MENGENAL LEBIH DALAM HADI TJAHJANTO
Вставка
- Опубліковано 26 сер 2024
- Halo #SobATRBPN,
Semangat Senin ya!
Sebulan setelah pelantikannya sebagai Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto terus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan Reforma Agraria, utamanya terkait dengan sengketa dan mafia tanah. Motto beliau adalah "Deteksi, Identifikasi, Eksekusi".
Lalu, bagaimana sosok sesungguhnya dari mantan Panglima TNI kita ini?
Dan bagaimana langkah beliau dalam implementasi motto kerjanya dalam aktivitas sebagai seorang menteri?
Saksikan PODKABS - Podcast Kabinet & Setkab "Mengenal Lebih Dalam Sosok Hadi Tjahjanto" di channel UA-cam Kementerian ATR/BPN dan Sekretaris Kabinet yang tayang Senin, 4 Juli 2022.
#KementerianATRBPN
#MajuDanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#negaRAhadir
![[FULL] Anies Di-PHP Diganti Pramono? Pengamat: PDIP Ngapain Besarin Anies Kalau Ujungnya Berkhianat](http://i.ytimg.com/vi/c91CgjhPDZw/mqdefault.jpg)
Mantap pak jenderal hadi tjahyanto mantan panglima TNI yang dipercaya bapak presiden jokowidodo menjadi menteri dibawah kabinet jokowidodo, mantap dan tepat sekali untuk tetap duduk membantu presiden dalam membantu dan menyelesaikan pekerjaan pada bidang dan posisi tersebut, hal ini tdk terlepas dari kesetiaan dan kemampuannya saat bertugas aktif yg diberikan kepala Negara dan pemerintahan presiden jokowidodo, maju dan semangat terus pak jenderal Hadi tjahyanto, semoga sehat sehat selalu dan panjang umur
Salam indonesia...dengan terpilihnya Yth Bp. HADI menumbuhkan harapan baru bagi kami Forum Warga RW 02 Bersatu kel. Kebonwaru kec. Batununggal kota Bandung saat ini sedang berjuang menyelesaikan permasalahan tanah yang telah kami tempati lebih dari 60 thn, sesuai dgn misi itu, kami telah menghubungi berbagai pihak dr mulai kelurahan sampai dgn tingkat kementerian bahkan telah melayangkan Surat Permohonan (2 kali) ke kantor BPN kota Bandung untuk meminta penjelasan.namun sampai saat ini belum ada keterangan yg pasti. Semoga dengan Ruang ini Bpk Hadi merespon dengan cepat agar tidak menjadi preseden buruk pemerintah terhadap warga nya. Tks. Salam Indonesia.
Bgm dgn kawasan khusus ekonomi pariwisata Likupang Timur Minahasa Utara Sulawesi Utara yg sampai skrg pembangunanNya terkendala krn terjadi konflik pertanahan antara warga yg memiliki hak atas tanah adat n pengembang yg memakai HGU yg sdh berakhir hakNya sejak 2015 tp msh dipertahankan hakNya pdhal sdh tdk pernah diperpanjang sejak berakhirNya HGU tsb pd hal lokasi tersbt msk dlm 5 destinasi superioritas yg ditlah ditetapkan oleh Bpk Presiden Jokowi n DPR RI..
Jd mohon Bpk Hadi selaku menteri ATR / BPN RI utk ikut mengawasi n menyelesaikan permslhan tanah tsb.. klu ada yg diperlukan oleh Bpk Hadi kami siapkan dataNya.. dan kasus ini sdh dilaporkan sejak thn 2019 oleh pemilik tanah adat tsb di Polda Sulut n sdh naik status ke penyidikan sejak bln April 2020 bahkan diawasi oleh Mabes Polri tp sampai skrg blm ada yg ditetapkan jd tersangka oleh penyidik Polda Sulut.. artiNya disini terlihat klu ada Mafia Tanah yg melibatkan oknum2 tertentu di instansi2 terkait..
Tl.Pak Laporan kami Petani sawit di Pakjuonratu Lampung Waykanan yg telah disampaikan pada Bapak Mentri.
P. Hadi, aq asline arek Malang Jagalan.
Dgn harapan besar terselesaikannya sengketa tanah surat ijo surabaya, saya mengingatkan Mafia tanah sudah eksis sejak lama. Itu artinya TIDAK TERURUSI DG BAIK KARENA INFO STAFF KANTOR KEM. ATR BPN kepada Mentri ATR yg terdahulu.
