Відео

pak boleh minta materinya gak pak

bolehkah saya minta materinya

ijin apa ada materinya?

Dassolen dan dassein sdh ada, tapi untuk menarik judul tesisny masih bingung,,..

Where is It?

Sehat semangat

👍👍👍

izin pak,. bisa d bagi materinya pak :D (y)

Selamat siang Pak🙏 Nama: Melvin S. Pegia Nim 023180003 Terkait peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah. Sebagai orang awam ini yang sering saya lihat dalam kehidupan sehari hari tentang pengelolahan sampah dan limbah, yang jadi persoalan adalah kesadaran kita sebagai masyarakat yang tidak taat dengan berbagai aturan yang sudah di buat pemerintah, antara lainnya yang selalu beralasan bahwa aturan yang buat adalah manusia masih dilanggar atau tidak ditaati, sedangkan aturan Tuhan tidak ditaati. Disini adalah peran kita sebagai orang kesehatan yang lebih terus menerus memberikan edukasi masyarakat dimulai dari tatanan keluarga dan rumah tangga sendiri. Juga biasanya selain kesadaran masyarakat, masalah petugas pengangkutan sampah yang sering tidak sesuai jadwal untuk pengangkutan sampah sehingga menyebabkan sampah berceceran akibat di bongkar hewan. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Jadi menurut pendapat saya di sini diharapkan kerja sama antara semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan dapat merugikan semua pihak .sekian dan terima kasih🙏🏻

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,Tabe pak🙏 HUKUM LINGKUNGAN Nama Irma Nim 023180001 Berbicara tentang aspek lingkungan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan, salah satunya adalah tentang perilaku dan budaya bagaimana pandangan kita tentang persoalan yang ada dimasyarakat menyangkut dengan berbagai alasan yang untuk membuat rumah dan sebagian kayunya dijual untuk kebutuhan sehari- hari dan ini terjadi dikebun sendiri tetapi selalu berimbas dengan hukum dengan alasan ilegal loging. Dan ada juga penebangan kayu di hutan jika dibuat dalam bentuk kayu setengah jadi bukan dalam bentuk bantalan itu tidak menjadi masalah, sementara itu sama saja dengan membuat kerusakan lingkungan dalam hutan. Bagaimana kaitannya hukum lingkungan dikaitkan dengan pengelolahan lingkungan?.

Selamat Pagi Lenni Astuti W Siringo-ringo NIM ; 023180032 Dalam hal ini menurut saya Ketentuan Hukum no 23 thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. alasan saya karena disini kita harus mengerti apa itu lingkungan.. Lingkungan adalah; Bhw lingkungan adalah sebagai tempat hidup dan lingkungan adalah menjadi tempat bagi mahluk hidup,baik manusia,hewan maupun tumbuhan utk berpijak sedangkan Kesehatan adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan,tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik,mental dan sosial.jadi dalam hal ini bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.Oleh karena itu seharusnya pemerintah dr pusat maupun daerah harus membuat peraturan atau Perda dr setiap pemerintahan yang ada agar supaya berdasarkan aturan tersebutlah maka lingkungan atau masyarakat kita dapat terlindungi dari pencemaran penyakit dan mendapatkan hak untuk hidup sehat serta mendapatkan penghasilan perekonomian yang layak karena sebahagian besar alam adalah sumber penghasilan dr masyarakat kita,ketika kita menjaga,memelihara alam dan lingkungan kita dengan baik maka kita sudah bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri sesuai dg kebutuhan kita. Dalam hal ini juga ketika pembuatan PERDA harus di sosialisasikan kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat,sehingga masyarakat mempunyai kepedulian dan bisa mengambil bagian dalam pemeliharaan dan kebersihan lingkungan,Sehingga tujuan pengelolaan pengaturan lingkungan hidup bisa tercapai yaitu melindungi wilayah Negara Kesehatan Republik Indonesia dari Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkunga Hidup,Menjamin Keselamatan,Kesehatan dAN kehidupan Manusia,Menjamin kelangsungan kehidupan mahkuk hidup dan kelestarian ekosistim,Menjaga kelestarian fungai lingkungan hidup,Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan,Menjamin pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan dapat mengantisipasi isu lingkungan global. Ruang lingkup pengaturan lingkungan hidup itu harus memiliki unsur sbb; Perencanaan,Pemanfaatan,Pengendalian,Pemeliharaan,Pengawasan dan Penegakan Hukum. peran masyarakat sangat besar sekali dlm hal ini di dalam pengawasan secara sosial dan masyarakat bisa memberikan laporan kepada pemerintah tentang hal2 yang terjadi di dlm perusakan alam dan pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat juga dpt menjaga budaya dan kearifan lokAl dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan Tugas pemerintah adalah menyediakan anggaran utk melakukan pemeliharaan dan kebersihan lingkungan serata pemerintah juga bisa melakukan kerjasama terhadap pihak swasta lain nya dalam pengelolaan sampah atau limbah. jadi dalam hal ini yg terpenting PERDA di buat,dibrikan sanksi kepada setiap orang yg melanggar aturan yg sdh ada,menjalin kerjasama dgn pihak swasta serta melibatkan masyarakat dalam hal pemeliharaan,perlindungan dan pengendalian lingkungan maka anak cucu kita kedepan akan terus bisa hidup dgn baik dan menikmati Keindahan dan kelestarian lingkungan dan alam nya..

