Kalau dari postingan kemarin makin clear, kalau sekarang semakin terang benderang ya om Sam 👍👍 Audio nya agak mendem, mungkin hotelnya perlu pengadaan soundsystem yg baru, atau om Samsul perlu pengadaan tools rekaman nge vlog yg baru juga 🙏🤭 Salam sehat selalu dan Salam Pengadaan dari Bogor 🙏👍
Siap kang kemarin tidak persiapan.. niatnya cuma livestreaming facebook untuk pembukaan ehh tidak taunya ada pernyataan beliau soal PPK.. hotelnya mantab banget.. HP nya yang jadul hahaha
Assalamualikum pak samsul.sptnya perlu di keluarkan lg regulasi yg mengatur ttg pbjb di daerah2 krn di daerah skr lg ngetrend bnyak matahari istilahnya..dlm satu dinas mulai kadis sampai tukang taman masing2 ada jagonya ya bupatinya.wabubnya .pimpinan dewan nya dllnya.
Assalamualaikum.dan selamat siang pak .. Ijin minta tutorial mengenai perbedaan antara SKT TA 022 ( PELAKSANA GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG ) dgn TS 051 ( PELAKSANA GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG ). Sy melihat tugas nya Sama.. Tp rekanan ttp di gugurkan dlm evaluasi penawaran. Tq pak
Yg menentukan kebutuhan adalah PPK dan PA kemudian dituangkan dalam persyaratan tender. Jika diminta TA maka penuhi TA jgn TS.. kecuali jika menurut PA/PPK boleh TA/TS maka silakan. Tentang beda TA dan TS sangat teknis ya.. sy bukan ahli teknis.. logika sederhana jika dibedakan maka pasti tidak sama.
@@samsul_ramli betul sekali pak .krn yg dari daerah yg ikut munas dan kegiatan pelatuhan regulasi baru ttg pbjb yaa org2 itu jg dan org itu jg yg biasa kuasi informasi ttg aturan2 pbjb hanyavkadang mereka jg tdk serta merta mengejawantahman regasi2 baru dari pemerintah pusat.ada sj trik2 mereka dgn berbagai alasan teknisnya krn msh menjalanlan kepentingan pribadinya
Rata2 pak yg namanya pelimpahan kewenangan PPK untuk melepaskan tanggungjawab, karakter PA ditempat saya mah 90 persen model begitu, pembentukan PPK yg berdasarkan tujuan efisiensi cuma bayangan semu aja pak
Ini yg harus segera dilaporkan ke APIP seperti BPKP dan BPK kalau perlu ke Komisi ASN karena tidak memahami Tusi.. PPK setiap kali mengambil putusan atau tindakan laporkan secara rutin tertulis.. tdk memberi tanggapan berarti telah menyetujui sesuai UU 30/2014 sehingga jika ada masalah PA nakal tersebut tdk bisa lepas tanggung jawab
selamat pagi pak samsul,,,apakah dalam klarifikasi harga di bawah 80%,mengubah koefisien tenaga kerja analisa otomatis/pasti di gugurkan?(koefisien di rubah sesuai dengan kenyataan di lapangan) .dan apakah ada dasar hukum/peraturan nya jika tidak di gugurkan
koefisien diperbandingkan dengan koefisien HPS atau Harga Pasar ada dalam tata cara. Jika koefisien tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka yang digunakan koefisien hps
selamat siang pak samsul....mau bertanya di luar tema,,,,, 1.Apakah dalam terder bisa mengubah/menentukan Koefisien tenaga kerja sendiri?(mengubah koefisien analisa tenaga kerja menjadi sesuai perhitungan nyata/real di lapangan) 2.Apakah itu ada aturan dan dasar hukum nya?... terimakasih
Pa Sam, mhon konfirm, Misal di Dinas A tidak ada KPA. Kepala Bidang sebagai PPTK. Apakah boleh Kadis selaku PA menetapkan Kepala Bidang (memiliki sertifikasi PBJ dasar)yg notabene sbagai PPTK tadi sebagai PPK yang melaksanakan seluruh tugas PPK a s.d. p (pasal 11 (1) ditambah tugas pelimpahan di pasal 11 (2) yakni : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. APAKAH kondisi diatas dibolehkan ???
Secara telaah regulasi menurut saya tidak dilarang. Namun dalam persepsi umum potensial dipermasalahkan karena Perpres menyebutkan PPTK hanya melaksanakan tugas a-m dan bukan PPK (Hanya melaksanakan tugasnya PPK).. Agar ada penegasan dan perlindungan hukum silakan tuangkan dalam Perkada.
@@samsul_ramli PPK puskesmas di delegasikan ke Kabag dinkes & memegang seluruh PPK puskesmas di daerah tersebut, apakah diperbolehkan & idealkah hal tersebut pak?
