Hati-hati KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu kalau ketahuan nantinya memihak negara kita bisa seperti kejadian tahun 1998 dan penolakan yang terjadi di Filipina dulu
Jgn hawatir,Allah akan membalas semua yg tidak jujur dan benar dalam pemilu ini,siapapun,kita lihat akhirnya nanti yg jujur baik bagaimana akhirnya dan yg ga jujur dan ga benar kita lihat juga akhirnya.
Agar sejarah mencatat fakta2 ini.., nanti jadi materi pelajaran utk siswa dalam materi DEMOKRASI.., siapa yg merusak demokrasi ini tdk akan hilang sepanjang masa krn jejak2 digitalnya ada..,
Kebocoran surat suara bukan perkara spele, dan ini sangat berbahaya jika disalah gunakan utk diperbanyak krn pemilu masih sangat lama dibulan febuari nanti.
KPU dan Bawaslu Jangan Takut melaksanakan Tupoksi yang benar Bila Takut, Hal ini, Akan Membawa Kerugian Lima Tahunan bagi rakyat dan Negara. Takutlah pada Tuhan Yang Maha Esa, Lagi Maha Kuasa.
Ketua KPU sekarang ini tawanan kasus pelecehan,, kalo betul2 KPU dan bawaslu bekerja sesuai fungsinya dan independen tentu kejadian2 pelanggaran kemarin apsti direspon tegas
MULAI AWAL SAJA PASLON O2 SUDAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERUS SAMPAI SAAT INI GAK ADA PEMINDAKAN ITU ARTINYA PEMERINTAH CUMA BISA MEMBOHONGI RAKYAT TAPI INGAT SATU HAL RAKYAT TIDAK BUTA DAN TULI AMIN 2024
Para Menteri sudah mulai meninggalkan tugas2nya sebagai Menteri, dan mulai berkeliaran saling mendukung Capres jagoannya. Kabinet presiden Jokowi sudah terpecah kedalam 4 golongan. Sedangkan para pengusaha, para cukong, para mafia dan para konglomerat berlomba2 mendukung Capres pilihannya, karena ini adalah momen penting untuk menyelamatkan periuk nasinya. Sehingga akhirnya Pemerintah menjadi tidak solid dan tidak fokus dalam menjalankan tugas2 dan program2 pemerintahan. Sedangkan rakyat dan masyarakat jadi terpolarisasi, terpecah, kacau balau, tarik menarik dan terombang-ambing. Itulah yg disebut sebagai pesta demokrasi. Itulah hasil Reformasi th.1998. Kesimpulan : Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Benar adi prayitno yg menang yg memobilisasi, di kmpung sy sudh mulai dng mengiming-imingi pinjaman uang tanpa bunga,warga akan dpt tiap hr mkan siang gratis klau tdk makn ada di ganti dng uang tunai pokoknya msih bnyak macam itu.
Partai Politik yang solid suara pilpres nya masing masing...PDIP) PKB NASDEM PKS ) Golkar..HANURA..PAN. PBB.. Demokrat..PPP PSI. PERiNDO..ini bertaburan..Ada yg ke Anis Muhaimin. Ada yg ke Ganjar Mahfud ada yg ke Prabowo Gibran..ini fakta yg sesungguhnya barang siapa yang tidak yakin turun ke masyarakat ❤
Ya sdh...biarin aja lah Rakyat sdh semakin cerdas Sdh tahu mana calon pemimpin yg layak dan mumpuni utk presiden 2024. Ikutin saran prabowo saja, bila ada yg kasih sembako,BLT,bansos dan amplop maka terima saja tp jgn pilih partai dan paslonya.
Kalau netral itu jangan duduk di kursi jabatan mengan. Wali kota menkumham. Memundurkan diri.. Kalau dia capres. Cawapres. Masi menjabat pasti akan menguras potensi untuk menggiring pengikutnya. Tolong fikirkan wahai sang penguasa!
Supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat banyak untuk operasional kedua Lembaga tsb, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Pilkada dipilih oleh DPRD dan Pilpres dipilih oleh MPR) 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik . 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara. ----------------------------------------------- Negeri ini harus mempunyai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kekuasaan rakyat. Sejak Reformasi th.1998, Negeri ini tidak mempunyai lagi Lembaga Tertinggi Negara. Padahal ciri khas Pancasila adalah adanya Kedaulatan Rakyat yg dibuktikan dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara (MPR). Untuk itu, Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli. MPR yg berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah kunci sesungguhnya Demokrasi khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai sila ke-4 Pancasila. Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 : 1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden. 2. Mengubah dan memperbaiki UUD 3. Membuat dan menetapkan GBHN. Karena MPR yg berwenang dalam memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, maka bisa saja MPR mencari dan menyaring Capres yg jumlahnya sampai 100 orang, kemudian melakukan proses seleksi yg ketat dg cara musyawarah dan/atau voting yg dilakukan berkali-kali sampai akhirnya didapatlah Presiden yg SELEKTIF dan TERBAIK. Itulah salah satu contoh sisi baiknya Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Perwakilan melalui MPR. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yg sesuai, cocok, efektif dan efisien untuk Negeri yg besar dg penduduknya yg beraneka ragam suku dan etnis yg mendiami ribuan pulau ini (NKRI). Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU. Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini. Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 25% dari jumlah total anggota DPR. Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-ilmu dan tidak ber-akhlak. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. Untuk Pilkada dan Pilpres dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan Presiden dipilih oleh MPR. Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur. Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll. Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai. ---------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semua punya hak berbicara, semoga yang menang pilpres bisa melanjutkan program jokowi dan memperbaiki yang kurang dalam pemerintahan jokowi. Jokowi bagi saya tauladan bagi rakyat indonesia, apa yang dikerjakan jokowi semuanya untuk mengamalkan pancasila. Nkri harus tetap utuh dan keadilan harus merata. Okke
Tidak semua rakyat Indonesia itu punya ilmu dan pengetahuan terkait kriteria dalam memilih pemimpin yg berakhlak dan kompeten. Sesuai UUD 1945 yg asli, maka biarkan MPR yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Presiden & Wakil Presiden, dan biarkan DPRD yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Gubernur/Walikota/Bupati. Tidak ada gunanya para orang bodoh, para orang bejat, para pecandu narkoba, para penjudi, para koruptor, dan para pembuat maksiat terlibat aktif dalam memilih presiden, karena pasti hasilnya tidak maksimal. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, pegawai kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif. Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, fokus dan ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Kesimpulan : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kata Jokowie, dulu lho ini dulu, sekali lagi dulu sebelum jadi presiden : "SAYA TIDAK KKN" "SAYA TIDAK BAGI2 KEKUASAAN" "SAYA TIDAK RANGKAP JABATAN" "SAYA TIDAK AKAN....." Semua dikhianati, semakin tdk ber-etika, menjilat ludah sendiri...!
Negara Republik Indonesia sekarang ini tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, dan UUD Negara Republik Indonesia saat ini bukan lagi UUD 1945, tetapi adalah UUD tahun 2002. UUD Negara Republik Indonesia sekarang adalah UUD 2002. Jika ada yg tidak percaya dan tidak paham dg komentar tsb diatas, silahkan pelajari, diskusikan dan dianalisa secara mendalam dan secara Akademik & Objektif tentang keterkaitan antara falsafah butir2 Pancasila dg isi pembukaan dan isi pasal2 UUD 1945 (yg asli). Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ------------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kok BLT di permasalahkan... Itu kan bantuan untuk rakyat bukan sogokan..... Sy kira rakyat sudah pada pintar untuk bisa memilih mana yg benar benar kerja dan nyata.... Mana yg hanya pintar bicara.... Bpk jokowi memang luar biasa, Indonesia maju ❤❤❤❤❤
Dari pemilu ke pemilu, yg diomongin ini selalu muncul, bosan, pertanyaannya adalah bukankah dari dahulu yg bicara dipanggung perubahan adalah komunitas politik dan yg terkait dengannya, lalu bila dari pemilu ke pemilu omongannya itu itu juga, lalu mana perubahan yg selama ini diteriakan dipanggung itu ??🎉 😴😴😴 Aja lha.
