Відео

ijin menjawab kelebihan penggunaan rasio-rasio keuangan dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah mereka dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan dan kinerja keuangan dana desa. Dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, pemerintah desa dapat mengidentifikasi tren keuangan, mengukur efisiensi operasional, dan mengevaluasi kelayakan proyek-proyek investasi. Selain itu, rasio-rasio keuangan dapat membantu dalam membandingkan kinerja keuangan dana desa dengan standar industri atau desa-desa sejenis, sehingga memungkinkan pembandingan yang obyektif. kekurangan dalam penggunaan rasio-rasio keuangan dalam pengelolaan keuangan dana desa. rasio-rasio keuangan cenderung bersifat statis dan hanya memberikan pandangan tertentu tentang keadaan keuangan pada suatu titik waktu tertentu. Hal ini membuat mereka tidak selalu mewakili kondisi keuangan secara keseluruhan.

21_Ni Kadek Meriyani (Kelompok 14) Ijin menanggapi, Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

03_Stefanus Ngongo Bulu Izin Menanggapi Dalam catatan atas laporan keuangan, terdapat berbagai informasi tambahan yang diungkapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan suatu entitas. Beberapa hal yang dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain: 1. Kebijakan Akuntansi 2. Catatan Penjelasan 3. Informasi Tentang Aset dan Kewajiban 4. Pengungkapan Risiko 5. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan 6. Pengungkapan Pihak Terkait 7. Perubahan Kebijakan Akuntansi 8. Peristiwa Penting Lainnya 9. Komitmen dan Kontinjensi 10. Informasi Tambahan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan transparan, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang disajikan.

izin menjawab: Tingkat kemandirian sebuah desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk: 1. Sumber daya: Desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti tanah yang subur, air, dan sumber daya mineral, mungkin lebih mandiri karena mereka dapat menghasilkan makanan, energi, dan barang lain sendiri. 2. Ukuran dan populasi: Desa yang lebih besar dan lebih padat penduduknya mungkin lebih mandiri karena mereka memiliki lebih banyak tenaga kerja, sumber daya, dan keahlian untuk mengatasi berbagai tugas. 3. Infrastruktur: Desa yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan sistem komunikasi, mungkin lebih mandiri karena mereka lebih mudah dijangkau dan lebih mudah dihubungkan dengan tempat lain. 4. Pemerintahan lokal: Desa yang memiliki pemerintahan lokal yang kuat dan transparan mungkin lebih mandiri karena mereka dapat membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan penduduk lokal. 5. Keterampilan dan keahlian: Desa yang memiliki penduduk yang terampil dan berkeahlian di berbagai bidang, seperti pertanian, perbaikan, dan kesehatan, mungkin lebih mandiri karena mereka dapat mengatasi berbagai tugas dan menghasilkan barang dan jasa sendiri.

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi ijin menangapi , Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian sebuah desa antara lain: Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi: Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas: Perwujudan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan awal. Kompetensi Aparat: Kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan. Ketaatan Pelaporan: Ketepatan pelaporan keuangan desa.

ijin menjawab Untuk meningkatkan kinerja keuangan desa berdasarkan rasio-rasio keuangan, dapat mengikuti beberapa langkah penting berikut ini: 1. Analisis Rasio Keuangan 2. Identifikasi Penyebab Kelemahan 3. Tetapkan Tujuan yang Jelas 4. Implementasikan Perbaikan 5. Pantau dan Evaluasi 6. Edukasi dan Pelatihan 7. Libatkan Masyarakat 8. Kolaborasi dengan Pihak Terkait Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan melakukan pendekatan holistik, diharapkan kinerja keuangan desa dapat ditingkatkan secara signifikan berdasarkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada rasio-rasio keuangan yang relevan.

13_Ni Putu Emy, ijin menanggapi Untuk meningkatkan kinerja keuangan desa berdasarkan rasio-rasio keuangan, berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil: 1. Meningkatkan PAD(Pendapatan Asli Desa), Kembangkan potensi lokal dan optimalkan pungutan desa. 2. Efisiensi Pengeluaran, Susun anggaran berdasarkan prioritas, awasi dan evaluasi penggunaan dana. 3. Efektivitas Penggunaan Dana, Latih aparatur desa dan libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. 4. Manajemen Likuiditas, Kelola kas dengan baik dan sisihkan dana cadangan. 5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Kelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bangun infrastruktur pendukung.

25_Ni Made Rina Andriani Izin menanggapi, Analisis rasio merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan dalam menganalsisis laporan keuangan. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, kemudian dapat melakukan perbandingan setiap tahunnya yang akan berhubungan dengan pengambilan keputusan. Cara meningkatkan kinerja keuangan Desa berdasarkan rasio-rasio keuangan yaitu : 1. Melakukan pembangunan dan pembiayaan secara mandiri dalam kegiatan desa 2. Meningkatkan PAD ( Pendapatan Asli Desa) 3. Melakukan efesien alokasi dana desa dalam hal belanja desa 4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di Desa.

izin menjawab: Untuk membandingkan rasio keuangan antar desa dan mengukur kinerja pengelolaan dana desa, pertimbangkan langkah-langkah berikut: 1. Mengumpulkan data: Kumpulkan data keuangan dari semua desa yang akan dibandingkan. Ini harus mencakup rasio keuangan seperti rasio hutang, rasio pendapatan, dan rasio likuiditas. 2. Menganalisis data: Analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola di antara desa. Identifikasi desa yang mengungguli rasio keuangan tertentu dan desa yang mengalami masalah keu3. 3. Menganalisis faktor-faktor penyebab: Analisis faktor-faktor penyebab perbedaan keuangan antara desa. Ini bisa mencakup faktor seperti ukuran desa, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan tingkat keterlibatan masyarakat. 4. Membangun rencana: Berdasarkan analisis, bangun rencana untuk membantu desa yang mengalami masalah keuangan. Rencana ini bisa mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan pendapatan, mengurangi hutang, atau meningkatkan likuiditas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membandingkan rasio keuangan antar desa dan mengukur kinerja pengelolaan dana desa. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi desa yang mengungguli dan desa yang memerlukan perbaikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan tersebut.

ijin menjawab Data rasio kemandirian desa dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan dukungan yang tepat kepada desa-desa. Dengan menggunakan data ini, pemerintah dapat lebih memahami tingkat kemandirian ekonomi, sosial, dan infrastruktur desa tertentu, serta menentukan jenis dukungan yang diperlukan untuk memperkuat kemandirian desa tersebut. beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk memanfaatkan data rasio kemandirian desa dengan baik: 1. Analisis Data 2. Prioritaskan Desa yang Membutuhkan 3. Program Pembangunan Desa 4. Kemitraan dengan Pihak Swasta dan NGOs 5. Monitoring dan Evaluasi Dengan memanfaatkan data rasio kemandirian desa secara efektif, pemerintah dapat memberikan dukungan yang tepat dan berkelanjutan bagi desa-desa di seluruh wilayah. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta mengarahkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan yang disusun dapat memberikan informasi transaksi masa lalu dan juga peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selamat sore Bapak dosen. Saya sagung absen 22 ijin menanggapi pertanyaan dari deva. Untuk memastikan laporan keuangan dana desa akurat dan andal, beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1. **Pencatatan yang Tepat:** Lakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan tepat waktu menggunakan format yang benar. 2. **Verifikasi dan Rekonsiliasi:** Secara berkala, lakukan verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan bukti transaksi. 3. **Pelatihan Staf:** Berikan pelatihan kepada staf desa mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. 4. **Pengawasan dan Audit:** Terapkan pengawasan internal dan eksternal melalui audit secara berkala untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. 5. **Penggunaan Teknologi:** Gunakan sistem informasi keuangan yang terkomputerisasi untuk memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan akurasi laporan. Terima kasih

Selamat sore bapak dosen. Saya sagung absen 22 ijin menanggapi pertanyaan dari Vina. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa: 1. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan semua data transaksi keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran, selama periode pelaporan. 2. **Pencatatan Transaksi:** Mencatat transaksi keuangan secara sistematis dan tepat waktu dalam buku kas umum dan buku pembantu. 3. **Klasifikasi Transaksi:** Mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenisnya, seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. 4. **Penyusunan Laporan:** Menyusun laporan keuangan desa, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca desa, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5. **Verifikasi dan Pengesahan:** Melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan, kemudian mengesahkannya dalam forum musyawarah desa. 6. **Pelaporan:** Menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Terima kasih

Selamat sore bapak dosen. Saya sagung abaen 22 ijin menanggapi pertanyaan dari Devi Darmayanti. Yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah **transparansi dan akuntabilitas**. Transparansi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dapat dipantau oleh masyarakat dan pihak berwenang, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan anggaran yang baik, pencatatan yang akurat, dan pengawasan yang efektif juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa. Terima kasih.

01_YOHANES YANUARTO SANDEI Izin menanggapi : Laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas karena itu memberikan gambaran yang akurat dan langsung tentang kinerja keuangan suatu entitas. Dengan menggunakan basis kas, laporan dapat menhuaran suatu entitas telah mencapai atau melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memfasilitasi pengawasan dan pengendalian keuangan. Selain itu, basis kas juga memudahkan untuk membandingkan kinerja keuangan antara periode yang berbeda dan dengan entitas lain.

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas tetap diperlukan agar kinerja operasi pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual penuh tetap dapat dibandingkan kinerja aktualnya dengan anggaran yang disusun berdasarkan basis kas.

08_Ni Kadek Listya Dewi Laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas karena -Basis kas mencatat transaksi ketika uang benar-benar diterima atau dibayarkan, memberikan keterukuran yang lebih jelas dan konkret terhadap aliran kas yang sebenarnya terjadi dalam periode tertentu. -Basis kas lebih sederhana dibandingkan dengan basis akrual karena tidak memerlukan pencatatan dan penyesuaian untuk transaksi yang belum dibayar atau diterima. Ini memudahkan pemahaman dan penyusunan laporan oleh pengguna yang mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. -Pengendalian Anggaran:Pemerintah dan organisasi publik sering kali menggunakan basis kas untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran dan penerimaan kas secara ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran tidak dilampaui dan bahwa dana tersedia ketika dibutuhkan.

Selamat sore bapak dosen dan teman temana, saya ananda purnama adi putra, absen 29, izin menanggapi pertanyaan dari devi, Laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas karena pendekatan ini mengacu pada saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Hal ini memudahkan untuk melihat seberapa banyak uang yang telah masuk dan keluar, serta memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan rencana anggaran. Dengan basis kas, laporan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan aktual, membantu dalam manajemen keuangan sehari-hari dan pemantauan likuiditas, terima kasih 🙏

Selanat sore bapak dosen, saya Sagung absen 22. Ijin menanggapi pertanyaan dari Devi Darmayanti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan disajikan dengan basis kas karena pendekatan ini mencatat transaksi saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan nyata tentang arus kas selama periode anggaran. Basis kas memudahkan pemantauan kinerja anggaran, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta membantu dalam pengendalian anggaran dengan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang sesungguhnya terjadi. Terima kasih

14_Ni Made Arianti Putri Ijin menanggapi : Dasar penyusunan laporan keuangan desa meliputi: 1. **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** - Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. 2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** - Menyediakan pedoman teknis untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan laporan keuangan. 3. **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** - Mengatur standar akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan desa. 4. **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN** - Mengatur pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN, termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban. 5. **Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Dana Desa** - Mengatur aspek keuangan dan pelaporan terkait penggunaan dana desa. Dasar-dasar ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi desa untuk mengelola dan melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan desa disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan penggunaan laporan keuangan desa.

