Kebijakan yang menyedihkan, yang Memberi kesempatan pada koruptor dan pengusaha besar yang tidak taat bayar pajak, untuk dapat mencuci kekayaannya lewat pengampunan pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat utama dari penerapan PPN: 1. Sumber Pendapatan Negara yang Stabil PPN menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak negara karena diterapkan pada hampir semua transaksi barang dan jasa. Dengan basis pajak yang luas, PPN memberikan pendapatan yang konsisten, meskipun kondisi ekonomi fluktuatif. 2. Mendorong Kepatuhan Pajak PPN diterapkan secara transparan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga lebih sulit dihindari dibanding pajak lain. Sistem faktur pajak membuat setiap tahap saling terhubung, sehingga pengusaha lebih terdorong untuk patuh. 3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas PPN melibatkan sistem dokumentasi faktur yang rinci, yang membantu menciptakan jejak pajak yang jelas. Hal ini juga membantu pemerintah mengawasi dan mengurangi potensi penghindaran pajak. 4. Memajukan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dengan pendapatan negara yang stabil, pemerintah dapat lebih efektif merancang kebijakan fiskal, seperti subsidi, investasi infrastruktur, atau stimulus ekonomi lainnya. 6. Netral terhadap Pilihan Konsumsi PPN diterapkan secara merata pada berbagai jenis barang dan jasa, sehingga tidak mendistorsi pilihan konsumsi masyarakat (kecuali ada tarif khusus atau pengecualian). 7. Fleksibilitas dalam Kebijakan Fiskal PPN mudah disesuaikan (misalnya menaikkan atau menurunkan tarif) untuk mendukung kebutuhan fiskal negara atau merespons kondisi ekonomi tertentu. 8. Memperkuat Perdagangan Internasional Sistem PPN memungkinkan restitusi pajak (PPN dibebaskan/dikembalikan) pada barang ekspor, sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Meski memiliki beberapa kekurangan, manfaat PPN sebagai instrumen pajak yang efisien dan luas cakupannya menjadikannya salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan modern.
Pantesan orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ini bentuk ketidak adilan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila, juga bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.
@@SugiantoWijaya-hb6ts Ya, cukup banyak orang yang salah paham tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut beberapa kesalahpahaman umum terkait PPN dan alasannya: 1. Mengira PPN Adalah Beban Bagi Penjual Banyak yang berpikir bahwa PPN dibayar oleh penjual, padahal sebenarnya PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Penjual hanya bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada pemerintah. 2. Menganggap Semua Barang dan Jasa Dikenakan PPN Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Ada barang/jasa yang dibebaskan atau dikecualikan, seperti kebutuhan pokok tertentu, layanan kesehatan, dan pendidikan. Banyak orang tidak menyadari adanya pengecualian ini. 3. Salah Paham tentang Restitusi atau Kredit Pajak Konsumen sering kali tidak tahu bahwa pengusaha bisa mengajukan restitusi atau mengkreditkan pajak masukan mereka. Mereka mengira semua pajak yang dipungut langsung masuk ke pemerintah tanpa ada pengaturan lebih lanjut. 4. Beranggapan PPN Adalah Pajak Berganda Sebagian orang berpikir bahwa PPN dikenakan berkali-kali dalam setiap tahap produksi (misalnya dari produsen, distributor, hingga pengecer). Padahal, PPN menggunakan sistem pajak masukan dan keluaran, sehingga menghindari pajak berganda. 5. Tidak Memahami Tarif dan Penerapannya Ada yang salah paham mengenai tarif PPN, misalnya mengira tarifnya tetap di 10% (sebelum perubahan ke 11%) atau tidak tahu bahwa ada tarif khusus untuk barang/jasa tertentu. 6. Mengira Harga yang Ditampilkan Sudah Termasuk PPN Konsumen sering bingung saat belanja karena beberapa harga belum termasuk PPN. Di Indonesia, penjual bisa memilih untuk menampilkan harga "termasuk PPN" atau "belum termasuk PPN," sehingga menimbulkan kesalahpahaman. 7. Salah Paham Soal Dampak PPN pada Ekonomi Sebagian orang mengira kenaikan tarif PPN otomatis akan merugikan seluruh masyarakat. Padahal, dampaknya bervariasi tergantung pada tingkat konsumsi, pengecualian barang/jasa esensial, dan kemampuan pemerintah mengelola hasil pajaknya. Cara Mengurangi Kesalahpahaman Edukasi publik: Pemerintah dan bisnis perlu menjelaskan cara kerja PPN secara transparan. Penjelasan dalam faktur: Faktur pajak harus memberikan detail yang mudah dipahami. Sosialisasi tarif dan pengecualian: Informasi tentang tarif PPN dan barang/jasa yang bebas pajak harus lebih luas disebarluaskan. Kesalahpahaman ini sering kali menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan lebih memahami dan menerima PPN sebagai bagian dari kewajiban pajak.
