Pengangkatan kepala sekolah harus dipertimbangkan pengalaman dan dedikasi kerja utamakan.... Jangan terkesan tidak adil mengutamakan guru penggerak... semua guru punya kesempatan yang sama Utamakan pengalaman kerja
Sistem tidak dijalankan di daerah saya. Jumlah guru penggerak sudah banyak. Tapi tidak diangkat menjadi ks atau ps. Ks banyak dlm status plt. Ps jumlahnya jauh dari kata cukup. Himbauan pusat untuk memaksimalkan guru penggerak tidak diperhatikan. Perlu evaluasi dgn sistem yg ada.
Kepentingan politis lebih kental, kualitas dan orientasi baik bagi kemajuan dan perubahan dikandangkan. Wajar perlu pemusatan saja urusan di bidang² mendasar. Bidang mendasar itu urusan negara yg tak sekedar didelegasikan atasnama otonomi. Keliru dan melanggar konstitusi saja jika kita waras mencermati dg saksama. Semoga semakin baik Literasi dan pemahaman akan hal² mendasar yg merusak generasi bangsa yg dimulai dr aparatur negara di lembaga² pendidikan dasar dan menengah. 'Lapar' tentunya, mungkin mengikuti asumsi Politik (dlm arti plesetannya, bukan sebenarnya: bijaksana,hati-hati) adalah Panglima. Banyak mimpi baik bernegara dihancurkan aparatur negara sendiri, yg tak bertanggungjawab. Sangat miris.
Bagaimana jika KS PS dari sekolah swasta milik yayasan habis SKnya 2 periode, sementara program SP masih berjalan 1 tahun. Ini menjadi polemik, sementara di aturan yayasan maksimal jabatan 2 periode (8 tahun) dan di permendikbut 40 tahun 2021 juga sama 8 tahun untuk sekolah swasta. bolehkan KS SPnya dirubah atau diganti jika demikian? Jika tidak diganti khawatir terjadi kesenjangan pendidikan dalam kaderisasi
Di daerah KS dan PENGAWAS itu jadi kuasanya orang-orang yg dekat dengan bupati dan wakil bupati dan orang2 parpol yg dalam kekuasaan.
Cocok. Itu kenyataannya
Pengangkatan kepala sekolah harus dipertimbangkan pengalaman dan dedikasi kerja utamakan....
Jangan terkesan tidak adil mengutamakan guru penggerak... semua guru punya kesempatan yang sama
Utamakan pengalaman kerja
Sistem tidak dijalankan di daerah saya. Jumlah guru penggerak sudah banyak. Tapi tidak diangkat menjadi ks atau ps. Ks banyak dlm status plt. Ps jumlahnya jauh dari kata cukup. Himbauan pusat untuk memaksimalkan guru penggerak tidak diperhatikan. Perlu evaluasi dgn sistem yg ada.
Saya PS baru blm dapet simtendik sampe sekarang sudah 1 tahun
Kepentingan politis lebih kental, kualitas dan orientasi baik bagi kemajuan dan perubahan dikandangkan. Wajar perlu pemusatan saja urusan di bidang² mendasar. Bidang mendasar itu urusan negara yg tak sekedar didelegasikan atasnama otonomi. Keliru dan melanggar konstitusi saja jika kita waras mencermati dg saksama. Semoga semakin baik Literasi dan pemahaman akan hal² mendasar yg merusak generasi bangsa yg dimulai dr aparatur negara di lembaga² pendidikan dasar dan menengah. 'Lapar' tentunya, mungkin mengikuti asumsi Politik (dlm arti plesetannya, bukan sebenarnya: bijaksana,hati-hati) adalah Panglima. Banyak mimpi baik bernegara dihancurkan aparatur negara sendiri, yg tak bertanggungjawab. Sangat miris.
Bagaimana jika KS PS dari sekolah swasta milik yayasan habis SKnya 2 periode, sementara program SP masih berjalan 1 tahun. Ini menjadi polemik, sementara di aturan yayasan maksimal jabatan 2 periode (8 tahun) dan di permendikbut 40 tahun 2021 juga sama 8 tahun untuk sekolah swasta. bolehkan KS SPnya dirubah atau diganti jika demikian?
Jika tidak diganti khawatir terjadi kesenjangan pendidikan dalam kaderisasi
Pengangkatan kepala sekolah syarat khuussnya apakah harus PNS saja?
AHMAD ANWAR, S.Pd_SMP NEGERI 2 SUKAWANGI_KAB.BEKASI