Wujudkan Zona Integritas Rutan Tangerang Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas &Komitmen Bersama
Вставка
- Опубліковано 26 сер 2024
- Tangerang - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024.
Penandatanganan Komitmen Bersama pembangunan Menuju WBK dan WBBM tahun 2024 diikuti oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali, yakni Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Khairul Bahri Siregar, Pejabat Struktural dan jajaran staf administrasi serta regu pengamanan.
Karutan dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai komitmen seluruh pegawai Rutan Kelas I Tangerang dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan meraih predikat WBK/WBBM di tahun 2024.
"Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen konkret Rutan Kelas I Tangerang untuk memberikan pelayanan terbaik. Saya harap, pada tahun 2024, Rutan Kelas I Tangerang dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan berintegritas," ujar Khairul.
Lebih lanjut dalam amanatnya, menyampaikan "Dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, mari kita satukan visi, perkuat sinergi dan kolaborasi untuk merealisasikan Resolusi Kemenkumham 2024 yakni Perkuat Sinergi yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak." Khairul menutup sambutannya.
Seusai kegiatan, seluruh pegawai kemudian melakukan penandatanganan pakta integritas.
Seperti yang diketahui, pelaksanaan pencanangan Zona Integritas merupakan hasil tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.