Tau alasannya kenapa kan? 😅😅 Kalau benar bersih ngapain takut yakan 😅😂 .. hahah lucu ..... Tapi lucunya lagi saya juga hidup di negri ini, Slamat datang di surga kami 😅🎉🎉🤭🤭🤭
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat utama dari penerapan PPN: 1. Sumber Pendapatan Negara yang Stabil PPN menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak negara karena diterapkan pada hampir semua transaksi barang dan jasa. Dengan basis pajak yang luas, PPN memberikan pendapatan yang konsisten, meskipun kondisi ekonomi fluktuatif. 2. Mendorong Kepatuhan Pajak PPN diterapkan secara transparan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga lebih sulit dihindari dibanding pajak lain. Sistem faktur pajak membuat setiap tahap saling terhubung, sehingga pengusaha lebih terdorong untuk patuh. 3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas PPN melibatkan sistem dokumentasi faktur yang rinci, yang membantu menciptakan jejak pajak yang jelas. Hal ini juga membantu pemerintah mengawasi dan mengurangi potensi penghindaran pajak. 4. Memajukan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dengan pendapatan negara yang stabil, pemerintah dapat lebih efektif merancang kebijakan fiskal, seperti subsidi, investasi infrastruktur, atau stimulus ekonomi lainnya. 6. Netral terhadap Pilihan Konsumsi PPN diterapkan secara merata pada berbagai jenis barang dan jasa, sehingga tidak mendistorsi pilihan konsumsi masyarakat (kecuali ada tarif khusus atau pengecualian). 7. Fleksibilitas dalam Kebijakan Fiskal PPN mudah disesuaikan (misalnya menaikkan atau menurunkan tarif) untuk mendukung kebutuhan fiskal negara atau merespons kondisi ekonomi tertentu. 8. Memperkuat Perdagangan Internasional Sistem PPN memungkinkan restitusi pajak (PPN dibebaskan/dikembalikan) pada barang ekspor, sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Meski memiliki beberapa kekurangan, manfaat PPN sebagai instrumen pajak yang efisien dan luas cakupannya menjadikannya salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan modern.
@afrizal46162 hutang yg mn? Itu yg di hapus hutang2 zaman dlu yg mmg gk bs di byrkan tp pajak tinggi ttp bayar pea'. Loe pea kali ya. Pngusah bsr tax amnesty dpt 2 x mrka yg gk mau byr pajak dj kasi gratis abis tu byr bulan dpnya. Knpa gk pngusha kecil aja lgsg gk usah di pajakin dan rakyat kecil gl prlu kena pph sbsar itu. Bahlol loe!
Yang di denda rakyat kecil, contoh kalo terlambat aja bayar pajak motor pasti di denda kok,,,,cuman dak tau, uang denda masuk ke negara atau Katong pribadi,,,,
Betul contoh sy byar PJK ke kantor desa..trus terxata setelah berjln 5 THN..tiba " sy dapat tagihan denda GK byar ..terxata SM desa GK di seorkan...y..ttp sy byar PJK brikut denda...susah bnget rakyat.,.😂
@dudihendrianto3089 sya tidak salahkan semuanya pada presiden. Kesalahan utama ada pada ulama.Krn kepala negara yg sesungguhnya adalah ULAMA bukan presiden. Apa kata ulama presiden nurut.
di negara ini....terkesan...rakyat hanya di jadikan objek untuk menguntungkan pribadi dan kelompok mereka saja, gelar akademis yg berjejer di nama mereka....sama sekali tak mencerminkan mereka cerdas & cakap dalam mensejahterakan rakyatnya.
dari RI 1 hingga RI 8 belum ada yang mampu menjalankan UUD 1945,semua kekayaan alam di kelola oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat, nyatanya indonesia tanah air ku...tanah ku sewa air ku beli 😢😢😢
Emang lupa ya bu..? Katanya seluruh pejabat yg di angkat/ dilantik bpk presiden prabowo hrs berbhakti kpd rakyat.. pidato bpk presiden prabowo ber api api ..setelah di lantik..di depan para mentri2nya yg baru di angkat/baru dilantik " Jgn berbakti kpd saya..semua pejabat hrs berbakti kpd rakyat..." Maksudnya spy negara adil..makmur sejahtera..kokoh kuat..berwibawa..rakyat senang, rakyat tenang.. pengntasan kemiskinan ..ekonomi rakyat mamkmur srjahtera Kalo pajak tinggi atau di naikin ..namanya melanggar pidato bapak presiden.. Kalo pajak dinaikin .. namanya nggk berbhakti kepada rakyat dong ... EMANG GK BISA CARI DUIT DARI EXPORT MIGAS/ BBM...dari export mas..dari export batu bara..dari export timah...dari export kekayaan hamparan laut yg sangat luas.. dari export kekayan alam, hutan..dari perkebunan.. pisang, daun teh, rotan, kelapa sawit, gula.. swasembada beras...ikan2 laut.. kayu..rempah2..cengkeh dll..
