Tolong viral kan ! Karena saya juga korban , Sudah pakai lawyer , Sudah lapor polisi , Sudah lapor ombudsman , Hasil nya tetap nihil , Ini bukan hanya dari pihak developer yang nakal , Tapi bank pun juga ikut bermain , Bayangkan kita cicil tiap bulan tapi ga ada jaminan nya di bank , Pernah salah satu oknum bank keceplosan bilang : " Pak , di tangerang ini banyak yang bermasalah perumahan tidak ada sertifikat nya , tapi perumahan bapak doang yang sok-sok bawa pengacara " Saya hanya butuh hak saya , Mohon bantuan nya , Banyak saya lihat komentar kalau KPR itu aman , NOL BESAR itu , Terus karena jujur baru pertama kali beli rumah ya pasti banyak ini korban-korban seperti ini, Jangan sok menghakimi bagi yang tidak merasakan , Saya hanya butuh keadilan di negeri ini sebagai rakyat kecil , Karena di negara ini kalo mau keadilan butuh uang !
Siap . Kami viralkan . Memang kurang ajar mereka . Makan duit haram . 😢😢😢 Semoga pak Prabowo segera turun tangan . Atau bersatulah kalian untuk lapor ke pak Prabowo .
coba kalau penyitaan jaminan hutang, pasti lancar banknya😅. giliran minta yg jadi hak kita pasti prosesnya ribet, nyelimet, dan gk jarang malah hilang 😅🤣😂 BANKE😤
salah satu cara buat deteksi developer nya kompeten atau enggak itu dari beberapa hal : 1. udah ada ijin tata ruang belum semisal ijin lokasi / ijin penggunaan pemanfaatan tanah / kkpr (nomenklatur terbaru adalah KKPR) 2. sudah ada dokumen SPPL / UKL UPL / Amdal belum plus ijin Andalalin 3. sudah ada siteplan pengesahan dari Dinas Perumahan Permukiman (Dinas PU), dibutuhkan sebagai dasar untuk pengajuan pemecahan bidang tanah di BPN dan memisahkan sertifikat yg akan dipakai untuk fasum yg akan diserahkan ke Pemda. 4. sertifikat sudah HGB atas nama Pengembang atau masih atas nama perorangan si pemilik tanah, karena kewajiban seorang developer sebagai badan hukum sertifikat harus sudah HGB dan harus sudah dimiliki. UU No 1 tahun 2011 mengatur bahwa untuk pengajuan perumahan itu tanahnya harus sudah selesai masalah penguasaan oleh developernya. 5. cek juga sertifikat yg diperoleh apakah luasan sama dengan di dalam siteplan yang sudah disahkan oleh dinas pu perumahan dan permukiman karena dasar bpn bisa melakukan pemecahan bidang tanah itu secara jelas diatur dalam peraturan kepala bpn no 1 tahun 2010. 6. terakhir adalah apakah developer sudah mendaftarkan PBG ke dalam aplikasi SIMBG. kalo sudah coba tanya no registernya begitulah tips kalo mau beli rumah dari developer. kenapa bisa tau, karena udah sering ngurusin dan berurusan dengan developer tapi dengan cara2 sesuai regulasi jadi konsumen tidak akan dirugikan. Buat konsumen coba tingkatkan literasi UU No 1 Tahun 2011 dan Perka BPN No 1 Tahun 2010. Jadi kalo ada developer nakal mau jualan aneh2, bisa dideteksi dari awal. Semoga bermanfaat.
Dibaca bg, dicatat. Masnya nulis imfo penting seperti ini biar kita belajar, bukan malah mencari cari alasan buat menyalahkan orang lain, hukum, atau dll. "Bilang cukup bikin aturan" dikira bikin susunan UU gampang dan cepet? Kalau sudah dibikin UU mau apa? Yakin mau ente baca? @@bebasApa-nm9my
akhirnya masuk liputan tv nasional, semoga menjadi perhatian dan segera terselesaikan, manakib manajemen backingan org kuat kayanya dr dulu dari sektor 2,3 dan 4 selalu masalah yg sama tapi pasti tenggelam kalo ada aduan jadi korban tambah banyak.
Jujur2an ya.... mulai lurah, camat, pelayanan 1 atap kota bogor, tidak bekerja dari awal. Dimana ada kegiatan diwilayahnya tidak melakukan pengawasan wilayah. Eh malah cuci tangan...dugaan saya para skpd kota bogor terlibat. Ironis sungguh SDM yg baik... alias selamatkan diri masing2😂 korbannya rakyat.
Kami korban Pengembang BUMN Nakal, beli apartemen di Jatibening bekasi, sudah lunas 2018 senilai 450 jt, sampai sekarang belum ada tanda2 fisik selesai, apalagi serah terima kunci...alhasil ada 300 lebih konsumen dirugikan....pak Mentri BUMN tolong dicek larinya uang konsumen kemana?
Jika kelak saya jadi presiden atau jadi pejabat yg punya power, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, maka urusan² seperti ini saya putuskan mereka dihukum dan hrs segera diselesaikan hak² pembeli. Pokok nya aturan hukum hrs ditegakkan setegak²nya dan hak² pembeli hrs dipenuhi seadil² nya. Saya pun kelak jika jadi presiden, maka presiden untuk rakyat Indonesia, bukan presiden untuk partai tertentu atau golongan tertentu.🙏🇮🇩
jika kalian membeli rumah pastikan AJB di notaris. kalau di bank pastikan kalian akad kredit. jangan dulu tertarik dengan DP dan promosi. pastikan kabsahan surat kepemilikannya secara hukum
realitanya tidak sesederhana "ini negara hukum, bisa melapor kepada pihak yang berwajib" bapak menteri. ini realita dan FAKTA dilapangan pak. Kebetulan bapak saya pernah mengalami. dan saya pribadi pun juga pernah dan masih belum selesai kasusnya. Lapor ke pihak berwajib, berperkara, tidak punya uang buat bayar lawyer. kalaupun mampu bayar lawyer, belum tentu tanahnya/bangunannya balik. ribet lah, sering2 main ke akar rumput lah pak. di daerah banyak kasus seperti ini. serba salah buat para korbannya. kasus yang besar seperti apa itu, saya lupa, yang ramai di media massa. itu aja gak bisa kelar. apalagi kayak kami yang gak diliput begini.
