[FULL] DPR Cium Aroma PNS Kerja Setengah Hari Imbas Anggaran Mendagri Dipotong
Вставка
- Опубліковано 10 лют 2025
- Anggota Komisi II DPR RI F-PKB, Mohammad Toha meminta Kemendagri mengkaji ulang terkait penghematan anggaran. Menurut Toha, hal itu bisa berpotensi menyebabkan PNS bekerja setengah hari imbas dari pemotongan anggaran. Hal itu Toha sampaikan dalam Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri pada Senin (3/2/1015).
Diberitakan sebelumnya, Kemendagri mengaku melakukan efisiensi sebesar 57,46 persen dari pagu anggaran, sebagai tindak lanjut atas instruksi penghematan dari Presiden.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri awalnya sebesar Rp 4,7 triliun. Namun, dengan penghematan yang dilakukan, pagu anggaran menjadi Rp 2,038 triliun.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Elisabeth Putri Mulia
Video Editor: Dina Rahmawati
Produser: Mochamad Sadheli (Monica Arum)
Music: Alpha Mission - Jimena Contreras
#politik #parlemen ##kompascomlab #pemotongananggaran #kemendagri #komisiiidprri
Artikel ini bisa dilihat di : video.kompas.c...
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
![[FULL] Tanya Komisi II DPR ke Mendagri soal Pemotongan Anggaran hingga BUMD di Rapat Kerja](/img/n.gif)
Efisiensi ❌️
Tidak efisien ✅️
PNS gaji ga seberapa, siap ditempatkan dimana saja, jauh keluarga, belum yg penempatan pelosok susah sinyal, biaya hidup mahal, kerja remang2 hemat listrik, AC suhu dikurangi suhunya jadi panas. Perawatan sarana dan prasana dipangkas, belum lagi perjalanan dinas dipangkas siap2 nombok buat bensin, makan, penginapan dll. harusnya DPR yg hidup serba mewah juga dipotong tunjangannya !!
Manja Sekali PNS yah
Udah biasa enak apa ???
Tidak lihat rakyat jelata kerjanya seperti apa untuk bayar gaji PNS ???
jangan sampai ada KPI untuk PNS Yang buat KPI katagorinya yaitu masyarakat
Semua sabtu minggu masuk Mulai dari PNS Kelurahan, kecamatan, walikota, kementrian, Sekolah non guru
Kerja shift seperti TNI POLRI
Dana Desa pangkas 100% hasilnya dikorupsi dan menjadi raja raja daerah
Bubarkan aja, percuma banyak pejabat,,,gak kerasa kerjanya juga ke Rakyat !!!
Pembenci PNS karena dia nya belum PNS, dan yang membenci DPR karena dia buka Anggota DPR, Jangan saling membenci tapi lihat lah dari sisi positif.
@@motivationquotes9340 Betul, paling yang komen itu orang orang low quality
apa positifnya kak?
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
Terus dbiarkan begitu.,tanpa KOREKSI n EVALUASI .yo HANCUR NEGARA ini Lee✌
.INGATT ‼️makan ABDI NEGARA BESERTA KELUARGAx ITU DARI HASIL PAJAK pedagang petani n buruh. Paham.
Dirumah sakit umum pns kenapa ngak piket jaga malam dan selalu honorer 24 jam kerja
Itulah ngri kita
Bener malahan yg lembur jg nonpns sampai jadi bang toyib
Karena itu jangan angkat lagi honorer akhirnya cuman dibudakin PNS. Biar PNS aja yg kerja
Saya juga bingung kenapa rumah sakit pemerintah banyak banget honorer... apalagi puskesmas lebih banyak yg kerja dari pasien itu gajinya dari pemerintah kah 😮😮
D puskesmas jg ka, tp giliran kita demo dibilang g tau diri. Padahal kita ngehendel kerjaan bapak dan ibu asn .
Apa urusannya dgn PNS. Emang gaji mereka yg dipotong? Yg dipotong kan anggaran yg mubazir. Pecat aja tuh yg kerja setengah hati, rekrut yg muda2 lewat tes PNS
gaji kena potong juga pak
@quickcinema8031 Ngga ada Mas. Yg dipotong itu anggaran2 yg mubazir spt rapat2 di luar daerah, kunker dll yg mgk selama ini jadi sumber pemasukan non gaji buat PNS tertentu
PNS kerja itu karena anggaran. Kalau ngga ada anggaran apa yang mau dikerjakan? Toh setiap pekerjaan itu pasti pakai biaya. Kalau mengetik surat minimal pakai ATK, Kalau komputernya rusak, minimal ada biaya perawatan. Kalau mau rapat daring minimal pakai internet. Kalau tidak ada pekerjaan ya mending diistirahatkan semua.