PA bertindak selaku PPK,, nanti hasil pekerjaannya di periksa pejabat pemeriksa barang, saat pencairan kembali di verifikasi PPTK,, saat mau di bayar diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan,,dan menyerahkan barang hasil pengadaan ke pengurus barang,, blm lagi jika masih ada pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP),jadi meskipun beliau pejabat tertinggi dalam OPD,, pekerjaannya sepanjang tahun akan di periksa bahkan diuji anak buahnya sendiri,,,
1 lagi yang ingin dikonfirmasi terkait kewenangan PPK yang dalam SK penetapannya diberi tugas Full a sampai p dan dilimpahi tugas menandatangani kontrak. Untuk PPK yang melaksanakan tugas tsb termasuk kategori DELEGASI atau MANDAT ?? karena di lapangan masih jadi perdebatan terkait hal tsb. Ada yg menyatakan DELEGASI, ada juga yang bilang hanya MANDAT. Mhon pencerahannya pa.
@@KHJ4D Jika dilihat dari sumber Peraturan maka tugas-tugas ke-PPK-an adalah delegasi karena bersumber dari Perpres 16/2018. Namun dilihat dari sumber kewenangan maka tugas-tugas ke-PPK-an melekat pada PA/KPA. Sehingga bagi PA/KPA tugas-tugas ke-PPK-an itu adalah delegasi. Tapi bagi Pejabat yang diberikan tugas oleh PA/KPA yang kemudian layak disebut sebagai PPK, tugas-tugas tersebut adalah mandat baginya. Sehingga jika disebut PPK maka dia adalah Pelaksana Tugas (Mandat/Pejabat) Kewenangan Pembuatan Komitmen atas nama PA/KPA.. Sedangkan jika PA/KPA tidak menunjuk/menetapkan PPK artinya dia melaksanakan sendiri tugas-tugas ke-PPK-an yang melekat pada dirinya maka kewenangan itu disebut delegasi.
@@KHJ4D sama2.. memang asal-usul kewenangan ini adalah hal yang relatif baru dituangkankan dalam UU 30/2014 karena sejak UU 17/2003 hanya disampaikan secara tersirat.. Semoga dengan ini kita semakin hati2 menuangkannya dalam Surat Keputusan maupun Surat Penugasan
Mohon koreksi pak jika ppk itu mandat kenapa dlm setiap ttd tdk menyertakan atas nama "an" sebagaimana pasal 14 ayat 4 uu30/2014 yg menyatkan bhwa pejbat yg diberi mandat wajib menyebutkan atas nama dari pemberi mandat Menurut pandangan saya ppk melaksanakan mandat dlm hal tugas a-p perpres 12 PPK melaksanakan delegasi dlm hal melaksanakan pelimpahan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dan menetapkan perjanjian, krn tindakan ini menyebabkan perubahan status hukum baru dan tindakan ini hanya bisa dilaksnakan oleh kewenangan delegasi...mohon koreksi jika kurang tepat🙏
Assalamu'alaikum bang, ijin bertanya bolehkah ppk melakukan pembuktian persyaratan pendukung yg disyaratkan ketika spbj? Ketika pemenang terverivikasi telah di umumkan pokja
@@samsul_ramli kalau untuk perjanjian sewa alat, bolehkan ketika PAM PPK meminta perjanjian sewa alat asli dan juga invoice/bpkp/stnk asli pak? Atau cukup perjanjian sewa alat yg asli saja
Terimakasih, yg penting jgn sampai PPK bertindak seperti Pimpro pada beberapa tahun yg lalu, ..dan sejak permendagri 13/2006 sd pmdn 77/2020 dan perubahan termasuk pelaksanaan pada prinsipnya menurut saya, bahwa seorang PPK atau bentuk nama lainnya berkedudukan pada struktural yg ditempati org tsb bertugas, jadi seorang PPK pada kabid A (eselon 3) tidak bisa menjabat sebagai PPK pada kabid B (eselon 3), sehingga apabila apabila di Kabid B tidak ada org yg memenuhi syarat sebagai PPK maka Kabid B bertindak selaku KPA, maaf kalau tidak berkenan ulasan saya 🙏
Sedikit meluruskan mengaangkat KPA memiliki beban struktur karena itulah tidak setiap Kabid sertamerta adalah KPA karena dia harus membentuk PPTK dan BPP.. jadi menjadikan alasan tidak terpenuhinya personil yang bisa ditunjuk sebagai PPK untuk menangkat Kabid menjadi KPA tidak terlalu tepat. Pelurusannya jika tidak ada yang dapat ditunjuk menjadi PPK maka KPA bertindak sebagai PPK, jika ada KPA. Jika tidak ada KPA maka PA yang bertindak sebagai PPK meskipun ada kabid dibawahnya (yang bukan KPA).
