Kami berharap pengelolaan hutan melalui KHDPK sesuai tupoksi pemerintah sebagaimana amanah undang undang, dapat membawa perubahan yang significan khususnya pengelolaan hutan d Jawa dalam hal ini penyelesaian lahan kritis dan penyelesaian konflik tenurial...Karena ketidak berhasilan pengelolan hutan di Jawa bukan karena instrumen pengelolaan yg salah namun tingkat sosial masyarakat yanh yang sangat tinggi... Semoga LHK dengan UUCK melalui KHDPK dapat menyelesaikan permasalahan ini 🙏🙏🙏
Masukan pak, masalahnya : 1. Realisasinya kawasan yg dikeluarkan dr pht tidak hanya yg kawasan konflik tenurial saja, atau lahan yg tidak produktif saja..tapi kawasan-kawasan produktif juga dikeluarkan, artinya realisasinya sudah di luar konsep awalnya, 2. Mengkawatirkan dr sisi perusahaan, krn separuh arealnya dicabut dikawatirkan mempengaruhi kelangsungan perusahaan (jangka pendek apalagi jangka panjang) untuk lanjut operasional. 3. Sehingga tujuan peningkatan produktifitas perusahaan jg jauh dr konsep awal, sementara sbg perusahaan harus lanjut operasionalnya (ada 18ribu karyawan) 4. Perhutani tetap msh merupakan satu2nya BUMN Kehutanan yg berusaha patuh pd regulasi nasional bahkan diakui scr internasional, yg menerapkan pengelolaan hutan lestari, yg hutannya msh eksis di P Jawa..di tengah2 kepungan perekonomian dan pemukiman di Jawa. 5. Sebagai forester jg merasa kawatir terutama dr sisi resiko kerusakan lingkungan dan keamanan hutan..1juta ha di keluarkan di bawah LHK di Jawa, sangat mengkawatirkan dr sisi keamanan, hutan tsb sebelumnya dijaga 24jam (apalagi yg kph jati) sampai di lapangan (asper, mantri bahkan mandor), apakah LHK dgn tambahan 1 juta ha sdh siap dgn personil dan sistemnya utamanya priotitas pengamanan. 6. Areal tersebut begitu pindah ke LHK jika tidak siap dikawatirkan menjadi areal yg "terbuka" "kewenangan" sehingga dimungkinkan akan terjadi klaim2 (tenurial di kawasan rimba) sampai kekawatiran illegal logging l(kawasan jati) ebih tinggi krn alih kelola, yg berarti alih personil yg menjaga. Saran KHDPK bisa fokus : 1. Jika tujuannya ingin mengatasi masalah hutan Jawa & membantu Perhutani, ya KHDPK benar2 fokus pd areal-areal konflik tenurial, fokus2 areal yg sulit diatasi, yg memang diperlukan negera hadir. 2. Masalah kehutanan dan sosial yg ada di sekitar kawasan sebaiknay benar2 dilakukan secara bersama2 atau integratif dgn kementrian lain, krn tidak mungkin diatasi oleh LHK sendiri atau bahkan Perhutani sendiri. Selama ini upaya atau konsepnya sudah ada namun peleksanaannya belum 3. Seharusnya LHK bisa bekerja dan hadir bersama-sama Perhutani sbg perusahaan plat merah (BUMN/perusahaan negara) tidak sendiri2 atau "bersama2" namun satunya tertekan.
Konsep yg luar biasa, namun sudahkah dilakukan : 1. Evaluasi kenapa banyak masalah kelola hutan Jawa ?... Coba dikaji secara global soal kebijakan, kepentingan politik, penegakan hukum, dll (LHK lebih paham... Tinggal mau jujur atau tidak)... Sehingga tidak mudah menyimpulkan... 2. Evaluasi terhadap keberhasilan konsep IPHPS ?? Sukses kah.... ? Sesuaikan...? 3. Menilai kemampuan pemerintah (LHK) Mengelola kawasan ? (Evaluasi jujur lokasi yg sebelumnya tdk dikelola LHK). Bagaimana Biaya dan hasilnya...? Efisien? Efektif? 4. Evaluasi jujur terhadap dampak kesejahteraan dari kawasan selama ini... Dan perlu dicatat soal kesejahteraan bukan tanggung jawab bidang kehutanan saja... Tapi kenapa hutan yg dikambing hitamkan. Harusnya model yg ada justru dikuatkan dalam hal.....perbaikan terus menerus, penegakan hukum, bebas kepentingan politik, penambahan kewenangan, penguatan sumber daya dan profesionalitas..... SEMOGA LESTARI HUTAN JAWA
Sy pertanyakan profesionalisme PSKL dlm mengelola PS. Ada 2 desa yaitu Panggarangan dan Parakanlima Kec. Cirinten, Lebak. Sejak Sept 2022 mengajukan PS, tapi nyatanya 1 thn berjalan tidak ada 1 lembarpun surat jawaban. Jadi kl tak ada bukti = omdo. Masa bales surat saja tak becus
Masyarakat di ombang ambingkan oleh aturan² yg tak ber aturan.gak ada realisasi,cuma jadi judul,wacana&wacana...ini pada serius atau tidak sih antara KEMEN LHK&PERHUTANI!!???