NEGARA Indoensia Sangat Kaya Raya... emang gk bisa cari uang besar jgn dari pajakin rakyat..ekonomi lg kaya gini.. mendingan kalo boleh saran..namanya juga saran..kalo diterima sukur..kalo gk diterima ya gpp.. Kalo boleh ngasih saran.. mendingàn pemerintah cari duit jgn dari pajak..krn jaman penjajahan kompeni belanda, pribumi dipajakin kompeni belanda, belnda cari duit dari pajakin pribumi...pdhl di tanah sendiri..di bumi sndiri, mereka penjajah, ( kompeni belanda) akhirnya di usiir ramai2 oleh rakyat indonesia ..di perangin dgm korban harta dan nyawa..,.di usir mati2an. Kompeni belanda keook .dan penjajah jepamg jg keok... dan alhamdulillah AKHIRNYA BANGSA INDOENSIA MERDEKA..masa udh merdeka masih kena pajak jg..mahal lagi pajak nya.. jaman penjajah kena pajak..negara sudah merdeka masih kena pajak juga... Kalo mau kena pajak..ya jgn mahal2 doong...jgn tinggi2 keleez bu..
Peraturan berlaku tajam kebawah seperti pada maling ayam ,maling sepeda maling motor bertaruh nyawa,dan berlaku tumpul ke atas untuk para koruptor hanya 3-5 tahun. Seperti film prindapan
Ada yg berani ga.bikin gerakan jangan bayar pajak untuk seluruh rakyat menengah kebawah?... Untuk rakyat menengah ke atas harus wajib pajak!!! #menengahkebawahjanganbayarpajak
Hidup ini emang ga adil. Pemimpin juga selalu dapat yg ga adil.. memang seperti itulah dunia bekerja. Agar manusia tau rasanya ketidakadilan Sampai hari itu tiba akan ada pemimpin yang benar2 adil.
Ini imbas dari pilpres yg edan2an menyebar bansos untuk kampanye menangkan pasangan khusus...imbasnya beban ditanggung rakyat, PPN naik jadi 12% sungguh mencekik, keluarga Jokowi dan kroninya tetap bisa hidup enak dan tidur nyenyak karena sudah punya simpanan untuk 7th ke depan....rakyat terus kencangkan ikat pinggang biar tetap terkekang...enaknya terima bansos hanya sekejap sengsaranya bertahun-tahun...
Gak usah berharap apapun dari pemerintah, mereka tidak akan memikirkan kita kaum bawah, tidak usah berpartisipasi apapun untuk ptogram penerintah & gak usah dengar janji apapun dari mereka.
rakyat kecil telat bayar pajak saja kena denda, boro2 diampuni. harusnya tdk ada itu program amnesti, merekja harus dipaksa bayar pajak, jika tdk rekeningnya di blokir masukkan ke sel, jgn rakyat kecil yg hrs bayar hutang2 mereka
Saya apresiasi dan saya ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada Pemerintah karena sudah menaikkan PPN 12%, sehingga menjadikan rakyat tambah sengsara,juga kebutuhan yang seiring meningkat dan gaji yang kurang memadai,saya rasa jumlah kemiskinan akan bertambah.
Belum juga janji pas pilpres, lapangan pekerja 10j, malah disambut 12%. Sekarang masih sulit nyari loker, belum lagi yg ngerantau. Apa pola makan kelas menengah kebawah asupan makannya harus diubah jadi tempe, tahu & kerupuk saja ya? 😢 Tabungan pun ... pajak .... haa.... Tolong siapapun, gimana cara pindah kewarganegaraan 😢
*Hapuskan PAJAK dan RIBA* Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu : 1. Hapuskan pajak PPn & PPh. 2. Suku bunga bank (BI rate) 0%. Penerimaan Negara bisa didapatkan dari : 1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas 2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN) 3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty) 4. Cukai dari beberapa produk 5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun) Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara. Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN. Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA). Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh. Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya. Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat. BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli). Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%. Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb. Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta. Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk. BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara. Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi. Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.95 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya. Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi. Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti. Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat. Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb. Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi. Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan. Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen). Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import). Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan. Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO. Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank. Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar). Semua Bank harus dijadikan BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta. Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia. Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2. Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit. Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta. Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang. Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb. Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia. Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. ------------------------------------------ Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri. Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri. Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain. Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera. ----------------------------------------------- Kesimpulan : Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan. NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.