@@samsul_ramli Trimakasih pak, menurut saya pendapat bapak juga benar dan bisa dilakukan, ..yg penting kita semua paham nafas dan filosofi dari regulasi pengelolaan keuangan daerah yg kesemuanya agar fokus pada kinerja tugas, fungsi di struktural tsb (eselon 2 atau 3)....jgn seperti beberapa tahun lalu, dimana Pimpro mempunyai peran yg besar sehingga pejabat strukturalnya tidak tahu tugas dan fungsi walaupun sudah ada PPTK atau bentuk nama lainnya untuk membantu..🙏
Wewenang adalah tugas dan tanggung jawab PA punya Tugas dan wewenang KPA punya Delegasi Tugas dan Wewenang PPK hanya punya Tugas doang tidak punya wewenang Karena hanya menjalan kan tugas jadi tidak punya tanggung jawab Begitu pula jika PPK menadatangani kontrak hanya sebagai Petugas penandatangan kontrak... Lebih bagus apabila di dalam kontrak di tuliskan Atas Nama Pengguna Anggaran PPK Nama NIP.
Sepaham.. namun yg paling utama ada dalam SK atau Surat Tugas.. dalam tugas juga ada tanggungjawab..yg jd penekanan bertanggung jawab kesiapa... Penerima mandat bertanggung jawab ke pemberi mandat, melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat...
klo sy melihat perdebatan ini terjadi wajar... mungkin ada yg salah dalam merumuskan ketentuan yang banyak membuat banyak interpretasi. mungkin perlu lebih ditegaskan kembali... agar tidak muncul perdebatan
Pak Sam, kalau dari LKPP ya memang jelas selalu bahwa PPK mandiri itu ada. Persoalannya kan sekarang dari Kemendagri. Terutama pernyataan, dan penegasan kembali, dari Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, bahwa PPK mandiri tidak boleh ditunjuk. Perlu kejelasan yang resmi dari Kemendagri mengenai PPK mandiri di daerah, ataupun mengenai opsi-opsi yang bisa diterapkan oleh daerah. Mungkin bapak bisa mewawancarai Bapak tsb?
Sy sdh melihat dan mencermati video beliau.. dan sy yakin juga Beliau mencermati video2 saya.. dgn senang hati jika beliau bersedia ngevlog bersama saya..
Menurut saya, posisi/pendirian Kemendagri mengenai PPK mandiri di daerah ini sudah jelas. Tidak ada PPK mandiri! Hal ini tercermin juga dengan tidak adanya honor PPK di dalam Standar Biaya Regional. Dikuatkan lagi dengan sosialisasi, dan penegasan kembali, serta surat edaran yang menekankan bahwa PPK tidak boleh ditunjuk, tapi melekat pada PA/KPA. Tidak ada pernyataan resmi dari Kemendagri tentang opsi-opsi bahwa boleh ditunjuk PPK mandiri. Ini di atas pada gado antara LKPP dan Kemendagri berebut copyright nya PPK, kita di bawah ini pada bingung. Sebagai insan PBJ, tentu saja kita condong ke LKPP, tapi kan pemerintah daerah di bawah Kemendagri. Kapan surat edaran bersama antara LKPP dan Kemendagri mengenai hal ini bisa dikeluarkan? Saya ragu bisa atau kapan keluarnya, ini sudah April, banyak tender kami masih nggantung nunggu perlem turunan perpres 12 dan kejelasan mengenai ini. Tolong pak tanya ke LKPP dong..
@@johnsitorus3049 Kemendagri dan LKPP adalah pembantu presiden yg menetapkan kedua regulasi. Hindari terlebih dulu mempertentangkan kedua lembaga.. yg jelas menurut kita blm tentu jelas jg.. tp jika merasa sdh cukup jelas yakini dan laksanakan jgn hirau dgn yang lain berbeda.. Tentang Ikhwal Perpres 33 tdk memuat honor sdh ada dalam video yg lain.. penyusun Perpres Kemenkeu bukan Kemendagri dan sdh ada pernyataan resmi honor PPKom dipersamakan dgn PPTK di laman Ditjen Perimbangan Kemenkeu.. Jika berkenan silakan simak video2 lain.. tapi kalau sdh yakin dgn keyakinan silakan lanjut.. Yg ada PPK aman, yg tidak ada jg aman2 saja.. yg penting apbd tdk terhenti..
