Inti dari ta'bir ma'had ali lirboyo justeru rancu ketika ada kata2 : seandainya sulton/imam tidak diketahui dholimnya maka boleh menyerahkan harta haram ke sulthon atau ke "penggantinya". Ta'bir ini hanya membolehkan sulthon atau penggantinya sulthon menerima harta untuk kemudian tashorrufnya tetap ke baitul mal. Jikalau asumsi lirboyo yg dimaksud pengganti tsb adalah kemenag, kemenag tsb tetaplah hanya mengganti sulthon untuk menerima harta haram sekaligus mentashorufkannya ke baitul mal. Harus diingat, pengganti adalah wakil dari yg mewakili. Dan wakil secara syariat tugasnya hanyalah mengganti kerja yg mewakilkannya/muwakkil yaitu sulthon, kerja wakil sama dgn muwakkil. Ketika sulthon tidak diperbolehkan menggunakan harta haram tsb selain ke baitul mal untuk maslahah ammah, kemenag yg sebagai wakil sulthan ( menurut asumsi ma'had ali lirboyo) dlm mengambil harta haram dan mentashorrufkannya juga tidak boleh menggunakan harta tsb selain ke baitul mal. Apalagi lirboyo sudah membacakan dalil "tidak boleh tamlikul mal linafsihi", linafsihi ini pastinya mencakup juga lina'ibihi/liwakilihi. Apalagi melihat fakta kalau sudah digunakan kemenag jelas sebagian besar harta tsb tidak untuk maslahah ammah seluruh rakyat yg membutuhkan. Kalau sudah dikelola kemenag pastilah sebagian untuk menggaji pegawai kemenag.
Amin
Keren
Salam santun sangking cirbon
keren parah
Inti dari ta'bir ma'had ali lirboyo justeru rancu ketika ada kata2 : seandainya sulton/imam tidak diketahui dholimnya maka boleh menyerahkan harta haram ke sulthon atau ke "penggantinya". Ta'bir ini hanya membolehkan sulthon atau penggantinya sulthon menerima harta untuk kemudian tashorrufnya tetap ke baitul mal. Jikalau asumsi lirboyo yg dimaksud pengganti tsb adalah kemenag, kemenag tsb tetaplah hanya mengganti sulthon untuk menerima harta haram sekaligus mentashorufkannya ke baitul mal. Harus diingat, pengganti adalah wakil dari yg mewakili. Dan wakil secara syariat tugasnya hanyalah mengganti kerja yg mewakilkannya/muwakkil yaitu sulthon, kerja wakil sama dgn muwakkil. Ketika sulthon tidak diperbolehkan menggunakan harta haram tsb selain ke baitul mal untuk maslahah ammah, kemenag yg sebagai wakil sulthan ( menurut asumsi ma'had ali lirboyo) dlm mengambil harta haram dan mentashorrufkannya juga tidak boleh menggunakan harta tsb selain ke baitul mal. Apalagi lirboyo sudah membacakan dalil "tidak boleh tamlikul mal linafsihi", linafsihi ini pastinya mencakup juga lina'ibihi/liwakilihi. Apalagi melihat fakta kalau sudah digunakan kemenag jelas sebagian besar harta tsb tidak untuk maslahah ammah seluruh rakyat yg membutuhkan. Kalau sudah dikelola kemenag pastilah sebagian untuk menggaji pegawai kemenag.