Semua yg dituduhkn pengamat tdk benar saya sbg wartga masyarkat biasa memilih capres krn kemampuan kecerdasan dan ide gagssan yg jelas unt indonesia ke depan ya prabowo yg lain omong doang yg jelas misinya ya prabowo
Kpu dn bawaslu sdh di bli olh paslon nmor urut 02 jdi skrg ni kpu dn bawaslu memakai kacamata hitam biar tk melihat apa yg sdh melanggar hukum dlm kmpanye
Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan. Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya. Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak atau masyarakat. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara. ----------------------------------------------- Adanya Koalisi beberapa Partai Politik menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih. Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya. Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa. Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini. Contoh Negara dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yg menerapkan Koalisi sehingga membuat negaranya berantakan adalah Negara Lebanon. ----------------------------------------------- Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Saat ini masih tahun 2022 dan Pemilu masih lama th.2024, tetapi huru-hara dan demam terkait Capres sudah dimulai. Partai Politik sudah mulai bergerak untuk memainkan manuvernya, para Pengamat dan Lembaga Survei sudah mulai menganalisa segala kemungkinan karena ini adalah momen penting untuk mengamankan periuk nasinya, dan KPU dg biaya operasionalnya yg sangat besar sudah mulai bekerja. Akhirnya Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat. Negeri ini tidak akan bisa fokus dan konsentrasi dalam menjalankan program2 pembangunannya. Pertanyaan : Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...? Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres, dlsb. KESIMPULAN : Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara. ------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bawaslu,kpu, pelanggaran pemilu yg jelas di lakukan oleh 02 betul" tidak bisa di proses secara hukum dimana ini keadilan di negara kita ini semuanya hanya diam kalau merka melanggar hukum bahkan habirrohman siapaun yg menganggu kegiatan capresnya akan di lapor jadi ini belum presiden apalagi kalau sudah jadi presiden
Mumpung ada jalan menuju Roma tentunya ya di manfaatkan sebaik " nya , kalo gak ikut " an gak kebagian , sisteim binatang harus di pakai yg penting perut kenyang yg lain mati kalo perlu di makan juga . Bener " binatang .
Hati2 Kpu,jika tidak jujur,kalian akan mmendapat azab dari Allah dunia akherat,berapapun hasil uang yg kalian dapat tidak sesuai aturan,akan mengganggu ketenangan kehidupan kalian sendiri,walau orang lain ga tau.
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif. Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih. Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli). Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia. Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah. Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, pegawai kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres. Kesimpulan : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
![[FULL] Debat Panas Membongkar Keberadaan Bom Waktu Skandal Pejabat](http://i.ytimg.com/vi/uCYtWdwgZRo/mqdefault.jpg)
Hati-hati KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu kalau ketahuan nantinya memihak negara kita bisa seperti kejadian tahun 1998 dan penolakan yang terjadi di Filipina dulu
Betul... Ada gejala melebihi machiavellizm nih...
Gagap jare ne berkomentar....wajib di tindak lanjuti spy dapat leader kredible sesuai pilihan rakyat...
cu RANG bisa pe RANG
Pemilu tahun ini paling buruk karna Kpu bawaslu danAparatur negara yng tidak netral
Kami semua berdo'a dan berusaha,
Semoga Bung Anies dan Gus Muhaimin,
Jadi Presiden dan Wapres RI setelah jkw.
AAMIIN... 🤲🏽🤲🏿🤲🤲🏻🤲🏼🤲🏾❤️🇮🇩💯🌟🌟
Insyaallah,atas pertolongan Allah,pasangan no 1 menang dengan tenang,dan terhormat, 🤲🤲🤲
Masyarakat sudah tau capres mana yg menghalalkan segala cara demi menang Pilpres..
Sorry yeee Sorry yeee 😂😂😂
Saya pesimis sama KPU......mau komentar lanjut takut di jerat UU UTE
Yang paling penting buat penyelenggara pemilu itu duit! gaji gede, bonus2 dari paslon yg ngebet menang, aman dan sejahtera keluarganya!!
Jgn hawatir,Allah akan membalas semua yg tidak jujur dan benar dalam pemilu ini,siapapun,kita lihat akhirnya nanti yg jujur baik bagaimana akhirnya dan yg ga jujur dan ga benar kita lihat juga akhirnya.