@@userhgftpt siapa bilang ga ada, di tempat saya sudah dipotong uang lembur, gaji 13 14 dipotong.
Jadi sekalian hari kerja saya dipotong juga, wkwk
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
DPR kerja 5 tahun hasilnya sama dengan PNS kerja sampai pensiun...kenapa gak ikut dipangkas juga 😂😂
Dpr ada modal pak, 😅
kalau DPR turun ke lapanga dg mata terbuka dan hati terbuka....banyak pak2...
kode R2 dan R3 perjuangkan mereka pak😢😢😢😢😢😢kasihan buat mereka keaejahteraannya terkatung katung😢😢😢😢😢
Kalau pembicaraan mengambang, maka akan merembes kemana-mana.
Singkat saja, hitung seluruh instansi pemerintah yang ada dan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan didalamnya. Jika PNS yang ada kurang, maka jadikan ASN pegawai honorer yang ada didalamnya. Jika masih kurang maka adakan formasi umum. Soal anggaran, itu urusan negara karena kebutuhan negara ditanggung oleh negara.
DPR kalau anggaran nya di Efisiensi kan gimana kinerja nya? Apakah akan ada Dewan Paruh Waktu
Kenapa PNS tak di PHK saja dengan pesangon yang bagus, pasti banyak mengajukan diri, karena PNS sudah banyak yg frustrasi karena gaji kecil, pangkat tak naik-naik, kerjaan seadanya dan tak produktif.
Knapa bingung? Potong tukin dong klo paruh waktu jangan bikin ribet
Biar full anggaran, pns dan polri banyak nongkrong di warkop dan main ....lebih baik pangkas 70 persen...
kalau Paruh Waktu Kerjanya mirip SeraBuTan 😂
Fulltime aja gk becus apalagi paruh waktu 😂
Bukannya PNS memang selama ini paruh waktu karena ada honorer yang membantu kerjaan mereka
Masyarakat kena pajak 12 %.. gak gaduh. Di sini banyak yang makan uang pajak pada berebut. Minta di sejahterakan 😁 tugas negara menyehatkan masyarakat nya..
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
Sy setuju mending dana desa dipangkas 80 persen biar peluang korupsi oleh oknum kades dan antek anteknya pada merana
DPR nampaknya yang kerjanya paling full waktu, apalagi gak kena potong harusnya kerjanya makin semangat
Dari dulu juga udah setengah hari pak 😂
Anjir2 banyak2 anggaran kok honoree aja g sangkup bapak2 ibu2 memberes kan ny....
Takut kurng kurupsi kalian....
gak usah pakai PNS manja. ganti pekerja kontrak saja meringankan keuangan negara
Banyak yg mau gantikan pecat saja msh banyak yg mau ko
Manja Sekali PNS yah
Udah biasa enak apa ???
Tidak lihat rakyat jelata kerjanya seperti apa untuk bayar gaji PNS ???
jangan sampai ada KPI untuk PNS Yang buat KPI katagorinya yaitu masyarakat
Semua sabtu minggu 7×24 masuk Mulai dari PNS Kelurahan, kecamatan, walikota, kementrian, Sekolah non guru
Kerja shift seperti TNI POLRI
Bagaimana rakyat jelata mau bayar pajak
Sedangkan Sabtu minggu libur kantor pajak nya
Sedangkan rakyat jelata kerja senin sampai jumat
Untuk bayar gaji pejabat dan PNS
Itu kenyataan nya 😂😂😂,klau GK setuju silahkan mengundurkan diri,gmpang kan
Konsep perusahaan dibawa ke pemerintahan 😂 penghematan biar untung, ekonomi ambruk 😂
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
Dpr kerja paling santai gajih paling besar
Sudah jelas pemerintah pusat hanya memberi NIP doang kepada p3k paruh waktu sedangkan gaji dibebankan ke daerah .
Kasian R2 dan R3 derita mereka tiada akhir.
Yg tahun kmren aja ada yg 2 bulan gk dibayar, ada jga yg 5 bulan tukin gak dibayar
Makanya jangan rekrut aparatur negara terus.. kurangi rasio jumlah PNS, Polisi dan TNI. Optimalnya fungsi aparatur yang ada.
