun bodoh bin tolol bin goblok bin oon! Kadrun = antek/keturunan gurun Yahudi Yaman, yang mengaku keturunan nabi Muhammad saw, padahal keturunan Yahudi hi...hi...hi.... Dibawa oleh penjajah Belanda atas saran Christiaan Snouck Hugronje. Dengan tujuan mengadu domba rakyat Indonesia (devide et impera).
Ah gimana negara bisa maju pendidikannya aja ruwet begini.harus ada peta jalan pendidikan apa yang mau dihasilkan.
Dana desa diperbesar , pengawasan nol, dana bos penggunaanya rumit,tiap thn diperiksa.
Betul pak seperti itu, ganti presiden ganti mentri, ganti kurikulum isinya sama, biayanya trilyunan, sekolahan rusak, bangku menjanya rusak, gurunya tidak sejahtera, belanja bos harus siplah.. Menambahl beban guru juga.., sebenarnya pendidikan bukan tambah baik tapi tambah bobrok yang pusing guru sebagai pelayanan murid..
Persiden dan Mendikbud Dikti sudah melakukan pelanggaran Undang undang Dasar maka kenapa DPR-RI tida mengusut apakah Anggota DPR RI ikut makan dana Pendidikan
Anggaran tidak dialihkan saja sekolahnya rusak apalagi dialihkan tambah roboh sekolah kita..
Korupsinya di indonesia kompak dari yg teratas sampai yg paling bawah..
Efek kàdes 3 prioda
Tectona Grandis Dynasty...
Gawat, itu bukti pendidikan bukan tujuan utama, infrastruktur yg utama, pdhl sdh jelas bangunlah jiwanya dulu baru badannya, mencerdaskan bangsa adlh tujuan kemerdekaan. Tinggal BPK/BPKP Membuktikannya...berani...? ? ?😮
Dengan adanya dana desa, khususnya di desa saya, Sekolah saya blm pernah dapat anggaran untuk sekolah dari dana desa.
IMO: dikwatirkan ini adalah "rangkulan" untuk kepala desa untuk pemilu 2029 nanti...
Tempe mendoan..😊
karena sebagian besar siswa gak punya hak pilih di pemilu.....
Perlunya lembaga pengawasan kuat utk penggunaan dana desa.sangat tidak terkontrol
Ini yg sy ragu..siapa yg audit dana desa?
Kalobsdh melanggar UUD wajib di lengserkan
Dpr danbrakyat hrs melspirkannimi kpd kpk supaya bendahara negara, mentri pendidik
dan presiden mempertanggung jawabkan kelakyannya pd rakyat.
Komen ngawur! Dana sebesar tsb pasti telah mendapat persetujuan dari DPR wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk Bukankah tiap tahun ada audit dari BPK dan yakin bu Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara sudah membicarakannya dengan DPR wkwkwkwkwkwkwkwk
Presiden yg bertanggung jawab,,, pengalihan anggaran hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Presiden
Waduh jika benar sangat berbahaya niii😢😢
Perlu audit anggaran kemendikbud dan dana pendidikan di seluruh wilayah indonesia sampai ke tahap ke penggunaan nya
Tanya Mak Lampir,Srimul...dia ngutil APBN....
Mendingan dana desa di stop dulu sementara waktu dialokasikan yang lain
Astagfirullahal adzim!
Anggaran Bansos ada Sendiri, masih menggunakan Anggaran Operasional
Ko bisa..
Satu kata "dzalim"
Pantesan kug malah menaikkan ukt ....
Balas jasa untuk para raja desa plus UU Desa...jabatan jadi 8 tahun / periode + bisa 2 periode
Mirissss...
Apapun carany biar bisa menang
Walaupun melanggar
😅😅😅😅
itu bukti pemerintah tidak mencerdaskan kehidupan rakyat...dan wakil rakyatnya jg mendukung dgn cara pura pura bodoh...
Presiden yg harus bertanggung jawab keruwetan dana ini
Pantesan kuliah jlr KIP_K di persulit,kasihan bngt ank2 berpotensi g bs kuliah
Buat Pemilu kemaren kan.
Penyerapan anggaran tidak pernah real dlm sistem kita
DPR nya bobrok
Ini kenapa lagi makkk? 😭
Dana desa sekarang aja hilang entah kemana di desa, ini mau ditambah lawak sekali pemerintah ini, lihat itu jalan didesa yg bolong beberapa cm dana desa g tau kemana, pembangunan dimarkup diluar nurul, jngn kasih desa dana g akan berguna bagi warga
pantesan ukt mahal
Parah banget urusan pendidikan yg mrupakan urusan penting meningkatkan sdmpun pemerintah lalai, trus Kerja Kemendikbud, Kemendagri, Kementrian Keuangan, Bappenas, BPK apa kerjanya ?, pNtasan Pendidikan hancur2an
Jadi dana desa uangnya kemana jalan pada rusak ga di perbaiki uangnya malah di simpan di rekening pribadi
Perasaan ga ada perubahan desa diguyur milyaran, yang ada kadesnya mendadak kaya 😂
Semua dilakukan.demi ... 😂😂😂
Artinya pendidikan bukan pagi prioritas...
utk pilkada kali
🎉🎉ponaan tahun lalu dapat bantuan 🎉 menjelang pemilu sampai sekarang belum dapat
Kl ini benar, tdk bisa ditolerir
SIAPA YG BERTANGGUNG JAWAB INI ?PENGGUNA DANANYA SIAPA, TERUS PENGAWASNYA DPR APA MASIH ADA DI NKRI INI MANA HASIL PENGAWASANNYA UNTUK BUKTI KERJA KEPADA PEMILIH ANDA YAITU RAKYAT INDINESIA.