Agar sejarah mencatat fakta2 ini.., nanti jadi materi pelajaran utk siswa dalam materi DEMOKRASI.., siapa yg merusak demokrasi ini tdk akan hilang sepanjang masa krn jejak2 digitalnya ada..,
TAKBIR,, AMIN ☝️ utk perubahan adil dan makmur utk semua AMIN AMIN AMIN 🤲🤲🤲☝️☝️☝️
Perubahan koruptor y
@@asianaja5125iya dimiskinkan,Insya Alloh Anis Rasyid Baswedan presiden Indonesia 2024.
Amin amin amin amin amin amin kalah Amin amin amin amin amin amin amin amin amin YA ALLAH
@@samtoanto3922 asal jangan Prabowo ,,AMIN ☝️ utk perubahan adil dan makmur utk semua AMIN AMIN AMIN 🤲🤲🤲☝️☝️☝️
@@asianaja5125 melanjutkan KKN ya,sorry Yee,,sorry Yee,,
KPU dan Bawaslu kalau merasa berat dan gak sanggup mundur saja. apa memang ada yang intervensi?
01 dan 03 melakukan segala cara
@@bukanaliehaah ga kebalik tuh coy...😅😅😅
@@bukanalie
Curang teriak curang
@@bukanalie otak lo msh ada D batok kepala lo kan? 🤣
@@bukanalie01 dan 03 segala cara untung menang agar tdk hancur negara jika 02 menang krn curang total MMKMKMKMK
Kebocoran surat suara bukan perkara spele, dan ini sangat berbahaya jika disalah gunakan utk diperbanyak krn pemilu masih sangat lama dibulan febuari nanti.
Kecurangan semakin nyata dipertontonkan
Sudah kebiasaan dan mendarah daging aplg masyarakat.a mudah di sogok baik itu barang maupun uang
Ini judul gak salah tah...!! Menghalalkan segala cara itu menjijikkan. 👍🤟🤟
AMIN SEMAKIN DI DEPAN ❤❤❤
Di dapan koruptor nya
@@asianaja5125 haaa bukan ya yang paling banyak duit ya yang habis sodakoh ya 🤣🤣🤣
@@erwinerwin9795 haha buktinya Yg Yg ketangkep jubir nya anis drunk 😁😁
@@erwinerwin9795 calon anda miskin raja ngutang bisa nya korupsi 😁😁
@@asianaja5125 haaa di tangkap atau di suruh tangkap rakyat dah cerdas broo🤣😂
Sangat" benar apa yg di katakan Adi Parayitno dan DR.Pangi....
Mau kritik pemerintah takut di datangin polisi. Jd gmna ya karep mulah. Mudah2an pilpres yg menang yg memperbilehkan kebebasan berpendapat.
Sebagai bapak,,apapun akan saya lakukan buat anak saya
KPU dan Bawaslu Jangan Takut melaksanakan Tupoksi yang benar Bila Takut, Hal ini, Akan Membawa Kerugian Lima Tahunan bagi rakyat dan Negara.
Takutlah pada Tuhan Yang Maha Esa, Lagi Maha Kuasa.
No 1the beeees
Aku Rakyat biasa,100%,tdk percaya sm penyelenggara Pemilu
Gk mungkinlah netral...bgmn mungkin ayah tega sama anak...kita bisa apa....????
BLT HARUS DI TUNDA SAMPAI PEMILU SELESA DAN INI SALAH SATU YG HARUS DI ANTISIPASI
Semua kembalikan pada rakyat yang punya hak pilih,
Basi bngt komen dlu bre...
Semua orng jga tau rakyat yg milih,
Hak pilih memang sama rakyat bagaimana kalo kecurangan seperti yang telah berlalu di pemilu kemaren,dan rencana kecurangan di taiwan mingu yang lalu
Kalo penyelenggara kpu tak adil namanya pelanggaran
Ketua KPU sekarang ini tawanan kasus pelecehan,, kalo betul2 KPU dan bawaslu bekerja sesuai fungsinya dan independen tentu kejadian2 pelanggaran kemarin apsti direspon tegas
Maklum... Democracy i is dying
Rakyat sdah tau siapa yang selalu membuat drakor,,,,,,,❤️❤️ Prabowo Gibran ✌️✌️ satu putaran 2024 🙋🙋🙋🙋
AMIN untuk PERUBAHAN
Masarakat udah punya pilihan yg mantam gk perduli yg ingin mencari kursi pa panggung. Prabowo pilihan kami.