Berhubungan dengan developer dan marketing memang harus hati-hati karena terkadang banyak tipu-tipunya. Harus jelas nanya di awal. Teman saya pernah dikibulin dengan hidden price. Dikirainnya uang DP murah, ternyata setelah bayar sekitar 15an juta, masih ada harga lain. Akhirnya, hangus tuh duit karena dia gak sanggup bayar hidden price-nya.
Ini terjadi karena sebelum tahun 2010, hampir 50% tanah tidak ada surat hak milik. Setelah prona 2010 sampai saat ini -+ sudah 85% tanah ada SHM nya. Sekarang kasus nya yang banyak adalah ada orang punya tanah kerja sama dengan developer dengan jual cash bertahap. Setelah konsumen bayar lunas, shm hanya janji janji saja. Ternyata developer belum bayar lunas tanah dari pemilik tanah. Ada lagi tanah ex surat kinag yang sudah ada shm milik orang lain. Pembeli tak bisa apa apa karena tak baca detail alas tanah saat ppjb. Seharusnya surat kinag sudah tak berlaku lagi jika sudah ada shm yang terbit. Saran saya untuk membeli rumah second yang sudah jelas riwayat tanah dan bukti shm nya. Jangan seperti saya beli cash bertahap dari developer kecil yang status tanah nya sengketa. Semoga masalah saya cepat selesai. Amien
Pelajaran HODUP bagi kita semua, kalau mau beli properti, cek teliti dan jelas statusnya dan harus lihat fisik pembangunan yg sudah jadi semua, jangan yang masih belum jadi total dan masih dalam proses dibangun atau alias masih belum jadi, wah kebanyakan itu berakhir dengan penipuan saja. WASPADA DAN PINTARLAH! 👍
Pemerintah harusnya bergerak cepat dgn keadaan rakyatnya yg selalu jd korban.peran pemerintah sgt penting dari awal izin pembangunan sampai selesai pemerintah haruslah jd kontrol.agar tidak terjadi seperti ini.
hati-hati waspada, barusan saya cek review google juga banyak yg jadi korban. Mohon sebarkan informasi ini ke teman dan keluarga kalian, jangan sampai ada korban lagi. Terimakasih kepada tim Metro TV yang sudah menyajikan liputan ini. Semoga masalah ini bisa secepatnya selesai
Berdasarkan analisisa ku, developer ini kerja sama dgn calon pejabat atau pejabat. Yg mana dana perumahan tersebut di gunakan untuk Dana Kampanye, dengan asumsi begitu besar nya Dana Kampanye sehingga saat ini developer tidak ada dana lagi dan menunggu pejabat tersebut untuk bermain tender2 pemerintah untuk bisa mengembalikan Dana yg terpakai tersebut. Logika aja ya, dana perumahan begitu banyak nya masa di pake buat diskotik habis. Ya gak mungkin 😅😅 dan ngelapor pun sampai ke DPR jg gak ada hasil nya. Artinya ada pemain besar yang terlibat ni
pemerintah harusnya kasi kebijakan, bahwa setiap devloper perumahan, harus masang spanduk gitu tiap tahun bahwa pajak sdh trbayar ke pemrintah setempat sesuai luas lahan perumahan tsb,, krn kalau begitu artinya oenghuni perumahan tahu, bahwa jika tetap sama jumlah pajak nya thun lalu, artinya warga rumah tsb belum ada yg dapat sertifikat alias belum dipecah
Yang perlu dipertanyakan di awal itu pihak Bank selaku membuka KPR , knp bisa pihak Bank menerima pengembang tanpa SHM atas rumah tersebut yang seharusnya sudah menjadi SHM pengurusan nya, untuk pihak bank jadikan dokumen simpan yang nantinya bisa menjadi status sita kalo kreditur macet.
Klo di daerah lain, gk ada yg namanya "Developer" rumah. Org pengen punya rumah ya beli tanah dan bangun rumah sendiri dgn mempekerjakan kuli lokal yg biasanya adalah tetangga sendiri.
Di Perum. Griya Pramata Mas Ds. Cikarageman Kec. Setu Kab. Bekasi, kt nya sblm masa jatuh tempo ( 10-20:th ), bank bermasalah, kmd ganti developer & bank, tp saat nya mau ajukan SHM g jls lg Bank
Lain kali hati2 mendingan beli rumah yg sudah jadi jangan beli rumah yg masih tanah kosong. Apalagi daerah Bogor, Citayam n Cibinong banyak bangeett mafia tanah bersertifikat bodong.
Saya juga korban mau beli rumah diperumahan digresik jawa timur, dimintai uang jadi 1jt, 3 bulan kemudian dimintai 6 jt uang kunci, gak lama dari itu pt pengbangnya kabur terus ganti pt lain, pt yang baru lepas tangan
Sertifikat induknya pasti ada di Bank. Tidak mungkin KPR bangun perumahan puluhan milyar tanpa jaminan / sertifikat. Kecuali si Bank juga ikut ditipu dikasih sertifikat aspal ( ini sih kemungkinan oknum internal ikut main ).
ya biasanya buat modal lgi, terus nunggu laku , kalo gk laku ya keuangan defisit krn perumahan adl spekulasi penjualan target, makanya bangunan bnyak yg mangkrak krn modal penjualan tdk sebanding lakunya, blom dr hutang bank yg membengkak
dalam kasus ini kenapa seolah bank notaris dan kok acuh tidak ikut mengupayakan, dan kenapa surat agunan pun g dipegang oleh bank😮 sedangkan dpr seolah tidak mau bekerja dm rakyat?
Sekarang kalau beli rumah harus cek dan ricek sama pemerintah setempat, legalitas tanahnya, jangan terkesima dengan kantor developer yang bagus, yang bingung lurahnya kesannya lepas tangan masa ada proyek sebesar itu kantor kelurahan kemana ?
Kadang aparat desa di lokasi perumahan itu berada juga ikut main mata, om.. poin lainnya, jangankan perumahan, beli tanah kosong pun sekarang ini resiko-nya sama, banyak yang bodong.
