Komisi II DPR RI Soroti Gaya Hidup Mewah Anggota KPU [Metro Pagi Primetime]

MetroTV, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengkritisi gaya hidup dan mengingatkan KPU untuk menghemat anggaran kepemiluan. Pada kesempatan itu, ia juga menyindir KPU soal pesawat jet yang sempat digunakan untuk distribusi logistik Pemilu 2024.
#metropagiprimetime #gayahidupkpu #komisiIIDPR #metropagiprimetime #Metrotv
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnew...
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvn...

[@IchsanHS]

Dulu MK Pamannya memutus batas usia meluluskan KIBRAN.
Di PILKADA KPU dan BAWASLU anggaran aduhai.....TRILIYUNAN.

[@malifcandramata198]

Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik.
Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945.
Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal.
Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa.
Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif.
Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

[@EchoSetiawan-nd7qm]

Seharusnya anggota KPU di kasih sangsi, anggaran banyak habis Denga percuma sehingga utang negara semakin menumpuk

[@malifcandramata198]

Biaya Penyelenggaraan Pemilu th.2024 adalah sebesar 71,3 Triliun rupiah. Segitulah harga sebuah demokrasi.
Kegiatan Pemilu (Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif, dan tidak bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
----------------------------------------------------
Seorang Negarawan berpikir bagaimana caranya supaya uang Negara itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan & kemaslahatan rakyat, sedangkan sebagian Para Politikus berpikir bagaimana caranya uang Negara itu bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya dan akhirnya dihambur2kan sehingga tidak bermanfaat dan tidak berdayaguna bagi masyarakat.
Seorang Negarawan sangat mengerti terkait budaya, kultur dan Sosial kemasyarakatan bangsanya, sangat menghargai pahlawan dan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta mengerti dan berjuang untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa.
Seorang Negarawan itu adalah orang yg setuju supaya Negara kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).

[@kadaliman6314]

Mgkin anggota kpu stress dgn tekanan dari penguasa hrs memenangkan salah satu capres/cawapres. Pelariannya mereka dana dihambur2 kan & mereka yakin tdk ditegur penguasa.

[@kakekbangke6290]

Persekongkolan yang sama, hidup kalian tidak akan tenang kalau emg bnr nipu rakyat. . bersenang senang lah kalian🎉🎉😂

[@andiksusanto1630]

Yg kerja di KPK ini di mana...😂

[@tooring_adventurehk]

Gila KPU ...manfaatkan uang negara demi hudup mewah

[@ruditegal4611]

Telusuri terus sumber keuangannya darimana

[@rus_ak]

Rakyat miskin yang di atas pesta darah keringat rakyat....

[@likum_anandoanando6103]

Efek pangeran jadi mereka merasa aman

[@susijuwita9723]

sama aja anggota DPR juga hidup hedon

[@yuzwanibrahim4264]

Bongkar ..penjara kan kalau terbukti bersalah .

[@VivoPurple-zi4th]

ah sama maling dgn DPR dia yg memberikan dana besar untuk KPU supaya memenangkan kroni raja jawa

[@robertkong4291]

Lololo jet lagi jet lagi, ga bahaya ta om 😅😅😅😅😅😅😅😅😅 kritisi juga tuh yg suka nenggak miras puluhan jeti 😅😅😅😅😅😅

[@HefiHerlinawati-rq2vs]

Soalnya sdh menangkan syamsul, pdhal tau syamsul umurnya blum bs utk ikut pilpres