Nama : Kartini NIM : 023180026 Derajat Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan Kesehatan dan keturunan atau herediter dimana lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap Kesehatan yang terbagi atas 2 yaitu lingkungan fisik dan non fisik, dimana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang diatur di dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H, Adapun tujuan pengelolaan pengaturan lingkungan hidup ; untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global.

Fitriah023180016/ 2023

Nah ini jelas.. Min bisa bagi materinya gak?🙏🙏

ekuivalensi mengajar kenapa gak dijelaskan detil cara mengisinya

Apa pula bedanya normatif dan normatif yuridis Pak?

Apa bedanya kaidah dengan norma Pak?

Assalamualaikum pak Izin bertanya pak 🙏🏻 Submit artikel saya ke petitum belum completed dari tadi pak, padahal sudah menggunakan template dan ketentuan ketentuan lainnya Mohon bantuannya pak

Keren pak penjelasannya, saya mahasiswa aceh suka sekali

assalamualaikum, jika berkenan bisakah minta materinya

maaf Mneer, bau ingt ada tugas, padahal saya iko ini kuliah dari pertemuan ini. dalam merancang suatu Undang Undang harus dapat di berlakukan di seluruh NKRI, harusnya dalam penyusunan naskah akademik harus membahas semua struktur bangsa Indonesia seperti penganut agama dan kepercayaan, suku bangsa, adat istiadat dan tingkat penerimaan Warga negara terhadap yang di atur oleh peraturan yang akan di bentuk, sehungga tidak ada penolakan oleh suku atau agama tertentu terhadap aturan yang dirancang. sebelum peraturan di berlakukan proses susialisasi peraturan yang akan di atur harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya ketika diberlakukan masyarakat sudah mengetahuinya. demikian komentar saya Mneer terima kasih Habson Batubara

(Basri) Indonesia Sebagai Negara Hukum, maka segala bentuk kebijakan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan hukum. Bahwa DPR sebagai Lembaga Negara pembentuk peraturan perundang-undangan bersama-sama pemerintah harus mampu menjalankan kewenangannya demi kepentingan Rakyat yaitu membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dengan demikian segala pembentukan peraturan perundang -undangan harusnya melibatkan berbagai unsur Masyarakat, baik dari unsur ahli/pakar, tokoh, akademisi dan lain-lain agar peraturan perundang-undangan terbentuk terpenuhi baik secara Formil dan maupun materilnya.

Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak kewajiban setiap warga negara. Ada tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundangundangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum ( legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Wawan Jamal Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu segala hal ihwal tindakan pemerintah atau negara dalam mengelola negara harus berlandaskan hukum, hukum itulah yang menjadi dasar untuk bertindak atau berbuat seseorang atau tdk berbuat. Maka untuk membuat peraturan perundang-undangan harus berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, jangan sampai terjadi tumpang-tindih peraturan, atau komplik norma. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus meliputi: -yuridis - sosioolgis -filosofis -keberlakuan hukum

Nama : HERDIAN RAHADI, SH NIM : P2MH210101025 Bahwa pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum dimana hal-hal yang terkait dengan pemerintah atau tindakan pemerintah dalam mengelola negara ini itu harus berlandaskan pada hukum, Kenapa memang kita berlandaskan hukum karena semua tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum itu bisa jadi undang-undang dasar, dengan itu maka yang manakah dimaksud hukum, kata yang dimaksud dengan peraturan perundangan maka tentu kita mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang itu kita lihat mukanya mulai dari undang-undang dasar turun menjadi peraturan pengganti undang-undang menjadi undang-undang turun menjadi Peraturan Pemerintah/ PP turun lagi menjadi Perpres turun lagi menjadi Peraturan Menteri turun lagi menjadi peraturan daerah provinsi sampai kemudian peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota inilah kemudian yang kita mau bahas di sepanjang pertemuan kita di beberapa kali pertemuan nanti ke depan apa sebenarnya sih yang melandasi yang terkadang begini yakni terkadang perlu dilakukan harmonisasi antara undang-undang yang tentu kita ketahui baik praktisi maupun akademisi dimana antara satu undang-undang dengan undang-undang lain itu terkadang terjadi tumpang tindih maksudnya tumpang tindih itu sebenarnya Kalau dari segi ilmunya ada undang-undang yang tepat tapi terkadang kita temukan intinya mengandung konflik norma yaitu terjadi misalnya antara undang-undang atau peraturan di bawah berbenturan konflik dengan aturan di atas ata antar undang-undang dibawahnya dengan undang-undang di atasnya, itu terjadi benturan antar undang-undang di samping dengan di samping kanan kirinya terjadi benturan atau konflik antara undang-undang dan peraturan dibawahnya dengan aturan di atas atau disebut dengan konflik norma yang bersifat diagonal, itu terjadi misalnya konflik terjadinya itu gimana sih upaya kita untuk tidak terjadi benturan seperti itu maka tentu itu ada suatu rumus-rumus tertentu yang kita harus gunakan sekarang, juga terkadang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang dibutuhkan jalan agar tidak terjadi konflik tadi itu yang tercantum dalam bagian aturan yang memuat bagian menimbang, mengingat, dan memperhatikan. Pertama yang yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui yang dimaksud dengan keberlakuan hukum, keberlakuan hukum itu jadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan itu harus berlandaskan pada tiga keberlakuan hukum yang selama ini saya kategorikan menjadi ke 4 yakni pertama itu adalah yuridis yang kedua adalah sosiologi yang ketiga adalah keberlakuan hukum filosofi dan yang keempat saya tambah keberlakuan hukum politis

ILAL IHSAN Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum yang dimaksud adalah UUD, UU, Perpu, PP, Perpres, Permen, Perda Gubernur, Perda Bupati.

PURNAWAN DWI AHMADANA P2MH210101023 Sesuai UUD, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Hukum, Maka tentu untuk mewujudkan kewajiban penegakan Hukum itu sendiri, maka perlu dan bahkan wajib mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, meskipun biasanya pada realitas lapangan (sekalipun tidak demikian dengan konsep teoritis) itu sering mengalami tumpang tindih atau konflik norma, yaitu kadang ada benturan antara undang-undang satu dengan dengan undang-undang lainnya. Maka dengan itu, dibutuhkan solusi yang tepat atau rumus tertentu yang baiknya digunakan, dalam hal ini, yaitu Memperhatikan Keberlakuan Hukum : Yuridis, Sosiologis, Filosofis, Politis. Dengan memperhatikan keempat indikator ini, maka benturan aturan atau bahkan benturan undang-undang bisa dipahami, Salah satunya misalkan undang-undang pornografi, yang jika dilihat ada benturan antara aturan berskala nasional dengan aturan kedaerahan, dalam hal ini salah satu daerah di Timur. Maka salah satu indikator yang dipakai adalah dengan melihat indikator Sosiologisnya. Terima Kasih 🙏

