Bedah Editorial MI - Mempertanyakan Urgensi DPA

MetroTV, PEMBUBARAN lembaga-lembaga negara pada awal-awal reformasi dilakukan lantaran keberadaan mereka dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Maka, kehadiran lembaga-lembaga itu cukup dikenang dan dijadikan pelajaran, bukan untuk dikembalikan.
Namun, di penghujung masa jabatan, DPR RI periode 2020-2024 seperti ingin mengembalikan romantisme masa lalu, yakni dengan menghidupkan kembali lemba-lembaga era Orde Baru itu.
Pada Mei lalu, misalnya, DPR ditengarai mencoba mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru melalui revisi Undang-Undang (UU) TNI. Kecurigaan ini muncul sebab dalam revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI terdapat frasa tentang penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 2. Pembahasan revisi undang-undang tersebut saat ini belum rampung.
Kini, DPR juga kembali memunculkan lembaga era Orde Baru, yakni Dewan Pertimbangan Agung (DPA), melalui revisi UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna dan menjadi usul inisiatif dewan. Lembaga baru tapi lama ini bakal mulai bekerja di era pemerintahan Prabowo Subianto. Anggota DPA nantinya diangkat dan diberhentikan oleh presiden melalui keputusan presiden (keppres). Kedudukannya juga sejajar dengan kementerian dan lembaga lain.
Berbeda dengan Wantimpres yang tidak setinggi lembaga lain, dalam revisi itu juga dinyatakan bahwa nanti kedudukan DPA bakal sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Sejatinya, DPA sudah dibubarkan bersamaan dengan dihapuskannya Bab IV soal DPA di UUD 1945 lewat amendemen keempat pada Agustus 2002 silam. Ketika itu, keberadaan DPA dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Sebagai gantinya dibentuklah Wantimpres yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Jika dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi, lalu apa urgensi dihidupkannya kembali DPA? Apalagi keberadaannya sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya. Lantas apa wewenangnya?
Tentu banyak pertanyaan yang muncul, plus kecurigaan juga. Jangan-jangan DPA ini dihidupkan untuk memberikan tempat dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Apalagi, berbeda dengan Wantimpres yang anggotanya dibatasi delapan orang, anggota DPA tidak terbatas.
DPA juga ditengarai untuk memberi panggung kepada mantan presiden. Kecurigaan ini tidak berlebihan mengingat nantinya DPA bakal sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Jika hanya ingin menjadi tempat untuk memberikan pertimbangan kepada presiden atau semacam presidential club seperti di Amerika Serikat, untuk apa posisinya harus setinggi lembaga negara lainnya? Apalagi pembahasannya seperti sistem kebut semalam dan langsung disetujui 9 fraksi di DPR.
Apakah pembentukan DPA ini menunjukkan DPR kurang literasi? Sudah jelas dalam UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa DPA dihapus. Memunculkan kembali DPA melalui revisi UU Wantimpres otomatis bisa dimaknai melawan amanat konstitusi. Apalagi, pembentukannya melalui undang-undang, yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD 1945.
Jika nanti akhirnya DPA tetap dibentuk, kita hanya berharap semoga lembaga ini bisa menjadi lokomotif bagi terciptanya figur-figur negarawan, sebab negeri ini tengah mengalami defisit negarawan dan surplus politisi. Negarawan adalah figur yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah tidak berharap bisa berburu rente kekuasaan maupun rente ekonomi.
#BedahEditorialMI #EditorialMediaIndonesia #MempertanyakanUrgensiDPA
#Metrotv
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnew...
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvn...

[@iwangchannel04]

lagi musim utak atik peraturan dan hukum......... Mainkan terus....!!!!

[@wawanDermawan-sv3kw]

Cuma di Zaman Rezim Ijasah Palsu

[@taufikrajab1602]

Dengan president prabowo Indonesia akan kembali menjadi orde Baru. Dan militer akan masuk dalam perpolitikan Indonesia. Tidak lama lagi Indonesia akan lenyap, seperti yang dinyatakan oleh prabowo.

[@sata8206]

Udah ketauaanambisi presiden yangmau lengser sekarang ini
Ambisi ya sangat tinggi untuk kepentingan anak anak Jokowi doang
Itu Sangat berbahaya
Buat Rakyat

[@sata8206]

Kata masyarakat
Itu jangan diluluskan
Jangan di kabulkan
Itu hanya membawa beban keuwang indonesia
Jadi pemborosan
Lagi juga
Itu sangat berbahaya
Untuk cawa cawe pensiunan presiden
Untuk kekuwasan mereka yang ego ya tinggi untuk kemauan mereka
Ini semua harus kita Tolak
Rakyat masyarakat harus bersama2 kita Tolak keras

[@nanangsupratikno1112]

SELAMA PEMIMPIN TIDAK JUJUR DAN KORUPSI NEGARA TIDAK AKAN MAJU ,RAKYAT TETAP MENDERITA RASA KEDILAN SUDAH MANDUL

[@b.a.pakpahan1061]

Semua bisa dirobaah Demi Posisi Ayah

[@Victorboom568]

Indonesia klo ga buat kejahatan itu kayak ga enak aja..negara dgn berjuta2 koruptor😂😂

[@titistyas3011]

tlah hadir NEW ORDE BARU Bravo😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[@user-wb5is5mi7v]

Habis presiden langsung dapat jabatan DPA...hebat

[@Wangsimi1617]

Parlemen hayooo jegal usaha JKW buat tetep cawe2.