Warga kita umumnya hanya cari kerja,gak beduli atau mikirin tetangga,jadinya ya gak peka dengan kampungnya. Mana mungkin mau makai sistem yang engkau tunjukan 👍(nyinyir com)
Merger juga perusahaan BUMN setidaknya dari 550 menjadi 50 PT, suruh BUMN fokus ke hilirisasi hasil tambang, pertanian dan peternakan, teknologi, mesin mobil, kapal dll, sediakan juga fasilitas disektor industri hulu, sedikit koreksi kalau yg menabung di bank dibawa seratus jt gak usa dibebankan bunga
riba = tambahan yg memberatkan pinjol itulah riba nyata. gagal bayar dianggap utang baru. makanya wajib diberantas sementara utangan ke KUR, utangan ke pemegang saham, kredit kendaraan, kpr itu bukan riba
Kesempatan Tax amnesti seharusnya cukup sekali pas beberpa tahun lalu, kalau sekarang waktunya dirampas paksa oleh negara klo masih bandel ga bayar pajak
Bu Sri cenderung membanggakan Eropa/ Amerika, dalam mengelola ekonomi negara yg serba tertib , tp kadang bu Sri lupa ekonomi indonesia itu berbeda ..., pertumbuhan ekonomi indonesia digerakkan oleh kaum menengah dan bawah...terutama umkm, sedangkan eropa amerika ekonominya sebagian besar di gerakkan oleh korporasi besar, sehingga cara penanganannya harus berbeda,...., coba kita lihat eropa saat ini kelabakkan pertumbuhan ekonominya ngak bergerak di angka sekitar 2% ..., jadi cobalah berkiblat ke vietnam, china dan jangan terlalu terpaku sama pajak dan terutama pajak umkm cobalah gali pendapatan lain terutama dari perusahaan besar...dan awasi kemungkinan Transfer pricing...dll...yg kecil kecil biarkanlah mereka berkembang...
@@baraampera5561bijaksana dan cerdas? Cuih. 4 periode dia menjabat dan kemunduran ekonomi semakin menjadi2 dari jaman sby. Kacung mafia bank dunia mana bisa dipercaya
@@Celmman_Celantianhalah si wowonya juga jalan2 mulu di luar negri, saya harap sih gak balik2 ke tanah air sampai 2029. Terus ajah disana keliling-keliling negara sampai encok. Untung saya golput pemilu kemarin, soalnya ke tiga capres sama ajah, sama2 munafik.
@Celmman_Celantian biasa nya lanjut itu,kayak yg kemarin minta 3 lg si mulyono,negara indonesia di bawah kepemimpinnan mulyono blm sanggup membangun kereta api cpt dipaksakan akhirnya pajak thn depan dipastikan Naik
Musuh rakyat sesungguhnya itu kan pemerintah sendiri. Bagi oknum yg rakus sama uang haram gak peduli sama rakyat. Yang penting ...untuk menafkahi anak istri dan keluarganya.. tapi rakyat pasti menuntut sampai keliang lahat. Rakyat tak berdaya.
Berita yg akurat liat penjelasan sri mulyani tentang barang apa yg tdk kena pajak agar tdk gagal paham ..jadilah smart people tdk menelan mentah mentah berita yg beredar...utk kebutuhan pokok pendidikan dan kesehatan tdk akan dikenakan pajak 12 %...itu yg penting utk masyarakat...
Lucu .... Biasanya itu namanya penetrasi pasar.... Coba naikan ppn12 utk sebagian kalo aplikasinya bagus.... Yg lain juga nyusul.... Itu juga istilah utk MEREDAM GEJOLAK rakyat .... Boro2 buat bayar PPN atau apapun lah .... Saat ini popolasi miskin nyaris GAK MAKAN / kelaparan . Dan kelas menengah.... Juga menuju itu rame2 ....
Iya tahu, tapi masalahnya daya beli bakal berkurang dan perputaran ekonomi makin melemah. Daya beli berkurang = penurunan omset. Penurunan omset = Banyak PHK.