23_Putu Adella Febrinata Ijin menanggapi, Penyusunan laporan keuangan desa biasanya didasarkan pada beberapa dasar dan prinsip penting yaitu: 1. Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa. Di Indonesia, peraturan tersebut antara lain meliputi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. 2. Standar Akuntansi, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas pemerintahan, termasuk desa. 3. Prinsip Akuntansi, seperti kesesuaian, konsistensi, dan objektivitas, harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan desa. 4. Dokumentasi dan Bukti Transaksi,, seperti kuitansi, faktur, dan bukti lainnya yang mendukung pencatatan transaksi. 5. Anggaran dan Realisasi, termasuk juga perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pendapatan dan belanja selama periode laporan. 6. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa disusun secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 7. Pedoman Teknis, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait yang memberikan petunjuk rinci tentang cara menyusun laporan keuangan desa.

11_Dwi Tarisa Oktaviani Izin menanggapi, dasar penyusunan laporan keuangan desa umumnya melibatkan prinsip, standar, dan pedoman yang dirancang untuk memastikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. beberapa dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan desa, yaitu : - Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP) - Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) - Peraturan Perundang-undangan - Pedoman dan Instruksi Teknis - Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual - Transparansi dan Akuntabilitas - Standar Pengelolaan Keuangan Desa - Komponen Laporan Keuangan.

Selamat sore bapak dosen dan teman teman saya Ni Putu Vina Nopita Sari absen 07 ijin menjawab pertanyaan dari yogi Dalam membuat sebuah laporan yang baik, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar laporan tersebut informatif, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut adalah beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam membuat laporan yang baik: 1. Tujuan Laporan: Tentukan tujuan dari laporan yang akan dibuat agar dapat memberikan arah yang jelas pada penyusunan isi laporan. 2. Struktur Laporan: Pastikan laporan memiliki struktur yang jelas, biasanya terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Setiap bagian harus disusun dengan runtut dan terorganisir. 3. Bahasa yang Jelas dan Ringkas: Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami tanpa penjelasan yang memadai. 4. Pemformatan: Ikuti jenis pemformatan yang ditetapkan, baik itu oleh organisasi, lembaga, atau instruktur Anda. Pastikan laporan terlihat rapi dan terstruktur. 5. Kesesuaian Tema: Pastikan konten laporan sesuai dengan tema atau topik yang dibahas, jangan sampai terlalu menyimpang dari topik yang seharusnya. 6. Keakuratan Informasi: Pastikan informasi yang disajikan dalam laporan akurat dan dapat dipercaya. Gunakan data yang relevan dan terbaru. 7. Referensi: Jika memungkinkan, sertakan referensi atau sumber informasi yang digunakan dalam laporan untuk mendukung keabsahan data yang disajikan. 8. Kesesuaian Gaya Penulisan: Sesuaikan gaya penulisan laporan dengan audiens yang dituju. Tentukan apakah laporan tersebut ditujukan untuk kalangan umum, akademisi, atau profesional. Dengan memperhatikan elemen-elemen di atas, Anda dapat membuat laporan yang baik dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

selamat sore bapak dosen dan teman" saya Komang Devi Darmayanti Putri absen 17 izin menanggapi pertanyaan yogi yaitu Hal hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah laporan yang baik sebutkan? Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Laporan : 1. Laporan harus jelas dan cermat. 2. Laporan harus lengkap. 3. Mengandung nilai objektivitas. 4. Langsung mengenai sasaran atau to the point. 5. Disertai dengan adanya beberapa saran. 6. Konsisten dan tegas dalam penjelasannya terimakasih.

selamat sore bpak dosen dan teman-teman saya i komang hendra mahardika absen 05 ijin menjawab pertanyaan dari Kadek yogi absen 01. Pertanyaannya:Hal hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah laporan yang baik sebutkan? Jawabannya: Membuat laporan yang baik melibatkan beberapa hal penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Tujuan Laporan: Pastikan tujuan laporan jelas dan spesifik. Apa yang ingin dicapai dengan laporan ini? Ini akan membantu menentukan konten dan struktur laporan. 2. Struktur yang Jelas: Laporan harus memiliki struktur yang logis dan mudah diikuti. Umumnya, struktur laporan meliputi: • Pendahuluan: Menyediakan latar belakang dan tujuan laporan. • Metodologi: Menjelaskan cara data dikumpulkan dan dianalisis (jika relevan). • Isi: Menyajikan temuan, analisis, dan informasi utama. • Kesimpulan: Merangkum hasil dan memberikan rekomendasi jika diperlukan. • Lampiran: Menyediakan data tambahan atau dokumen yang mendukung. 3. Kejelasan dan Keringkasan: Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang tidak perlu dan pastikan laporan mudah dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang khusus. 4. Akurasi dan Ketelitian: Pastikan semua data dan informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Periksa fakta dan angka dengan cermat. 5. Konsistensi: Gunakan format yang konsisten dalam hal font, gaya penulisan, dan tata letak. Ini membantu pembaca mengikuti laporan dengan mudah. 6. Visualisasi Data: Gunakan grafik, tabel, dan diagram untuk mempermudah pemahaman data kompleks. Pastikan visualisasi tersebut jelas dan relevan. 7. Referensi dan Sumber: Cantumkan sumber data dan referensi yang digunakan. Ini menambah kredibilitas laporan dan memungkinkan pembaca untuk memverifikasi informasi.

selamat sore bpak dosen dan teman-teman saya i komang hendra mahardika absen 05 ijin menjawab pertanyaan dari arista abesn 24. pertanyaannya: apa perbedaan antara laporan keuangan desa dengan laporan keuangan perusahaan? jawababnya: Perbedaan antara laporan keuangan desa dan laporan keuangan perusahaan terutama terletak pada tujuan, jenis transaksi, dan format pelaporan. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya: 1. Tujuan dan Pengguna Laporan Keuangan Desa: Tujuan utama laporan keuangan desa adalah untuk memberikan informasi tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa yang diterima dari pemerintah dan sumber lainnya. Pengguna utama laporan ini adalah masyarakat desa, pemerintah daerah, dan lembaga pemeriksa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Laporan Keuangan Perusahaan: Laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi tentang kesehatan finansial perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, manajemen, dan otoritas pajak. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan investasi, penilaian kinerja, dan perencanaan bisnis. 2. Jenis Transaksi dan Akuntansi Laporan Keuangan Desa: Biasanya melibatkan transaksi yang terkait dengan anggaran desa, seperti belanja operasional, pembangunan infrastruktur, dan program-program sosial. Akuntansi desa lebih sederhana dan seringkali berfokus pada penerimaan dan pengeluaran dana dari berbagai sumber. Laporan Keuangan Perusahaan: Melibatkan berbagai transaksi komersial yang lebih kompleks, termasuk penjualan, pembelian, piutang, utang, investasi, dan pendapatan serta biaya operasional. Akuntansi perusahaan mengikuti standar akuntansi yang lebih formal dan kompleks, seperti PSAK di Indonesia atau IFRS di tingkat internasional. 3. Format dan Struktur Laporan Laporan Keuangan Desa: Struktur laporan keuangan desa biasanya lebih sederhana. Laporan ini mungkin mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo kas, dan laporan aset dan kewajiban desa. Format laporan ini sering kali disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Laporan Keuangan Perusahaan: Laporan keuangan perusahaan biasanya lebih kompleks dan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan-laporan ini mengikuti standar akuntansi yang ketat dan memerlukan catatan kaki yang mendetail untuk menjelaskan angka-angka yang dilaporkan.

Selamat sore bapak guru dan teman-teman, saya Ni Gusti Ayu Made Dela Erawati absen 23 izin menjawab pertanyaan dari arista. Perbedaan laporan keuangan desa dengan perusahaan yaitu 1. Laporan keuangan desa menggunakan basis kas dan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. 2. Laporan keuangan perusahaan menggunakan basis akrual dan jenis laporan laporan keuangan yang lebih kompleks dengan banyak aspek keuangan seperti aset, kewajiban dan ekuitas. Terima kasih🙏

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya Erminia absen 19 izin menjawab pertanyaan dari Lastri. Pertanyaannya, apa Tujuan dari disusunya laporan realisasi anggaran desa? Tujuan dari penyusunan laporan realisasi anggaran desa adalah sebagai berikut: 1. Transparansi: Laporan realisasi anggaran desa memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang bagaimana dana desa telah digunakan selama periode tertentu. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan membuka akses informasi kepada publik. 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Dengan adanya laporan realisasi anggaran, pihak terkait seperti kepala desa, DPRD, maupun masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi dasar evaluasi kinerja penggunaan dana desa serta efektivitas program-program yang dilaksanakan. 3. Pengambilan Keputusan: Laporan realisasi anggaran desa memberikan informasi yang penting bagi pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran di masa yang akan datang. Data dan analisis yang terdapat dalam laporan tersebut bisa digunakan untuk merancang program kerja dan alokasi anggaran yang lebih efektif. 4. Kepatuhan Hukum: Penyusunan laporan realisasi anggaran desa juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak desa. Dengan menyusun laporan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, desa dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dana desa. 5. Perbaikan Proses Pengelolaan Keuangan: Melalui analisis laporan realisasi anggaran, desa dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan, pengendalian internal, serta efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini membantu desa untuk meningkatkan tata kelola keuangan secara keseluruhan.

Selamat sore bapak dosen dan temen-teman, saya Ni Made Dewi Santika Wati absen 13, ijin menanggapi pertanyaan lastri yaitu Apa tujuan disusunnya laporan realisasi anggaran desa? Tujuan disusunnya laporan realisasi anggaran desa adalah untuk menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana dan pengambilan keputusan, memberikan informasi terkait kondisi keuangan pemerintah, dan sebagai bahan untuk mengestimasi pengeluaran di periode selanjutnya. Selain itu, laporan ini juga digunakan untuk memastikan apakah realisasi anggaran sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang, serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman, saya Deva Natasya Fitriyani absen 8 izin menanggapi pertanyaan dari lastri. Tujuan dari disusunnya laporan realisasi anggaran desa adalah untuk: 1. Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 3. Memungkinkan adanya pengawasan dari masyarakat, lembaga legislatif, dan pihak berwenang lainnya terhadap pelaksanaan anggaran desa, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. 4. Menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya Ni Gusti Ayu Made Dela Erawati absen 23 izin menjawab pertanyaan dari Lastri. Tujuan dari disusunya laporan realisasi anggaran desa yaitu 1. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja. 2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja. 3. Untuk pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. 4. Sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya Terimakasih 🙏