Mending bpk", kmntrian yg terhormat buatlah terobosan untuk pengelolaan hasil panen petani, ciptakan produk" pertanian yg unggul dn berkualitan agar hasil panen kami bisa ekspor misalnyaaa... Buat gudang atau pabrik yg besar yg mendukung dan menampung hasil panen petani. Matur swun.
kami dari KTH wismo buwono mulyo desa Tambakrejo sangat mendukung dengan di tetapkanya KHDPK ..masyarakat kecil sangat mengharap ijin kelola yang sah dari KLHK langsung ...
kami dari lmdh wana srikandi rph gajah bitu pangkuan saya tnmn jati -- + 80% sa at ini di tebang habis ptk 110& ptk111 seharus nya kan harus ditnmi jati lagi perhutani ngotot di tanami tebu di ptk 113 sudah di tami tebu kps di alat berat apakah tebu bisa menaggulangi banjir nanti kalo ada banjir besar hutan jadi kali teru saluran air yg ke sawa putus kami mohon pd Bk "yg berwenang untuk di selsekan jgn sampe trjadi konflik kmi an lmdh ws bersama masarakat setop tnmn tebu masarakt di kembalikan tnman jati
Di Hutan pangkuan PERHUTANI palah ada pembiaran lahan,habis di tebang di tanami lagi cuma utk formalitas saja.padahal itu area konservasi penyangga Air baku untuk kebutuhan warga sekitar pemangku hutan😢.warga swadaya menanami sendiri.tolong area seperti itu di prioritaskan masuk dalam KHDPK🙏
Apa benar khdpk itu pada kawasan hutan yg tdk produktif dan konflik sosialnya sgt tinggi, sy kawatir malah terbalik khdpk adalah diambil pada kawasan hutan yg produktif /masih kondisi bagus.
Lahan kritis lahan tidak produktif yg seperti apa? Disni kami penggrap lahan hutan merasa ilfil dgn kata" tersebut. Kmi tiap hari bekerja di lahan menanam merawat dan memanen. Baik musim kemarau atau penghujan tiada henti kami bekerja. Terus lahan kritis dan tdk produktif yg sprti apa yg anda mksd??????
Cabut sajah ijin peruusahaan perum perhutani karna banyak merugikan rakyat. Tidak ada untungnya dikelola perhutani hanya menguntungkan mereka sajah, paktanya dijawa barat khususnya dikabuoaten bogor banyak lahan masyarakat diklaim oleh oknum oerhutani. Sehingga menimbulkan banyak konplik tanah ditiap daerah.
Disamping kepentingan lain . Diduga Khdpk adalah salah satu intimidasi dan dikte dari pemerintah atas ketidak sukaan salah satu partai kepada pengelola hutan Jawa Madura atau pergutani karena tidak banyak mendukung partai. Asumsi salah satu partai apabila lahan diberikan kepada masyarakat banyak diharap akan tambah pendukung partai tersebut.
Kebijakan khdpk terimbas dari tujuan politik penguasa kepemimpinan untuk mencari simpatisan salah satu partai dan pencalonan kepemimpinan Indonesia. KHDPK akan menjadi alih fungsi hutan dari ekologis menjadi ekonomis. Akan berdampak pada kerudakan fungsi hutan . Yang semula ditumbuhi dengan penyangga ketahanan bencana menjadi lahan kosong dari tanaman penyangga.. Pulau Jawa rentan bencana alam. Jika KHDPK berlanjut akan bertambah rentan bencana banjir longsor dan pangikisan lahan hutan atau sidementasi .
Samiran BTN Way Kambas hadir
Kami berharap pengelolaan hutan melalui KHDPK sesuai tupoksi pemerintah sebagaimana amanah undang undang, dapat membawa perubahan yang significan khususnya pengelolaan hutan d Jawa dalam hal ini penyelesaian lahan kritis dan penyelesaian konflik tenurial...Karena ketidak berhasilan pengelolan hutan di Jawa bukan karena instrumen pengelolaan yg salah namun tingkat sosial masyarakat yanh yang sangat tinggi...