NKRI MUSTAHIL BISA AMAN DAMAI TENANG TENTRAM SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT BANGSANYA, BILA... PEJABAT NEGARA Mulai KADES s/d PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPRD, DPD, HAKIM2, JAKSA2, ANGGOTA TNI POLRI dan PEJABAT LAINYA, ASN PNS, PENGUSAHA, PROFESI dsb, MASIH BERPIKIR Untuk DAPAT PENGHASILAN SEBANYAK2NYA dengan segala CARA. FUNGSI PEMERINTAH PENGURUS NKRI Dalam mengupayakan SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT BANGSA, MENYEIMBANGKAN KEHIDUPAN DENGAN KETELADANAN CONTOH NYA DENGAN TULUS IKHLAS dan BUKAN AKTING BER PURA2 atau MUNAFIK
PPN adalah pajak atas konsumsi, jadi orang kaya juga harus bayar bahkan mungkin lebih besar, sebesar tingkat konsumsi mereka. Untuk barang strategis, seperti sembako (beras, terigu, minyak goreng dll) PPN tidak dikenakan, jadi kalau orang miskin hanya konsumsi sembako maka PPN nya NOL. Sebaliknya kalau orang kaya konsumsi barang atau jasa di luar sembako mereka akan terkena PPN. Memang melakukan tax amnesty berkali-kali dapat berkesan Pemerintah tidak serius atau pengemplang pajak tidak takut dengan APH di Indonesia. Namun demikian, manfaat Pemerintah melaksanakan tax amnesty secara berkala adalah: meningkatkan penerimaan pajak dengan menarik dana yang berada di luar sistem keuangan negara, mendorong tax compliance dengan memberikan tax payers kesempatan untuk patuh tanpa kena sanksi, mengurangi tax administration cost dengan tidak mengenakan denda, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan karena diiringi dengan reformasi sistem perpajakan berupa penguatan basis data wajib pajak (core tax system) dan digitalisasi pajak, serta merupakan solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan fiskal dimana sektor informal kita masih amat besar, sehingga tax ratio to GDP kita masih dibawah 10%. Daya bayar Pemerintah yang rendah ini juga mempengaruhi credit rating kita sehingga hanya BBB meskipun kita good boy yang tidak pernah ngemplang hutang. Melihat kasus green sukuk kita vs Irish green bond, semestinya kita bisa bayar bunga/bagi hasil pinjaman sepertiga (1/3) lebih murah apabila credit rating kita AAA. That''s my two pennies.
Gimana dengan kaum menengah pak ? Mereka tidak dapat subsidi tapi mereka terkena pajak juga, PPN 12% itu menyasar produk tekstil dan elektronik juga , dengan bertambah nya PPN 12% akan menaikan harga produk , jelas ini akan membuat pasar lesu .. dan pabrik2 biaa mengurangi jumlah karyawan dengan mem PHK karyawan, efek domino juga harus di liat ..
Tax amnesty "diduga" hanya bagian dari TPPU (bersih-bersih), bahkan "diduga" diparkir (investasi) sementara dalam beberapa produk "reksadana & deposito berjangka pemerintah bahkan jaminan kredit", apa iya atau .....???
Yang ironis tuh yang dah kerja mati2an, rajin doa, usaha gak kenal waktu tapi tetap miskin. Mrk kaya karena mrk berusah untuk sukses dan mrk mujur juga. Banyak org kaya disaat anda tidur mereka masih rapat boss. Mrk sehari bisa cuman tidur 3-4 jam. Tidak usah iri ke org kaya, berusahalah jadi spt mereka🙏
Hanya pemimpin yang bersih yang mampu menghukum para koruptor dengan hukuman yang berat, tp sayangnya pejabat nya komplotan koruptor yg saling menutupi ,di Indonesia di penuhi dengan sarang koruptor makanya rakyat kecil yg selalu tertindas, krn mayoritas pejabat di Indonesia egois yg terlalu berambisi untuk memperkaya diri sendiri
Ini lah pemerintahan Indonesia. Menyiksa masyarakat yang sudh miskin. Orang yang duduk2 di pemerintahan asik2 menikmati uang rakyat. Lihat pajak para pejabat itu.
11% aja gua udah ogah jajan di restoran mall2 lagi. Udah gk masuk sama kantong ku. Apalagi 12%.bisa2 gk mau makan di warteg dan restoran lagi.. Bisa2 bawa timbel dari rumah.
Gass........terus.....prabowo jangan takut tidak populer 58%rakyat mendukung,nasib kabinet 100 mentri sudah 1 bulan sejak tgl21 Oktober+tunjangan sudah gajian lancar sekali
Kita KAYA akan sumber daya alam... Tapi pemerintah cuma bisa cari pendapatan di pajak.. Miris... Kita bukan hanya kekurangan orang jujur tapi juga kekurangan orang pinter mengolah SDA.. Semoga baik2 aja negeri ini
Joss gandos yg mulia menteri keuangan.. Atas kbijakan bu menteri saya sbgai rakyat mendang mending bisa tidur nyenyak atas kebijakan bu menteri.. Bgaimana dngan menteri perdagangan klau bisa kbutuhan pkok jg di naikin pak harganya biar tidur sya makin pules..