Banyak kejadian kayak gitu..termasuk adik sy beli kapling di Jonggol ga ada kabarnya sampe skrg ga dbangun..para penjahat dbiarin aja...masyarakat dibiarkan berjuang sendiri tdk ada kepastian, sebenarnya klo.pemerintah mau serius..bisa itu selesai.. babat itu managemen, pemilik, marketing pejahat dr developer..juga pihak bank yang nakal, dah KPR malah mestinya lebih aman krn ada pihak lain eeh sama aja..blm lagi notaris nakalnya...gulung semua gampang itu kalo pemerintah mau serius..1 bulan masukka penjara semua.. klo aparat juga mau serius
yang jadi pertanyaan jaminan apa yang di kasih Developer ke Bank, padahal legalitas tidak memenuhi syarat ke bank ??? ada udang di balik batu ??? Apa balasan bagi orang yang mempersulit orang lain? Adapun balasan atau hukuman bagi Muslim yang selalu menyulitkan orang lain juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadits. Dirangkum dari buku Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 2 karya Syaikh Mahmud Al-Mishri, mereka yang kerap mempersulit orang lain akan dipersulit Allah pada hari kiamat.
The spring residence ciputat tangerang selatan juga sama. Sy sdh bayar cash dgn harga 300jt tipe studio, tpi skrg mangkrak dan sudah status pailit, tapi sampai skrg belum ada kejelasan dan uang tidak dikembalikan. Mohon pihak berwenang aware dengan masalah sprti ini.
Rakyat/ konsumen punya hak menuntut hak-haknya & developer berkewajiban memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jika tidak, maka ada sanksi-sanksi hukum yg bisa dikenakan pada mereka. Pemerintah & aparat penegak hukumpun tidak boleh tinggal diam & harus turun tangan menindaklanjuti permasalahan ini.
Inilah Potret Negara yg katanya "Negara Hukum" tetapi masyarakat nya di suruh hati-hati dan Waspada. Beginikah Bentuk Penegakan Hukum dan Kualitas Hukum di Negeri ini? Tanyalah Pada Rumut yg bergoyang 🗿
Sebisa mungkin warga perumahan ini minta audiensi dg DPR RI,Sri Mulyani,Agus Yudhoyono,Mauarar Sirait,Listyosigit Prabowo,Kementrian Hukum atau minimal tag istagram mereka agar kasus ini menjadi perhatian mereka
Saya adalah korban penipuan transaksi jual beli tanah kavling di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan di Belakang Kantor Kecamatan Papar di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Saya menderita kerugian sebesar Rp.137 juta uang segar karena ditipu 3 orang laki-laki Makelar Tanah Kavling di lokasi Tanah Kavling tersebut.
Saya juga korban sudah 5 tahun nyicil tapi sertifikat rumah belum kunjung diterima lokasi jatiluhur, jatiasih Sudah ke developer dan bank tapi jawaban hanya sedang proses
rakyat menengah kebawah hanya mampu beli rumah tipe 60 dengan dicicil 20thn dengan cicilan sepertiga gajinya, di sisi lain tanah luas di kawasan yang bagus hanya dibangun ruko perkantoran dan rumah mewah yg sering kosong hanya untuk orang kaya di mana keadilannya?? apabila pemerintah memikirkan seluruh rakyat harus ada regulasi terkait perumahan untuk rakyat
Belilah sesuatu yang sudah ada supaya tidak tertipu.. Banyak saudara2 kita yg di tipu karena membeli sesuatu yg belum ada.. Jangan samakan negara kita dengan negara2 yg menghukum para mafia dan koruptor dgn berat.. Jika mafia dan koruptor di hukum berat mungkin perkara2 seperti itu takkan terjadi
Jangankan Pengembang Kecil seperti yang disebutkan. Pengembang Besar seperti PT Lippo Karawaci saja masih belum menyerahkan PSU-nya kepada Pemda Kabupaten Tangerang meski sudah sekitar 30 tahunan.
filter utamanya harusnya dari bank, jikalau developernya mereka cross cek ke assosiasi dan cek legalitas suratnya tidak ada , janganlah pihak bank memberikan akses kredit atau no rekening perusahaannya yang bisa digunakan sebagai akses calon pembeli untuk pelunasan... itu namanya kejahatan keuangan
@@alielkairo3981 kenyataannya bank BTN dan BNI karyawannya banyak yg bermain dengan developer nakal. Kita disuruh bayar cicilan kpr tapi gak ada unitnya. Lucu pihak bank ngotot tetap harus bayar dan tdk mau mengembalikan kerugian konsumen
Kakak saya beli apartemen di Salemba dengan pengembang BUMN sudah lunas 10 tahun lalu belum bisa AJB sampai sekarang . Mohon bantuannya bapak Mentri BUMN.
@@dadangfajar3995 sales banknya itu kejar target pinjaman/kpr tapi membohongi data kreditur terutama data developer. Sertifikat dan tanah bermasalah tapi kerja sama. Bank BTN dan BNI ini yg paling sering ada mafia kpr
Seharusnya pak menteri jangan hanya bilang, lapor ke polisi doank. Kalo saya warga biasa, boleh ngomong gitu. Anda kan punya power, diserahi mandat oleh presiden. Buat donk aturan, izin dan syarat bagi developer yg ingin bangun rumah dan menjual ke masyarakat dengan pengawasan berlapis dan kerjasama dgn aparat utk Gakkum nya. Jgn biarkan masyarakat berjuang dan telantar sendiri. Ayo pak menteri, semangat yok!!!