Semoga LHK dengan UUCK melalui KHDPK dapat menyelesaikan permasalahan ini 🙏🙏🙏
Masukan pak, masalahnya :
1. Realisasinya kawasan yg dikeluarkan dr pht tidak hanya yg kawasan konflik tenurial saja, atau lahan yg tidak produktif saja..tapi kawasan-kawasan produktif juga dikeluarkan, artinya realisasinya sudah di luar konsep awalnya,
2. Mengkawatirkan dr sisi perusahaan, krn separuh arealnya dicabut dikawatirkan mempengaruhi kelangsungan perusahaan (jangka pendek apalagi jangka panjang) untuk lanjut operasional.
3. Sehingga tujuan peningkatan produktifitas perusahaan jg jauh dr konsep awal, sementara sbg perusahaan harus lanjut operasionalnya (ada 18ribu karyawan)
4. Perhutani tetap msh merupakan satu2nya BUMN Kehutanan yg berusaha patuh pd regulasi nasional bahkan diakui scr internasional, yg menerapkan pengelolaan hutan lestari, yg hutannya msh eksis di P Jawa..di tengah2 kepungan perekonomian dan pemukiman di Jawa.
5. Sebagai forester jg merasa kawatir terutama dr sisi resiko kerusakan lingkungan dan keamanan hutan..1juta ha di keluarkan di bawah LHK di Jawa, sangat mengkawatirkan dr sisi keamanan, hutan tsb sebelumnya dijaga 24jam (apalagi yg kph jati) sampai di lapangan (asper, mantri bahkan mandor), apakah LHK dgn tambahan 1 juta ha sdh siap dgn personil dan sistemnya utamanya priotitas pengamanan.
6. Areal tersebut begitu pindah ke LHK jika tidak siap dikawatirkan menjadi areal yg "terbuka" "kewenangan" sehingga dimungkinkan akan terjadi klaim2 (tenurial di kawasan rimba) sampai kekawatiran illegal logging l(kawasan jati) ebih tinggi krn alih kelola, yg berarti alih personil yg menjaga.
Saran KHDPK bisa fokus :
1. Jika tujuannya ingin mengatasi masalah hutan Jawa & membantu Perhutani, ya KHDPK benar2 fokus pd areal-areal konflik tenurial, fokus2 areal yg sulit diatasi, yg memang diperlukan negera hadir.
2. Masalah kehutanan dan sosial yg ada di sekitar kawasan sebaiknay benar2 dilakukan secara bersama2 atau integratif dgn kementrian lain, krn tidak mungkin diatasi oleh LHK sendiri atau bahkan Perhutani sendiri. Selama ini upaya atau konsepnya sudah ada namun peleksanaannya belum
3. Seharusnya LHK bisa bekerja dan hadir bersama-sama Perhutani sbg perusahaan plat merah (BUMN/perusahaan negara) tidak sendiri2 atau "bersama2" namun satunya tertekan.
Setuju pak
Saya menantang anggota dewan dari komisi IV. Adu argumen dgn sy.
Konsep yg luar biasa, namun sudahkah dilakukan :
1. Evaluasi kenapa banyak masalah kelola hutan Jawa ?... Coba dikaji secara global soal kebijakan, kepentingan politik, penegakan hukum, dll (LHK lebih paham... Tinggal mau jujur atau tidak)... Sehingga tidak mudah menyimpulkan...
2. Evaluasi terhadap keberhasilan konsep IPHPS ?? Sukses kah.... ? Sesuaikan...?
3. Menilai kemampuan pemerintah (LHK) Mengelola kawasan ? (Evaluasi jujur lokasi yg sebelumnya tdk dikelola LHK). Bagaimana Biaya dan hasilnya...? Efisien? Efektif?
4. Evaluasi jujur terhadap dampak kesejahteraan dari kawasan selama ini... Dan perlu dicatat soal kesejahteraan bukan tanggung jawab bidang kehutanan saja... Tapi kenapa hutan yg dikambing hitamkan.
Harusnya model yg ada justru dikuatkan dalam hal.....perbaikan terus menerus, penegakan hukum, bebas kepentingan politik, penambahan kewenangan, penguatan sumber daya dan profesionalitas.....
SEMOGA LESTARI HUTAN JAWA
Betul
KHDPK IS THE BEST.
Dijamin deh dg aturan2 baru ini hutan di Indonesia bukan makin bagus malah makin rusak...
Sy pertanyakan profesionalisme PSKL dlm mengelola PS. Ada 2 desa yaitu Panggarangan dan Parakanlima Kec. Cirinten, Lebak. Sejak Sept 2022 mengajukan PS, tapi nyatanya 1 thn berjalan tidak ada 1 lembarpun surat jawaban. Jadi kl tak ada bukti = omdo. Masa bales surat saja tak becus
Masyarakat di ombang ambingkan oleh aturan² yg tak ber aturan.gak ada realisasi,cuma jadi judul,wacana&wacana...ini pada serius atau tidak sih antara KEMEN LHK&PERHUTANI!!???