Emang lupa yaah buu? Katanya seluruh pejabat yg di angkat/ dilantik bpk presiden prabowo hrs berbhakti kpd rakyat.. pidato bpk presiden prabowo ber api api ..setelah di lantik..di depan para mentri2nya yg baru di angkat/baru dilantik. " Jgn berbakti kpd saya..semua pejabat hrs berbakti kpd rakyat..." Maksudnya spy negara adil..makmur sejahtera..kokoh kuat..berwibawa..rakyat senang, rakyat tenang.. pengntasan kemiskinan ..ekonomi rakyat mamkmur srjahtera Kalo pajak tinggi atau di naikin ..namanya melanggar pidato bapak presiden.. Kalo pajak dinaikin .. namanya nggk berbhakti kepada rakyat dong ... EMANG GK BISA CARI DUIT DARI EXPORT MIGAS/ BBM...dari export mas..dari export batu bara..dari export timah...dari export kekayaan hamparan laut yg sangat luas.. dari export kekayan alam, hutan..dari perkebunan.. pisang, daun teh, rotan, kelapa sawit, gula.. swasembada beras...ikan2 laut.. kayu..rempah2..cengkeh dll..
Herannya masih banyak yg bilang: CUMA 1% aja kok ribut amat, itu jg bukan utk kebutuhan pokok yang naik😅😅😅😅😅 .............memang bener IQ78............
Itu artinya pemerintah lebih fokus ke golongan menengah ke atas, pmrntah beranggapan yg membuat negara ini kuat adalah golongan mereka,,golongan bawah adalah beban,, golongan rendah musnah negara tdk punya beban, negara tinggal kelola SDA skala besar, dan tanpa ada pengeluaran belanja utk bansos, bpjs , pkh dll lah yg intinya belanja yg tdk menguntungkan..negara bukan lagi tentang NKRI , negara harga mati lemah ditinggalkan pd akhirnya hilang,
Jadi teringat sejarah Prancis yg dimana orang miskin segalanya dipajakin sedangkan orang kaya dan bangsawan dibebas pajak kan, rakyat muak dan terjadilah Revolusi Prancis, Raja dan Ratu yg memimpin di eksekusi dengan menggunakan guillotine
kalau buruh .PNS.TNI polri.petani nelayan kalau kena pajak berarti kita belum mardeka.yg harus kena pajak itu pengusaha.Anggota DPR.Pejabat Negara wajar kena pajak.
Mohon kpd para pengelola negara yg terhormat,,,, tdk se mena2 lah kpd rakyat. Beri kesempatan rakyat hidup lapang ekonomi. Jgn egois. Kemanusiaanlah. Pancasilaiislah🙏🙏🙏
semoga menteri kabinet yang baru benar mengerti permasalahan sesuai bidang yang diemban. kalau mereka mengerti akan bisa berjalan menyelesaikan masalah dan bukan malah menambah masalah dan beban ke rakyat dengan aturan yang menyulitkan dan kegaduhan2 yang tidak penting. terutama dibidang perdagangan dan perekonomian karena saat ini kondisi pasar sepi luar biasa dan daya beli sangat lemah. tinjau saja aturan perijinan berbasis OSS, kalau kondisi perekonomian lagi baik2 saja saya pikir OSS yang berintegrasi dengan e-setifikasi BPOM itu sangat bagus, namun disaat kondisi seperti ini pengurusan perijinan yang bertele2 dan butuh persyaratan SOP yang sangat2 banyak sebagai persyaratan perijinan berusaha sangat bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menggairahkan dunia usaha terutama UKM/ usaha mikro. Dunia usaha sudah pusing mikir untuk bisa bertahan hidup, berikanlah kemudahan dalam perijinan dan laporan perpajakan yang rumit. Mohon ijin pemerintah bisa mempelajari dan mengkaji kembali semua aturan baru permohonan ijin yang berbasis pada OSS. apakah tidak sebaiknya ditunda dulu dengan memberlakukan tata cara sebelumnya yang lebih simpel, namun tetap dalam pengawasan lembaga dan instansi terkait ?
![[FULL] Analisis Peneliti-Kronologi Rekening Pengepul Susu di Boyolali Diblokir Kantor Pajak](http://i.ytimg.com/vi/4vY9XZ8TXTQ/mqdefault.jpg)
Kebijakan yang menyedihkan, yang Memberi kesempatan pada koruptor dan pengusaha besar yang tidak taat bayar pajak, untuk dapat mencuci kekayaannya lewat pengampunan pajak.
semua gara gara si SM
kocak kau
bo tol
tax amesti itu bayar pajak tampa denda
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat utama dari penerapan PPN:
1. Sumber Pendapatan Negara yang Stabil
PPN menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak negara karena diterapkan pada hampir semua transaksi barang dan jasa.
Dengan basis pajak yang luas, PPN memberikan pendapatan yang konsisten, meskipun kondisi ekonomi fluktuatif.
2. Mendorong Kepatuhan Pajak
PPN diterapkan secara transparan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga lebih sulit dihindari dibanding pajak lain.