Dan bersorak sorai lah para PA, pasti pada nunjuk PPK kalau gini mah.. Gak tau kelakuan PA di daerah gmn, PPK selalu jd korban, gak nurut gak mau dimutasi ke perbatasan
Kenapa harus bersorak Sorai kalau memang aturannya seperti itu.. kalau PA/KPA ada yg merasa lepas tanggung jawab ketika melimpahkan ke PPK berarti yg salah yg memahami itu. Bukan regulasinya yg bermasalah. Justru yg bersorak Sorai akan terlihat dgn jelas kesalahannya.
Dan itu yang terjadi didaerah terhadap PA/KPA, entah sengaja atau tdk sengaja terlihat hampir selalu salah dalam memahami regulasi agar terhindar dari tanggung jawab yg melekat pada dirinya “PPK”.
@@frankyunmehopa3486 yg tidak sengaja disadarkan, yg sengaja diberikan efek jera tetapi dengan penanganan yg benar.. membakar lahan akan menghilangkan ilalang, begitu juga pepohonan yg berguna...
@@samsul_ramli regulasi sudah lama dibuat dan semakin dikembangkan hari demi hari (semakin diperjelas) akan tetapi ketidaksengajaan itu semakin tidak disadari bahkan dijadikan tradisi dan kebiasaan...problema untuk daerah/APBD cukup pelik.. saya menilai memang pada dasarnya terlalu sulit untuk disempurnakan/ ditertibkan, yahh mungkin juga terkadang karena regulasi yang dibuat kadang ambigu, tidak to the point karena memberikan celah walaupun itu kecil, dan celah kecil itu lebih disukai kebanding regulasi besarnya....tabe..
@@frankyunmehopa3486 sifat alamiah dan mendasar.. yg paling utama niat dan ikhtiar memperbaiki..soal hasil bukan wilayah mahluk.. godaan terbesar adalah kemustahilan dan ketidakpastian
Makanya rumusan aturan harus jelas, tuntas, limitatif tdk interpretatif. Pertanyaannya di pasal mana dan di ayat mana di perpres nomor 16 dan perpres 12 yg menyatakan tugas PPKom dijabat oleh PA?? Ini norma pokoknya... Hemat sy tdk ada rumusan yg demikian... Yg pasti adalah.. Salah satu Tugas PA adalah MENETAPKAN PPK. artinya.. PPK itu sejatinya subyek atau oknum lain diluar oknum PA itu sendiri..
Hemat sy masi ada rumusan rumusan aturan pengadaan barang jasa yg multi interpretasi.. Ini penyebab utama banyak orang daerah yg enggan jadi pokja, PPK bahkan tdk mau lulus ketika ikut bimtek bpj 🙏
Tolong sampaikan kpd yg berwenang pak...,buatlah sisitem bagaimana caranya PPK itu di lindungi dari KRIMINALISASI, regulasi yg ada saat ini tdk mampu melindungi PPK dari praktek KRIMINALISASI internal dan eksternal...di daerah sy Honor PPK cuma 900 ribu per bulan, beban/resiko pkerjaan berat...yg sialnya pimpinan sering kali mengabaikan resiko/beban kerja PPK ini...
Itu juga yang sudah dipertimbangkan dalam PP, Permendagri dan Perpres bahkan dalam UU 30/2014.. namun sedemikian jelasnya regulasi tetap akan tidak akan jelas jika tidak dipatuhi.. apalagi jika tidak disosialisasikan secara tepat.
nonton sambil sarapan hehe.. mksh pak ilmunya
nasi kuning 😀
Kalau dari postingan kemarin makin clear, kalau sekarang semakin terang benderang ya om Sam 👍👍
Audio nya agak mendem, mungkin hotelnya perlu pengadaan soundsystem yg baru, atau om Samsul perlu pengadaan tools rekaman nge vlog yg baru juga 🙏🤭
Salam sehat selalu dan Salam Pengadaan dari Bogor 🙏👍
Siap kang kemarin tidak persiapan.. niatnya cuma livestreaming facebook untuk pembukaan ehh tidak taunya ada pernyataan beliau soal PPK.. hotelnya mantab banget.. HP nya yang jadul hahaha
Izin nyimak bang
Silakan
Assalamualikum pak samsul.sptnya perlu di keluarkan lg regulasi yg mengatur ttg pbjb di daerah2 krn di daerah skr lg ngetrend bnyak matahari istilahnya..dlm satu dinas mulai kadis sampai tukang taman masing2 ada jagonya ya bupatinya.wabubnya .pimpinan dewan nya dllnya.
Selama menghadapi oknum yg berniat jahat aturan sebaik dan sebanyak apapun tidak akan mempan.. doakan saja semoga segera diberi hidayah 😀
Assalamualaikum.dan selamat siang pak ..
Ijin minta tutorial mengenai perbedaan antara SKT TA 022 ( PELAKSANA GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG ) dgn TS 051 ( PELAKSANA GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG ).
Sy melihat tugas nya Sama..
