[KePo] | Membedah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Вставка
- Опубліковано 23 гру 2024
- Hallo Sobat Keuda,
Mengawali Tahun 2024 ini, KePo (Keuda Podcast) Kembali lagi Menemani Sobat Keuda.
Dalam podcast kali ini, kita akan membahas topik "Membedah Tambahan Penghasilan Pegawai", yang dipandu oleh Jhon Roy H. Siagian dan Nuraida Muji Kurnia dengan Narasumber yang dihadirkan adalah Fernando H. Siagian (Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah pada Wilayah I)
Mari saksikan bersama, hanya di channel UA-cam Ditjen Bina Keuangan Daerah. Tonton sampai habis ya.
KePo
(Keuda Podcast)
#Kemendagri #KePo #Keuda #KeuanganDaerah #Podcast
Jangan lupa follow media sosial Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri lainnya.
Instagram: / ditjenbinakeuda
Tik-Tok: www.tiktok.com/@keudaupdate
Facebook: www.facebook.c...
UA-cam: / @ditjenbinakeuda
Website: keuda.kemendag...
Lebih baik TPP dimasukkan saja kedalam komponen gaji ASN / P3K agar melekat pada komponen gaji dan jelas serta memudahkan Pemerintah mengaturnya dan tidak terjadi penyalahgunaan. Masyarakat pembayar pajak juga dapat mengetahui berapa gaji ASN / P3K sebenarnya sehingga masyarakat dapat memantau apakah terjadi kesenjangan yg mencolok antara gaji ASN / P3K dengan swasta, buruh, dan wiraswasta.
Pajak Untuk Rakyat ( bukan untuk ASN / P3K saja )
Pengalaman saya TPP itu menjadi tidak efektif dan zona nyaman, kinerja tidak sebaik sesuai tujuan TPP. Padahal aturan nya “ DAPAT” diberikan, sehingga tidak wajib. Hanya hasil analisa KPK lebih menyarankan TPP daripada Homor. Tahun 2006 saya 0:45 studi pengayaan ke propinsi Gorontalo yang pertama kali menerapkan TPP yang di ikuti Jabar dan DKI Surabaya.
Perlu juknis agar daerah dapat menerapkan TPP sesuai dengan tujuannya.
Salam sehat untuk kawan2 Ditjen keuangan daerah ( saya aktif sejak 2006 ) ikut menyusun juklak APBD, susun pmdn 32/2010, pmdn 39/2011, RPP 12/19 dan rancangan awal pmdn 77/2020.
Sahabat dan penyusun pmdn 13/2006 pak Maurits plt Dirjen dan p hasiholan, ibu murni mantan direktur perencanaan, pak syaripudin, pak Doni ( mantan Dirjen ) alm pak Agus, palebangan, pak Musa sebagian dari penyusun konsep tata kelola keuangan daerah.
Tpp untuk kementrian/lembaga vertikal apakah berdasarkan kemampuan keuangan Negara/APBN?
UU 1 tahun 2022 kalau betul diterapkan, beberapa ASN PEMDA tidak akan terima TPP...
Perbedaan besaran TPP APIP, PBJ dengan yg lain hanya beda sedikit dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban...
Ini yg harus diatur lebih jelas atau ada desk khusus tiap tahun
TOLOOOOONGGGG KEMENDAGRI KHUSUS KEUDA
TPP itu bukan hanya terkait besarnya berapa tapi rasa keadilan antar nama jabatan
kemendagri sudah keluarkan indikator pemberian TPP,
realitanya, banyak daerah yang menyamaratakan besaran tpp dan ada juga yang pekerjaan beresiko tapi tidak diberikan tpp yang lebih kecil dari yang lain
MOHONNNN
saat ada daerah yang mengusulkan persetujuan TPP tapi isinya tidak ADIL sekali lagi bukan terkait besaran TPP tapi KETIDAK ADILAN,
tolong ada catatan atau tidak disetujui usulannya..
tidak hanya setuju usulan daerah meskipun memang TPP kewenangan daerah
Ada baiknya kemendagri terbitkan regulasi, agar daerah adil dalam memberi tpp, tidak sewenang2 menghpus tpp 1 profesi sja,dan menaikkan tpp struktural
Hari ini di Sumba Timur, Fraksi Golkar, PKB dan NASDEM menolak TPP.