Kalah dari Makelar Tanah Kavling Kalah dari Developer / Pengembang Perumahan Banyak penipuan transaksi jual beli tanah kavling di . Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan . Belakang Kantor Kecamatan Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
Bner2 konsumen d rugikan..dah serah terima 4th blm bisa ajb?developer jelas2 gak beres..jng2 developer awal pembebasan tanah status blm d urus k proses pemchan/unit..klo sdh pecah hrsnya bs ajb..ruwet ini urusan nya
ini kok pak lurah adem2 aja ya depelover ga bayar2 pajak bangunan, padahal milyaran. Harusnya inisiatif pemerintah setempat itu menyampaikan ke warga perumahan bilang ga usah lanjut bayar kreditnya krn developer pun belum bayar pajak tanah tersebut. ini mah yg paling untung bank nya,,,
Enak beli properti second yang rumah rusak karena harga murah apa lagi yang jual B.U. Sudah murah akses jalan dan lingkungan tapi jadi.. jadi pr nya tinggal benahi rumah perlahan lahan.. pastikan cek sertifikat dlu dan ajb di notaris ppat
Jika kelak saya jadi presiden atau jadi pejabat yg punya power, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, maka urusan² seperti ini saya putuskan mereka dihukum dan hrs segera diselesaikan hak² pembeli. Pokok nya aturan hukum hrs ditegakkan setegak²nya dan hak² pembeli hrs dipenuhi seadil² nya. Saya pun kelak jika jadi presiden, maka presiden untuk rakyat Indonesia, bukan presiden untuk partai tertentu atau golongan tertentu.🙏🇮🇩
Saya kecewa dengan sikap menteri perumahan dan pemukiman dia cuman bilang lapor polisi?kan dia menteri urus dong kasusnya bereskan dan harusnya pemerintah juga memperhatikan masalah ini
![[FULL] REALITAS - Waspada! Pinjol Berbayar Ny4wa](http://i.ytimg.com/vi/Bmm-f05muuM/mqdefault.jpg)
![[FULL] REALITAS - Waspada! Pinjol Berbayar Ny4wa](/img/tr.png)
![[FULL] TOP ECONOMY - Dalang Pagar Laut Makin Mengerucut](http://i.ytimg.com/vi/fC5MNbvR_6U/mqdefault.jpg)
![[FULL] REALITAS - Akhiri Ulah Pati di Bali](/img/n.gif)
Tolong viral kan !
Karena saya juga korban ,
Sudah pakai lawyer ,
Sudah lapor polisi ,
Sudah lapor ombudsman ,
Hasil nya tetap nihil ,
Ini bukan hanya dari pihak developer yang nakal ,
Tapi bank pun juga ikut bermain ,
Bayangkan kita cicil tiap bulan tapi ga ada jaminan nya di bank ,
Pernah salah satu oknum bank keceplosan bilang :
" Pak , di tangerang ini banyak yang bermasalah perumahan tidak ada sertifikat nya , tapi perumahan bapak doang yang sok-sok bawa pengacara "
Saya hanya butuh hak saya ,
Mohon bantuan nya ,
Banyak saya lihat komentar kalau KPR itu aman ,
NOL BESAR itu ,
Terus karena jujur baru pertama kali beli rumah ya pasti banyak ini korban-korban seperti ini,
Jangan sok menghakimi bagi yang tidak merasakan ,
Saya hanya butuh keadilan di negeri ini sebagai rakyat kecil ,
Karena di negara ini kalo mau keadilan butuh uang !
Siap . Kami viralkan .
Memang kurang ajar mereka . Makan duit haram . 😢😢😢
Semoga pak Prabowo segera turun tangan . Atau bersatulah kalian untuk lapor ke pak Prabowo .
coba kalau penyitaan jaminan hutang, pasti lancar banknya😅. giliran minta yg jadi hak kita pasti prosesnya ribet, nyelimet, dan gk jarang malah hilang 😅🤣😂
BANKE😤
UP
drpd KPR mending kalian ngontrak,sambil nabung beli tanah terus bangun rumah sendiri !!
rumah gw KPR kayak taik hasilnya..
Up
salah satu cara buat deteksi developer nya kompeten atau enggak itu dari beberapa hal :
1. udah ada ijin tata ruang belum semisal ijin lokasi / ijin penggunaan pemanfaatan tanah / kkpr (nomenklatur terbaru adalah KKPR)
2. sudah ada dokumen SPPL / UKL UPL / Amdal belum plus ijin Andalalin
3. sudah ada siteplan pengesahan dari Dinas Perumahan Permukiman (Dinas PU), dibutuhkan sebagai dasar untuk pengajuan pemecahan bidang tanah di BPN dan memisahkan sertifikat yg akan dipakai untuk fasum yg akan diserahkan ke Pemda.
4. sertifikat sudah HGB atas nama Pengembang atau masih atas nama perorangan si pemilik tanah, karena kewajiban seorang developer sebagai badan hukum sertifikat harus sudah HGB dan harus sudah dimiliki. UU No 1 tahun 2011 mengatur bahwa untuk pengajuan perumahan itu tanahnya harus sudah selesai masalah penguasaan oleh developernya.
5. cek juga sertifikat yg diperoleh apakah luasan sama dengan di dalam siteplan yang sudah disahkan oleh dinas pu perumahan dan permukiman karena dasar bpn bisa melakukan pemecahan bidang tanah itu secara jelas diatur dalam peraturan kepala bpn no 1 tahun 2010.
6. terakhir adalah apakah developer sudah mendaftarkan PBG ke dalam aplikasi SIMBG. kalo sudah coba tanya no registernya
begitulah tips kalo mau beli rumah dari developer. kenapa bisa tau, karena udah sering ngurusin dan berurusan dengan developer tapi dengan cara2 sesuai regulasi jadi konsumen tidak akan dirugikan. Buat konsumen coba tingkatkan literasi UU No 1 Tahun 2011 dan Perka BPN No 1 Tahun 2010. Jadi kalo ada developer nakal mau jualan aneh2, bisa dideteksi dari awal. Semoga bermanfaat.
ckup bkin 1hkum gantung pngembang nakal mka otomatis hal2 di ats tdk dprlukan lg
Dibaca bg, dicatat. Masnya nulis imfo penting seperti ini biar kita belajar, bukan malah mencari cari alasan buat menyalahkan orang lain, hukum, atau dll.
"Bilang cukup bikin aturan" dikira bikin susunan UU gampang dan cepet? Kalau sudah dibikin UU mau apa? Yakin mau ente baca? @@bebasApa-nm9my
Konsumen biasa bisa akses kagak??
@@RedmiT-et5uf seharusnya bisa kak, tanyakan dulu ke developer nya kalo mentok ke instansi yg terkait biasanya dinas pu
Ada yg jauh lebih gampang. Kalau developer menolak KPR BCA, artinya bermasalah 😊
akhirnya masuk liputan tv nasional, semoga menjadi perhatian dan segera terselesaikan, manakib manajemen backingan org kuat kayanya dr dulu dari sektor 2,3 dan 4 selalu masalah yg sama tapi pasti tenggelam kalo ada aduan jadi korban tambah banyak.