MULAI AWAL SAJA PASLON O2 SUDAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERUS SAMPAI SAAT INI GAK ADA PEMINDAKAN ITU ARTINYA PEMERINTAH CUMA BISA MEMBOHONGI RAKYAT TAPI INGAT SATU HAL RAKYAT TIDAK BUTA DAN TULI AMIN 2024
Kita tetap PRABOWO-GIBRAN 💗
Para Menteri sudah mulai meninggalkan tugas2nya sebagai Menteri, dan mulai berkeliaran saling mendukung Capres jagoannya. Kabinet presiden Jokowi sudah terpecah kedalam 4 golongan.
Sedangkan para pengusaha, para cukong, para mafia dan para konglomerat berlomba2 mendukung Capres pilihannya, karena ini adalah momen penting untuk menyelamatkan periuk nasinya.
Sehingga akhirnya Pemerintah menjadi tidak solid dan tidak fokus dalam menjalankan tugas2 dan program2 pemerintahan. Sedangkan rakyat dan masyarakat jadi terpolarisasi, terpecah, kacau balau, tarik menarik dan terombang-ambing. Itulah yg disebut sebagai pesta demokrasi.
Itulah hasil Reformasi th.1998.
Kesimpulan :
Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terlalu banyak PKI politik indonesia
Bukan gagap tapi bagian dari kekuasaan dan takut sama sesembahan nya
Setuju ini termasuk yang ngaku ngaku pernah mondok atau nyantri demi jadi presiden
Benar adi prayitno yg menang yg memobilisasi, di kmpung sy sudh mulai dng mengiming-imingi pinjaman uang tanpa bunga,warga akan dpt tiap hr mkan siang gratis klau tdk makn ada di ganti dng uang tunai pokoknya msih bnyak macam itu.
BETUL BOS SDH SUDAH CUKUP JELAS SUKA SUKA PAK LURAH, PAMAN DI DUKUNG OLEH GOLKAR, DAN GERINDRA 🤪🤪🤪🤪
Klo mmg yg byk di keluarkan survei itu bnr,hrs kt akui pemilih kt tdk rasional, walaupun memilih hak masing2 orang.
Partai Politik yang solid suara pilpres nya masing masing...PDIP) PKB NASDEM PKS ) Golkar..HANURA..PAN. PBB.. Demokrat..PPP PSI. PERiNDO..ini bertaburan..Ada yg ke Anis Muhaimin. Ada yg ke Ganjar Mahfud ada yg ke Prabowo Gibran..ini fakta yg sesungguhnya barang siapa yang tidak yakin turun ke masyarakat ❤
Tampak penyelenggara pemilu tidak adil, karna anak pak lurah ikut bermain
Ya sdh...biarin aja lah
Rakyat sdh semakin cerdas
Sdh tahu mana calon pemimpin yg layak dan mumpuni utk presiden 2024.
Ikutin saran prabowo saja, bila ada yg kasih sembako,BLT,bansos dan amplop maka terima saja tp jgn pilih partai dan paslonya.
Mudah2an tdk terulang kasus pilpres 2019
KPU & BASWALU Gak berani sma gibran, pantas gagap.
Kalau ada bagi susu bagi uang sembako. Poto viralkan laporkan Bawaslu. Tegas... Eksekusi.... Adili. Proses. Jangan berfihak ke paslon 1 2 3.
Kalau netral itu jangan duduk di kursi jabatan mengan. Wali kota menkumham. Memundurkan diri.. Kalau dia capres. Cawapres. Masi menjabat pasti akan menguras potensi untuk menggiring pengikutnya. Tolong fikirkan wahai sang penguasa!
☝Anies satu putaran
Supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat banyak untuk operasional kedua Lembaga tsb, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Pilkada dipilih oleh DPRD dan Pilpres dipilih oleh MPR)
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik .
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara.
-----------------------------------------------
Negeri ini harus mempunyai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kekuasaan rakyat.
Sejak Reformasi th.1998, Negeri ini tidak mempunyai lagi Lembaga Tertinggi Negara.
Padahal ciri khas Pancasila adalah adanya Kedaulatan Rakyat yg dibuktikan dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara (MPR). Untuk itu, Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli.
MPR yg berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah kunci sesungguhnya Demokrasi khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai sila ke-4 Pancasila.
Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 :
1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden.
2. Mengubah dan memperbaiki UUD
3. Membuat dan menetapkan GBHN.
Karena MPR yg berwenang dalam memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, maka bisa saja MPR mencari dan menyaring Capres yg jumlahnya sampai 100 orang, kemudian melakukan proses seleksi yg ketat dg cara musyawarah dan/atau voting yg dilakukan berkali-kali sampai akhirnya didapatlah Presiden yg SELEKTIF dan TERBAIK.
Itulah salah satu contoh sisi baiknya Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Perwakilan melalui MPR.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yg sesuai, cocok, efektif dan efisien untuk Negeri yg besar dg penduduknya yg beraneka ragam suku dan etnis yg mendiami ribuan pulau ini (NKRI).
Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU.
Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini.
Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 25% dari jumlah total anggota DPR.
Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini.
-----------------------------------------------
Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi.
Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-ilmu dan tidak ber-akhlak.
Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
Untuk Pilkada dan Pilpres dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan Presiden dipilih oleh MPR.
Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan.
Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar).
Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya.
Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur.
Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik.
Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll.
Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
----------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semua punya hak berbicara, semoga yang menang pilpres bisa melanjutkan program jokowi dan memperbaiki yang kurang dalam pemerintahan jokowi. Jokowi bagi saya tauladan bagi rakyat indonesia, apa yang dikerjakan jokowi semuanya untuk mengamalkan pancasila. Nkri harus tetap utuh dan keadilan harus merata. Okke
Klo gitu gk usah PILPRES. JOKOWI AJA SAMPE TUTUP USIA.
@@TheRyuandromedamakin rusak indonesia
Skg aj sdh bnyak masalah
Tidak semua rakyat Indonesia itu punya ilmu dan pengetahuan terkait kriteria dalam memilih pemimpin yg berakhlak dan kompeten.
Sesuai UUD 1945 yg asli, maka biarkan MPR yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Presiden & Wakil Presiden, dan biarkan DPRD yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Gubernur/Walikota/Bupati.
Tidak ada gunanya para orang bodoh, para orang bejat, para pecandu narkoba, para penjudi, para koruptor, dan para pembuat maksiat terlibat aktif dalam memilih presiden, karena pasti hasilnya tidak maksimal.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, pegawai kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif.
Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, fokus dan ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres.
Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis.
Kesimpulan :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketakutan pihak ganjar dan anis
Yg perlu diwaspadai kecurangan yg mengkaim 1putaran menang ini yg harus di waspadai
Wasitnya pak mahfud kan?,sebagai menko polkhukam,kpu,bawaslu itu penyelenggara
Kata Jokowie, dulu lho ini dulu, sekali lagi dulu sebelum jadi presiden :
"SAYA TIDAK KKN"
"SAYA TIDAK BAGI2 KEKUASAAN"
"SAYA TIDAK RANGKAP JABATAN"
"SAYA TIDAK AKAN....."
Semua dikhianati, semakin tdk ber-etika, menjilat ludah sendiri...!
Berarti bener kata Anis dong.....Rakyat jgn ragu" pilih Amin.
Judulnya jangan menghalalkan segala cara,sudah ada yg menghalalkan segala cara pura pura tutup mata
Pilpres pasti ada yg menang dan kalah, tapi KPU dan BAWASLU rusak oleh segelintir orang, harga yg cukup mahal.
Negara Republik Indonesia sekarang ini tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, dan UUD Negara Republik Indonesia saat ini bukan lagi UUD 1945, tetapi adalah UUD tahun 2002.
UUD Negara Republik Indonesia sekarang adalah UUD 2002.