BUPATI KAMI BPK KHRISTOFEL PRAING TETAP MEMPERJUANGKAN TPP DGN DUKUNGAN 3 FRAKSI LAINNYA.
Di Garut.. Khusus Pegawai RSUD & Puskesmas, TPP nya di NOL kan sejak 2019...kalo Pegawai Dinkes & SKPD lainnya, masih dapat TPP
Sungguh sangat miris...
Yg kerja sapa....yg Trima sapa...
Pntasan smua pegawai fungsional ingin kmbli kestruktural saja slu
Tpp untuk THN 2024 di bayarkan br 1.bln.ini kab.bantaeng.kemudian rapel kenaikan gaji dua blm blm jg di bayarkan sampai skrng
Dipapua barat Kaimana...
Malah Desember 2023 blom dibayarkan.
Dan 2024 sama.sekali belum dibayarkan😅😅
Mksh admin & mantab bang Fernando
Di kota bitung propinsi sulut tpp sdh 5 bulan tidak di bayarkan pada hal sdh di anggarkan di apbd, jangankan tpp yg blm di bayar, THR saja walikota blm bayar. Jd di mohon pd kementrian dlm negeri hrs memperhatikan hal. Jgn cuma dia saja.
Mungkin kemendagri dapat mengeluarkan peraturan tentang Pedoman penyusunan TPP di daerah sehingga tanggung jawab OPD pemrakarsa dapat jelas dan terukur dalam penyusunannya.
Sudah ada pedoman pak, namun di daerah terjadi ketimpangan, ketidkadilan, krn daerah yg punya wewenang, maka baiknya kemendagri buat regulasi biar daerah adil dlm memberi tpp
Sebaiknya pasal 58 angka 1 itu,diubah kalimatnya krn menimbulkan interpretasi yg merugikan ASN,krn klausul ini dimaknai lain olh pemerintah daerah.
Maaf Min, TPP sudah diatur sejak Permendagri 13/2006 pasal pasal 39 ( rustandi mantan kepala BPKAD kabupaten b Bogor )
Pantasan kami belum dapat tpp karna ternyata tdak wajib diamggarkan oleh daerah 😢😢
Buat aturan jdi satu aja singgel selery agar gaji dan tunjgan di jdikan stu dlm gaji
Tolong lah kami pak
Regulasinya dan bantuan harus jelas utk daerah karena tpp sangat memotivasi kami utk tingkatkan kinerja
Sebaiknya diwajibkan pada Pemda sgga kita yg di daerah tidak Kepo lg
Aslm, kapan tpp asn daerah prov sumsel 2024 dicairkan segera sbelum puasa , klo bisa mksih wslm?
Rekomendasi TPP jangan lama-lama, aturannya diubah.. rekom aja lama banget sampe 3 bulan bahkan lebih.
Nyimak 😊
JIKA TPP TIDAK WAJIB.,, MOHON PENCERAHAN TERKAIT UANG MAKAN ASN
Trims pak penjelasan nya
Bapa SADAR ga ..klo TPP untk sangat membntu kita dalam mejalankan pelayanan...
Saya tenaga kesehatan...
Saat ini saya butuh TPP...
Untk isi bnsin...ke kantor saya...
Skrg sya tdk ada uang...
Klo saya tdk pergi kerja bagaiamana!!
Ajun menyimak
izin bertanya, apakah semua formasi cpns pemda/pemprov dapat tukin? atau ada yg cuma gaji pokok saja?
Belum sampe sakarng
Berapa besar ttp di daerah kalian, tulis di comen.
tambahan penghasilan itu berarti yg diutamakan yg penghasilannya kecil,jadi kalo sudah pejabat ya jangan terlalu besar tambahannya,,kasian yg bukan pejabat,,,pejabat sudah banyak mendapat tunjangan,,biar tak terlalu dalam jurang perbedaan penghasilannya..tomong ini dicermati
Hadir
Bagaimana dgn kelangkaan profesi pada pengelola pengadaan yg sulit merekrut personil JF PPBJ krn resiko hukum dlm pengadaan barang dan jasa pemerintah????