Tp rekanan ttp di gugurkan dlm evaluasi penawaran.
Tq pak
Yg menentukan kebutuhan adalah PPK dan PA kemudian dituangkan dalam persyaratan tender. Jika diminta TA maka penuhi TA jgn TS.. kecuali jika menurut PA/PPK boleh TA/TS maka silakan.
Tentang beda TA dan TS sangat teknis ya.. sy bukan ahli teknis.. logika sederhana jika dibedakan maka pasti tidak sama.
alangkah baik dikeluarkan aturan yg memperjelas status ppk, atau dikeluarkan Surat Edaran..krn jelas sejak awal sudah adanya perbedaan pendapat.
sudah disampaikan semoga terealisasi.. walaupun sebenarnya yang memperkeras perbedaan pendapat adalah person to personnya bukan kelembagaannya.
Itulah hukum,, kalau nga ada perbedaan pendapat, bukan hukum namanya,,,
@@zulkarnaen6720 bener juga..
@@samsul_ramli betul sekali pak .krn yg dari daerah yg ikut munas dan kegiatan pelatuhan regulasi baru ttg pbjb yaa org2 itu jg dan org itu jg yg biasa kuasi informasi ttg aturan2 pbjb hanyavkadang mereka jg tdk serta merta mengejawantahman regasi2 baru dari pemerintah pusat.ada sj trik2 mereka dgn berbagai alasan teknisnya krn msh menjalanlan kepentingan pribadinya
Rata2 pak yg namanya pelimpahan kewenangan PPK untuk melepaskan tanggungjawab, karakter PA ditempat saya mah 90 persen model begitu, pembentukan PPK yg berdasarkan tujuan efisiensi cuma bayangan semu aja pak
Ini yg harus segera dilaporkan ke APIP seperti BPKP dan BPK kalau perlu ke Komisi ASN karena tidak memahami Tusi.. PPK setiap kali mengambil putusan atau tindakan laporkan secara rutin tertulis.. tdk memberi tanggapan berarti telah menyetujui sesuai UU 30/2014 sehingga jika ada masalah PA nakal tersebut tdk bisa lepas tanggung jawab
Mohon izin pak, kalau ada subtitlenya saat kepala lkpp bicara bagus juga pak
Gak sempat bikin keburu waktu
selamat pagi pak samsul,,,apakah dalam klarifikasi harga di bawah 80%,mengubah koefisien tenaga kerja analisa otomatis/pasti di gugurkan?(koefisien di rubah sesuai dengan kenyataan di lapangan)
.dan apakah ada dasar hukum/peraturan nya jika tidak di gugurkan
koefisien diperbandingkan dengan koefisien HPS atau Harga Pasar ada dalam tata cara. Jika koefisien tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka yang digunakan koefisien hps
selamat siang pak samsul....mau bertanya di luar tema,,,,,
1.Apakah dalam terder bisa mengubah/menentukan Koefisien tenaga kerja sendiri?(mengubah koefisien analisa tenaga kerja menjadi sesuai perhitungan nyata/real di lapangan)
2.Apakah itu ada aturan dan dasar hukum nya?...
terimakasih
Koefisien bukan yg dipertandingkan atau ditawar jadi tdk relevan dibahas utk topik tender.. kecuali penawaran dibawah 80%
@@samsul_ramli penawaran diatas 80% pak samsul...ini sedang klarifikasi kewajaran harga,,,membahas masalah koefisien tenaga
@@azzkilla482 klarifikasi kewajaran harga hanya utk yg dibawah 80%
Aslam. Wr. Wb. Mohon penjelasannya pak, apakah PPK yg menetapkan SPPBJ, jika PA yg bertnda tgan kontrak?
Ya, boleh
Pa Sam, mhon konfirm, Misal di Dinas A tidak ada KPA. Kepala Bidang sebagai PPTK. Apakah boleh Kadis selaku PA menetapkan Kepala Bidang (memiliki sertifikasi PBJ dasar)yg notabene sbagai PPTK tadi sebagai PPK yang melaksanakan seluruh tugas PPK a s.d. p (pasal 11 (1) ditambah tugas pelimpahan di pasal 11 (2) yakni : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
APAKAH kondisi diatas dibolehkan ???
Secara telaah regulasi menurut saya tidak dilarang. Namun dalam persepsi umum potensial dipermasalahkan karena Perpres menyebutkan PPTK hanya melaksanakan tugas a-m dan bukan PPK (Hanya melaksanakan tugasnya PPK)..
Agar ada penegasan dan perlindungan hukum silakan tuangkan dalam Perkada.
Untuk PPK BLUD puskesmas, pendelegasian wewenang kepada siapa, jika KPA BLUD puskesmas ingin mendelegasikan tugas PPK ke bawahannya pak?
