Buatlah UU korupsi sita aset Project2 APBN dan APBD... khususnya kepala daerah dan jajaran...bukan milik pribadi. (Skema di dominasi) Jgn jadi pejabat...kalu KKN masih banyak di lakukan !
Isu yg di sampaikan bapak-bapak ini saya analisa memang benar adanya, Otonomi daerah berpotensi penyebab korupsi di tiap sektor... Maka di daerah-daerah NEGARA KONOHA INI sekarang aparat pemerintah daerah berupaya memecah-mecah wilayah desa, mungkin bertujuan spy mendapat kucuran dana desa dari pemerintah. Ada baiknya, menyederhanakan kembali wilayah desa agar bisa di petakan lebih sedikit dan pengawasan dan audit jadi lebih mudah.. Dan hendaknya, pemilihan kepala daerah juga tidak dengan sistim pemilihan...tapi di tunjuk langsung oleh pusat.... Sebab dgn adanya pemilihan, para calon kepala daerah berupaya mencari dana besar untuk keperluan proses pemenangan....sehingga setelah menang, mereka berupaya mencari dana untuk menutupi pengeluaran dana yg besar tadi...dan ini berpotensi menyebabkan korupsi... Belum lagi, setelah menjabat....bakal ada bagi-bagi jabatan...yg semuanya berisi negosiasi komersil....
Pak ... tolong sampaikan juga ke kalangan elite-elite politik yang ada di parlemen supaya adil. Bukan hanya para pimpinan pemda yang rusak tetapi juga ada di semua lini (eksekutif, legislatif & yudikatif) juga sudah rusak. Negara ini sekarang dibangun tidak berdasarkan sistem tetapi ketokohan. Jadi, siapa yang punya program populis seperti bansos, BLT, dlll maka itulah yg disenangi rakyat. Sedangkan pembangunan "jiwanya" justeru diabaikan.
Kasi tau pak budi gunawan kesetiap kepala daerah kalau ada program pertegas pengawasan nya.. Jadi tidak ada yg melenceng, kalau ada yg melenceng pertegas hukumnya dengan seperti itu baru kita bisa jadi indonesia emas 2045. Tidak teori lain lagi pak budi, intinya pertegas hukum bagi yg korupsi perketat pengawasannya di setiap program2 pemerintah
judol gmna pak,jdi rindu pak mahfud soal judol,klau pak mahfud pasti bikin terang benderang ke publik,pak mahfud slalu melemparkan berkembangan kasus ke publik,kyk kasus sambo,yg melibatkan banyak polisi,begitu jga judol melibatkan pegawai kominfo digi tentunya banyak melibatkan pejabat² lainya lagi
Yg saya lihat dan saya dengar dari jaman dlu hingga sekarang selalu di beri peringatan bagi korupsi untuk jangan korupsi..tetapi pejabat di indonesia semakin di ingatkan semakin di korupsi. janganlah kita bicara terlalu omong kosong krna sia" saja..kalau kalian ingin bersihkan korupsi yg harus mulai dari hukam nya dulu..,hukumnya lemah jangan kalian buang" waktu untuk ingatkan pejabatnya..karna kejahtan itu datang dari keinginan yg bisa di atasi keinginan itu adalah dari hukumnya itu sendiri..contoh saya ingin korupsi tetapi hukamnya adalah mati..saya akan pasti berpikir 1000x untuk melakukan itu
Yang membuat bangsa ini tidak Maju seperti ini... Tidak harus mengancam antar instansi dan lembaga Negara. Harusnya ada lintas Koordinasi antar lembaga setelah melihat kondisi bangsa dan negara. Kebijakan itu diambil karena ada kebutuhan Hajat bangsa. Apa gunanya Kabinet dane adanya Menko Menteri?