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman saya Ni Made Regina Prasmangi absen 11 ijin menanggapi pertanyaan dari anggi absen 32. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk desa biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan dan program yang mendukung pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Kegiatan yang paling banyak dibiayai oleh dana APBD di desa meliputi: 1. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan Jalan: Jalan desa, jembatan, dan aksesibilitas lainnya. Pembangunan Gedung: Gedung balai desa, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan Sarana Air Bersih: Pembangunan sumur, instalasi air bersih, dan jaringan distribusi air. 2. Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan dan Keterampilan: Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan, dan manajemen usaha. Program Pemberdayaan Ekonomi: Bantuan modal usaha, pengembangan koperasi, dan program peningkatan ekonomi lokal. 3. Pelayanan Sosial: Kesehatan: Program kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, dan pengadaan obat-obatan. Pendidikan: Bantuan untuk kegiatan pendidikan, beasiswa, dan pengadaan buku serta perlengkapan sekolah. 4. Pemeliharaan Lingkungan: Kebersihan dan Pengelolaan Sampah: Program pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan rehabilitasi lingkungan. Pertanian dan Kehutanan: Bantuan untuk pertanian, pengelolaan hutan, dan konservasi tanah. 5. Program Kesejahteraan Sosial: Bantuan Sosial: Bantuan langsung tunai, bantuan kepada keluarga kurang mampu, dan program jaminan sosial. 6. Keamanan dan Ketertiban: Program Keamanan: Pembelian peralatan keamanan, pelatihan keamanan, dan dukungan untuk pos keamanan desa.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya Luh Tu Arista No. absen 24 izin menanggapi pertanyaan dari anggi, Jenis kegiatan yang sering dibiayai oleh dana APBD desa antara lain: - infrastruktur desa - pelayanan publik - pemberdayaan masyarakat - bidang pertanian - bidang pariwisata Terimakasih 🙏🏻

selamat sore bapak dosen dan temam-teman saya i komang hendra mahar dika absen 05 ijin menjawab pertanyaan dari anggi absen 32. pertanyaanya: Apa saja kegiatan yang paling banyak dibiayai olehdana APBD di desa? jawabannya: Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dialokasikan untuk desa umumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Beberapa kegiatan yang sering dibiayai oleh dana APBD di tingkat desa antara lain: 1. Pembangunan Infrastruktur: Ini termasuk perbaikan atau pembangunan jalan desa, jembatan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. 2. Pendidikan: Dana bisa digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar, serta pembelian peralatan dan bahan ajar. 3. Kesehatan: Pembangunan atau perbaikan puskesmas desa, klinik kesehatan, atau posyandu, serta pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis. 4. Pemberdayaan Ekonomi: Program pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan pengembangan ekonomi lokal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 5. Pertanian dan Perikanan: Bantuan untuk peningkatan produksi pertanian, pembelian bibit unggul, pupuk, serta perbaikan sarana irigasi atau perikanan. 6. Lingkungan Hidup: Kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan program kebersihan desa. 7. Kesejahteraan Sosial: Bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu, program jaminan kesehatan, dan dukungan untuk kegiatan sosial masyarakat. 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum: Pembangunan atau perbaikan balai desa, gedung olahraga, pasar desa, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat. 9. Pelayanan Administrasi: Peningkatan sistem administrasi desa, seperti pembuatan sistem informasi desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selamat sore bapak dosen dan temen" semuanya, saya Ni Putu Diah Yuniti Maharani absen 18, izin menanggapi pertanyaan dari Anggi Kegiatan yang paling banyak dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di desa umumnya meliputi: 1. Pembangunan Infrastruktur: Ini termasuk perbaikan dan pembangunan jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. 2. Pemberdayaan Masyarakat: Kegiatan ini mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat desa dan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan program-program pemberdayaan ekonomi. 3. Pelayanan Kesehatan: Dana APBD sering digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan dan program imunisasi. 4. Pendidikan: Pembiayaan untuk kegiatan pendidikan, seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah, serta program beasiswa untuk siswa berprestasi. 5. Kegiatan Sosial dan Budaya: Ini termasuk dukungan untuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Terimakasih🙏

Selamat sore, saya Agus Arcana Surya absen 28 izin menanggapi Beberapa kegiatan yang paling banyak dibiayai oleh dana APBD di desa meliputi: 1. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur: - Jalan desa - Jembatan - Saluran irigasi dan drainase - Fasilitas umum seperti balai desa, tempat ibadah, dan taman desa 2. Pendidikan: - Pembangunan dan perbaikan sekolah - Penyediaan fasilitas pendidikan - Program beasiswa untuk siswa berprestasi atau kurang mampu 3. Kesehatan: - Pembangunan dan perbaikan puskesmas atau posyandu - Penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan - Program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan posyandu

21_Ni Kadek Meriyani (Kelompok 14) Ijin menanggapi, yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan desa adalah Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa salah satu tugasnya yaitu menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

25_Ni Made Rina Andriani Izin menanggapi, Yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan desa adalah Sekretaris desa (Sekdes). Sekretaris Desa memegang peran stategis di Desa, baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sekretaris Desa bertugas sebagai sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas: 1. Mengkoordinasiokan penyusunan dan pelaksanan kebijakan APB Desa; 2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APB Desa; 4. Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjwaban pelaksanaan APB Desa.

27_Ida Ayu Indira Sita Devi, izin menanggapi Sekretaris desa memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas utamanya adalah menyusun anggaran desa, mengelola pendapatan dan belanja desa, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa, sekretaris desa bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan aturan yang berlaku.

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi ijin menanggapi , Bertanggung jawab membuat laporan keuangan Dana Desa adalah Kepala Desa. Mereka harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Ni Kadek Ida Sulistyawati (15) Ijin menanggapi Yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan desa adalah Sekretaris desa. Sekretaris desa memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas utamanya adalah menyusun anggaran desa, mengelola pendapatan dan belanja desa, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa, sekretaris desa bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan peraturan yang berlaku.

Selamat sore, saya Noviana absen 30. Ijin menanggapi pertanyaan dari listia. Apa yang terjadi jika sistem keuangan dana desa tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien Jika sistem keuangan dana desa tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, dapat terjadi beberapa dampak negatif yang signifikan, antara lain: Tidak Optimalnya Pembangunan Desa: Dana desa bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat desa. Jika sistem keuangan tidak stabil, alokasi dana mungkin tidak mencapai sasaran yang tepat, sehingga menghambat pembangunan desa. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana: Ketidakstabilan dan ketidakefisienan sistem keuangan dapat membuka peluang bagi tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana. Pengawasan yang lemah dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik sering kali kurang transparan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Ini dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah desa kepada warganya. Penurunan Kepercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat melihat bahwa dana desa tidak dikelola dengan baik atau ada indikasi penyalahgunaan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa bisa menurun. Ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Penurunan Kualitas Pelayanan Publik: Ketidakefisienan dalam pengelolaan dana desa dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat desa. Kesulitan dalam Perencanaan dan Implementasi Program: Ketidakstabilan sistem keuangan membuat perencanaan dan implementasi program-program desa menjadi sulit. Hal ini dapat mengakibatkan program-program yang direncanakan tidak terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Mengatasi ketidakstabilan dan ketidakefisienan dalam sistem keuangan dana desa memerlukan langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Selamat siang bapak dosen dan teman - teman saya Ni Putu Vina Nopita Sari No 07 ijin menajawab pertanyaan dari Listya putri Dampak dari sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien dapat mencakup beberapa konsekuensi serius. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi: 1. Krisis Keuangan: Ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat memicu krisis keuangan yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan. Krisis keuangan sering kali disertai dengan penurunan nilai tukar mata uang, kerugian besar di pasar keuangan, dan masalah likuiditas yang meluas. 2. Inflasi yang Tinggi: Ketidakstabilan dalam sistem keuangan juga dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Ketidakpastian dan kegagalan dalam sistem keuangan dapat mendorong pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan inflasi yang merugikan ekonomi. 3. Ketidakadilan Ekonomi: Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda. 4. Ketidakpastian Investasi: Investor cenderung enggan untuk berinvestasi dalam lingkungan yang tidak stabil. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu. 5. Ketidakmampuan untuk Mencapai Pertumbuhan Berkelanjutan: Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien dapat menghambat kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semua saya Ni Made Regina Prasmangi absen 11 ijin menanggapi pertanyaan dari Listya absen 14. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, maka bisa mengakibatkan: 1. Ketidakpastian Keuangan: Kesulitan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. 2. Kebocoran Anggaran: Pemborosan dan penyalahgunaan dana. 3. Keterlambatan Laporan: Penundaan dalam penyampaian laporan keuangan yang berdampak pada transparansi. 4. Krisis Likuiditas: Masalah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan operasional. Terimakasih🙏

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya Luh Tu Arista No. Absen 24 izin menanggapi pertanyaan dari listya, Jika sistem keuangan suatu negara, termasuk di dalamnya sistem keuangan desa, tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, maka akan berdampak sangat luas pada berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi: - pertumbuhan ekonomi terhambat - kesenjangan sosian. Meningkat - krisis keuangan - ketidakstabilan politik - kerugian negara Terimakasih 🙏🏻

Selamat malam bapak dosen dan temen" semuanya, saya Ni Putu Diah Yuniti Maharani absen 18, izin menanggapi pertanyaan dari Listya Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, dapat terjadi krisis ekonomi, kesulitan akses pembiayaan, pengelolaan anggaran yang buruk, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, dan peningkatan ketidakadilan sosial. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terumakasih🙏

izin menjawab Dana desa perlu diukur efektivitasnya untuk menentukan sejauh mana sumber daya yang dialokasikan mencapai hasil yang diinginkan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, dan memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilayani oleh dana desa terpenuhi. Selain itu, mengukur efektivitas dana desa juga dapat membantu dalam menarik pendanaan lebih lanjut dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi ijin menanggapi, Dana Desa perlu diukur efektivitasnya karena 1. Evaluasi efektivitas meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. 2. Efektivitas penggunaan dana dapat diukur melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengurangi kemiskinan. 3. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program, seperti penyimpangan anggaran atau kekurangan sumber daya.

14_Ni Made Arianti Putri Ijin menanggapi : Mengukur efektivitas dana desa penting untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan atau korupsi, dan untuk mengevaluasi dampak nyata terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik dan mendukung transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana.

23_Putu Adella Febrinata Ijin menanggapi, Dana desa perlu diukur efektivitasnya untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan membantu memastikan bahwa dana desa memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat memastikan kuntabilitas, mengidentifikasi kebutuhan dan prioritass, meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi Izin menanggapi, Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada pemerintah desa sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran efektivitas dana desa bermanfaat untuk memonitoring pertumbuhan serta kemajuan yang dicapai oleh pemerintah desa. Efektivitas menjadi pembentuk dan penyelenggaraan pemerintah desa oleh karenanya perkembangan sangat diperlukan. Pengukuran efektivitas sangat penting dilakukan sebagai suatu ukuran penyesuaian suatu pekerjaan, karena harus ada penilaian yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut dikelola dengan baik tanpa masalah atau banyak menimbulkan masalah.