PERLU RESHUFFLE STAFF KANTOR KEM ATR agar info dari rakyat bisa tersampaikan dgn bebas dan benar ketangan P. Hadi agar keputusan solusi Kem. ATR berkualitas PRO RAKYAT.
TOLONG DICATAT, MAFIA TANAH DI SURABAYA SEPERTINYA DARI PENGURUS KOTA SURABAYA YG MENJABAT SEJAK ERA ORDE BARU YG SERING MENABRAK ATURAN UU. POKOK AGRARIA.
SK HPL no. 53,54,55 th 1997 diperoleh dgn SMOKEL (KONG X KONG) tanpa melaksanakan DIKTUM 2 dan 6 syarat untuk memperoleh S. HPL tanah S. IJO yg seharusnya OTOMATIS BATAL DEMI HUKUM. Tapi malah dibungkus Perda dll oleh DPRD dan Walikota nya.
Maaf, apa P. Hadi punya keberanian mengakui kesalahan Mentri lawas Sonny Harsono dan berani MEMBATALKAN Sertifikat HPL yg dilandasi SK. HPL 93,94&95 karena CACAD PEROLEHANNYA ?.?.?
Buat Bapak menteri Agraria dan kepala BPN, ada kasus di mata kita di jakarta pusat jl rawaselatan 2 Rt 10 rw 07 kel kampung rawa kec johar baru jkt pusat. Kasus ini yg menjadi korban mafia tanah adalah Ibu sutinah umur 77 thn. Kasus sda kami laporkan ke pihak polda dan mabes, ke bapak menteri jg dan bapak Presiden tp sampai skrg belum terselesaikan. Mohon bantuan Bp Menteri yg baru agar menyelesaikan kasus mafia tanah ini. Makasih
Ayo bersama kita bangun Indonesia, dari sudut mana aja, dengan mendaftarkan tanah kita secara cepta, mudah dan murah.... ayo ikut PTSL dan Redistribusi Tanah,..... untuk Indonesa Makmur Jaya. Salam dari Bidang Penataan dan Pemberdayaan Sumsel...
Kebetulan saya punya masalah, kepada dan aku sudah berkirim surat kepada bapak Menteri ATR/ KA. BPN, saya dari Semarang, Siti Rahayu SH, alamat Wonosari VI no. 125 Rt.05 RW. 03 Kelurahan Randusari, mohon agar masalah kami dgn oknum pegawai Kanwil BPN Jateng, mohon bisa diselesaikan, makasih
Kalo misal ada pejabat, pegawai , pensiunan yang jujur , bekerja sesuai SOP tp malah terseret karena ulah mafia tanah , dan harus menjadi pesakitan di tahanan .. tolong bapak jendral dibantu kalo ada kejadian seperti itu.
Tolong kami pa.mentri kami warga kp sawah Rw011 semper timur cilin
Cing..kami sudah mengikuti program ptsl.dari 2018.sampe saat ini belum adak tindak lanjutnya..kurang lebih 1000 bidang yg sudah di ukur..banyak oknum mafia di Bpn jakarta utara.tlong kami rakyat kecil.
Masalah surat ijo d Surabaya, sudah belasan tahun, berdampak bagi puluhan ribu warga Surabaya, mohon dituntaskan
Banyak mafia tanah di kota baubau sulawesi tenggara.
Kami salah satu korbannya !
Kami berharap Pk. Menteri dapat membasminya !
Bapak mentri agraria kami sudah lama resah tentang tanah warisan dari kakek kami di kwasai orang orang kuat tapi kami tidak berani menggugat . Dan ada bukti dokumen kami jaman belanda sampai jaman suharto . Di wilayah samosir desa partukko naginjang.
Pak Mentri..tolong aturan yuridikasi pengurusan sertifkat tidak harus melalui media cetak.karena BPN sedang Bedagai mengikuti aturan itu. Sangat memberatkan bagi kami.dimana satu lembar yuridikasi di media cetak seharga lebih kurang 8 juta.waktu itu saya sampai berdebat dengan petugas BPN sedang bedagai.karena mereka takut ..mereka tawarkan saya untuk menghubungi seorang calo media..memang harga sangat miring yaitu Rp 500 ribu .tapi jika cara atau kebijakan itu di alami nasabah yang tidak mengerti mengenai aturan itu..akan sangat merugikan ..bisa mengikuti media seharga 8 juta itu.
Lapor pak Surabaya moro kerembangan tolong diperhatikan pak
Tolong Pak Menteri yg perorangan mengurus untuk buat Sertifikat, yg sdh lebih 4 tahun blm ada kejelasannya.