Yang dibawah jangan korupsi tapi buktinya sekarang mentri juga banyak koruptor macam Jaksa Agung sekarang gagahan berantas korupsi 5 tahun lalu tidur ya
Gimana negara mawu maju ataw rakyat nya sejahtera kalo dari tingkat lurah sampai pusat koruptor akibat hukum kurang tegas kalo koruptor di hukum mati dandar narkoba hukum mati jdi hukum mati pelehan anak di bawah umur hukum mati Ama nargara akan maju dan rakyat bisa makmur
Pemerintah daerah sebenernya klo sekurang2nya mereka gak punya program, tinggal bisa eksekusi dan sampaikan program2 dr pusat kedaerahnya 100% aja udah lebih dr cukup, tp yg udah2 dr pusat udh bkin program gini2 kedaerah dikasih syarat2 tambahan pungli2 dll akhirnya masyarakat skeptis ma pemerintah dan program nasional jd gk jalan😏
SAYA SUDAH BOSAN DENGAN SEMUA SELOGAN DAN JANJI2 DARI MULUT MANIS PARA PENGUASA. SEKARANG SAYA MAU LIHAT TINDAKAN NYATA BUKAN PUISI YG MENINABOBOKAN MASYATAKAN SEKALIGUS MEMBODOHINYA. SEMUA ORG BISA BERKATA2 TETAPI TDK SEMUA BISA JUJUR DAN BERBUAT BAIK.
Bulsit ngomong korupsi hanya.pidato aja semua bisa semua tahu. Kalau berantakan korupsi terbitkan uu perampasan aset. Terbitan hukuman mati bagi koruptor dan hukuman minimal 10 tahun. Hukuman menteri korupsi hukuman mati.
Klau zaman mulyono penegak hukum bukan digunakan untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dll, tapi justru dijadikan alat u menakut-nakuti rakyatnya sendiri, makaz yg dihukum adalah org yg bersebarangan dgn dia sedangkan yg menjilat dia meskipun salah tetap aman... Makaz mulyono lah biarg kerok hancurkan hukum di negara ini... Cobalah lihat di saat beliau lengser maka terkuat sdh pelanggaran 2 hukum dinegara.. Slah satu judi online
![[FULL] Pernyataan Yusril di Rakornas, Harap Pigai Bisa Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu dan Sekarang](http://i.ytimg.com/vi/cmqdmaci-cg/mqdefault.jpg)
Saya Sangat Suka Mentri Komjen Budi Gunawan Mentri Koordinator Politik Dan Keamanan, Mengambil Materi Dari Sejarah Piagam Madinah
Bapak budi gunawan tau banget peta politik indonesia bagaimana sifat" Para pejabat konoha karena beliau lama jadi bin badan inteljen negara.
TOLONG DONG 😒
Siap ndan
Terima kasih banyk Pak...kasihan masyarakat di Daerah..
Pertanda akan ada kepala daerah dan turunannya akan jadi tersangka..akan direspon cepat oleh penegak hukum
Sah kan UU perampasan aset 👍👍👍
sehat selalu menko polkam
Buatlah UU korupsi sita aset
Project2 APBN dan APBD... khususnya kepala daerah dan jajaran...bukan milik pribadi.
(Skema di dominasi)
Jgn jadi pejabat...kalu KKN masih banyak di lakukan !
Korupsi 1T Hukum Mati contoh kasus yg di sita Kejagung 1 T
Ranahnya puan d dpr..sebab dia ketua
Contoh mantan Mentri pertanian sahril Yasin Limpo apa kabar gimna nasib nya 😂
Isu yg di sampaikan bapak-bapak ini saya analisa memang benar adanya, Otonomi daerah berpotensi penyebab korupsi di tiap sektor...
Maka di daerah-daerah NEGARA KONOHA INI sekarang aparat pemerintah daerah berupaya memecah-mecah wilayah desa, mungkin bertujuan spy mendapat kucuran dana desa dari pemerintah.
Ada baiknya, menyederhanakan kembali wilayah desa agar bisa di petakan lebih sedikit dan pengawasan dan audit jadi lebih mudah..