ANDITO P2MH210101004 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara adalah sesuatu yang abstrak yang mempunyai struktur pemerintahan serta memiliki hierarki Perundang-Undangan sebagaimana asas hukum yaitu suatu undang-undang atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya pembuatan undang-undang melalui instansi pemerintahan harus berlandaskan 3 (tiga) hal keberlakuan hukum yakni : Landasan Yuridis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Filosofis. Dari Ketiga Landasan atau Aspek berlakunya suatu perundang-undangan tersebut, ada juga Aspek yang perlu ditinjau dari suatu keberlakuan hukum yaitu Aspek politik karena tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang yang dibuat adalah merupakan produk politik.

ISWAHYUDIN Hukum harus sesuai dengan keadaan di masyarakat. Hukum mengacu pada hirarki Perundang-undangan yakni: Undang-Undang Dasar, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah Provinsi (Perda)Provinsi, Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.Peraturan perundang-undangan berdasarkan pada 4 keberlakuan Hukum yaitu: yuridis, sosiologis, keberlakuan hukum filosofi dan keberlakuan hukum politis. Pembahasan mengenai pemberlakuan hukum harus dengan tahapan-tahapan nya mulai dari pengajuan draft rancangan peraturan perundang-undangan atau atau draft peraturan daerah baik pada tingkat provinsi sampai pada kabupaten/kota baru ditetapkan dalam rapat paripurna.

Nama : Nur Aulia NIM : P2MH 210101011 Wujud suatu Negara adalah sesuatu yg abstrak jadi untuk mengetahui Negara adalah dimana ada instansi pemerintah disitu ada negara. Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana hukum harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yakni UUD, Peraturan pengganti UU, UU, PP, Perpres, Permen, Perda Prov, Perda kab/kota. Berdasarkan teori tidak ada UU yang saling tumoang tindih, tapi pada kenyataannya banyak uu yg saling tumpang tindih (terjadi konflik norma), maka upaya untuk menghindari benturan tersebut dibutuhkan suatu jalan kiranya tidak terjadi konflik tsb berupa keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum ada 4 yakni : keberlakuan hukum yuridis, keberlakuan hukum sosiologis, keberlakuan hukum filosofis dan keberlakuan hukum politis.

Bahwa Indonesia adalah negara Hukum, maka segala sesuatu perbuatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Disetiap daerah terdapat suatu negara, yaitu instansi sbg pemerintah yg menjamin fakir miskin. Membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan pada 3 unsur, yaitu : 1) norma yuridis, 2) sosiologis, 3) filosopis. Penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan norma yuridis terkait sampah, dibuat Perda tentang sampah tidak boleh bertentangan dgn diatasnya, dan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang porno aksi berdasarkan kondisi sosiologis daerah, serta penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan filosopis bhw negara menjamin kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan

Asalamualaikum Ijin Ahmad S.Morad Pak dalam pelaksanaan, jalanya pemerintahan yang baik adalah kita tentu memahami dari tujuan dan kewajiban, kita bisa liat dalam suatu aspek hukum yg berlaku dilingkungan kita bersama, namun tdk lepas dari suatu masalah, ataupun konflik yg terjadi serta benturan yg terjadi. Nah disini kita butuhkan adalah yg harus kita pahami adalah keberlakuan hukum, baik yuridis, filosofis, politis ini semua yang memiliki landasan dan kewenanganya. Begitupun kita membentuk suatu rancangan dalam peraturan suatu daerah, disini kita harus juga memahi setiap pos hukumnya yang punya ahli dalam bidangnya.

(ASFAR JAFAR). Sistem hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur dan terdiri dari sejumlah sub sistem. Beranjak dari rumusan ini,maka sistem hukum nasional itu harus selalu dikaitkan pula dengan landasan Grandnorm yaitu Pancasila,UUD 1945 dan asas asas hukum yang merupakan penjabaran dari pada Grandnorm tersebut. Disamping itu keberlakuan hukum disuatu negara tidak terlepas dari bagaimana hukum itu bekerja sebagaimana mestinya,hal ini dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi dan tanpa mengesampingkan kepentingan moral.