Jika ada yg tidak percaya dan tidak paham dg komentar tsb diatas, silahkan pelajari, diskusikan dan dianalisa secara mendalam dan secara Akademik & Objektif tentang keterkaitan antara falsafah butir2 Pancasila dg isi pembukaan dan isi pasal2 UUD 1945 (yg asli).
Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
------------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
serem banget, pagi2 di thn baru ada yg bicara penggal memenggal kepala
Kok BLT di permasalahkan...
Itu kan bantuan untuk rakyat bukan sogokan..... Sy kira rakyat sudah pada pintar untuk bisa memilih mana yg benar benar kerja dan nyata.... Mana yg hanya pintar bicara....
Bpk jokowi memang luar biasa, Indonesia maju ❤❤❤❤❤
Preeeeeek preeeeet.....😅
Ade prayitno sudah kena suap sehingga bicaranya sdh peloo
Selagi Jokowi tdk mundur dari jabatannya presiden...selama itu tim 02 meraja lela melakukan pelanggaran tenpa ada sangsi
Cerdas dari mnananya broo pilih ptabowo yg ada jadi keb3lunger
Dari pemilu ke pemilu, yg diomongin ini selalu muncul, bosan, pertanyaannya adalah bukankah dari dahulu yg bicara dipanggung perubahan adalah komunitas politik dan yg terkait dengannya, lalu bila dari pemilu ke pemilu omongannya itu itu juga, lalu mana perubahan yg selama ini diteriakan dipanggung itu ??🎉 😴😴😴 Aja lha.
Pemilu th 19 yg menang no 1,semoga pemilu th 2024 nti insyaallah yang menang juga no.01.menang dgn terhormat.🤲
Mau diawasi,dijaga,dilaporkan tentang kecurangn yg psti 02 jd presiden.
Jokowi pernah bilng nnti jatahnya prabowo.
Sdh kelihatan memihak paslon 02
Haa Haa Haa SANGAT BEDA BOS DI BANDING KAN DGN WASIT SEPAK BOLA AYAK AYAK WAE BPK INI, JADI BRAVO AJALAH 🤪🤪🤪🤪 WKWK WKWK EK EK
Semua yg dituduhkn pengamat tdk benar saya sbg wartga masyarkat biasa memilih capres krn kemampuan kecerdasan dan ide gagssan yg jelas unt indonesia ke depan ya prabowo yg lain omong doang yg jelas misinya ya prabowo
Kpu dn bawaslu sdh di bli olh paslon nmor urut 02 jdi skrg ni kpu dn bawaslu memakai kacamata hitam biar tk melihat apa yg sdh melanggar hukum dlm kmpanye
Sagat menghawqtirkan apa bila kpu dan bawaslu tidak netrall jgn sampai rakrat yg menggantikan posisi mereka
lebih baik lngsung di Lantik aja perabowo SMA Gibran,,biar puas dah pnguasa gk usah ada pemilu bos kn itu yg di harapkan pnguasa
Namanya penyelenggara Pemilu semuanya bobrok,apapun namanya laporan apapun mereka tak respon
Ngomongin KPU dan Bawaslu dari dulu ya takut penguasa.semoga yg menyalahgunakan jabatan dilaknat Allah SWT
Mungkin ada yang ngomong th 2030 Indonesia bubar (apa karena dia)
Sdh trbkukti komisioner KPU pilpres THN 2019 Khan trsangka
KPU mau adil gimana.. mau ngapa ngapain Paslon 1 dan 3 di tuduh curang.. padahal udah benar
Kami rakyat tdk percaya lagi sama KPU dan bawaslu, semoga kita kawal hingga darah terakhir
Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan.
Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya.
Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak atau masyarakat.
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres.
Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara.
-----------------------------------------------
Adanya Koalisi beberapa Partai Politik menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih.
Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya.
Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa.
Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini.
Contoh Negara dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yg menerapkan Koalisi sehingga membuat negaranya berantakan adalah Negara Lebanon.
-----------------------------------------------
Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Saat ini masih tahun 2022 dan Pemilu masih lama th.2024, tetapi huru-hara dan demam terkait Capres sudah dimulai.