Puskesmas unit kerja kecil jadi melimpahkan ke PPK an ke bawah tdk diperlukan cukup bentuk tim teknis dan PPK tetap KPA
@@samsul_ramli PPK puskesmas di delegasikan ke Kabag dinkes & memegang seluruh PPK puskesmas di daerah tersebut, apakah diperbolehkan & idealkah hal tersebut pak?
@@adimas7696 cukup ideal jika memang beban anggaran seluruh puskesmas tidak terlalu besar dan dapat dikendalikan 1 orang PPK
PA bertindak selaku PPK,, nanti hasil pekerjaannya di periksa pejabat pemeriksa barang, saat pencairan kembali di verifikasi PPTK,, saat mau di bayar diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan,,dan menyerahkan barang hasil pengadaan ke pengurus barang,, blm lagi jika masih ada pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP),jadi meskipun beliau pejabat tertinggi dalam OPD,, pekerjaannya sepanjang tahun akan di periksa bahkan diuji anak buahnya sendiri,,,
Sepaham
1 lagi yang ingin dikonfirmasi terkait kewenangan PPK yang dalam SK penetapannya diberi tugas Full a sampai p dan dilimpahi tugas menandatangani kontrak. Untuk PPK yang melaksanakan tugas tsb termasuk kategori DELEGASI atau MANDAT ?? karena di lapangan masih jadi perdebatan terkait hal tsb. Ada yg menyatakan DELEGASI, ada juga yang bilang hanya MANDAT. Mhon pencerahannya pa.
Sepenangkapan sya dri penjelasan2 pak Samsul sebelum2nya. Harusnya pelimpahan tsbt bersifat mandatori, karna tanggung jawab tetap melekat di PA.
@@KHJ4D Jika dilihat dari sumber Peraturan maka tugas-tugas ke-PPK-an adalah delegasi karena bersumber dari Perpres 16/2018. Namun dilihat dari sumber kewenangan maka tugas-tugas ke-PPK-an melekat pada PA/KPA. Sehingga bagi PA/KPA tugas-tugas ke-PPK-an itu adalah delegasi.
Tapi bagi Pejabat yang diberikan tugas oleh PA/KPA yang kemudian layak disebut sebagai PPK, tugas-tugas tersebut adalah mandat baginya.
Sehingga jika disebut PPK maka dia adalah Pelaksana Tugas (Mandat/Pejabat) Kewenangan Pembuatan Komitmen atas nama PA/KPA..
Sedangkan jika PA/KPA tidak menunjuk/menetapkan PPK artinya dia melaksanakan sendiri tugas-tugas ke-PPK-an yang melekat pada dirinya maka kewenangan itu disebut delegasi.
@@samsul_ramli lumayan tricky ya pak. Tapi saya sdh nangkap poin perbedaanya. Sekali lagi terima kasih Pak Samsul.
@@KHJ4D sama2.. memang asal-usul kewenangan ini adalah hal yang relatif baru dituangkankan dalam UU 30/2014 karena sejak UU 17/2003 hanya disampaikan secara tersirat..
Semoga dengan ini kita semakin hati2 menuangkannya dalam Surat Keputusan maupun Surat Penugasan
Mohon koreksi pak jika ppk itu mandat kenapa dlm setiap ttd tdk menyertakan atas nama "an" sebagaimana pasal 14 ayat 4 uu30/2014 yg menyatkan bhwa pejbat yg diberi mandat wajib menyebutkan atas nama dari pemberi mandat
Menurut pandangan saya ppk melaksanakan mandat dlm hal tugas a-p perpres 12
PPK melaksanakan delegasi dlm hal melaksanakan pelimpahan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dan menetapkan perjanjian, krn tindakan ini menyebabkan perubahan status hukum baru dan tindakan ini hanya bisa dilaksnakan oleh kewenangan delegasi...mohon koreksi jika kurang tepat🙏
pak, bisa konsultasi masalah lelang yah?