Selamat sore, saya Noviana absen 30. Ijin menanggapi pertanyaan dari kak Sagung. Kapan laporan keuangan dana desa harus disusun dan dilaporkan Laporan keuangan dana desa harus disusun dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah beberapa waktu penting terkait pelaporan keuangan dana desa: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Per Triwulan: Laporan realisasi APBDes harus disusun dan dilaporkan setiap akhir triwulan. Laporan ini mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama tiga bulan terakhir. Akhir Tahun: Laporan realisasi akhir tahun disusun setelah berakhirnya tahun anggaran. Ini mencakup laporan penggunaan dana desa sepanjang tahun anggaran. Laporan Kekayaan Milik Desa: Tahunan: Laporan ini mencakup informasi tentang aset dan kekayaan milik desa, dan harus dilaporkan setidaknya sekali setahun. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (LPRAPBDes): Akhir Tahun: Setelah akhir tahun anggaran, pemerintah desa wajib menyusun LPRAPBDes untuk melaporkan realisasi anggaran desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Laporan Penggunaan Dana Desa: Setiap Akhir Tahun: Laporan ini disusun dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota, melalui kecamatan, serta dipublikasikan kepada masyarakat. Laporan Keuangan Bulanan: Bulanan: Beberapa daerah menerapkan pelaporan bulanan, yang mencakup pendapatan dan pengeluaran bulanan. Publikasi dan Transparansi: Penting juga bagi pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Biasanya, laporan-laporan ini dipublikasikan melalui papan informasi desa, website desa, atau media sosial yang dikelola oleh pemerintah desa

ijin menjawab pertanyaan dari kak sagung,kapan laporan dana desa harus disusun dan dilaporkan? jawabannya : Laporan keuangan dana desa harus disusun dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah waktu pelaporan yang umumnya ditetapkan: 1. Triwulanan: Laporan keuangan dana desa biasanya disusun setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat. 2. Akhir Tahun: Laporan keuangan tahunan disusun setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tersebut. Pemerintah desa juga harus mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan rinci mengenai penyusunan dan pelaporan keuangan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan lainnya yang relevan.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman saya Ni Made Regina Prasmangi absen 11 ijin menanggapi pertanyaan dari Sagung absen 22. Laporan keuangan dana desa harus disusun dan dilaporkan secara berkala sebagai berikut: Bulanan: Laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun setiap bulan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana dan untuk memantau aliran kas. Triwulanan: Laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca disusun setiap triwulan. Ini penting untuk evaluasi kinerja keuangan dan perencanaan yang lebih baik. Tahunan: Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan lengkap (LRA, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas) disusun pada akhir tahun anggaran. Laporan ini harus diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Kecamatan serta dipublikasikan kepada masyarakat desa.

Saya Ni Luh Kade Oktaviani ,absen 20 ijin menanggapi pertanyaan dari sagung Laporan keuangan dana desa harus di susun dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum laporan keuangan dana desa harus di susun setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada pihak” yang berwenang.berikut adalah waktu utama untuk penyusunan dana pelaporan keuangan desa : -Laporan keuangan tahunan -Laporan realisasi anggaran -Laporan pertanggungjawaban

Selamat sore bapak dosen dan teman" semua saya Erminia absen 19 izin menjawab pertanyaan dari kak Sagung, pertanyaan apa saja tantangan yang di hadapi dalam penyusunan laporan keuangan dana desa? Dalam penyusunan laporan keuangan dana desa, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, yaitu : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Desa seringkali memiliki sumber daya manusia yang terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan akuntansi. Hal ini dapat menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Kompleksitas Transaksi Keuangan: Transaksi keuangan di tingkat desa bisa sangat kompleks, terutama ketika terdapat banyak program atau proyek yang dibiayai oleh dana desa. Hal ini bisa menyulitkan dalam mencatat setiap transaksi secara akurat dan sistematis. 3. Pengelolaan Dana yang Tidak Teratu: Beberapa desa mungkin mengalami kendala dalam pengelolaan dana desa yang tidak teratur, seperti kurangnya pemisahan antara dana operasional dan dana proyek. Hal ini dapat menyulitkan dalam pelacakan penggunaan dana secara jelas. 4. Tata Kelola Keuangan yang Lemah: Bila desa tidak memiliki prosedur tata kelola keuangan yang kuat, maka akan sulit untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dana desa. 5. Monitoring dan Evaluasi yang Kurang: Tantangan lain adalah kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan dana desa. Tanpa mekanisme kontrol yang baik, bisa sulit untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. 6. Tuntutan Peningkatan Transparansi: Ada tuntutan yang semakin meningkat terhadap transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Desa harus mampu menyajikan informasi keuangan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh stakeholders, termasuk masyarakat desa itu sendiri. 7. Perubahan Regulasi: Perubahan dalam regulasi terkait tata kelola keuangan desa juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Terimakasih🙏

Selamat sore saya listya putri absen 14 ijin menjawab pertanyaannya kak sagung : Penyusunan laporan keuangan dana desa menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1. Pemahaman dan Pengetahuan Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat desa dapat menghambat pembuatan laporan yang akurat. 2. Ketersediaan Data Kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat dan lengkap, serta memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar, bisa menjadi masalah utama. 3. Sumber Daya Manusia Kekurangan tenaga ahli yang terampil dan terlatih dalam administrasi dan akuntansi keuangan sering kali menjadi kendala. 4. Sistem Informasi Keterbatasan sistem informasi dan perangkat lunak yang memadai untuk menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan ketidaktepatan dan ketidaklengkapan laporan. 5. Kepatuhan terhadap Regulasi Menyesuaikan laporan dengan berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku sering kali memerlukan waktu dan usaha ekstra. 6. Transparansi dan Akuntabilitas Memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sering kali sulit, terutama dalam menghadapi potensi penyimpangan atau korupsi. 7. Koordinasi dan Komunikasi Tantangan dalam koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat, dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 8. Pengawasan dan Evaluasi Kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memeriksa keakuratan dan keandalan laporan keuangan juga dapat menjadi tantangan.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya Anak Agung Istri Kharisma Iswari absen 15 izin menanggapi pertanyaan dari kak Sagung. Berikut tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan dana desa: Kurangnya tenaga ahli: Desa seringkali kekurangan tenaga yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Kurangnya pemahaman mengenai konsep akuntansi: Banyak perangkat desa yang belum memahami konsep-konsep dasar akuntansi. Pencatatan manual: Masih banyak desa yang menggunakan pencatatan manual sehingga rentan terhadap kesalahan dan sulit dilacak. Pengawasan yang lemah: Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa belum optimal sehingga potensi penyimpangan masih tinggi.

Selamat sore, saya sagung absen 22 ijin menanggapi pertanyaan dari Artini. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa dan laporan keuangan desa berbeda dalam hal fokus dan cakupan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa : - Fokus : Menyajikan realisasi pendapatan dan belanja desa selama satu periode anggaran. - Cakupan : Menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya, serta surplus atau defisit anggaran. 2. Laporan Keuangan Desa : -Fokus : Menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif tentang posisi dan kinerja keuangan desa. - Cakupan : Meliputi berbagai laporan seperti neraca desa, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, selain LRA. Terima Kasih

Selamat sore, saya Noviana absen 30. Ijin menanggapi pertanyaan dari artini. Apa perbedaan antara LRA desa dengan laporan keuangan desa LRA (Laporan Realisasi Anggaran) desa dan laporan keuangan desa adalah dua jenis laporan yang disusun oleh pemerintah desa, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Berikut penjelasan singkat mengenai perbedaan keduanya: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa: Tujuan: LRA desa digunakan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu periode anggaran. Isi: LRA mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran desa, serta perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi aktualnya. Fokus: LRA lebih fokus pada bagaimana anggaran yang telah disusun digunakan, apakah sesuai dengan rencana atau ada deviasi. Laporan Keuangan Desa: Tujuan: Laporan keuangan desa digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yang komprehensif, mencakup seluruh aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban desa. Isi: Laporan keuangan biasanya mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Fokus: Laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi keuangan desa secara keseluruhan, bukan hanya realisasi anggaran. Secara keseluruhan, LRA desa lebih terfokus pada pelaksanaan anggaran, sedangkan laporan keuangan desa memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuangan desa pada akhir periode. Keduanya penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selamat Sore bapak dosen dan teman-teman semua saya Ni Made Regina Prasmangi absen 11 ijin menanggapi pertanyaan dari Artini absen 12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa dan laporan keuangan desa memiliki perbedaan sebagai berikut: LRA Desa: Fokus pada perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pendapatan dan belanja desa. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Laporan Keuangan Desa: Menyediakan gambaran lengkap tentang posisi keuangan desa, termasuk neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta LRA sebagai salah satu bagiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi menyeluruh tentang kesehatan keuangan desa. Terimakasih🙏

21_Ni Kadek Meriyani (Kelompok 14) Ijin menanggapi, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

30_Immakulata Sari Wea Izin Menanggapi , LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi Izin menanggapi, Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dengan kata lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Salah satu unsur dalam laporan realisasi anggaran adalah pendapatan. Pendapatan laporan realisasi anggaran atau diartikan sebagai penerimaan dari Bendahara Umum Daerah/ Negara. Bisa juga dari entitas pemerintah yang lain dengan menambahkan saldo untuk anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang dimaksud serta menjadi hak pemerintah, dengan artian tidak harus dibayar kembali.

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi ijin menanggapi , Pendapatan laporan realisasi anggaran adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh anggaran yang telah digunakan dan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.

13_Ni Putu Emy, ijin menanggapi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Laporan ini digunakan oleh pemerintah, organisasi, atau perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya.Tujuan dari LRA adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta untuk membantu pengambilan keputusan terkait anggaran di masa mendatang.

Ijin menjawab pertanyaan dari ayuk 1. Perencanaan dan Penganggaran • Perencanaan Anggaran: Desa harus memasukkan proyek pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini termasuk merencanakan anggaran untuk pembayaran pajak yang terkait dengan proyek tersebut. 2. Proses Pengadaan • Tender atau Pemilihan Langsung: Desa harus mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses ini harus transparan dan akuntabel. • Kontrak dengan Perusahaan Konstruksi: Setelah pemilihan perusahaan konstruksi, desa harus menandatangani kontrak kerja yang memuat rincian proyek, termasuk kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan konstruksi. 3. Pelaksanaan Proyek • Pelaksanaan Konstruksi: Perusahaan konstruksi memulai pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. • Pencatatan Transaksi: Desa harus mencatat semua transaksi terkait proyek, termasuk pembayaran kepada perusahaan konstruksi dan pembayaran pajak. 4. Pembayaran Pajak • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): • Pemotongan PPN: Desa sebagai pemotong pajak harus memotong PPN dari pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan konstruksi. Saat ini, tarif PPN adalah 11%. • Pelaporan dan Pembayaran PPN: Desa harus melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. • Pajak Penghasilan (PPh): • PPh Pasal 23: Desa harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembayaran bruto untuk jasa konstruksi kepada perusahaan konstruksi. • PPh Pasal 4 ayat (2): Untuk usaha kecil, perusahaan konstruksi yang termasuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari nilai bruto kontrak. • Pelaporan dan Pembayaran PPh: Desa harus melaporkan dan menyetorkan PPh yang telah dipotong ke KPP setempat. 5. Pelaporan Pajak • SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPN: Desa harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh Pasal 23 dan PPN setiap bulan ke KPP. • Bukti Potong Pajak: Desa harus memberikan bukti potong pajak kepada perusahaan konstruksi sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan. 6. Pelaporan Proyek • Pelaporan Proyek: Setelah proyek selesai, desa harus melaporkan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah dan mencatatnya dalam laporan keuangan desa. 7. Audit dan Pemeriksaan • Audit Internal dan Eksternal: Desa harus siap untuk diaudit oleh auditor internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua prosedur pengadaan, pelaksanaan, dan kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar. 8. Dokumentasi dan Arsip • Penyimpanan Dokumen: Desa harus menyimpan semua dokumen terkait proyek dan kewajiban pajak, termasuk kontrak, bukti potong pajak, bukti setoran pajak, dan laporan proyek.