Partai Politik sudah mulai bergerak untuk memainkan manuvernya, para Pengamat dan Lembaga Survei sudah mulai menganalisa segala kemungkinan karena ini adalah momen penting untuk mengamankan periuk nasinya, dan KPU dg biaya operasionalnya yg sangat besar sudah mulai bekerja.
Akhirnya Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat. Negeri ini tidak akan bisa fokus dan konsentrasi dalam menjalankan program2 pembangunannya.
Pertanyaan :
Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...?
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres, dlsb.
KESIMPULAN :
Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia.
Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara.
------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Amin d Tim Pecatan Negara ga punya kompetesi pasar..bisanya teror,tuduh,fitnah,rekayasa...
Apa berani kpu bawaslu kapolri dan yg lain smuanya dengan pemimpin indonesia
Waktu tida terbatas bro dr 1thun yg lalu persiapan pemilu udah di gaungkan kpu nya ja kaya ga pke uang rakyat.
BAWASLU,,,BAWASLU,,,,,KPU,,KPU,,,,,,,sory yee, sory yee,,, ,ga percaya lg,,,,musnahin aja😂😂😂
Haha nte bisa apa
Pangi Ini Pendukung GAMA Jadi Tidak Objektif Pendapatnya Tapi Rajin Diundang TV One. 😢👌😢
Klu an
CHANIAGO keluar analisa PANIK....tdk ada gagasan akal sehat....
Udah masuk duit.dia diam ajah.
KITA HARUS TETAP CURIGA DGN PERMAINAN KPU. DAN INI JELAS NAMPAK ADANYA KECURANGAN" YG DISENGAJA. CAMKANLAH😡
Sejak awal pemilu 2024 sudah tidak sehat,
Bawaslu,kpu, pelanggaran pemilu yg jelas di lakukan oleh 02 betul" tidak bisa di proses secara hukum dimana ini keadilan di negara kita ini semuanya hanya diam kalau merka melanggar hukum bahkan habirrohman siapaun yg menganggu kegiatan capresnya akan di lapor jadi ini belum presiden apalagi kalau sudah jadi presiden
INDONESIA PEJABATNYA TERKENAL " C A W E - C A W E "
TV ONE SEPERTI TVRI WAKTU ORDE BARU.
Bawaslu cuma ngawasin doang bertindak tegas ga berani..buang² duit negara,Indonesia harus bermartabat dengan cara pemilu jurdil..
Mumpung ada jalan menuju Roma tentunya ya di manfaatkan sebaik " nya , kalo gak ikut " an gak kebagian , sisteim binatang harus di pakai yg penting perut kenyang yg lain mati kalo perlu di makan juga . Bener " binatang .
Saudara" Ini yg di Juluki Drakor oleh penguasa dulu.lihat kebrutalan yg ada kuku baja sudah terbukti
Lha wong wasitnya saja kampanye lewat sila ke 2 kok..waktu natalan di surabaya..itu wasit pinokio..😅
Eh para pialang politik yg sering nongkrong di media.plg bgus anda turun dilpngn jadi petani dlu biar tau apa yg dinginkn rakyat.
😂😅🎉🎉Waspada
Media onligor asing
Sengaja obok2 sengaja
Psywar asbun Vs UU 27 - 2022 BAHAYA
Q tau adi anda ini bukan pengamat tpi buzer paslon 3
Susah adil perang jalan terbaik
Presiden tdk mungkin netral booos, g ada orang tua yg ingin anknya kalah.
Akurrrrrrr
Hati2 Kpu,jika tidak jujur,kalian akan mmendapat azab dari Allah dunia akherat,berapapun hasil uang yg kalian dapat tidak sesuai aturan,akan mengganggu ketenangan kehidupan kalian sendiri,walau orang lain ga tau.
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif.
Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih.
Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli).
Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia.
Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah.
Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, pegawai kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres.
Kesimpulan :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Analisa yg sangat bijaksana dan sy pun setuju.
Betul sekali & sangat mengedepankan keutuha negara demi kemajuan dr sgla aspek agar rakyat menikmati keindahan berbangsa & bernegara
Segala kecurangan itu untuk melawan paselon 1 yg arus bawah & marjinal mendukung