[@suratminsuratminn1226]

RASA"NYA TDK MUNGKIN PARLEM MMPU MENJEGAL INI SEMUA KARNA SEMUA FRAKSI TERUTAMA GERINDRA DARI AWAL SLL MNDUKUNG PENUH KBJKAN PEMERINTAH &TERBUKTI MENANG PILPRES , KITA LHT KEPEMIMPINAN BARU NNTI BERPIHAK PDA SIAPA BISAKAH MEWUJUDKAN JNJI"NYA KARNA SEMAKIN BNYAK NYA KOALISI AKAN MENAMBAH KETIMPANGAN YG SLMA INI DI PERJUANGKAN KEADILAN BGI SELURUH RAKYAT

[@sugengraharjomuriaponsel2116]

Jokowi gak rela kekuasaannya tenggelam, mau ikut cawe-cawe lagi, kalau Dewan Perwakilan Parpol masih memuja jokowi ya monggo

[@sukarnaemed6733]

Akankah NKRI kembali ke zaman Orba ???

[@flavianasitompul6208]

AYO ! TOLAK RAME 2 KEINGINAN
JOKOWI..

[@gregg_listiani]

Apapun kalau buat para elit pasti bikinya cepat bngt, tapi klw buat rakyat ber tele² dan tdk jls

[@nurdinhartono7480]

Pak joko widodo adalah seorang figur dan negarawan yang paling bersih diantara pemimpin2 yang ada saat ini karena itu mayoritas masyarakat masih memberi kepuasan yang cukup tinggi

[@Eureka7.]

🤮🤮🤮

[@ketutsuma4739]

Paling bersih dan paling jujur mungkin ia tapi diakhir masa jabatannya kebersihan dan kejujurannya merosot bersamaan kemerosotan demokerasi dan ketaatan dengan aturan 2 dan konstitusi serta cawe 2 dan keberpihakan pada kelompok.

[@tetua9872]

Buka mata apa gk bisa liat kebijakan" yg di keluarkan pemerintah😢

[@user-xy7hh9yk1q]

Pujaan hati mau turun tahta kerajaan 😅 PANIKNYA terlihat sampai jauh ...😅

[@Victorium_Official]

Lagi sarkas kan bro?

[@suratminsuratminn1226]

Masukan WATIMPRES TDK MENGIKAT HUKUM ITU BENAR YG TERIKAT HUKUM JGA DI CARI" CELAH NYA UNTUK KPNTINGAN TRTNTU BUKAN KBJKN YG BERPIHAK PDA RAKYAT

[@rahmadgerpol]

Dewan Pensiunan Agung😡😡😡😡😡😡😡😡

[@OdingSuryadi-qt1mz]

Dua bulan lagi..berhenti.stop...membuat undang undang..

[@indah-n9]

Jlas nyata DPA sdh dihapus era reformasi karna tugasnya di era orba mendukung awet nya jbtan presden dan pasif inya tokek

[@ViperMerah-dl4ji]

JOKOWI INGIN BERKUASA TERUUSS JOKOWI UDAH TAK PUNYA RASA MALU URAT MALUNYA UDAH PUTUS

[@OdingSuryadi-qt1mz]

D p r...sekarang..dewan.penghambur rupiah

[@OdingSuryadi-qt1mz]

enam tidak

[@aprilianalestari6708]

[@OdingSuryadi-qt1mz]

Tidak.setuju..ads lagi.d p a

[@nurdinhartono7480]

Menurut saya pak joko widodo adalah pemimpin yang memiliki visi dan ide cemerlang untuk kemakmuran rakyat nkri

[@tetua9872]

Kemakmuran rakyat kok ngemis sembako😂

[@user-xy7hh9yk1q]

Sandiwara kroni2 jokowi sedang cari cara ....supaya tidak sampai
MUDIKKK....solo.😅😅😅

[@OdingSuryadi-qt1mz]

Stop ugal ugalan .

[@nurdinhartono7480]

Kalau produk lama seperti tni polri, dpa dll itu bagus kenapa tidak dipakai lagi dalam kehidupan bernegara

[@aprilianalestari6708]