Jujur2an ya.... mulai lurah, camat, pelayanan 1 atap kota bogor, tidak bekerja dari awal. Dimana ada kegiatan diwilayahnya tidak melakukan pengawasan wilayah. Eh malah cuci tangan...dugaan saya para skpd kota bogor terlibat. Ironis sungguh SDM yg baik... alias selamatkan diri masing2😂 korbannya rakyat.
mngkin gak ada setoran dari pengembang mkanya mreka ogah urusin
Kami korban Pengembang BUMN Nakal, beli apartemen di Jatibening bekasi, sudah lunas 2018 senilai 450 jt, sampai sekarang belum ada tanda2 fisik selesai, apalagi serah terima kunci...alhasil ada 300 lebih konsumen dirugikan....pak Mentri BUMN tolong dicek larinya uang konsumen kemana?
Jika kelak saya jadi presiden atau jadi pejabat yg punya power, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, maka urusan² seperti ini saya putuskan mereka dihukum dan hrs segera diselesaikan hak² pembeli.
Pokok nya aturan hukum hrs ditegakkan setegak²nya dan hak² pembeli hrs dipenuhi seadil² nya.
Saya pun kelak jika jadi presiden, maka presiden untuk rakyat Indonesia, bukan presiden untuk partai tertentu atau golongan tertentu.🙏🇮🇩
Apa nama. Bumn ya bu? Biar kita ajukan permohonan pailit
@@pintarganteng422 apartemen Conexio, Jatibening.
Sebutkan saja bapak/ibu. Biar tidak salah paham nanti nya
Saya sudah lunasi apartemen dari bumn HK 10 thn lalu, sampai skrg sertifikat masih ga ada kejelasan, gimana ini Pak Erick Thohir?
jika kalian membeli rumah pastikan AJB di notaris. kalau di bank pastikan kalian akad kredit. jangan dulu tertarik dengan DP dan promosi. pastikan kabsahan surat kepemilikannya secara hukum
realitanya tidak sesederhana "ini negara hukum, bisa melapor kepada pihak yang berwajib" bapak menteri.
ini realita dan FAKTA dilapangan pak. Kebetulan bapak saya pernah mengalami. dan saya pribadi pun juga pernah dan masih belum selesai kasusnya. Lapor ke pihak berwajib, berperkara, tidak punya uang buat bayar lawyer. kalaupun mampu bayar lawyer, belum tentu tanahnya/bangunannya balik. ribet lah, sering2 main ke akar rumput lah pak. di daerah banyak kasus seperti ini. serba salah buat para korbannya. kasus yang besar seperti apa itu, saya lupa, yang ramai di media massa. itu aja gak bisa kelar. apalagi kayak kami yang gak diliput begini.
Berhubungan dengan developer dan marketing memang harus hati-hati karena terkadang banyak tipu-tipunya. Harus jelas nanya di awal. Teman saya pernah dikibulin dengan hidden price. Dikirainnya uang DP murah, ternyata setelah bayar sekitar 15an juta, masih ada harga lain. Akhirnya, hangus tuh duit karena dia gak sanggup bayar hidden price-nya.
Oh gitu ya bang. Makasih bang infonya biar saya jadi lebih waspada sama yang namanya marketing dan developer.
Metro TV 👍 semoga media lain juga menyediakan berita yg bermutu dan mendidik, ga cumab gossip politik melulu yg membuat rakyat makin kisruh
Ini terjadi karena sebelum tahun 2010, hampir 50% tanah tidak ada surat hak milik.
Setelah prona 2010 sampai saat ini -+ sudah 85% tanah ada SHM nya.
Sekarang kasus nya yang banyak adalah ada orang punya tanah kerja sama dengan developer dengan jual cash bertahap.
Setelah konsumen bayar lunas, shm hanya janji janji saja.
Ternyata developer belum bayar lunas tanah dari pemilik tanah.
Ada lagi tanah ex surat kinag yang sudah ada shm milik orang lain.
Pembeli tak bisa apa apa karena tak baca detail alas tanah saat ppjb.
Seharusnya surat kinag sudah tak berlaku lagi jika sudah ada shm yang terbit.
Saran saya untuk membeli rumah second yang sudah jelas riwayat tanah dan bukti shm nya.
Jangan seperti saya beli cash bertahap dari developer kecil yang status tanah nya sengketa.
Semoga masalah saya cepat selesai.
Amien
👍🏼
Pelajaran HODUP bagi kita semua, kalau mau beli properti, cek teliti dan jelas statusnya dan harus lihat fisik pembangunan yg sudah jadi semua, jangan yang masih belum jadi total dan masih dalam proses dibangun atau alias masih belum jadi, wah kebanyakan itu berakhir dengan penipuan saja. WASPADA DAN PINTARLAH! 👍
Untung gue beli properti cash dihadapan pihak developer dan notaris, kemudian SHM, AJB, IMB, serta surat lainnya lengkap
Bagus banget, kudu sabar jangan sampe tergiur kredit.
Gk ush di pamerin jg kalee, kasian tuh yg kena tipu
gak nanya 😂😂😂
Iye iye yg punya duit banyak
semoga pak prabowo dan menteri terkait perumahan membereskan masalah pengembang nakal seperti ini sesuai cita" program pak bowo.bravo ❤🎉😊🇮🇩🇮🇩🇮🇩🔥🤲
Harusnya Pemerintah ikut menangani masalah spt ini dan melindungi rakyat kecil yg ingin punya rumah dgn serius.
Bogor banyak kasusnya salah satu grand citayam City...sampai 10th jgn kan SHM akta jual beli saja tidak ada..
pelajaran mahal buat yang mau beli rumah,..selalu beli rumah yang serifikatnya clear dan clean.
Pemerintah harusnya bergerak cepat dgn keadaan rakyatnya yg selalu jd korban.peran pemerintah sgt penting dari awal izin pembangunan sampai selesai pemerintah haruslah jd kontrol.agar tidak terjadi seperti ini.