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi (Kelompok 12) ijin menjawab , Pajak daerah penting bagi pembangunan dan pelayanan publik ditingkat lokal karena: 1. Pajak daerah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, pemadaman kebakaran, dan penegakan hukum. Pembayaran pajak secara konsisten membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. 2. Pajak daerah digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menggunakan pajak untuk menggalakkan pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. 3. Digitalisasi pengelolaan pajak daerah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pemantauan pajak. Ini mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya administratif.

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi (Kelompok 12) ijin menjawab , Jika desa tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan dan/atau tertulis, serta tindakan lainnya seperti penghentian sementara kegiatan. Sanksi pidana dapat berupa denda dan penjara, dengan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Ijin menjawab (kelompok 11) Pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Kualitas dan keterampilan aparat desa serta pengelola dana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana sangat penting. 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya maksimal. 3. Peraturan dan Kebijakan: Kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan dana desa harus diikuti dengan baik, termasuk regulasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana. 5. Perencanaan dan Penganggaran: Proses perencanaan yang matang dan penganggaran yang realistis membantu dalam mengalokasikan dana secara efektif sesuai kebutuhan desa. 6. Monitoring dan Evaluasi: Sistem yang baik untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. 7. Koordinasi Antar Pihak: Kerjasama antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan lembaga lain mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana. 8. Infrastruktur dan Teknologi: Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dapat membantu dalam manajemen dan pelaporan penggunaan dana desa.

Ijin Menjawab Pertanyaan dari hendra, Pada saat desa memperoleh atau menerima uang dari sewa lahan desa, tidak dikenakan pajak. Hal ini karena Pemerintah Desa tidak termasuk sebagai Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Ijin Menjawab pertanyaan dari arista, Pajak mempengaruhi efisiensi penggunaan dana desa dalam beberapa aspek: (1) Pengelolaan Dana Desa: Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Pajak yang terutang dari penggunaan dana desa dapat mempengaruhi efisiensi pengelolaannya, karena kewajiban pajak harus dipenuhi sebelum pencairan dana desa . (2) Pengajuan NPWP dan Pemotongan Pajak: Kepala Desa dan Bendahara Desa harus mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memotong pajak sesuai dengan jenis pajak yang terutang, seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, dan Bea Materai. Hal ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang jenis transaksi dan pajak yang terutang untuk menjaga efisiensi penggunaan dana desa . (3) Pengelolaan Pajak dalam Pengelolaan Dana Desa: Penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang efektif dalam pengelolaan dana desa sangat penting. Misalnya, Desa Semono telah memungut dan memotong pajak dana desa sesuai dengan aturan dari Dirjen Pajak, yang membantu menjaga efisiensi penggunaan dana desa . (4) Kewajiban Perpajakan: Kaur keuangan desa harus memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti memotong, memungut, dan menyetor pajak. Keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat menghambat proses penyaluran dana desa, sehingga mempengaruhi efisiensi penggunaan dana desa Dalam keseluruhan, pajak memainkan peran penting dalam menjaga efisiensi penggunaan dana desa dengan memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selamt sore bapk dosen teman" saya Herson Gono Ate absen 02, izin menjawab pertanyaan dari sagung yaitu apakah dana desa yang terimah oleh desa dikenakan pajak? Dana desa yang diterima oleh desa di Indonesia umumnya tidak dikenakan pajak. Dana desa adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaporkan secara transparan. Meskipun dana desa tidak dikenakan pajak, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Selamat sore bapak dosen dan temen" semuanya, saya Ni Putu Diah Yuniti Maharani absen 18, izin menanggapi pertanyaan dari Kak Sagung. Dana desa yang diterima oleh desa tidak dikenakan pajak secara langsung. Namun, penggunaan dana desa tersebut dapat melibatkan kewajiban perpajakan tergantung pada jenis pengeluaran dan transaksi yang dilakukan. Misalnya, ketika desa melakukan pembayaran gaji, honorarium, atau imbalan kepada individu atau pihak ketiga, maka pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 mungkin dikenakan. Selain itu, jika desa melakukan pembelian barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka desa juga harus memperhatikan kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN tersebut. Oleh karena itu, meskipun dana desa itu sendiri tidak dikenakan pajak, pengelolaan dan penggunaan dana tersebut dapat melibatkan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh bendahara desa. Terimakasih🙏

Selamat sore bapak dosen dan teman teman saya Ida Bagus Ketut Darma Wibawa absen 03 izin menanggapi pertanyaan dari sagung. Dana desa yang diterima oleh desa umumnya tidak dikenakan pajak karena dana tersebut adalah bentuk alokasi dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan desa.

Selamat sore bapak dosen dan teman - teman saya Ni Kadek Artini absen 12. Izin menanggapi pertanyaan dari kak kesuma yaitu Apa kaitannya pph pasal 4 ayat (2) final dalam pengelolaan dana desa? PPh Pasal 4 Ayat (2) Final merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif final, artinya tarif pajak yang dikenakan sudah bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang dibayar sebelumnya. Dalam konteks pengelolaan dana desa, PPh Pasal 4 Ayat (2) Final ini memiliki kaitan yang cukup erat. Kaitan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final dengan Dana Desa 1. Pembayaran Jasa: - Pekerja Harian Lepas: Jika desa mempekerjakan pekerja harian lepas untuk proyek-proyek desa, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat, maka pembayaran kepada pekerja tersebut umumnya dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final. - Konsultan: Pembayaran kepada konsultan yang memberikan jasa perencanaan atau pengawasan proyek desa juga sering dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final. - Penyedia Jasa Lainnya: Pembayaran kepada penyedia jasa lainnya, seperti tukang, supir, atau tenaga ahli, juga dapat dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final, tergantung pada jenis jasa yang diberikan dan besaran pembayarannya. 2. Pembayaran Bunga: - Deposito: Jika desa mendepositokan dana desa di bank dan memperoleh bunga, maka bunga tersebut umumnya dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final. 3. Pembayaran Royalti: - Penggunaan Software: Jika desa menggunakan software berlisensi untuk keperluan administrasi atau pengelolaan data, maka pembayaran royalti atas penggunaan software tersebut dapat dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final.

Ijin menjawab pertanyaan dari I made kesumayasa. PPh Pasal 4 ayat (2) Final memiliki kaitan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa karena berhubungan dengan penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan dan transaksi yang melibatkan pajak. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya: (1) Penggunaan Dana Desa: Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pajak yang dipotong atas penggunaan dana desa meliputi sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan jasa konstruksi . (2)Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2): PPh Pasal 4 ayat (2) Final dipotong atas pembayaran untuk jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tarif pemotongan pajak ini bervariasi, seperti 10% untuk persewaan tanah dan bangunan, 2% - 6% untuk jasa konstruksi, dan 5% untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan . (3)Transaksi yang Dapat Dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2): Transaksi yang dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final oleh desa meliputi persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut harus dipotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku . (4)Pengelolaan Dana Desa yang Baik: Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Pajak yang dipotong atas penggunaan dana desa dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan dana desa

03_Stefanus Ngongo Bulu Ijin menanggapi Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat beberapa kendala yang mungkin terjadi, antara lain: 1. Kurangnya pemahaman 2. Keterbatasan sumber daya 3. Resistensi perubahan 4. Kompleksitas aturan dan regulasi 5. Kecukupan pelatihan 6. Ketidakpastian dalam kebijakan: 7. Keterlibatan pemangku kepentingan yang rendah Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan meningkatkan efektivitas penerapan SPIP. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dan dukungan dari seluruh elemen organisasi, kendala-kendala ini dapat diatasi untuk mencapai tujuan implementasi SPIP yang sukses.

20_Ni Luh Rista Dewi yang menjadi hambatan dalam penerapan SPIP meliputi: (a) persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan SPI tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, (b) budaya sungkan yang masih kental, dan (c) kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai

Ijin manjawab (kelompok 11) Ada 6 (enam) kendala yang ditemukan dalam penerapan SPIP di Kabupaten Gorontalo yaitu: 1) kompetensi SDM belum memadai; 2) kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3) terbatasnya anggaran; 4) kurangnya kepatuhan; 5) belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi; 6) terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi ijin menanggapi , Kendala yang terjadi dalam penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) antara lain: 1. Salah satu kendala utama dalam penerapan SPIP adalah perencanaan yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan implementasi SPIP tidak efektif dan tidak mencapai tujuan 2. Keterbatasan SDM yang kompeten dapat menjadi hambatan dalam penerapan SPIP. Pemerintah perlu melakukan program pengembangan SDM melalui diklat substantif dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan SPIP. 3. Koordinasi internal dan eksternal yang kurang baik dapat memperlambat proses implementasi SPIP. Perlu ditingkatkan koordinasi bersama BPKP sebagai pembina untuk mengatasi faktor-faktor penghambat.

Selamat sore bapak dosen dan teman - teman saya Ni Putu Vina Nopita Sari Absen 07 ijin menjawab pertanyaan regina Ya, ada kewajiban pelaporan khusus yang harus dipenuhi oleh desa terkait penggunaan Dana Desa dan perpajakan. Berikut adalah beberapa kewajiban pelaporan yang perlu dipenuhi oleh desa terkait kedua hal tersebut: Pelaporan Dana Desa: 1. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa: Desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan ini mencakup informasi mengenai penggunaan Dana Desa, penerimaan, dan pengeluaran serta harus disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Transparansi Dana Desa: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan desa untuk menjelaskan rencana penggunaan Dana Desa, melaporkan realisasinya, serta memberikan transparansi terhadap penggunaan dana tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa. Pelaporan Perpajakan: 1. Pendaftaran NPWP: Desa memiliki kewajiban untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk keperluan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 mengatur tata cara pendaftaran NPWP bagi instansi pemerintah, termasuk desa. 2. Pemotongan dan Penyetoran Pajak: Desa juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini termasuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, serta pajak pertambahan nilai sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Pelaporan Pajak: Desa harus melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi terkait pendapatan dan pengeluaran desa harus disajikan dengan jelas dalam laporan pajak yang diajukan. Dengan memenuhi kewajiban pelaporan terkait penggunaan Dana Desa dan perpajakan, desa dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Selamat sore bapak dosen dan teman - teman saya Ni Kadek Artini absen 12. Izin menanggapi pertanyaan dari Regina yaitu Apakah ada kewajiban pelaporan khusus yang harus dipenuhi oleh desa terkait penggunaan dana desa dan perpajakan? Tentu, ada kewajiban pelaporan khusus yang harus dipenuhi oleh desa terkait penggunaan dana desa dan perpajakan. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa, serta untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Tujuan dari kewajiban pelaporan ini adalah: 1. Transparansi: Memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat diakses dan dimonitor oleh masyarakat. 2. Akuntabilitas: Menjamin bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan. 3. Efektivitas: Memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. 4. Kepatuhan Pajak: Memastikan desa memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selamat sore bapak dosen dan temen" semuanya, saya Ni Putu Diah Yuniti Maharani absen 18, izin menanggapi pertanyaan dari Regina Iya, desa memiliki kewajiban pelaporan khusus terkait penggunaan Dana Desa dan perpajakan. Bendahara desa, yang bertugas sebagai juru bayar dan wajib pungut, harus menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembelanjaan dana desa. Selain itu, bendahara desa juga harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak, yang penting untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Pelaporan ini mencakup pelaporan pajak yang dipungut, seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, serta pelaporan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika ada transaksi yang dikenakan pajak tersebut. Kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terimakasih🙏