hanya tanya jawab disini sj
Assalamu'alaikum bang, ijin bertanya bolehkah ppk melakukan pembuktian persyaratan pendukung yg disyaratkan ketika spbj? Ketika pemenang terverivikasi telah di umumkan pokja
Boleh contoh SKT/SKA
@@samsul_ramli kalau untuk perjanjian sewa alat, bolehkan ketika PAM PPK meminta perjanjian sewa alat asli dan juga invoice/bpkp/stnk asli pak? Atau cukup perjanjian sewa alat yg asli saja
Terimakasih, yg penting jgn sampai PPK bertindak seperti Pimpro pada beberapa tahun yg lalu, ..dan sejak permendagri 13/2006 sd pmdn 77/2020 dan perubahan termasuk pelaksanaan pada prinsipnya menurut saya, bahwa seorang PPK atau bentuk nama lainnya berkedudukan pada struktural yg ditempati org tsb bertugas, jadi seorang PPK pada kabid A (eselon 3) tidak bisa menjabat sebagai PPK pada kabid B (eselon 3), sehingga apabila apabila di Kabid B tidak ada org yg memenuhi syarat sebagai PPK maka Kabid B bertindak selaku KPA, maaf kalau tidak berkenan ulasan saya 🙏
Sedikit meluruskan mengaangkat KPA memiliki beban struktur karena itulah tidak setiap Kabid sertamerta adalah KPA karena dia harus membentuk PPTK dan BPP.. jadi menjadikan alasan tidak terpenuhinya personil yang bisa ditunjuk sebagai PPK untuk menangkat Kabid menjadi KPA tidak terlalu tepat. Pelurusannya jika tidak ada yang dapat ditunjuk menjadi PPK maka KPA bertindak sebagai PPK, jika ada KPA. Jika tidak ada KPA maka PA yang bertindak sebagai PPK meskipun ada kabid dibawahnya (yang bukan KPA).
@@samsul_ramli Trimakasih pak, menurut saya pendapat bapak juga benar dan bisa dilakukan, ..yg penting kita semua paham nafas dan filosofi dari regulasi pengelolaan keuangan daerah yg kesemuanya agar fokus pada kinerja tugas, fungsi di struktural tsb (eselon 2 atau 3)....jgn seperti beberapa tahun lalu, dimana Pimpro mempunyai peran yg besar sehingga pejabat strukturalnya tidak tahu tugas dan fungsi walaupun sudah ada PPTK atau bentuk nama lainnya untuk membantu..🙏
@@haripitojo7629 sepakat banget pak
Wewenang adalah tugas dan tanggung jawab
PA punya Tugas dan wewenang
KPA punya Delegasi Tugas dan Wewenang
PPK hanya punya Tugas doang tidak punya wewenang
Karena hanya menjalan kan tugas jadi tidak punya tanggung jawab
Begitu pula jika PPK menadatangani kontrak hanya sebagai Petugas penandatangan kontrak...
Lebih bagus apabila di dalam kontrak di tuliskan
Atas Nama Pengguna Anggaran
PPK
Nama
NIP.
Sepaham.. namun yg paling utama ada dalam SK atau Surat Tugas.. dalam tugas juga ada tanggungjawab..yg jd penekanan bertanggung jawab kesiapa... Penerima mandat bertanggung jawab ke pemberi mandat, melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat...
klo sy melihat perdebatan ini terjadi wajar... mungkin ada yg salah dalam merumuskan ketentuan yang banyak membuat banyak interpretasi. mungkin perlu lebih ditegaskan kembali... agar tidak muncul perdebatan
Sangat wajar
Pak Sam, kalau dari LKPP ya memang jelas selalu bahwa PPK mandiri itu ada. Persoalannya kan sekarang dari Kemendagri. Terutama pernyataan, dan penegasan kembali, dari Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, bahwa PPK mandiri tidak boleh ditunjuk. Perlu kejelasan yang resmi dari Kemendagri mengenai PPK mandiri di daerah, ataupun mengenai opsi-opsi yang bisa diterapkan oleh daerah. Mungkin bapak bisa mewawancarai Bapak tsb?
Sy sdh melihat dan mencermati video beliau.. dan sy yakin juga Beliau mencermati video2 saya.. dgn senang hati jika beliau bersedia ngevlog bersama saya..
Betul pak.. perlu kejelasan yg resmi dr pihak Kemendagri, ditambah sdh beredarnya surat edaran dr kepala daerah ttg hal tsb 🙏..
Sy sdh coba usulkan ada SEB semoga segera
Menurut saya, posisi/pendirian Kemendagri mengenai PPK mandiri di daerah ini sudah jelas. Tidak ada PPK mandiri! Hal ini tercermin juga dengan tidak adanya honor PPK di dalam Standar Biaya Regional. Dikuatkan lagi dengan sosialisasi, dan penegasan kembali, serta surat edaran yang menekankan bahwa PPK tidak boleh ditunjuk, tapi melekat pada PA/KPA. Tidak ada pernyataan resmi dari Kemendagri tentang opsi-opsi bahwa boleh ditunjuk PPK mandiri. Ini di atas pada gado antara LKPP dan Kemendagri berebut copyright nya PPK, kita di bawah ini pada bingung. Sebagai insan PBJ, tentu saja kita condong ke LKPP, tapi kan pemerintah daerah di bawah Kemendagri. Kapan surat edaran bersama antara LKPP dan Kemendagri mengenai hal ini bisa dikeluarkan? Saya ragu bisa atau kapan keluarnya, ini sudah April, banyak tender kami masih nggantung nunggu perlem turunan perpres 12 dan kejelasan mengenai ini. Tolong pak tanya ke LKPP dong..