(Reni Indriyani) Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan pemerintah dalam mengelola negara ini harus berdasarkan pada hukum, wujud suatu negara bersifat abstrak atau tidak nampak dimana ada instansi pemerintah maka disitulah ada negara. Negara mempunyai sebuah tanggung jawab untuk menjamin fakir miskin dan anak terlantar hal ini di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.Hukum mengacu pada hirarki Perundang-undangan yakni: Undang-Undang Dasar, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah Provinsi (Perda)Provinsi, Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.Peraturan perundang-undangan berdasarkan pada 4 keberlakuan Hukum yaitu: yuridis, sosiologis, keberlakuan hukum filosofi dan keberlakuan hukum politis. A. Keberlakuan Hukum yuridis adalah: melihat aturan apa yang memerintahkan atau kewenangan apa yang melekat pada seorang pejabat provinsi atau pejabat daerah kabupaten/kota dalam membuat atau membentuk Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Dalam pembentukan Perda harus memperhatikan kesesuaian bentuk Peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, mengikuti tata cara tertentu apabila tata cara tidak di ikuti maka peraturan dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, tidak berbenturan antara peraturan diatas dengan peraturan lainnya. B. Keberlakuan Hukum sosiologis dimana peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dimana Hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. C. Keberlakuan Hukum Filosofi dalam bernegara yang paling penting yaitu; Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap masyarakat mempunyai aksen apa yang mereka harapkan dari Hukum, citra Hukum lahir dari sistem nilai tentang hal baik dan buruk serta bersifat filosofi yang artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Landasan keberlakuan Filosofi adalah apa yang kita harapkan. D. Keberlakuan Politis dimana keberlakuan kepentingan daerah dan kepala daerah yang terpilih pada saat itu melahirkan suatu peraturan daerah yang dijadikan sebagai payung Hukum untuk menjalankan tugasnya.

Indonesia adalah satu negara yang berlandaskan atas hukum,yg mana segala sesuatu perbuatan wajib hukumnya taat pada hukum yang berlaku di negara Indonesia ,yang disebut keberlakuan hukum,yang terbagi atas keberlakuan yuridis,keberlakuan sosiologis,filosofis,dan kebelakuan politis.Inilah yang menjadi aspek dalam pembuatan aturan perundangan, yang mana tentu saja tetap memperhatikan hirarki perundang-undangan serta menghadirkan poin poin keahlian sesuai bidang perundangan yang akan di buat.

(SYAMSUDIN) Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana segala tindak tanduk pemerintah dalam mengelola Negara harus berdasarkan hukum. Hukum adalah pedoman bagi pemerintah untuk dapat berbuat atau tdk berbuat. Negara dan hukum tidak dapat dipisahkan karena memiliki saling ketergantungan. Wujud Negara adalah abstrak dan untuk mengetahui Negara dapat dilihat keberadaan instansi pemerintah. Dan sudah menjadi kesepakatan bahwa Negara menjamin dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekaitan hal tersebut maka Negara perlu peraturan perundang-undangan (hukum) untuk mengatur. hukum dimaksud adalah hirarki perundang-undangan, yakni UUD, UU, Perppu, PP, Perpres, Permen, perda Gubernur, Perda Bupati dan lain-lain. Meskipun aturan dalam implementasinya kadang saling tumpang tindih atau terjadi konlik norma dan untuk memahaminya agar tidak terjadi tumpang tindih maka kita harus memahami keberlakuan peraturan perundang-undangan. Keberlakuan peraturan perundang-undangan terdiri atas empat aspek, yakni aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosifis dan aspek politik.