Selamat sore bapak dosen dan teman" saya Herson Gono Ate absen 02 ijin menjawab pertanyaan dari regina yaitu apakah ada pelaporan khusus yang harus dipenuhi oleh desa terkait penggunaan dana desa dan perpajakan? 1. Laporan Penggunaan Dana Desa: Desa wajib menyusun dan melaporkan laporan penggunaan dana desa secara transparan. Laporan ini harus mencakup rincian penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lainnya. Laporan ini biasanya harus disampaikan kepada pemerintah daerah dan dipublikasikan untuk masyarakat. 2. Laporan Pertanggungjawaban: Desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan keuangan, laporan hasil kegiatan, dan bukti-bukti penggunaan dana desa. Laporan ini juga harus disampaikan kepada pemerintah daerah untuk pemeriksaan dan evaluasi. 3. Pajak Penghasilan (PPh): Desa harus melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan 22 (jika berlaku) secara rutin melalui SPT Masa PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Desa perlu melaporkan pembayaran PBB untuk aset tanah dan bangunan yang dimiliki kepada kantor pajak setempat. 5. Pajak Reklame: Jika desa memasang reklame, desa wajib melaporkan dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. 6. Laporan Kinerja: Selain laporan penggunaan dana, desa juga mungkin diwajibkan menyusun laporan kinerja yang mencakup hasil dari penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

26_I Made Kesumayasa Ijin menanggapi pertanyaan dari Erminia. Sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan suatu organisasi, termasuk dalam hal ini adalah desa, tidak luput dari adanya kelemahan-kelemahan dan serangan risiko, seperti kecurangan, kegagalan prosedur, dan ketidakpatuhan. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah desa perlu menerapkan prosedur yang ketat, melakukan audit dan pengawasan rutin, memberikan pelatihan kepada aparat desa, menggunakan sistem akuntansi yang aman, serta melakukan evaluasi secara reguler dan melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk meningkatkan ketahanan sistem pengendalian internal. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas.

Selamat sore bapak dosen saya yogi novdanda izin menjawab pertanyaan vhera jami. Apakah Dalam sistem pengendalian pengelolaan keuangaan desa mengalami resiko? Ya, sistem pengendalian pengelolaan keuangan desa dapat menghadapi berbagai risiko. Beberapa risiko yang umum termasuk: Kecurangan dan Penyalahgunaan: Potensi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana. Kesalahan Administratif: Kesalahan dalam pencatatan, pengeluaran, atau laporan keuangan. Kurangnya Transparansi: Kurangnya informasi atau laporan yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaan dana. Kepatuhan Regulasi: Tidak mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia atau teknis yang mengelola keuangan desa. Pengendalian internal yang efektif, pelatihan bagi pengelola keuangan, serta audit rutin dapat membantu mengurangi risiko-risiko ini.

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya arista absen 24 izin menanggapi pertanyaan verena, sistem pengendalian pengelolaan keuangan desa sangat rentan terhadap berbagai risiko. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dan dapat berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Beberapa risiko yang umum dihadapi dalam sistem pengendalian pengelolaan keuangan desa antara lain: 1. Risiko penyalahgunaan wewenang 2. Risiko kesalahan teknis 3. Risiko faktor eksternal 4. Risiko Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Terimakasih 🙏🏻

Selamat sore bapak dosen dan teman-teman semuanya, saya arista absen 24 izin menanggapi pertanyaan dari devi, Beberapa jenis pajak yang umumnya harus di bayar dalam pengelolaan dana desa antara lain: 1. Pajak penghasilan seperti PPH pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23, dan pph pada 4(2) 2. Pajak pertumbuhan nilai (PPN) 3. Pajak bumi dan bangunan (PBB) Terimakasih 🙏🏻

Selamat malam bapak dosen dan Teman - teman saya Ni Putu Vina Nopita Sari absen 07 ijin menjawab pertanyaan devi Dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa jenis pajak yang harus dibayar oleh desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pajak yang harus dibayar oleh desa dalam pengelolaan dana desa antara lain: 1. Pajak Penghasilan Pegawai: Desa wajib membayar pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan pegawai desa yang bersumber dari dana desa. PPh ini biasanya dipotong dan disetor langsung oleh desa ke pihak yang berwenang. 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Desa juga memiliki kewajiban untuk membayar PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh desa. PBB ini merupakan pajak properti yang harus dibayar setiap tahun. 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dalam beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh desa, seperti penjualan barang atau jasa, desa wajib mengenakan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku dan menyetorkan PPN tersebut ke pihak yang berwenang. 4. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan): Jika desa memiliki usaha atau badan usaha yang menghasilkan keuntungan, desa juga wajib membayar PPH Badan atas keuntungan yang diperoleh. 5. Pajak Daerah Lainnya: Selain pajak yang disebutkan di atas, desa juga dapat dikenakan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut, seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak-pajak yang terkait dengan pengelolaan dana desa, desa dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku dan menjaga stabilitas keuangan desa.

Selamat sore bapak dosen dan teman teman. Saya Novia Elza Putri Kumalasari absen 16. Ijin menanggapi pertanyaan dari devi yaitu Pajak apa saja yang harus dibayar oleh desa dalam pengelolaan dana desa? Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau aparat desa. Desa berkewajiban memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 dari gaji atau honorarium yang dibayarkan kepada pegawai atau aparat desa.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23:Pajak ini dikenakan atas pembayaran tertentu seperti jasa teknis, jasa manajemen, sewa, atau jasa lain yang dilakukan oleh pihak ketiga. Desa berkewajiban memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut jika menggunakan dana desa untuk membiayai jasa atau sewa.Pajak Pertambahan Nilai (PPN):Jika desa membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN, maka desa harus membayar PPN tersebut. Biasanya, PPN ini dibayar saat pembelian dilakukan.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 (Final):Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dibayarkan kepada kontraktor atau penyedia jasa. Jika desa menggunakan dana desa untuk proyek pembangunan fisik seperti infrastruktur, pajak ini mungkin relevan.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):Jika desa memiliki aset berupa tanah dan bangunan, mereka wajib membayar PBB.

Selamat sore bapak dosen dan teman" saya Herson Gono Ate absen 02, izin menjawab pertanyaan dari Devi absen 09, pajak apa saja yang harus dibayar oleh desa dalam pengelolaan dana desa? 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Jika desa membayar gaji atau honorarium kepada pegawai atau pihak ketiga, desa wajib memotong dan menyetor pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22: Untuk pembelian barang atau jasa dari penyedia barang/jasa yang tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan, desa harus mematuhi ketentuan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 jika ada kewajiban seperti itu. 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika desa membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN dari penyedia barang/jasa, desa biasanya membayar PPN yang sudah termasuk dalam harga barang/jasa tersebut. 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Untuk bangunan atau aset tanah yang dimiliki desa, ada kewajiban membayar PBB sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pajak Reklame: Jika desa membuat atau memasang reklame, mungkin ada kewajiban membayar pajak reklame sesuai peraturan daerah. Penting bagi desa untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengelola pajak dengan baik untuk menghindari masalah hukum dan administrasi di kemudian hari.

Selamat sore bapak guru dan teman-teman, saya Ni Gusti Ayu Made Dela Erawati absen 23 izin menjawab pertanyaan dari devi. Pajak apa saja yang harus dibayar oleh desa dalam pengelolaan dana desa yaitu 1. Pajak penghasilan (PPh) 2. Pajak pertambahan nilai (PPN) 3. Bea materai 4. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 5. Pajak daerah Terima kasih🙏

Selamat sore bapak dosen dan teman teman. Saya Novia Elza Putri Kumalasari absen 16. Ijin menanggapi pertanyaan dari arista yaitu Bagaimana hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntansi? Sistem pengendalian internal membantu memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan bahwa semua pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban tercatat dengan benar. Dan sistem pengendalian internal yang efektif membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan akurat. Dengan adanya kontrol internal, kesalahan dan kecurangan dapat diminimalkan, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan lebih dapat dipercaya.

Saya I Gusti Ayu Puspita Nila Putri, no absen 21 izin menanggapi : Sistem pengendalian internal dan akuntansi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Sistem pengendalian internal adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan, serta mematuhi hukum dan regulasi. sistem pengendalian internal membantu menjaga integritas sistem akuntansi dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku serta mencegah adanya kecurangan.

Selamat sore bapak dosen dan teman" semua saya listya putri absen 14 dari kelompok 11, ijin menjawab pertanyaan dari arista absen 24 yaitu : Hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntansi sangat erat, karena keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut: 1. Keandalan Laporan Keuangan: Sistem pengendalian internal dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Dengan adanya pengendalian yang baik, risiko kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan akuntansi dapat diminimalkan. 2. Pencegahan Kecurangan: Pengendalian internal yang efektif membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi. Misalnya, pemisahan tugas (segregation of duties) dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. 3. Kepatuhan terhadap Regulasi: Sistem pengendalian internal membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dan menghindari sanksi hukum. 4. Pengelolaan Risiko: Pengendalian internal berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi dapat dilakukan dengan lebih aman dan terencana. 5. Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, proses akuntansi dapat berjalan lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. 6. Audit Internal: Sistem pengendalian internal sering kali melibatkan audit internal yang secara rutin memeriksa dan mengevaluasi proses akuntansi. Ini membantu dalam memastikan bahwa prosedur diikuti dan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Selamat sore bapak dosen dan teman - teman, saya Ni Kadek Artini absen 12 izin menanggapi pertanyaan dari Devi yaitu Langkah apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal keuangan di suatu desa? Langkah-langkah Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Keuangan Desa yaitu: 1. Pemahaman yang Mendalam tentang Sistem: - Pemetaan Proses: Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. - Identifikasi Titik Kritis: Mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses tersebut yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: - Pelatihan: Melakukan pelatihan bagi perangkat desa dan petugas keuangan desa mengenai sistem akuntansi, peraturan perundang-undangan, dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik. - Rekrutmen: Jika diperlukan, melakukan rekrutmen petugas keuangan yang memiliki kompetensi yang memadai. 3. Penguatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan: - Standarisasi Dokumen: Menggunakan format dan standar dokumen yang jelas dan konsisten untuk semua transaksi keuangan. - Sistem Informasi: Menerapkan sistem informasi manajemen keuangan desa yang terintegrasi dan mudah digunakan. - Laporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan secara berkala dan transparan, serta memastikan laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Penguatan Pengawasan: - Pengawasan Intern: Melakukan pengawasan internal secara berkala oleh perangkat desa atau tim audit internal desa. - Pengawasan Ekstern: Membuka akses bagi masyarakat dan lembaga eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangandesa. - Audit Berkala: Melakukan audit keuangan secara berkala oleh auditor independen. 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi: - Sistem Informasi Desa: Menerapkan sistem informasi desa yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi terkait keuangan desa. - E-Government: Memanfaatkan platform e-government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Selamat sore bapak dosen dan temen" semuanya, saya Ni Putu Diah Yuniti Maharani absen 18, izin menanggapi pertanyaan dari Devi. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal keuangan di suatu desa, langkah-langkah berikut dapat diambil: 1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur: Buat dan dokumentasikan kebijakan serta prosedur yang jelas terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. 2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Berikan pelatihan kepada perangkat desa dan staf terkait tentang pengendalian internal, akuntansi, dan manajemen keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. 3. Pemisahan Tugas: Terapkan pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas semua aspek transaksi keuangan. 4. Audit Internal dan Eksternal: Lakukan audit internal secara berkala dan siapkan untuk audit eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. 5. Pemantauan dan Evaluasi: Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian internal untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 6. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan, serta menyediakan akses informasi yang jelas. 7. Penggunaan Teknologi: Manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan, seperti sistem akuntansi berbasis komputer yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Terimakasih🙏

Selamat sore dan teman - teman dari kelompok 11 izin menjawab dari pertanyaan pertanyaan devi suarna putri Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal keuangan di suatu desa, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada staf pengelola keuangan desa tentang prinsip-prinsip akuntansi, manajemen keuangan, dan regulasi yang berlaku. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: Menyusun dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang jelas untuk pengelolaan keuangan, termasuk prosedur pengadaan, pengeluaran, dan pencatatan. Penerapan Sistem Informasi Keuangan: Menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk membantu pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan secara akurat dan efisien. Pemisahan Tugas: Memisahkan tugas antara pihak yang melakukan transaksi, pencatatan, dan pengesahan untuk mengurangi risiko penyelewengan. Pengawasan dan Audit: Melakukan pengawasan internal yang rutin dan audit eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau kesalahan. Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Evaluasi dan Perbaikan: Secara berkala mengevaluasi sistem pengendalian internal dan melakukan perbaikan jika diperlukan untuk menanggulangi kelemahan yang teridentifikasi. Pemantauan dan Pelaporan: Memantau pengeluaran dan pendapatan secara berkala serta melaporkan hasilnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal keuangan di desa, mengurangi risiko, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi.