@@johnsitorus3049 Kemendagri dan LKPP adalah pembantu presiden yg menetapkan kedua regulasi. Hindari terlebih dulu mempertentangkan kedua lembaga.. yg jelas menurut kita blm tentu jelas jg.. tp jika merasa sdh cukup jelas yakini dan laksanakan jgn hirau dgn yang lain berbeda..
Tentang Ikhwal Perpres 33 tdk memuat honor sdh ada dalam video yg lain.. penyusun Perpres Kemenkeu bukan Kemendagri dan sdh ada pernyataan resmi honor PPKom dipersamakan dgn PPTK di laman Ditjen Perimbangan Kemenkeu..
Jika berkenan silakan simak video2 lain.. tapi kalau sdh yakin dgn keyakinan silakan lanjut..
Yg ada PPK aman, yg tidak ada jg aman2 saja.. yg penting apbd tdk terhenti..
Dan bersorak sorai lah para PA, pasti pada nunjuk PPK kalau gini mah.. Gak tau kelakuan PA di daerah gmn, PPK selalu jd korban, gak nurut gak mau dimutasi ke perbatasan
Kenapa harus bersorak Sorai kalau memang aturannya seperti itu.. kalau PA/KPA ada yg merasa lepas tanggung jawab ketika melimpahkan ke PPK berarti yg salah yg memahami itu. Bukan regulasinya yg bermasalah. Justru yg bersorak Sorai akan terlihat dgn jelas kesalahannya.
Dan itu yang terjadi didaerah terhadap PA/KPA, entah sengaja atau tdk sengaja terlihat hampir selalu salah dalam memahami regulasi agar terhindar dari tanggung jawab yg melekat pada dirinya “PPK”.
@@frankyunmehopa3486 yg tidak sengaja disadarkan, yg sengaja diberikan efek jera tetapi dengan penanganan yg benar.. membakar lahan akan menghilangkan ilalang, begitu juga pepohonan yg berguna...
@@samsul_ramli regulasi sudah lama dibuat dan semakin dikembangkan hari demi hari (semakin diperjelas) akan tetapi ketidaksengajaan itu semakin tidak disadari bahkan dijadikan tradisi dan kebiasaan...problema untuk daerah/APBD cukup pelik.. saya menilai memang pada dasarnya terlalu sulit untuk disempurnakan/ ditertibkan, yahh mungkin juga terkadang karena regulasi yang dibuat kadang ambigu, tidak to the point karena memberikan celah walaupun itu kecil, dan celah kecil itu lebih disukai kebanding regulasi besarnya....tabe..
@@frankyunmehopa3486 sifat alamiah dan mendasar.. yg paling utama niat dan ikhtiar memperbaiki..soal hasil bukan wilayah mahluk.. godaan terbesar adalah kemustahilan dan ketidakpastian
Makanya rumusan aturan harus jelas, tuntas, limitatif tdk interpretatif.
Pertanyaannya di pasal mana dan di ayat mana di perpres nomor 16 dan perpres 12 yg menyatakan tugas PPKom dijabat oleh PA??
Ini norma pokoknya... Hemat sy tdk ada rumusan yg demikian...
Yg pasti adalah.. Salah satu Tugas PA adalah MENETAPKAN PPK.
artinya.. PPK itu sejatinya subyek atau oknum lain diluar oknum PA itu sendiri..
Hemat sy masi ada rumusan rumusan aturan pengadaan barang jasa yg multi interpretasi.. Ini penyebab utama banyak orang daerah yg enggan jadi pokja, PPK bahkan tdk mau lulus ketika ikut bimtek bpj 🙏
Dan klu ada masalah... Jadi bulan bulanan... Dibuat tetangga sebelah
@@drsabdullah9429 Terimakasih Attensinya
Tolong sampaikan kpd yg berwenang pak...,buatlah sisitem bagaimana caranya PPK itu di lindungi dari KRIMINALISASI, regulasi yg ada saat ini tdk mampu melindungi PPK dari praktek KRIMINALISASI internal dan eksternal...di daerah sy Honor PPK cuma 900 ribu per bulan, beban/resiko pkerjaan berat...yg sialnya pimpinan sering kali mengabaikan resiko/beban kerja PPK ini...
Itu juga yang sudah dipertimbangkan dalam PP, Permendagri dan Perpres bahkan dalam UU 30/2014.. namun sedemikian jelasnya regulasi tetap akan tidak akan jelas jika tidak dipatuhi.. apalagi jika tidak disosialisasikan secara tepat.
Bukannya honor PPK itu per paket , Pak?
Sesuai SBM ada jg yg perbulan