Dan hendaknya, pemilihan kepala daerah juga tidak dengan sistim pemilihan...tapi di tunjuk langsung oleh pusat....
Sebab dgn adanya pemilihan, para calon kepala daerah berupaya mencari dana besar untuk keperluan proses pemenangan....sehingga setelah menang, mereka berupaya mencari dana untuk menutupi pengeluaran dana yg besar tadi...dan ini berpotensi menyebabkan korupsi...
Belum lagi, setelah menjabat....bakal ada bagi-bagi jabatan...yg semuanya berisi negosiasi komersil....
Pak ... tolong sampaikan juga ke kalangan elite-elite politik yang ada di parlemen supaya adil. Bukan hanya para pimpinan pemda yang rusak tetapi juga ada di semua lini (eksekutif, legislatif & yudikatif) juga sudah rusak. Negara ini sekarang dibangun tidak berdasarkan sistem tetapi ketokohan. Jadi, siapa yang punya program populis seperti bansos, BLT, dlll maka itulah yg disenangi rakyat. Sedangkan pembangunan "jiwanya" justeru diabaikan.
Kasi tau pak budi gunawan kesetiap kepala daerah kalau ada program pertegas pengawasan nya.. Jadi tidak ada yg melenceng, kalau ada yg melenceng pertegas hukumnya dengan seperti itu baru kita bisa jadi indonesia emas 2045. Tidak teori lain lagi pak budi, intinya pertegas hukum bagi yg korupsi perketat pengawasannya di setiap program2 pemerintah
judol gmna pak,jdi rindu pak mahfud soal judol,klau pak mahfud pasti bikin terang benderang ke publik,pak mahfud slalu melemparkan berkembangan kasus ke publik,kyk kasus sambo,yg melibatkan banyak polisi,begitu jga judol melibatkan pegawai kominfo digi tentunya banyak melibatkan pejabat² lainya lagi
Yg saya lihat dan saya dengar dari jaman dlu hingga sekarang selalu di beri peringatan bagi korupsi untuk jangan korupsi..tetapi pejabat di indonesia semakin di ingatkan semakin di korupsi. janganlah kita bicara terlalu omong kosong krna sia" saja..kalau kalian ingin bersihkan korupsi yg harus mulai dari hukam nya dulu..,hukumnya lemah jangan kalian buang" waktu untuk ingatkan pejabatnya..karna kejahtan itu datang dari keinginan yg bisa di atasi keinginan itu adalah dari hukumnya itu sendiri..contoh saya ingin korupsi tetapi hukamnya adalah mati..saya akan pasti berpikir 1000x untuk melakukan itu
👏👏👏🙏
klo ambil kebijakan dan ragu mending gak usah diambil..biarlah apa adanya duduk manis terima gaji beres,daripada bermasalah...
Malahan kades istri y 2..jarang ngantor tp byk duit..baru jd kades dah beli mobil..
Betul sekali...
Betul
Mg mg bs siterapkan para kepala daerah
Mangkanya di daerah saya pada sibuk mendadak 😂😂
Yang membuat bangsa ini tidak Maju seperti ini... Tidak harus mengancam antar instansi dan lembaga Negara.
Harusnya ada lintas Koordinasi antar lembaga setelah melihat kondisi bangsa dan negara.
Kebijakan itu diambil karena ada kebutuhan Hajat bangsa.
Apa gunanya Kabinet dane adanya Menko Menteri?
Nyalon kepala desa itu habis 2 M.gmana balikinnya😢?