Sistem faktur pajak membuat setiap tahap saling terhubung, sehingga pengusaha lebih terdorong untuk patuh.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
PPN melibatkan sistem dokumentasi faktur yang rinci, yang membantu menciptakan jejak pajak yang jelas.
Hal ini juga membantu pemerintah mengawasi dan mengurangi potensi penghindaran pajak.
4. Memajukan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Dengan pendapatan negara yang stabil, pemerintah dapat lebih efektif merancang kebijakan fiskal, seperti subsidi, investasi infrastruktur, atau stimulus ekonomi lainnya.
6. Netral terhadap Pilihan Konsumsi
PPN diterapkan secara merata pada berbagai jenis barang dan jasa, sehingga tidak mendistorsi pilihan konsumsi masyarakat (kecuali ada tarif khusus atau pengecualian).
7. Fleksibilitas dalam Kebijakan Fiskal
PPN mudah disesuaikan (misalnya menaikkan atau menurunkan tarif) untuk mendukung kebutuhan fiskal negara atau merespons kondisi ekonomi tertentu.
8. Memperkuat Perdagangan Internasional
Sistem PPN memungkinkan restitusi pajak (PPN dibebaskan/dikembalikan) pada barang ekspor, sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.
Meski memiliki beberapa kekurangan, manfaat PPN sebagai instrumen pajak yang efisien dan luas cakupannya menjadikannya salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan modern.
Pantesan orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ini bentuk ketidak adilan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila, juga bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.
@@SugiantoWijaya-hb6ts Ya, cukup banyak orang yang salah paham tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut beberapa kesalahpahaman umum terkait PPN dan alasannya:
1. Mengira PPN Adalah Beban Bagi Penjual
Banyak yang berpikir bahwa PPN dibayar oleh penjual, padahal sebenarnya PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Penjual hanya bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada pemerintah.
2. Menganggap Semua Barang dan Jasa Dikenakan PPN
Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Ada barang/jasa yang dibebaskan atau dikecualikan, seperti kebutuhan pokok tertentu, layanan kesehatan, dan pendidikan. Banyak orang tidak menyadari adanya pengecualian ini.
3. Salah Paham tentang Restitusi atau Kredit Pajak
Konsumen sering kali tidak tahu bahwa pengusaha bisa mengajukan restitusi atau mengkreditkan pajak masukan mereka. Mereka mengira semua pajak yang dipungut langsung masuk ke pemerintah tanpa ada pengaturan lebih lanjut.
4. Beranggapan PPN Adalah Pajak Berganda
Sebagian orang berpikir bahwa PPN dikenakan berkali-kali dalam setiap tahap produksi (misalnya dari produsen, distributor, hingga pengecer). Padahal, PPN menggunakan sistem pajak masukan dan keluaran, sehingga menghindari pajak berganda.
5. Tidak Memahami Tarif dan Penerapannya
Ada yang salah paham mengenai tarif PPN, misalnya mengira tarifnya tetap di 10% (sebelum perubahan ke 11%) atau tidak tahu bahwa ada tarif khusus untuk barang/jasa tertentu.
6. Mengira Harga yang Ditampilkan Sudah Termasuk PPN
Konsumen sering bingung saat belanja karena beberapa harga belum termasuk PPN. Di Indonesia, penjual bisa memilih untuk menampilkan harga "termasuk PPN" atau "belum termasuk PPN," sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
7. Salah Paham Soal Dampak PPN pada Ekonomi
Sebagian orang mengira kenaikan tarif PPN otomatis akan merugikan seluruh masyarakat. Padahal, dampaknya bervariasi tergantung pada tingkat konsumsi, pengecualian barang/jasa esensial, dan kemampuan pemerintah mengelola hasil pajaknya.
Cara Mengurangi Kesalahpahaman
Edukasi publik: Pemerintah dan bisnis perlu menjelaskan cara kerja PPN secara transparan.
Penjelasan dalam faktur: Faktur pajak harus memberikan detail yang mudah dipahami.
Sosialisasi tarif dan pengecualian: Informasi tentang tarif PPN dan barang/jasa yang bebas pajak harus lebih luas disebarluaskan.
Kesalahpahaman ini sering kali menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan lebih memahami dan menerima PPN sebagai bagian dari kewajiban pajak.
Ayo pemimpin. Jangan sampai rakyatmu tersenyum apalagi sampai tertawa. Peras sampai menangis darah. Salam 58
Mimpi kali ya kalau koruptor dimiskinkan + hukum mati. Mimpi... Mimpiiii
Tau alasannya kenapa kan? 😅😅 Kalau benar bersih ngapain takut yakan 😅😂 .. hahah lucu ..... Tapi lucunya lagi saya juga hidup di negri ini, Slamat datang di surga kami 😅🎉🎉🤭🤭🤭
Djarum... Djarum... 76.