PROGRESNYA BELUM ADA,SAYA SUDAH 6 TAHUN NGURUS TANAH MASIH BELUM SELESAI
Pak Menteri saya di Singosari mohon bantuan diatas tanah milik saya di Karangploso berdiri perumahan milik developer . Kami memiliki surat dari desa dan kecamatan . Sudah saya laporkan ke polres dan BPN sejak tahun 2019 sampai sekarang belum terselesaikan. Mohon bantuannya Pak Menteri.
BALI..... mafia tanah... Br. Dinas Bugbugan sari Desa Senganan Kec.Penebel Kab TABANAN ..... Kami masyarakat kehidupan hanya bertani namun datang perusahaan dengan berbagai cara ingin menguasai tanah ...... tolong Bapak Mentri..... BALI sudah Kecil kalau tanahnya dikuasai tanpa memperhatikan kehidupan rakyat kecil .... Kami "rakyat akan miskin trus akan mau dibawa kemanakah kami?" mudah-mudahan segala kebijakan pemerintah penuh perhitungan untuk kesejahteraan rakyat🙏🙏🙏..... Untuk pemerintahan yg lebih baik
Tanah kami di serobot di jual oleh oknum mafia tanah, ada juga yg di kuasai oleh penggarap/ dan desa tdk mau mengembalikan, tanah kami di daerah kec cangkuang ds ciluncat banjaran kab bdg.
Pa Mentri agraria mohon usut tuntas terhadap BPN kota ambon menerbitkan sertifikat ganda diatas pemukiman warga masyarakat tanah rata desa batumerah kecamatan Sirimau kota ambon pernah terjadi sengketa lahan dengan pemilik sertifikat HM no 140 seluas 3.3 hektar tahun 1973 surat ukur 1975 desa tantui sekalipun desa tantui tidak pernah ada pemerintahan desa tantui sejak putusan kasasi mahkamah agung RI no.1592.k /pid/1987 sampai saat ini mayarakat tanah rata sebagian besar belum memiliki sertifikat justru istansi pertanahan kota Ambon merubah sertifikat tersebut menjadi HM no.4395 tahun 2015 dan masyarakat lainya sebanyak 22 sertifikat tanah rata untuk marga masyarat sudah terjadi sertifikat ganda diperkampungan kami asal usul tanah di atas perkampungan kami adalah tanah negara x eigendom verponding no 986 dan orang tua kami menggarap diatas tanah tersebut sejak tahun 1936
*Selamat pagi pak Menteri ATR/BPN Bapak Hadi Yth., salam sehat selalu...*
Saya mohon perhatiannya dari Bapak Menteri dan atau Bapak Wakil Menteri ATR/BPN atas Surat yang sudah dikirimkan sejak beberapa bulan lalu hanya dibaca tanpa ada tindaklanjut dari pegawai Kantah Jakarta Pusat, hanya selalu disuruh melalui WA yang ternyata juga tidak ada perhatiannya. Terima kasih Bapak Menteri & atau Bapak Wakil Menteri ATR/BPN, *terkadang ada tikus lewat depan meja kerja kita, tapi siapa yang tau itu tikus kah?* Selamat bekerja... kerja... kerja
[5/17, 09:52] 𝐁𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐩𝐚𝐫𝐲: Selamat pagi menjelang siang Bagian Kantah Kota Jakarta Pusat, kami ingin minta update terkait Surat Permohonan No. 032 / SPKDO_BPN/ATR / IV / 2022 tertanggal 18-04-2022 yang sudah diproses tertanggal 26-04-2022 pada Bagian Penanganan.
Kami sebagai *#SobatATRBPN* menunggu jawabannya kapan bisa kami terima?
Salam Sehat selalu...
[5/18, 12:05] 𝐁𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐩𝐚𝐫𝐲: Halo Humas ATRBPN Yth, pelayanan ATRBPN terkait Surat saya itu *sederhana* karena tidak menyangkut Sengketa dengan Pihak ATRBPN ya. Ini terkait website resmi bhumi.atrbpn.go.id/#hideWorkbench=1; dan aplikasi *Sentuh Tanahku* yang secara digital dapat diakses oleh siapapun. Karena disaat memudahkan kami sebagai Masyarakat dalam mengaksesnya, kami berharap saat meng-share terkait koordinat yang sesuai dengan Koordinat ataupun No. SHM sebagai Bukti Kepemilikan, akan dapat kami pertanggung jawabkan saat menindaklanjuti untuk *FERIVIKASI* sebelum kita melangkah ke *NOTARIS/PPAT*.