Audit dong dana desa
PERAMPASAN ASET & PEMBUKTIAN TERBALIK
Bukan tak tahu, tapi rezeki kan tak bisa ditolak
Yang dibawah jangan korupsi tapi buktinya sekarang mentri juga banyak koruptor macam Jaksa Agung sekarang gagahan berantas korupsi 5 tahun lalu tidur ya
Kabupaten Probolinggo tolong di awasi pak Prabowo
Di kabupaten Probolinggo gaji buruh GK ada yg umr
Uda kita doain aja pemerintahan pa prabowo
Dana Desa buat Bancakan rame2 para Kades dan para Perangkat Desa... mantafff...😂😂😂
Perbaiki seleksi calon kepala daerah, jgn cuma tokoh yang punya uang saja yang diajukan mjd calon kepala daerah
Gimana negara mawu maju ataw rakyat nya sejahtera kalo dari tingkat lurah sampai pusat koruptor akibat hukum kurang tegas kalo koruptor di hukum mati dandar narkoba hukum mati jdi hukum mati pelehan anak di bawah umur hukum mati Ama nargara akan maju dan rakyat bisa makmur
Kok wapresnya tidak di sebutkan
Perasaan korupsi dari jaman kapan terus dan terus g berkurNg tapi malah nambah2...jadi menurut ku memang sengaja di pelihara karna sama2untung..
Pemerintah daerah sebenernya klo sekurang2nya mereka gak punya program, tinggal bisa eksekusi dan sampaikan program2 dr pusat kedaerahnya 100% aja udah lebih dr cukup, tp yg udah2 dr pusat udh bkin program gini2 kedaerah dikasih syarat2 tambahan pungli2 dll akhirnya masyarakat skeptis ma pemerintah dan program nasional jd gk jalan😏
Aparatur dinaikan gajinya
kami rakyat kecil bpd dan perangkat desa 8 bulan gaji kami belum di bayar tolong periksa bupati 4 lawang sum sel
Di evaluasi pak krn kepala daerah merasa jadi raja...jd KKN di daerah hal yg wajar....cek info ke bawah dan jangan tanya pejabatnya aja
Omong kosong saja
Selama hukuman mati untuk koruptor jgn harap korupsi akan musnah.
Menkonya saja korupsi 😂
SAYA SUDAH BOSAN DENGAN SEMUA SELOGAN DAN JANJI2 DARI MULUT MANIS PARA PENGUASA. SEKARANG SAYA MAU LIHAT TINDAKAN NYATA BUKAN PUISI YG MENINABOBOKAN MASYATAKAN SEKALIGUS MEMBODOHINYA. SEMUA ORG BISA BERKATA2 TETAPI TDK SEMUA BISA JUJUR DAN BERBUAT BAIK.
Sekolahkan kepala daerah nya.jangan main kongkalikong dengan jajaran nya
Hebatnya dia mengutip Piagam Madinah. Tapi lesson learned-nya bukan pada kebijakan, tapi pada gagalnya setiap perjanjian karena pengkhianatan.....😂
Sah kan perampasan aset
PDI-P punya 😅 sudah bukan rahasia umum begitu mereka bilang.
Pak bikin parcok saja partai coklat pak 😅
Jurdil😂😂😂😂
Bulsit ngomong korupsi hanya.pidato aja semua bisa semua tahu. Kalau berantakan korupsi terbitkan uu perampasan aset. Terbitan hukuman mati bagi koruptor dan hukuman minimal 10 tahun. Hukuman menteri korupsi hukuman mati.
Alihkan dana desa ke makan gratis
Klau zaman mulyono penegak hukum bukan digunakan untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dll, tapi justru dijadikan alat u menakut-nakuti rakyatnya sendiri, makaz yg dihukum adalah org yg bersebarangan dgn dia sedangkan yg menjilat dia meskipun salah tetap aman... Makaz mulyono lah biarg kerok hancurkan hukum di negara ini... Cobalah lihat di saat beliau lengser maka terkuat sdh pelanggaran 2 hukum dinegara.. Slah satu judi online
ongkos politik mahal orang dekat aja yg nikmatin pak
mana ada pak kalo pemerintah daerah mana ada ke adilan seluruh rakyat kabupaten pak mimpi masyarakat aja pak