Apakah ada kemungkinan TPP untuk PPPK bisa di samakan dengan TPP PNS karna beban kerja PPPK sama dengan beban kerja PNS. Sedangkan TPP untuk PPPK itu jauh sekali di bawah TPP PNS. Mohon pencerahan nya
Izin bertanya, Kami penyuluh pertanian di kabupaten serang bekerja dilapangan yang banyak menghadapi resiko, akan tetapi pada saat penetapan TPP angka yang kami terima tidak mengalami kenaikan padahal semua PNS di semua OPD mengalami kenaikan hampir 100 %, jadi kami tertinggal, ketika diusulkan kembali angkanya tidak sampai 100%, apakah ini termasuk kelalaian terhadap peraturan karena tidak mencerminkan rasa keadilan padahal tadi kami bekerja penuh resiko dilapangan dan biaya operasional yang besar, dan terkadang harus bekerja diluar jam kerja
Utk kab.sintang (Kalbar) alasan penghapusan TPP bagi guru Krn Pemda tdk ada anggaran, pertanyaannya, klu tdk ada anggaran kenapa TPP ASN non guru naik semua, hanya profesi guru yg di hapus TPP nya sampai 0?
Itulh bu, baikknya kemendagri buat regulasi, agar daerah tidk sewenang2 menghpus tpp 1 profesi sja,
Blh juga hostnya, walaupun salah jurusan, sekolahnya TI tp blh juga jd host
Ros menyimak
Mohon info apakah selain TPP untuk ASN pada pengelola pajak dan Retribusi bisa mendapatkan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi?
Bisa pak. Masuk dam kriteria pertimbangan objektif lainnya
Seharusnya kemendagri tetap membuat range batas bawah dan batas atas TPP. Kalau daerah gak mampu, ya pusat membantu.
Apakah PNS pada UKPBJ boleh mendapatkan TPP Khusus? Apa saja syarat dan kriterianya?
Nelly _menyimak
APAKAH HAL YG SAMA.JUGA BERLAKU UTK ASN PUSAT?APAKAH ASN PUSAT WAJIB MENDAPAT TUKIN/REMUN?ATAU DAPAT DIBAYARKAN (TDK WAJIB) JG SAMA.SPT DAERAH?
Knpa TPP di daerah berbeda-beda setiap perangkat daerah dan terlalu jumplang antar jabatan. Di usul ke kemendagri masuk akal saat pelaksanaan tdk sesuai.
Sy mengikuti TPP dri 2019 masuk di sistem usul kemendagri wajar dan tdk jomplang. Tpi saat pelaksanaan SK yg dibuat atau dikeluarkan per perangkat daerah. Dan antar jabatan jauh berbeda struktural dgn pelaksana dan fungsional di perangkat daerah.
KAN SAMA2 ASN BAIK PUSAT DAN DAERAH...JIKA ASN PUSAT LANCAR GAJI DAN TUKIN NYA KENAPA DAERAH TIDAK, KAN SAMA2 BEKERJA,
Nelly_Hadir
ua-cam.com/users/shortsXiVf4NrqV8I
Dimana fungsi ditjen bina keungan, saat pejabt pemda sintang kalbar alihkn uang TPP guru
ke TPP pejabt dan ASN non guru
di aturan jelas disuruh adil dan sejahtera
yg sejahtera pejabt, gru yg di plosok. yg nikmati insentif pejabt
di gaji negara tpi gak bisa biar regulasi TPP,.,
ua-cam.com/users/shortsFPnx0Bv-2o8
Kembalikan uang guru ASN 1 KAB sintg kalbar.
Sewenang2 pejabt hpus uang
ditjen bina keuda , tidak mampu urus pemda
buat regulasi TPP
AGAR Tidak sesuka pejabt daerah alihkn uang tpp, kran penguasa di daerah,.
tidak tahu buat kriteria TPP. uang gru 3 tahun melayang ...
Hadir