Selamat sore bapak dosen dan teman" semua saya listya putri absen 14 dari kelompok 11, ijin menjawab pertanyaan dari anggi widyasyah putra absen 32 yaitu : Jika internal dana desa mengalami permasalahan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi situasi tersebut: 1. Identifikasi Masalah 2. Pengumpulan Data 3. Audit Internal 4. Diskusi dengan Pihak Terkait 5. Tindakan Perbaikan 6. Pelatihan dan Penyuluhan 7. Peningkatan Pengawasan 8. Evaluasi dan Monitoring 9. Laporan kepada Pihak Berwenang 10. Transparansi dan Akuntabilitas

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi (Kelompok 12) ijin menjawab , Jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, maka penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya harus dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Namun, jika penghasilan tersebut tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka pengenaan PPh Pasal 21-nya nihil atau Rp 0,-. PTKP untuk Warga Pribadi saat ini sebesar Rp54 Juta per tahun atau Rp4,5 Juta per bulan

05_ Anak Agung Bagus Rama Saputra Ijin menanggapi: Adanya pegawai desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan bukanlah masalah jika dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pegawai desa tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu Penghasilan ganda bagi perangkat desa dapat menjadi potensi masalah dalam pengelolaan dana desa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat desa mematuhi kewajiban perpajakannya dan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

03_Stefanus Ngongo Bulu Ijin menanggapi Sebagai karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, penting untuk memastikan bahwa karyawan tersebut mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil dalam situasi ini: 1. Konsultasikan dengan atasan: Karyawan sebaiknya berbicara dengan atasan langsungnya untuk mengungkapkan situasi tentang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Atasan dapat memberikan arahan terkait kebijakan perusahaan terkait hal ini. 2. Periksa peraturan perusahaan: Perusahaan mungkin memiliki kebijakan yang mengatur masalah memiliki lebih dari satu sumber penghasilan bagi karyawan. Karyawan harus memeriksa pedoman yang berlaku dan memahami batasan-batasan yang diberlakukan oleh perusahaan. 3. Jujur dan transparan: Karyawan diharapkan memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai sumber penghasilan tambahan yang dimiliki. Hal ini merupakan wujud integritas dan akan membantu dalam menemukan solusi yang tepat.

07_ Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari Ijin menanggapi Jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, sebaiknya: 1. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak mengganggu tugas utama sebagai karyawan desa. 2. Melaporkan penghasilan tambahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya melalui SPT Tahunan. 3. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan desa. 4. Mematuhi peraturan atau kebijakan lokal yang mengatur tentang karyawan desa yang memiliki pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan.

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin menanggapi, Jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, sebaiknya: 1. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak mengganggu tugas utama sebagai karyawan desa. 2. Melaporkan penghasilan tambahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya melalui SPT Tahunan. 3. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan desa. 4. Mematuhi peraturan atau kebijakan lokal yang mengatur tentang karyawan desa yang memiliki pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan.

ijin menjawab dari kelompok 11 Yang bertanggung jawab atas pengendalian internal yaitu menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota yang bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilingkungan masing -masing.

07_ Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari Ijin menangapi Tanggung jawab atas sistem pengendalian internal secara keseluruhan berada pada manajemen organisasi, khususnya pada pimpinan tertinggi seperti CEO atau kepala eksekutif. Namun, semua level dalam organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan karyawan, memiliki peran dalam menjalankan dan memelihara sistem pengendalian internal.

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin menanggapi, Tanggung jawab atas sistem pengendalian internal secara keseluruhan berada pada manajemen organisasi, khususnya pada pimpinan tertinggi seperti CEO atau kepala eksekutif. Namun, semua level dalam organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan karyawan, memiliki peran dalam menjalankan dan memelihara sistem pengendalian internal.

Selamat sore bapak dosen dan teman" saya Ni Putu Vina anopita Sari no 07 ijin menjawab pertanyaan dari Diah Yuniti Untuk memastikan bahwa pengendalian internal keuangan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga efektif dalam mencegah penipuan dan kesalahan, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil: 1. Pemahaman yang Mendalam: Manajemen dan semua anggota tim yang terlibat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengendalian internal, termasuk risiko penipuan dan kesalahan yang mungkin terjadi. 2. Penetapan Kebijakan yang Jelas: Menetapkan kebijakan yang jelas dan terinci mengenai pengendalian internal keuangan, termasuk prosedur yang harus diikuti dan tanggung jawab masing-masing individu. 3. Penerapan Prosedur yang Tepat: Memastikan bahwa prosedur pengendalian internal yang telah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten dan tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Pemisahan Tugas: Memisahkan tugas keuangan antara individu atau departemen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan meminimalkan risiko penipuan. 5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pengendalian internal yang diterapkan untuk mengetahui apakah masih relevan dan efektif dalam menghadapi risiko saat ini. 6. Pelatihan dan Kesadaran: Memberikan pelatihan secara teratur kepada seluruh anggota tim mengenai pentingnya pengendalian internal, cara mendeteksi tanda-tanda penipuan, serta prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan kesalahan atau kecurigaan. 7. Audit Internal dan Eksternal: Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal serta melibatkan audit eksternal untuk memberikan pandangan independen mengenai efektivitas pengendalian yang diterapkan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, perusahaan dapat memastikan bahwa pengendalian internal keuangan tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi juga efektif dalam mencegah penipuan dan kesalahan yang dapat membahayakan keuangan perusahaan.

Selamat sore bapak dosen dan teman - teman, saya Ni Kadek Artini absen 12. Izin menanggapi pertanyaan dari Diah Yuniti yaitu Bagaimana cara memastikan bahwa pengendalian internal keuangan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar - benar efektif dalam mencegah penipuan dan kesalahan? Untuk memastikan bahwa pengendalian internal keuangan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah penipuan dan kesalahan, terdapat beberapa cara yaitu: 1. Evaluasi dan Penyesuaian Rutin: Lakukan penilaian rutin terhadap sistem pengendalian internal. Sesuaikan kebijakan dan prosedur seiring dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan regulasi. 2. Audit Internal dan Eksternal: Melakukan audit secara berkala oleh auditor internal dan eksternal untuk menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap pengendalian internal. 3. Segregasi Tugas: Pisahkan tanggung jawab untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, satu orang tidak boleh bertanggung jawab untuk semua aspek dari transaksi keuangan, mulai dari pencatatan hingga persetujuan dan pembayaran. 4. Pengawasan dan Penegakan: Pastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan prosedur dan kebijakan pengendalian internal, serta penegakan tindakan disiplin terhadap pelanggaran. 5. Pelatihan dan Kesadaran: Berikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal, etika bisnis, dan prosedur pengendalian yang ada. 7. Dokumentasi dan Pelaporan: Dokumentasikan semua prosedur dan kebijakan pengendalian internal dengan baik. Pastikan ada saluran pelaporan yang aman dan efektif untuk melaporkan ketidakpatuhan atau pelanggaran. 8. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: Pantau kinerja sistem pengendalian internal dan lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat mendeteksi dan mencegah kesalahan serta penipuan. 9. Penggunaan Teknologi: Implementasikan sistem teknologi informasi yang dapat membantu dalam pengendalian dan pemantauan transaksi keuangan secara real-time.

Selamat sore bapak dosen dan teman" semua saya listya putri absen 14 dari kelompok 14, ijin menjawab pertanyaan dari Putu Diah yuniti absen 18 Untuk memastikan bahwa pengendalian internal keuangan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah penipuan dan kesalahan, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut: 1. Penilaian Risiko: Lakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap penipuan dan kesalahan. Ini membantu dalam merancang pengendalian yang tepat. 2. Desain Pengendalian yang Memadai: Pastikan bahwa pengendalian internal dirancang dengan baik, mencakup pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi yang tepat, dan pengawasan yang memadai. 3. Pelatihan dan Kesadaran: Berikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian internal dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencegah penipuan. Kesadaran yang tinggi di kalangan karyawan dapat menjadi penghalang bagi tindakan curang. 4. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan monitoring secara rutin terhadap pengendalian internal yang ada. Evaluasi efektivitasnya dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Audit internal dapat menjadi alat yang berguna dalam proses ini.. 5. Penggunaan Teknologi: Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengendalian internal, seperti perangkat lunak akuntansi yang dapat melacak transaksi dan mendeteksi anomali. 6. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas: Pastikan bahwa ada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pengendalian internal. Semua karyawan harus memahami dan mengikuti prosedur ini. 7. Laporan dan Tindak Lanjut: Buat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan melaporkan kecurigaan penipuan tanpa takut akan pembalasan. Tindak lanjuti laporan tersebut dengan serius. 8. Keterlibatan Manajemen: Manajemen harus terlibat aktif dalam pengendalian internal dan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi. Kepemimpinan yang kuat dapat mempengaruhi budaya organisasi. 9. Uji Coba dan Simulasi: Lakukan uji coba dan simulasi untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang mungkin tidak terlihat dalam evaluasi biasa. 10. Tindak Lanjut terhadap Temuan Audit: Pastikan bahwa setiap temuan dari audit internal atau eksternal ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Ijin menjawab (kelompok 11) Perbedaan antara SPIP dan SPI yaitu SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP merupakan sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

13_Ni Putu Emy, Ijin menanggapi Perbedaan SPIP dan SPI SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan SPI (Sistem Pengendalian Intern) adalah proses yang dijalankan oleh manajemen dan karyawan organisasi, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam tiga kategori: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin menanggapi, Perbedaan SPIP dan SPI SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan SPI (Sistem Pengendalian Intern) adalah proses yang dijalankan oleh manajemen dan karyawan organisasi, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam tiga kategori: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Ijin Izin menjawab pertanyaan dari Immakulata Sari wea nomer absen 30 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): • Deskripsi: Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. • Tujuan: Meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dari properti. • Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pajak Hotel: • Deskripsi: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan, makanan, dan minuman. • Tujuan: Memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan perhotelan. • Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Pajak Reklame: • Deskripsi: Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, termasuk papan iklan, baliho, spanduk, dan media promosi lainnya yang dipasang di wilayah tertentu. • Tujuan: Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan reklame serta meningkatkan pendapatan daerah dari kegiatan periklanan. • Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

14_Ni Made Arianti Putri Ijin menanggapi : Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, biasanya tingkat provinsi, dan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur transportasi serta kebutuhan lain di daerah tersebut. 2. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**: Pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. 3. **Pajak Hotel dan Restoran**: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, restoran, dan tempat penginapan lainnya. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan umum di daerah tersebut.