Bank BUMN penyelenggaran KPR banyak yg bekerjasama dengan developer nakal. Seperti BNI, BTN. Saya korban dan sudah lapor polisi. Tapi terkesan lambat
sedih ya, bank bumn tp ga jelas kredibilitasnya, kalo mau aman emang kpr sama BCA, pasti aman itu unit nya pasti legal.
@@angelineinggrid Belum tentu aman jg. Selain itu hnya memperkaya 9 Naga Rakus, pemilik bank Pengemplang BLBI (Perampok Uang Rakyat)
viralkan ini agar para warga segera mendapat keadilan
hati-hati waspada, barusan saya cek review google juga banyak yg jadi korban. Mohon sebarkan informasi ini ke teman dan keluarga kalian, jangan sampai ada korban lagi. Terimakasih kepada tim Metro TV yang sudah menyajikan liputan ini. Semoga masalah ini bisa secepatnya selesai
Berdasarkan analisisa ku, developer ini kerja sama dgn calon pejabat atau pejabat. Yg mana dana perumahan tersebut di gunakan untuk Dana Kampanye, dengan asumsi begitu besar nya Dana Kampanye sehingga saat ini developer tidak ada dana lagi dan menunggu pejabat tersebut untuk bermain tender2 pemerintah untuk bisa mengembalikan Dana yg terpakai tersebut.
Logika aja ya, dana perumahan begitu banyak nya masa di pake buat diskotik habis. Ya gak mungkin 😅😅 dan ngelapor pun sampai ke DPR jg gak ada hasil nya. Artinya ada pemain besar yang terlibat ni
di kota semarang juga ada. victoria residence, meteseh semarang
pemerintah harusnya kasi kebijakan, bahwa setiap devloper perumahan, harus masang spanduk gitu tiap tahun bahwa pajak sdh trbayar ke pemrintah setempat sesuai luas lahan perumahan tsb,, krn kalau begitu artinya oenghuni perumahan tahu, bahwa jika tetap sama jumlah pajak nya thun lalu, artinya warga rumah tsb belum ada yg dapat sertifikat alias belum dipecah
Ini persis mirip Apartemen City Garden Cengkareng.
Turut prihatin....🥹🥹🥹 Semoga Allah segera beri hidayah,bagi para pelaku2 kejahatan..Amin.🤲
Yang perlu dipertanyakan di awal itu pihak Bank selaku membuka KPR , knp bisa pihak Bank menerima pengembang tanpa SHM atas rumah tersebut yang seharusnya sudah menjadi SHM pengurusan nya, untuk pihak bank jadikan dokumen simpan yang nantinya bisa menjadi status sita kalo kreditur macet.
Enteng bgt bilang "ini negara hukum tinggal dilaporkan"
Bpk maennya kurang jauh pak..
aslinya ada uang ada hukum :D
Klo di daerah lain, gk ada yg namanya "Developer" rumah.
Org pengen punya rumah ya beli tanah dan bangun rumah sendiri dgn mempekerjakan kuli lokal yg biasanya adalah tetangga sendiri.
Cosplay jadi manusia udah buanyak dan merata . Waspada dan dahulukan riset sendiri di lapangan
Ok kak teruss upload realitas metro tv setiap 2 hari 😊
Di Perum. Griya Pramata Mas Ds. Cikarageman Kec. Setu Kab. Bekasi, kt nya sblm masa jatuh tempo ( 10-20:th ), bank bermasalah, kmd ganti developer & bank, tp saat nya mau ajukan SHM g jls lg Bank
Lain kali hati2 mendingan beli rumah yg sudah jadi jangan beli rumah yg masih tanah kosong. Apalagi daerah Bogor, Citayam n Cibinong banyak bangeett mafia tanah bersertifikat bodong.
Saya juga korban mau beli rumah diperumahan digresik jawa timur, dimintai uang jadi 1jt, 3 bulan kemudian dimintai 6 jt uang kunci, gak lama dari itu pt pengbangnya kabur terus ganti pt lain, pt yang baru lepas tangan
DITINDAS DI NEGERI SENDIRI, PAJAK DIKEJAR
Sertifikat induknya pasti ada di Bank. Tidak mungkin KPR bangun perumahan puluhan milyar tanpa jaminan / sertifikat. Kecuali si Bank juga ikut ditipu dikasih sertifikat aspal ( ini sih kemungkinan oknum internal ikut main ).
ya biasanya buat modal lgi, terus nunggu laku , kalo gk laku ya keuangan defisit krn perumahan adl spekulasi penjualan target, makanya bangunan bnyak yg mangkrak krn modal penjualan tdk sebanding lakunya, blom dr hutang bank yg membengkak
Iya pasti ada di bank, bank juga ga mau ambil resiko, cuma karena developer nya blm bayar makanya di tahan itu sertifikat
Salah satu yg bikin gen z dan mileneal malas beli rumah
banyak pengembang nakal di banyak kota , pemerintah kemana ... negeri isinya mafia semua di banyak sisi 😢 miris
Itu derita tukang bangunannya aja banyak yang belum di bayar banyak sekali,..oh alifia
kalo ramai2 ngurus ke pemda setempat, kasih wang yang banyak, pasti beres 😊
BNI duuuh... itu kalau gak salah petingginya keseret kasus juga ya.... dengar2 😮😮
dalam kasus ini kenapa seolah bank notaris dan kok acuh tidak ikut mengupayakan,
dan kenapa surat agunan pun g dipegang oleh bank😮
sedangkan dpr seolah tidak mau bekerja dm rakyat?
Jahatnya itu orang,,, punya rasa kasian napa mereka cari uang nggak gampang,,, 😢
Alasanku gak pernah minat dan tertarik yang namanya perumahan subsidi atau nonsubsidi.
Sekarang kalau beli rumah harus cek dan ricek sama pemerintah setempat, legalitas tanahnya, jangan terkesima dengan kantor developer yang bagus, yang bingung lurahnya kesannya lepas tangan masa ada proyek sebesar itu kantor kelurahan kemana ?
Korupsi sudah menjalar
Kadang aparat desa di lokasi perumahan itu berada juga ikut main mata, om.. poin lainnya, jangankan perumahan, beli tanah kosong pun sekarang ini resiko-nya sama, banyak yang bodong.