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
HAPUS saja semua tunjangan pak....terlalu keenakan mereka😂😂
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
Ngapain terlalu loyal kalau gaji dipotong..
BUMN tidak separuh waktu juga kah
Kalau ga mau kebijakan ya jgn jadi pns lah mundur aja jadi karyawan pabrik. Kerja pengen enak nya aja
Jadi presiden paruh waktu, menteri paruh waktu, Dpr paruh waktu, gubernur paruh waktu, wali kota paruh waktu, bupati paruh waktu, camat paruh waktu 😂😂 ide gila siapa pencetus nya, yg lebih gila ko para bejabat setuju 😂😂😂
Pecat aja, masak iya pegawai2 sebelum daftar ga tau job desknya? Gaji dikit, kerja berat? kalian sendiri dengan sadar mendaftarkan diri dan diterima untuk bekerja dan menerima upah kan?
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
Lahh PNS paruh waktu, trus kalian mau hambur2 jadi kaya dri PNS? Gilaa dpt itu
Pangkas itu anggaran buat BAWASLU
Bukanya PNS sekarag kerja nya setengah2 gajinya 2x lipat jadi apasalahnya kalo dapat gaji setegah, nggak trima resign. Mudah kan , butuh lakuin nggak suka tinggalin.
enak bener, seandainya masih di kantor pusat, kerja paruh burung 😮
Duuuuh PNS atau DPR nya sendiri pak? 😂
PNS tu enak banget
Ada pensiun, libur tanpa potongan gaji di tanggal merah dan hari Sabtu
Libur di hari terjepit
THR
Pensiun
Tunjangan anak istri
Mobil jemputan gratis
PNS dosen itu? xixix
Oke, poin yg terakir itu ngawur sumpah😂
Transport itu hanya untuk pimpinan, yg laen ongkos sendiri, biaya kos sendiri
Ojol nasibnya suram pak, sekarang di kota2 penghasilan paling 300 rb an bersihnya.kerja cape juga ga ada libur😅😅kalo libur ga dapet duit. Buruh enak kerja santai gaji UMR.PNS damkar kerja kalo ada panggilan ajah 😅😅
Ya bgmn lagi, jadi PNS gaji ga seberapa, harga2 naik semua
Termasuk lu juga mending dpr dipotong gaji nya dan tunjangan nya..
DPR punya hak budget artinya DPR yg menyetujui anggaran APBN
Kerja setengah hari bisa lebih efektif, jadi ga ada waktu buat kulineran sama karaoke di jam kerja.
Di swastakan saja. Managemen dan kinerja lebih bagus
Dari mana ilmunya? Yg ada ya kalian PT/cv yg hidup,pekerjanya/rakyat yg remuk dan angaran makin boros😂😂
@@galuhirawan6838 brarti ga usah ada organisasi, lembaga atau pemerintah. cukup hidup masing2 saja
@@sarkowi24ya itu maunya anda.😂 anda kn yg bilang di swastakan saja ... lantas buat apa ada pemerintah kalau swasta cawe2😂 aneh2 saja anda ini
Kerja rapat dan seminar, studi banding ..rekreasi ...apa kalau dipotong itu salah, mending dipake pendidikan, kesehatan, dan penangan stunting
USULAN PERBAIKAN STATUS MENJADI PPPK PENUH WAKTU BUKAN PARUH WAKTU, MESKI TAHUN INI GAJI APA ADANYA YANG JELAS NIAT BAIK PEMERINTAH DAN KESERIUSAN MENYELESAIKAN TENAGA HONORER DENGAN MEMPERJELAS STATUS BUKAN GAJI.