Klo pembangunan sumber manusianya yg gak ptg negara mau merdeka 1000 tn pun tetap masyarakte bodoh justru spy hidup sejahtera pondasi terkuat dipendidikan baru lain lain, justru yg plg pokok anggaran pendidikan d kesehatan
Sampai saat ini Pemerintah dan Elite Partai tidak pernah PEDULI dengan mencerdaskan (Pendidikan)
Masih sibuk memperebutkan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Itulah yang terpenting untuk mereka.
Makanya kwalitas sekolah negeri jauh merosot..... uang kegiatan darimana ? kalau dana 50% dipakai dana desa..kasihan anak2 generasi bangsa ini
apa bisa dana pendidikan dipakai juga untuk dana Desa apa ndak slh nih pemerintah apa ndak keliru begitu
Pak Indra Charismiadji kenapa yang diusulkan bapak hanya dijadikan catatan saja segala ketidak taatan rezim pemerintah sekarang pada UU untuk rezim baru? Kita yang bodo perlu ACTION dari yang cerdas. Tidak omon2 saja, bukan catatan saja.
Wajar saja ,hgu itu bukan di kota pasti di kabupaten
enak benar.. desa... aparatnya makan duit pendidikan. jalan jalan ke Bali.. liburan oleh aparatnya
Sonasi yg di lakukan karena jumlah sekolah tdk mencukupi ....
Tata kelola hancur demi politik
BuT nyogok kepala desa ekeke. Panjang umur sri Baginda paduka yang mulia Jokowi
Kismin ......miskin , melarat , kere ......mau sekolah ,mau kuliayah .......jangan harap .
Miskin ,miskin aja ....
Orang kere ......nggak boleh pintar .
Ntar kalau pintar , jadi opposisi
Ha ha ha.......sudah tidak ada uang ya mangkanya IKN dihentikan,gaji PNS dan DPR diturunkan. Apa sudah habis dikorupsi....................wwla-wela...............
Kayaknya emang menilai pendidikan, kesehatan itu "tdk penting", shg yg paling penting adalah fisik, populis.
Tidak heran sering dengar kasus2 buli membuli anak2 sekolah jaman sekarang. Sepertinya Kualitas pendidikan budi pekerti sudah menurun akibat kurang diperhatikan.
KORUP SECARA LEGAL
Gila,,semua lini pesta pora korupsi.benar2 rezim penghancur 10 tahun di pimpin tukang mebel.
Akal-akalan aja ini kayaknya untuk menggantikan tuntutan apdesi kemaren yg minta 8 tahun jabatan
DPR nya pada tidur semua
Jokowi Sibuk untuk anaknya dan teman sejawatnya
balas jasa kepdes pendukung dinasti pilpres kemarin
gara" anak ingusan itu semua aturan di langgar
rakyat jg yg jd korban
Dana bos!!, ajang bagi bagi duit oleh pengurus dana bos?
10 tahun hidup kita sia-sia
52% Anggaran Pendidikan Jadi Dana Desa...perasaan desanya tetep giti gitu saja..ah ASUdahlah
Di korupsi itu
Pada pinter tapi pada gak bener!!! Itulah indonesia😂😂😂😂
Luar biasa nii rezim..hrs dibongkar habis dan di kasus kan utk mempertanggung jawabkan
Dana Desa ada Anggarannya sendiri masih menggunakan Anggaran Pendidikan
Bansos ada Anggarannya Sendiri masih menggunakan Anggaran Operasional Presiden
BPK laporannya WTP klo periksa gimana g ada temuan, Amburadul
Desa menjadi lembaga politik.
1. Sekdes minta diangkat jd pns disetujui.
2. Kades demo minta perpanjangan masa jabatan disetujui.
3. Aparat desa demo minta anggaran desa (dana desa) disetujui dan terus ditambah.
4. dst..apalagi, demokrasi apa demokrasi ???
😂😂😂😂😂😂😂10 tahun pemerintah hutang 8300 trilyun bangun jalan ngutang bangun jalan tol ngutang anggaran negara kabur ke pejabat dpr mpr yng jadi korban jokowi padahal cuman buat peresmian jalan doank😂😂😂😂😂😂🎉🎉🎉
Banyak motif politiknya bro!mending membodohi rakyat dpd masyarakat desa tdk mendukung calon penguasa khususnya lg partai2 yg mendapat kuota wilayah pedesaan...sungguh ironis!
laaah...kan untuk pemenangan pemilu..