@@JamanehDwanbohong kalo g setor ke lurah .. 😂
Harusnya Bank bertanggung jawab, sebelum bank kerjasama dengan developer, pihak bank sudah mengecek legalitas nya
tuntut dn viralkan pidanakan kasus kan sita aset2 nya milik pengembang
Banyak sekali pengembang sekarang... Cuma dp2 lahan aja.
Banyak kejadian kayak gitu..termasuk adik sy beli kapling di Jonggol ga ada kabarnya sampe skrg ga dbangun..para penjahat dbiarin aja...masyarakat dibiarkan berjuang sendiri tdk ada kepastian, sebenarnya klo.pemerintah mau serius..bisa itu selesai.. babat itu managemen, pemilik, marketing pejahat dr developer..juga pihak bank yang nakal, dah KPR malah mestinya lebih aman krn ada pihak lain eeh sama aja..blm lagi notaris nakalnya...gulung semua gampang itu kalo pemerintah mau serius..1 bulan masukka penjara semua.. klo aparat juga mau serius
kapling yg vila2 itu ya pak?
@lucky_saja ntah juga kayake seh perumahN biasa komplek
yang jadi pertanyaan jaminan apa yang di kasih Developer ke Bank, padahal legalitas tidak memenuhi syarat ke bank ??? ada udang di balik batu ???
Apa balasan bagi orang yang mempersulit orang lain?
Adapun balasan atau hukuman bagi Muslim yang selalu menyulitkan orang lain juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadits. Dirangkum dari buku Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 2 karya Syaikh Mahmud Al-Mishri, mereka yang kerap mempersulit orang lain akan dipersulit Allah pada hari kiamat.
Bogor ama depok masih bnyak pengembang nakal..
The spring residence ciputat tangerang selatan juga sama. Sy sdh bayar cash dgn harga 300jt tipe studio, tpi skrg mangkrak dan sudah status pailit, tapi sampai skrg belum ada kejelasan dan uang tidak dikembalikan. Mohon pihak berwenang aware dengan masalah sprti ini.
Ini PT Manakib Realty di Kota Bogor Mekarwangi, Pengembang untuk CLUSTER ALIFIA, CLUSTER ALAMANDA dan PURI ANGGREK. Afiliasinya itu dulu PT ELANG
Rakyat/ konsumen punya hak menuntut hak-haknya & developer berkewajiban memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jika tidak, maka ada sanksi-sanksi hukum yg bisa dikenakan pada mereka. Pemerintah & aparat penegak hukumpun tidak boleh tinggal diam & harus turun tangan menindaklanjuti permasalahan ini.
Kenyataan g bgitu 😂
Inilah Potret Negara yg katanya "Negara Hukum" tetapi masyarakat nya di suruh hati-hati dan Waspada. Beginikah Bentuk Penegakan Hukum dan Kualitas Hukum di Negeri ini? Tanyalah Pada Rumut yg bergoyang 🗿
Intinya harus pintar, baca dulu cari tau, cari sumber terpercaya jangan gampang terbujuk rayuan maut
Sebisa mungkin warga perumahan ini minta audiensi dg DPR RI,Sri Mulyani,Agus Yudhoyono,Mauarar Sirait,Listyosigit Prabowo,Kementrian Hukum atau minimal tag istagram mereka agar kasus ini menjadi perhatian mereka
Jangan lupa gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi
Saya adalah korban penipuan transaksi jual beli tanah kavling di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan di Belakang Kantor Kecamatan Papar di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
Saya menderita kerugian sebesar Rp.137 juta uang segar karena ditipu 3 orang laki-laki Makelar Tanah Kavling di lokasi Tanah Kavling tersebut.
Coba lapor ke ag243 radio andika kak,
No Viral No Justice
@@maszzda3115
Ya Kakak, terima kasih atas informasinya dan sarannya.
Masyarakat ngapain harus waspada, seharusnya pemerintahan dan penegak hukum bertindak sebelum adanya korban, tetapkanlah UU yg berat
Saya juga korban sudah 5 tahun nyicil tapi sertifikat rumah belum kunjung diterima lokasi jatiluhur, jatiasih
Sudah ke developer dan bank tapi jawaban hanya sedang proses
rakyat menengah kebawah hanya mampu beli rumah tipe 60 dengan dicicil 20thn dengan cicilan sepertiga gajinya, di sisi lain tanah luas di kawasan yang bagus hanya dibangun ruko perkantoran dan rumah mewah yg sering kosong hanya untuk orang kaya di mana keadilannya?? apabila pemerintah memikirkan seluruh rakyat harus ada regulasi terkait perumahan untuk rakyat
Belilah sesuatu yang sudah ada supaya tidak tertipu.. Banyak saudara2 kita yg di tipu karena membeli sesuatu yg belum ada.. Jangan samakan negara kita dengan negara2 yg menghukum para mafia dan koruptor dgn berat.. Jika mafia dan koruptor di hukum berat mungkin perkara2 seperti itu takkan terjadi
On POINT 👍
Jangankan Pengembang Kecil seperti yang disebutkan.
Pengembang Besar seperti PT Lippo Karawaci saja masih belum menyerahkan PSU-nya kepada Pemda Kabupaten Tangerang meski sudah sekitar 30 tahunan.
lippo emang udh lama rada2 dia, developer besar lain masih oke kok
Itu tanggung jawab siapa? Meikarta contohnya. Ngak ada jaminan rumah kelas menengah atau dibangun oleh group elite
Betul,
Ngeri ya banyak org jahat beberapa transaksi ya beberapa kali kena tips pengalaman ku saat ini blom pemborongnya yg nipu habis2an
BAGAIMANA INI PAK PRABOWO, TERNYATA ORANG KITA SENDIRI JAUH LEBIH BEJAD DARI BELANDA DAN JEPANG
Jogetin aja
Negara harus turun tangan sita asetnya ambil alih oleh negara
Byk bgni deh di Indonesia aaaa tercintahhhhh kita ini,mirissss😢😢
alasan saya tdk mau kpr yah ini, lebih baik ngumpulin uang dikit2, klo sudah terkumpul cari rumah bekas yg kita inginkan
Bank nya juga harus di usus... Kenapa mengeluarkan kredit yg sertifikat nya tdk ada??