09_Ni Kadek Ayu Suandewi ijin menanggapi : Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengoperasian kendaraan bermotor. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Pajak Hotel: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penyewaan kamar dan fasilitas lainnya.

13_Ni Putu Emy, Ijin menanggapi Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dipungut oleh pemerintah provinsi. Dikenakan pada kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Pajak Hotel dan Restoran,Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada layanan yang diberikan oleh hotel, restoran, dan tempat usaha sejenis.

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin menanggapi, Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dipungut oleh pemerintah provinsi. Dikenakan pada kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Pajak Hotel dan Restoran, Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada layanan yang diberikan oleh hotel, restoran, dan tempat usaha sejenis.

10_ida ayu putu widiantari Ijin menanggapi: Pemahaman dan pemenuhan kewajiban pajak sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena beberapa alasan berikut: 1. Kepatuhan Hukum: Memahami kewajiban pajak membantu desa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban pajak dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang merugikan keuangan desa. 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dana desa yang baik mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Memenuhi kewajiban pajak menunjukkan bahwa desa berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan terbuka kepada masyarakat. 3. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan: Pajak yang dipungut dan dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik di desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Ijin Ijin menjawab pertanyaan dari ni Komang Ayu Laksmi Aswari Dengan pertanyaan jelaskan mengapa penting bagi pengelolaan dana desa untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak? Jawaban dari kelompok kami 1. Kepatuhan Hukum: Memahami kewajiban pajak membantu desa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban pajak dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang merugikan keuangan desa. 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Memenuhi kewajiban pajak adalah bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan desa. 3. Efisiensi Pengelolaan Dana: Dengan memahami berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih efisien dan efektif. Ini membantu meminimalkan risiko sanksi pajak dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. 4. Pengawasan dan Pelaporan: Kepatuhan terhadap pajak juga penting dalam pelaporan penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang, seperti inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan yang akurat dan tepat waktu membantu menghindari masalah selama audit dan pemeriksaan. 5. Keberlanjutan Proyek: Memenuhi kewajiban pajak memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan desa berjalan lancar tanpa hambatan hukum atau administratif. Ini mendukung keberlanjutan proyek dan program pembangunan jangka panjang di desa.

27_Ida Ayu Indira Sita Devi Izin menanggapi, Pengenaan pajak atas dana desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran serta semua pihak dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan atas dana desa sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

30_Immakulata Sari Wea Izin Menanggapi , Pengenaan pajak atas dana desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran serta semua pihak dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan atas dana desa sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi Izin menanggapi, Memahami dan memenuhi kewajiban pajak sangat penting bagi pengelola dana desa pada umumnya, serta bendahara desa pada khususnya, untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penggunaan dana desa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dalam penggunaan dana desa, akan membantu negara dalam penerimaan pajak. Perwujudan dari memenuhi kewajiban pajak dalam lingkup pengelolaan desa adalah dengan melaksanakan pembayaran pajak. Dengan memahami dan memenuhi kewajiban pajak pemerintah desa dapat secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

23_Putu Adella Febrinata (kelompok 11) Ijin menjawab, Sistem pengendalian internal pada dana desa ini sangat di perlukan karena dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan pada pemerintahan desa dan juga memberikan implikasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Sehingga pengendalian internal dana desa penting dalam beberapa hal juga yaitu: 1. menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa 2. pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 3. Untuk mencapai tujuan dari desa yang sebelumnya telah ditetapkan. 4. Untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya di desa terkait 5. Dan tujuan akhir sistem pengendalian internal dana desa adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi

28_Ni Made Eka Susilawati Izin menanggapi, Sistem pengendalian internal penting pada dana desa, karena hal ini akan mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik akan dapat melindungi aset desa, menjamin transparansi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, meningkatkan akuntabilitas, mencegah dan mendeteksi penyelewengan dan kecurangan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan memudahkan proses pengawasan dan evaluasi.

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi Izin menanggapi, Penerapan sistem pengendalian internal pada dana desa dilakukan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengendalian internal diharapkan dapat berfungsi sebagai : 1. Tindakan pengendalian preventif (preventive control), dengan mendeteksi sejak dini gejala yang berpotensi menimbulkan masalah. 2. Pengendalian detektif (detective control), fungsi ini dijalan untuk dapat menemukan terjadinya penyimpangan dan sekaligus mencari penyebabnya 3. Pengendalian korektif (corrective control), setelah masalah terjadinya maka pengendalian internal berfungsi mencari solusi untuk memperbaiki masalah dan memulihkannya secara cepat dan tepat serta menjamin kasus serupa tidak terulang dikemudian hari. Penerapan sistem pengendalian internal pada dana desa digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah desa, antara lain pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

27_Ida Ayu Indira Sita Devi Ijin menanggapi, Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

21_Ni Kadek Meriyani Ijin menanggapi, dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Sistem Pengendalian Internal merupakan hal yang berguna, ini disebabkan dengan adanya sytem controlling dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan pada pemerintahan desa dan juga memberikan implikasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

07_Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari Ijin menanggapi Jika pengendalian internal keuangan tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa berupa: 1. Kecurangan dan Penipuan: Meningkatnya risiko terjadinya fraud. 2. Kehilangan Aset: Aset perusahaan bisa hilang atau disalahgunakan. 3. Kesalahan Pelaporan Keuangan: Laporan keuangan menjadi tidak akurat, mengurangi kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. 4. Kegagalan Kepatuhan: Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. 5. Kinerja Operasional yang Buruk: Efisiensi dan efektivitas operasional menurun.

28_Ni Made Eka Susilawati Izin menanggapi, Jika sistem pengendalian internal keuangan tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan berbagai masalah dan risiko diantaranya yaitu risiko terjadinya penyelewengan, kecurangan, atau korupsi meningkat. Laporan keuangan mungkin tidak akurat, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga pengambilan keputusan tidak efektif, dan jika masyarakat mengetahui bahwa dana tidak dikelola dengan baik, kepercayaan mereka terhadap pengelola dana akan menurun sehingga dapat mengurangi partisipasi dan dukungan terhadap program-program desa.

Ijin menjawab dari kelompok 11 Jika sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan atau desa serta tidak dapat dipatuhinya kegiatan manajemen yang di tetapkan.

30_Immakulata Sari Wea Izin Menanggapi , Jika sistem pengendalian internal lemah atau tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat di patuhinya kegiatan manajemen yang di tetapkan dan juga akan mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan perusahaan ataupun organisasi.

Ni Kadek Ida Sulistyawati (15) Izin menanggapi, Jika sistem pengendalian internal keuangan tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan berbagai masalah dan risiko diantaranya yaitu risiko terjadinya penyelewengan, kecurangan, atau korupsi meningkat. Laporan keuangan mungkin tidak akurat, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga pengambilan keputusan tidak efektif, dan jika masyarakat mengetahui bahwa dana tidak dikelola dengan baik, kepercayaan mereka terhadap pengelola dana akan menurun sehingga dapat mengurangi partisipasi dan dukungan terhadap program-program desa.

Selamat siang bapak guru dan teman-teman, saya Ni Gusti Ayu Made Dela Erawati absen 23 izin menjawab pertanyaan dari Ananda. Komponen utama dari sistem pengendalian internal keuangan yaitu 1. Lingkungan pengendalian yang berfungsi untuk mengatur dan memantau pengendalian keuangan (dewan komisaris dan direksi) 2. Struktur organisasi yaitu pembagian tanggung jawab dan pembentukan kelompok organisasi untuk melaksanakan kegiatan organisasinya 3. Sistem otorisasi yaitu prosedur dan pencatatan setiap transaksi keuangan 4. Aktivitas pengendalian yaitu monitoring, pengendalian informasi dan komunikasi serta pengendalian risiko. 5. Informasi dan komunikasi yaitu informasi yang akurat yang mendukung pengendalian internal 6. Evaluasi yaitu kegiatan evaluasi dan memperbaiki kesalahan atau kelemahan dari suatu perencanaan kegiatan. Terima kasih🙏

Selamat siang bapak dosen dan teman" semua, saya listya putri absen 14 ijin menjawab pertanyaan dari ananda purnama : Komponen-komponen utama dari Sistem Pengendalian Internal Keuangan biasanya mencakup: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 2. Evaluasi Risiko (Risk Assessment) 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 5. Pemantauan (Monitoring)

Belum ada ig dan medsos lainnya mba, terimakasih atas kunjungannya🙏

09_Ni Kadek Ayu Suandewi Ijin menanggapi : Penyusunan dan pelaporan keuangan desa memberikan berbagai manfaat penting yang berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh oleh desa: 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena informasi keuangan disampaikan secara terbuka. 2. ⁠Memberikan data yang akurat untuk perencanaan anggaran di masa mendatang. 3. ⁠Membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. 4. ⁠Memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah yang lebih tinggi (kabupaten/kota) dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan manfaat-manfaat ini, penyusunan dan pelaporan keuangan desa tidak hanya membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Nama : Yohanes Yanuarto Sandei _01 Ijin menanggapi Pengorganisasian dan pelaporan keuangan desa dapat memberikan beberapa manfaat kepada desa, termasuk: Transparansi: Mempersiapkan dan melaporkan keuangan desa dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Ini dapat membantu membangun kepercayaan di antara penduduk desa dan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana keuangan desa digunakan. Pengawasan: Mempersiapkan dan melaporkan keuangan desa dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa transparan dan akurat. Ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau korupsi dan memastikan bahwa keuangan desa digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Perencanaan: Mempersiapkan dan melaporkan keuangan desa dapat membantu desa merencanakan dan mengelola keuangan mereka secara lebih baik. Ini dapat membantu desa mengidentifikasi area di mana mereka dapat menghemat uang atau mengalokasikan sumber daya mereka lebih efisien. Pemberdayaan: Mempersiapkan dan melaporkan keuangan desa dapat membantu desa mengakses dana dan sumber daya lain yang tersedia untuk desa yang mengelola keuangan mereka dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Ini dapat membantu desa meningkatkan infrastruktur, layanan, dan kualitas hidup penduduknya. Komunitas: Mempersiapkan dan melaporkan keuangan desa dapat membantu membangun rasa komunitas dan keterlibatan di antara penduduk desa. Ini dapat membantu mempromosikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara penduduk desa dan mempromosikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih inklusif.

Ni Kadek Ida Sulistyawati (15) Ijin menanggapi, Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh oleh desa: 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena informasi keuangan disampaikan secara terbuka. 2. Memberikan data yang akurat untuk perencanaan anggaran di masa mendatang. 3. Membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. 4. Memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah yang lebih tinggi (kabupaten/kota) dan pihak-pihak terkait lainnya.