Mending bpk", kmntrian yg terhormat buatlah terobosan untuk pengelolaan hasil panen petani, ciptakan produk" pertanian yg unggul dn berkualitan agar hasil panen kami bisa ekspor misalnyaaa... Buat gudang atau pabrik yg besar yg mendukung dan menampung hasil panen petani. Matur swun.
kami dari KTH wismo buwono mulyo desa Tambakrejo sangat mendukung dengan di tetapkanya KHDPK ..masyarakat kecil sangat mengharap ijin kelola yang sah dari KLHK langsung ...
kami dari lmdh wana srikandi rph gajah bitu pangkuan saya tnmn jati -- + 80% sa at ini di tebang habis ptk 110& ptk111 seharus nya kan harus ditnmi jati lagi perhutani ngotot di tanami tebu di ptk 113 sudah di tami tebu kps di alat berat apakah tebu bisa menaggulangi banjir nanti kalo ada banjir besar hutan jadi kali teru saluran air yg ke sawa putus kami mohon pd Bk "yg berwenang untuk di selsekan jgn sampe trjadi konflik kmi an lmdh ws bersama masarakat setop tnmn tebu masarakt di kembalikan tnman jati
betul bang kami d desa klatakan kec kendit kab situbondo jatim sdh sosialisasikan terbuka kpd masyrakat
Di Hutan pangkuan PERHUTANI palah ada pembiaran lahan,habis di tebang di tanami lagi cuma utk formalitas saja.padahal itu area konservasi penyangga Air baku untuk kebutuhan warga sekitar pemangku hutan😢.warga swadaya menanami sendiri.tolong area seperti itu di prioritaskan masuk dalam KHDPK🙏
Apa benar khdpk itu pada kawasan hutan yg tdk produktif dan konflik sosialnya sgt tinggi, sy kawatir malah terbalik khdpk adalah diambil pada kawasan hutan yg produktif /masih kondisi bagus.
Pak kasubditnya serius banget ya
Waalaikumusalamwarohmatulohiwabaroaktuh
Mohon ditinjau ke lapangan apakah yg msk khdpk betul sesuai tujuan
Coba dibuatkan kang ... follow chart sederhana untuk kelola KHDTK .... yang sudah paham semua NSPK KLHK
Semoga sehat selalu Pak Kasubdit 🙏
PAK.KEC NGSEM KAB BOJONEGORO .JATIM PETTANI HUTAN .TDK TAU SAMASEKALI /BELUM ADA YG DAPAT .IPHPS TOLONG BANTU PAK
Lahan kritis lahan tidak produktif yg seperti apa? Disni kami penggrap lahan hutan merasa ilfil dgn kata" tersebut. Kmi tiap hari bekerja di lahan menanam merawat dan memanen. Baik musim kemarau atau penghujan tiada henti kami bekerja. Terus lahan kritis dan tdk produktif yg sprti apa yg anda mksd??????
Calon dirjen pktl orang yg paling baik di manggala wanabakti
KTH KEC NGASEM KAB BOJONEGORO JATIM DI USIR2 TERUS TDK SATUPUN MENDAPAT IPHPS TOLONG PK JKWI.
Cabut sajah ijin peruusahaan perum perhutani karna banyak merugikan rakyat. Tidak ada untungnya dikelola perhutani hanya menguntungkan mereka sajah, paktanya dijawa barat khususnya dikabuoaten bogor banyak lahan masyarakat diklaim oleh oknum oerhutani. Sehingga menimbulkan banyak konplik tanah ditiap daerah.
Disamping kepentingan lain . Diduga Khdpk adalah salah satu intimidasi dan dikte dari pemerintah atas ketidak sukaan salah satu partai kepada pengelola hutan Jawa Madura atau pergutani karena tidak banyak mendukung partai.
Asumsi salah satu partai apabila lahan diberikan kepada masyarakat banyak diharap akan tambah pendukung partai tersebut.
kami warga desa sangat terbantu apalgi keluarga muda yg mash baru merintis..
SAYA BINGUNG
BAGI SAYA HUTAN YA HUTAN. kok jadi Banyak drama.
logikas saya.
Dari beberapa instani di hutan.
yg lahir duluan yg TUA siapa sih..
Kebijakan khdpk terimbas dari tujuan politik penguasa kepemimpinan untuk mencari simpatisan salah satu partai dan pencalonan kepemimpinan Indonesia.
KHDPK akan menjadi alih fungsi hutan dari ekologis menjadi ekonomis.
Akan berdampak pada kerudakan fungsi hutan . Yang semula ditumbuhi dengan penyangga ketahanan bencana menjadi lahan kosong dari tanaman penyangga..
Pulau Jawa rentan bencana alam. Jika KHDPK berlanjut akan bertambah rentan bencana banjir longsor dan pangikisan lahan hutan atau sidementasi .