Herdian Rahadi, NIM : P2MH210101025

Nama sri daenggawo Nim:22106021🙏 Makna lima Sila 1. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa Sila KeTuhanan Yang Maha Esa memaksa setiap orang agar taat dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap menghormati antara satu penganut agama satu dengan yang lain. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila kedua Pancasila ini memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku untuk memperlakukan setiap hal secara adil dan sesuai dengan moral hidup serta memperlakukannya seperti apa yang seharusnya. 3. Sila Persatuan Indonesia Sila ketiga Pancasila ini memiliki arti usaha menuju persatuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme setiap warga negara. 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam PermusyawaPermusyawaratanratan Perwakilan. Sila keempat pancasila ini memiliki makna bahwa setiap penentuan suatu kebijakan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintahan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini adalah setiap segi kehidupan bangsa IndonesiaIndonesia harusharus memilikimemiliki dandan selalumengembangkanselalumengembangkan nilainilai keadilankeadilan untukunt mencapai kemakmuran dan kesejahteraa.

Assalamualaikum Dan selamat Sore Pak. Saya Mahasiswa atas Nama:Tamara Brisiski Dahoklory Nim:22106022 Prodi:S1 ilmu keperawatan Mau mengumpulkan Tugas Resume Dari Makna Sila Ke 4 Jawaban: Terkait dengan sila ke 4 dimana Menjelaskan Tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan, dimana setiap masyarakat indonesia Harus menjadi Makhluk sosial yang suka Berkumpul dan menjadi lebih Kuat dan sulit untuk diserang Lawan. Makna sila ke 4 ini Melambangkan bahwa Pemerintahan berasal dari rakyat ,Oleh Rakyat Dan untuk Rakyat .untuk itu kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi di tangan Rakyat. Karena Yang menjadi Pimpinan itu Berasal dari Rakyat. Sehingga Negara Republik indonesia Selalu Bersatu Berdaulat adil Dan Makmur. Makna sila Ke 4 ini melambangkan bahwa kita harus bersatu untuk mufakat Dan selalu Bermusyawarah bersama sama. Suatu Pimpinan Harus Adil dalam Keadaan Apapun karena dia yang menjadi seorang Pemimpin yang Harus Bertanggungjawab Dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya sebagai Seorang Pimpinan. Makna Ini selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan selalu mengambil keputusan secara Bersama sama. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Terima Kasih Sebelumnya Pak🙏🙏

Assalamualaikum Dan selamat Sore pak Mohon maaf sudah mengganggu waktunya pak saya mahasiswa atas nama Nama: Tamara Brisiski Dahoklory Nim: 22106022 Prodi:S1 ilmu keperawatan Mau mengumpulkan tugas Resume dari Makna Sila ke 4 Jawaban: Terkait dengan Sila keempat dimana menjelaskan tentang kerakiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke 4 perlu dipahami oleh setiap warga negara . Sila ke 4 menjelaskan bahwa kita masyarakat indonesia harus menjadi makhluk sosial yang suka berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang lawan. Makna sila ke 4 ini kita harus bersatu untuk melawan Musuh ketika diserang .dan kita harus Bersatu Dalam bentuk apapun.. Makna sila Ke 4 ini melambangkan bahwa Pemerintahan Berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat..untuk itu kerakyatan adalah kekuasaan Tertinggi adalah di tangan Rakyat ..Karena Yang menjadi pemimpin itu berasal Dari Rakyat sehingga Menjadi orang yang dipimpin sehingga Negara Kesatuan Republik indonesia ini Selalu menjadi negara yang Harmonis dan saling Bersatu berdaulat adil dan Makmur. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan setiap warga negara harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama sama. Makna ini selalu mengutamakan Kepentingan Negara dan Masyarakat dan selalu Mengambil keputusan secara Bersama sama. Terima kasih Sebelumnya pak🙏

Siap, hadir kmrn Pak atas nama Juhaeni

Hadir... ANDITO

Asalamualaikum Ijin Hadir Pak Ahmad S.Morad

Asikin Muchtar, hadir dan sdh bertanya Pak Doktor

Siap Nasrun Hadir pak doktor

Siap hadir pak

Nama : Herdian Rahadi, SH NIM : P2MH21010101025, hadir tetapi belum bertanya

Siap an Jufri Hamid hadir pak doktor dan sudah bertanya, tks

Hadir pak An. Nur Aulia

siap hadir pak atas nama Azhar