janjinya memang bgitu, entah siapa itu yg usul paruh waktu harusnya bisa dipenjara
di uu persetujuan ga ada paruh waktu
uang negara itu banyak cuma dikorupsi
Pns dipangkas sj jumlahnya.dan gaji anggota dpr jg dipangkas 75%
bisa aja , tpi pilkada harus tertutup ,
kalo terbuka di peras rakyat
Ngawur
engak aslinya uang negara itu banyak
kalian dibegoin aja, korupsi di indo ga ada hukumnya beda sama cina kalo ketahuan bisa tercatat di ktp seumur hidup bahkan hukuman mati
tmenku org cindo pernah ditangkap digaji 1.5jt tanpa kerja karna dikira org cina
1.PNS dipecat tanpa alasan gitu? Bisa demo luar biasa
2.Gaji anggota DPR dipangkas ya mereka tinggal menolak aturannya, kan harus ada persetujuan DPR sendiri😂
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
anggaran pns dalam negeri banyak dinas travelling
Banyak Pander Banyak Ketawa nya ...Hati² Kena Azab
Efisiensi otomatis yng kena pertama yang dibawah kyk honorer + buruh
Semua ini demi program ambisius makan bergizi gratis, yang non asn daerah pun banyak di rumahkan
😢😢😢
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
polri lebih tinggi dari kementrian strategis itu sangat lawak
Berikut K/L yang tidak terkena pemotongan anggaran :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki pagu total Rp 6.154.590.981.000
2. Mahkamah Agung, memiliki pagu total Rp 12.684.119.652.000
3. Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 24.276.145.850.000
4. Kementerian Pertahanan, memiliki pagu total Rp 166.265.927.210.000
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pagu total Rp 126.641.918.908.00
6. Badan Narkotika Nasional, memiliki pagu total Rp 2.455.081.387.000
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memiliki pagu total Rp 2.473.743.926.000
8. Bendahara Umum Negara, memiliki pagu total Rp 1.932.536.529.766.000
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki pagu total Rp 969.201.354.000
10. Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki pagu total Rp 6.690.346.011.000
11. Badan Intelijen Negara, memiliki pagu total Rp 7.049.688.281.000
12. Mahkamah Konstitusi, memiliki pagu total Rp 611.477.078.000
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki pagu total Rp 354.560.077.000
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pagu total Rp 1.237.441.326.000
15. Badan Gizi Nasional, memiliki pagu total Rp 71.000.000.000.000
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki pagu total Rp 268.281.288.000
17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki pagu total Rp 279.606.498.000
Dpr kerja nya apa cuman duduk doang , debat sana sini cair dgn anggaran besar, potong Saja
dpr dpt pesangon seumur hidup
terus nyebut rakyat jelata ga mau disamain
Haha bisa aja pns.
Yg banyak kerja di lapangan juga honorer/pjlp.
Enak jmn pk SBY kerja diatas 5 thn sudah diangkat PNS g usah pakai tes tesan😅
Business as usual. Usulan +15% tahun lalu, di ratas disetujui +10%. 2025 Zonk!.
Pandangan masyarakat saat ini apasih emang kerjanya PNS? Semua di backup sama pekerja honorer kayaknya. 😂
Honorer kalau sudah diangkat balik juga kaya PNS senior, malas.. makanya honorer harus dihilangkan biar pns terpaksa harus lbh kerja
Makanya kok mau jadi budak oom
napa honorer gak ikut CPNS ? udh dari th 2000 an ada , tak lulus ? kok bisa? kan udah meng-honor bertahun-tahun, kok masih salah jawab soal-soal nya ?
KALO ADA PEMANGKASAN ANGGARAN YANG MENJERIT ITU BUKAN PNS TAPI PEJABAT2 BISA JADI DPR JUGA...YANG RAPAT2 KAN MEREKA 😂😂
Bawahan juga menjerit, karena pejabat2ny kerjaanny ngomel2 terus 😂😂
@Skidipapapenam9 😂😂
Pns bukane gt. Sering liat jam 8 brangkat jam 10 wes di rumah 🤦
Ouw konohaaa😅😅😅 tipu2 mu tiada akhir😅
yg kerja itu honorer bossss
Pak Toha
enak jamanya soeharto habibi gusdur serta sby ..tau kn mn yang pro rakyat
Merasa gaji kecil tapi bisa betah hingga 30 thn.
Itulah perjuangan, kadang kemauan beda sama knyataan, perjuangan gk ada yg enak, krena prjuangan jga Indonesia bisa merdeka, ada yg gugur sblm merdeka tpi bkn brarti brhnti ditengah jlan, selama ada titiik harapan disitu terus diperjuangkn, tntu gji kcil hrus cari pndptan sampingan
orang indo paling jago cerita sedih
😢Perhatian ojol pak.. Dulu bisa 600-800rb/hari bersih.. Sekarang 300rb-an ajah perhari coz sepi order😢 kalah sama dokter PNS yang cuma nulis resep 😢.. Kalah sama buruh di cikarang yg 10-15 jt
@@afrizal46162cerita sedih dan mimpi, akhirnya berita duka😅😅
@SupriYanto-g9w2nkm ojol modal otot oom😂😂😂, dokter modal akal😂😂, semua orang didunia bisa jaadi ojol, tetapi tidak semua orang bisa jadi dokter😅😅, manfaat ojol itu apa😂😂😂, lagian budak perusahaan kapitalis😅
Klau krja nya gk iklas untk ngra y bgtu
Kalau gak mau kerja ya copot dan di ganti aja rakyat yang mau banyak kok kerja yang jujur dan disiplin buat apa gaji tapi gak ada manfaatnya toh duwit untuk gajinya dari rakyat kadang banyak yang nyusahin rakyat..