[5/18, 12:06] 𝐁𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐩𝐚𝐫𝐲: Karena ini bagian dari : *MELAYANI, PROFESIONAL DAN TERPERCAYA*
Pak Hadi, mohon bantuan nya untuk penyelesaian masalah SURAT IJO SURABAYA , di kota Surabaya Pak...
Mohon bantuan untuk penyeleasaiannya ya Pak
Terimakasih Pak tjahyanto ketegasan nya Pak mohon perhatikan nasib kami mulai thn 2005 sampai sekarang cuma janji yang merampas kebon kami rumah dibakar kami dipenjara thh 2021/bln Juni dia janji bayar dihadapan polres dan waka polda tapi itu bohong pak nama umi handayani rokan hulu Riau mohon pak perhatian nya mksh wslm
Tolong pak menteri melihat langsung objek danobjek masalah komlik tanah di kota Parepare,RW.6 Kel.lapadde
Denpasar sm kab badung di cek pak..
pak...kami di Merauke di daerah kampung salor Tanah kami diambil oleh para pejabat, dan aparat, ribuan hektar pak. mereka merampas tanah kami, tolong kami pak.
Mau lapor minta bantu masalah tanah tapi ga yakin ..
Ya denger cerita aja ..
KALO BAPAK MAU NANGKAP PELAKU MAFIA, DATANG AJA KE MUARA EMAT KERINCI PROVINSI JAMBI, TEPATNYA DI WILAYAH PLTA , DIMANA TIAP PENJUALAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PLTA WAJIB BAYAR UANG UNTUK KEPALA DESA GUNA MENGELUARKAN TANDA TANGAN JUAL BELI,, UANG YANG DI MINTA SETENGAH DRI NILAI JUAL,,
itu lah nyo WO, Dari dulu mafia tanah kalau di sumatra
Bpk tol di bantu tanah sy yg di tipu bag caranya pak
DETEKSI... EDENTIFIKASI..... EKSEKUSI...... TABANAN-BALI.....
Mafia tanah itu sendiri orang yang pertama orang yang tau tahu batas tanah seseorang yang bukan miliknya dan tahu ukuran tanah seseorang itu lalu menjualnya dengan mengeluarkan surat garapan. dan di lanjutkan menjadi sertifikat di kantor pertanahan... Karena saya punya tanah warisan dari bapak yang jual anak buah bapak saya sendiri padahal surat yang aslinya masih rinci jaman dulu masih saya simpang... Coba di cek di Sulawesi.selatan tepantnya di maros tompobulu dekat dari sekolah pendidikan polisi SPM.patua
Tolong pak Hadi di Surabaya bagaimana Pemkot bisa mengakui hampir 70 % tanah di Surabaya sbg asset yang perolehan nya tidak jelas dan terkesan merampas hak warga negara di Surabaya.
Halo #SobATRBPN, mohon Saudara menyampaikan pengaduan Saudara (secara lengkap dan jelas dengan menyertakan dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk pelayanan pertanahan mohon menyebutkan nomor berkas permohonan Saudara), melalui:
1. Surat dengan alamat: Kementerian ATR/BPN Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau email: surat@atrbpn.go.id ; atau
2. Website www.lapor.go.id
Terima kasih
BANTUL HADIR
MASALAH OERNATANAHAN EMANG BANYAK PAK, APALAGI YANG DI DAERAH PERKEBUNAN SAWIT SAMA DAERAH TRANS
Langsung sidak pak Mentri ke setiap Kakan..berkas berkas yang numpuk
kalo gurus surat tanah lewat notaris ko mahal sampe 46 juta .2orang.
0:44
Sopo iki
Pa lihat kami . Kami membutuhkan bp dan jajaran bp kami meminta bantuan kami warga kota Bandung yang telah puluhan tahun tinggal di alamat jl jati negara kelurahan kebon waru kecamatan batununggal kota Bandung ingin meminta kejelasan setatus tanah di wilayah kami yang di tinggali 500 rumah dan 990 kk karena kami sering di takut takuti oleh banyak pihak yang mengklaim tanah kami. Tolong pa mentri bantu kami kejelasan status tanah kami
Kpn selidiki Mafia tnh warisan. Oknom BPN terlibat
sebenarnya pesimis sih, orang pertahanan ngurus pertanahan... sighhh... ya mudah2an bukan cuman sekedar jabatan numpang lewat... tolong diusut sepak terjang bpn singkawang yg dikepalai marihot gultom... sertifikat hak milik yg tersimpan di kantor bpn bisa dimanipulasi sudah berpindahtangan ke orang lain dan dijadikan sebagai barang bukti (palsu) tergugat (bpn singkawang) di ptun pontianak... beritanya sudah viral ke mana2...