kalau ini sih jelas ada kerjasama kejahatan antara bank dan pengembang
Haduhhh kasian konsumen disuruh lapor ke pihak lainnya
laporkan ke #presiden dan laporkan ke #polisi
Presiden ga urus masalah receh begini
Polisi lapor kambing rugi sapi 😅
Selamat pejabatnya msh mau terima Amplop ya susah terutama pihak Bank😂😂😂😂
filter utamanya harusnya dari bank, jikalau developernya mereka cross cek ke assosiasi dan cek legalitas suratnya tidak ada , janganlah pihak bank memberikan akses kredit atau no rekening perusahaannya yang bisa digunakan sebagai akses calon pembeli untuk pelunasan... itu namanya kejahatan keuangan
@@alielkairo3981 kenyataannya bank BTN dan BNI karyawannya banyak yg bermain dengan developer nakal. Kita disuruh bayar cicilan kpr tapi gak ada unitnya. Lucu pihak bank ngotot tetap harus bayar dan tdk mau mengembalikan kerugian konsumen
Kakak saya beli apartemen di Salemba dengan pengembang BUMN sudah lunas 10 tahun lalu belum bisa AJB sampai sekarang . Mohon bantuannya bapak Mentri BUMN.
Jgn terlalu berharap sm kementerian bumn coba hub bro ron ..
BANK PLAT MERAH HARUS DI AUDIT MULAI SEKARANG.SAMPAI KE AKAR2 NYA.
@@dadangfajar3995 sales banknya itu kejar target pinjaman/kpr tapi membohongi data kreditur terutama data developer. Sertifikat dan tanah bermasalah tapi kerja sama. Bank BTN dan BNI ini yg paling sering ada mafia kpr
Seharusnya pak menteri jangan hanya bilang, lapor ke polisi doank. Kalo saya warga biasa, boleh ngomong gitu. Anda kan punya power, diserahi mandat oleh presiden. Buat donk aturan, izin dan syarat bagi developer yg ingin bangun rumah dan menjual ke masyarakat dengan pengawasan berlapis dan kerjasama dgn aparat utk Gakkum nya. Jgn biarkan masyarakat berjuang dan telantar sendiri. Ayo pak menteri, semangat yok!!!
Kalah dari Makelar Tanah Kavling
Kalah dari Developer / Pengembang Perumahan
Banyak penipuan transaksi jual beli tanah kavling di
. Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan
. Belakang Kantor Kecamatan Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
Kalo bank BUMN tidak dapat melindungi nasabah kpr, terus percaya kpd siapa lagi
Lebih bqik beli rmh jelek dari warga terus dibangun ulang sederhana saja tdk riba dan tdk bermasalah
Yes beli di kampung yg udh jls tinggal tanya sm masyarakat situ n rt n rw .. kalo ok tinggal byr n langsung balik nama n bangun deh
di ringkus aj oknum2 nya dr bank developer nya dan semua stake holder hrs di pidanakan denda moril matriil
BPN, bank dan developer nya termasuk notaris harus di bongkar
Banyak termasuk saya
Bner2 konsumen d rugikan..dah serah terima 4th blm bisa ajb?developer jelas2 gak beres..jng2 developer awal pembebasan tanah status blm d urus k proses pemchan/unit..klo sdh pecah hrsnya bs ajb..ruwet ini urusan nya
kalau begitu jangan bayar cicilan dulu, kalau bank menagih nanti suruh bank nya yang kejar surat2 ke developer?? ada itu surat baru dilunasi rumahnya.
Perumahan dari tanah PT pastinya HGB PT ada kesulitan untuk pecah HGB PT apalagi perubahan kepemilikan dari HGB menjadi HM dan pastinya ber BIAYA
kasus ini sama dengan yang dialami warga VIOLET GARDEN, bahkan waktu sudah lunas dalam 10 tahun hanya mendapatkan surat lunas dari pihak Bank BRI
Di mana itu lokasi nya?
Hati hati yang beli rumah di lippo village karawaci tangerang, saya juga sudah KPR 5 tahun AJB sampai sekarang belum ada
KKN di negara kita emang sudah mendarah daging. 😢
HERAN BANK NYA GAK IKUT BERTANGGUNG JAWAB...
Pemerintah kmn kalo terjadi seperti ini???
ini kok pak lurah adem2 aja ya depelover ga bayar2 pajak bangunan, padahal milyaran. Harusnya inisiatif pemerintah setempat itu menyampaikan ke warga perumahan bilang ga usah lanjut bayar kreditnya krn developer pun belum bayar pajak tanah tersebut. ini mah yg paling untung bank nya,,,
Enak beli properti second yang rumah rusak karena harga murah apa lagi yang jual B.U. Sudah murah akses jalan dan lingkungan tapi jadi.. jadi pr nya tinggal benahi rumah perlahan lahan.. pastikan cek sertifikat dlu dan ajb di notaris ppat
Udh budaya nipu dan korupsi udah berakar di sini
Jd mw sampe kapanpun pasti Masih akan ada lagi korbannya
Ini banknya bermasalah
Masa KPR gak ada jaminannya .
OJK kalau gak turun penyelidikan gokil sih
tanah berstatus tanah hijau pun di kavlingkan...
Jika kelak saya jadi presiden atau jadi pejabat yg punya power, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, maka urusan² seperti ini saya putuskan mereka dihukum dan hrs segera diselesaikan hak² pembeli.
Pokok nya aturan hukum hrs ditegakkan setegak²nya dan hak² pembeli hrs dipenuhi seadil² nya.
Saya pun kelak jika jadi presiden, maka presiden untuk rakyat Indonesia, bukan presiden untuk partai tertentu atau golongan tertentu.🙏🇮🇩
KPR aja ky gini apalgi mau lanjut TAPERA pasti tmbh ruwet lagi urusanya 😅
Saya kecewa dengan sikap menteri perumahan dan pemukiman dia cuman bilang lapor polisi?kan dia menteri urus dong kasusnya bereskan dan harusnya pemerintah juga memperhatikan masalah ini
Resiko kredit ya seperti itu, teruslah berjuang untuk mendapatkan sertifikat tanah yg asli