Kebanyakan kementrian pemborosan
Perhatian ojol pak.. Dulu bisa 600-800rb/hari bersih.. Sekarang 300rb-an ajah perhari coz sepi order😢 kalah sama dokter PNS yang cuma nulis resep 😢.. Kalah sama buruh di cikarang yg 10-15 jt
belum ada uunya negara ini memang aneh doyan banget korupsi
tungu sampe dpt edaran dari dishub
Kalah sama dokter pns yang cuma nulis resep wkwkwkwkw. Sakit anda
300 rb kali 30 hari 9 juta gila ini setara gaji supervisor keatas...
@SupriYanto-g9w2n kalah sama pekerja migran indonesia di switzerland 100jt bulan, kalah sama harvey muis, 271 T 6,5 tahun, kalah sama royal family,, ga ada habisnya bang..
Sekolah yang tinggi bang biar ga bego
Bicara mah pintar tapi kenyataan kadang tidak sesuai dengan bicara
Pecat ajalah, masih banyak yg mau kerja. Ribet amat, udah dikasih tunjangan aja masih banyak yg gak serius kerja. Sedangkan diluar banyak yg berbondong-bondong tes PNS.
Perhatian ojol pak.. Dulu bisa 600-800rb/hari bersih.. Sekarang 300rb-an ajah perhari coz sepi order😢 kalah sama dokter PNS yang cuma nulis resep 😢.. Kalah sama buruh di cikarang yg 10-15 jt😢
@SupriYanto-g9w2n ya jadi buruh dsana aja kak, kita ga bisa ngeluh, karena bukan jalur idup kita, saya aja tukang bangunan, sbulan 1-2jt duah bersyukur, lu 300rb, sebulan 9 juta , maintenance motor 3juta sebulan lu masih dpt 7 jt ,wkowkowkow ,
@@epenpenpen8183 7 jt dpt apa?? Cicilan ajah dah 8 jt sebulan.. Sis 1-2 jt buat makan sekeluarga
@SupriYanto-g9w2n😅😅😅 ojol saja belagu oom, kerjaan gk punya skill mau minta lebih😂
Betul pak kalo bisa semua dijadiin ASN.. pengangguran dijadikan ASN kasihan mau makan merek😂😂
Banyak omong 😂😂😂 tak ada hasilnya 😂😂😂😂
PHL hasil kong kalikong dg penguasa..masuk kerja tanpa tes, ketika di tes tdk lolos, nuntut macam2.
Ngaca dong..lumayan kan sdh paruh waktu
Jangan Banyak Pander Anda berdua ...Nanti kena Tempeleng
@@DK-bm1mo hahahah..marah
Jujur saja lah jadi phl / honorer krn jadi timses nya ya...?
Atau deket dg penguasa lain nya
Saya paham bgt kok
@@Ariaraja981itu karena perintah paduka raja2 si daerah oom😅😅
@@joosthegandos ini Satu Puximak kirim juga Sosmed luuuuu
YANG JELAS ADIL
yang dipangkas presiden adalah anggaran yang dianggap pemborosan, Perjalanan dinas, Studi banding ke luar negeri, Acara di hotel2 mewah dll,, mungkin ada yang ga nyaman wajar saja ya..
Wkwkwk.nyindir
АGU𝙎T𝙊𝐓𝑂 gachor, auto kaya
АGU𝙎T𝙊𝐓𝑂 gacir banget, mekswin trs pol
АGU𝙎T𝙊𝐓𝑂 emang gachor, hoki terus
АGU𝙎T𝙊𝐓𝑂 maxwin tiap hari
Bapak komisi 2 kemarin kita silaturahmi k jakarta.
Bapak kemana aj ???
😂😂 ngopi oom
maen di АGU𝙎T𝙊𝐓𝑂, mekswin udah auto gas