@@SoSo-q3f1g😂😂😂😂
@@SoSo-q3f1g aman sih 🤭😉😇
Berita CNBC mmg berita plg pro rakyat dan Pngusaha kecil utk saat ini! Maju CNBC. Gasak para pemungut cukai yg nakal dan tak merakyat!
rakyat uda di hapus hutang nya , kocak, pemalas
mending pengusaha di tax amnesty
itu tetap bayar pajak tpi dendanya hilang
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat utama dari penerapan PPN:
1. Sumber Pendapatan Negara yang Stabil
PPN menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak negara karena diterapkan pada hampir semua transaksi barang dan jasa.
Dengan basis pajak yang luas, PPN memberikan pendapatan yang konsisten, meskipun kondisi ekonomi fluktuatif.
2. Mendorong Kepatuhan Pajak
PPN diterapkan secara transparan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga lebih sulit dihindari dibanding pajak lain.
Sistem faktur pajak membuat setiap tahap saling terhubung, sehingga pengusaha lebih terdorong untuk patuh.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
PPN melibatkan sistem dokumentasi faktur yang rinci, yang membantu menciptakan jejak pajak yang jelas.
Hal ini juga membantu pemerintah mengawasi dan mengurangi potensi penghindaran pajak.
4. Memajukan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Dengan pendapatan negara yang stabil, pemerintah dapat lebih efektif merancang kebijakan fiskal, seperti subsidi, investasi infrastruktur, atau stimulus ekonomi lainnya.
6. Netral terhadap Pilihan Konsumsi
PPN diterapkan secara merata pada berbagai jenis barang dan jasa, sehingga tidak mendistorsi pilihan konsumsi masyarakat (kecuali ada tarif khusus atau pengecualian).
7. Fleksibilitas dalam Kebijakan Fiskal
PPN mudah disesuaikan (misalnya menaikkan atau menurunkan tarif) untuk mendukung kebutuhan fiskal negara atau merespons kondisi ekonomi tertentu.
8. Memperkuat Perdagangan Internasional
Sistem PPN memungkinkan restitusi pajak (PPN dibebaskan/dikembalikan) pada barang ekspor, sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.
Meski memiliki beberapa kekurangan, manfaat PPN sebagai instrumen pajak yang efisien dan luas cakupannya menjadikannya salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan modern.
@@afrizal46162utang plak kau di hapus
@afrizal46162 hutang yg mn? Itu yg di hapus hutang2 zaman dlu yg mmg gk bs di byrkan tp pajak tinggi ttp bayar pea'. Loe pea kali ya. Pngusah bsr tax amnesty dpt 2 x mrka yg gk mau byr pajak dj kasi gratis abis tu byr bulan dpnya. Knpa gk pngusha kecil aja lgsg gk usah di pajakin dan rakyat kecil gl prlu kena pph sbsar itu. Bahlol loe!
@@pasbonpasaribu-y3v emang nya pph naik 1% ngefek? Km emang nya belanjanya habis berapa? 😂
Hebat
ya pilihan 58 %...selamat buat kalian...ada hadiah tahun baru...ayo jogetin
😂
Sayangnya, itu berlaku untuk seluruh WNI
Ok gas Ok gas 😂😂😂😂
@@malihunderground7399 bukannya ppn tuh dr era jokodok ye yg katanya waktu die menjabat ppn mau naik 12%
@@rifkiputrahidayat6113wowo kn lanjutin jookodok itu jadi wowo skrng jdi kodok jg
Rakyat kecil dipajakin
Pengusaha di ampuni
Pejabatnya kenyang dr royalti & korupsi
Topppp
Itu missleading judulnya cnbc. Tax amnesty tetep bayar pajak juga
iq mu 76 , wkwkwkkw
nga ngerti tax amnesty sok rakyat kecil bayar pajak
pajak ta e
miskin aja sok bayar pajak
te loor
bayar hutang aja payah
Semua bayar pajak dung,mau ngerokok aja bayar pajak.@@afrizal46162
Mengecewakan ini. Tidak bayar pajak malah diampuni. Seharusnya didenda.
Yang di denda rakyat kecil, contoh kalo terlambat aja bayar pajak motor pasti di denda kok,,,,cuman dak tau, uang denda masuk ke negara atau Katong pribadi,,,,
Masalah gini pak kalau gak ngerti di palak kalau ngerti di ampuni
UD Purnomo saja disuruh bayar pajak 600juta 😂😂😂
@@kusumapachrul983 UD pramono bisa ikut tax amnesty 🫢😁
Betul contoh sy byar PJK ke kantor desa..trus terxata setelah berjln 5 THN..tiba " sy dapat tagihan denda GK byar ..terxata SM desa GK di seorkan...y..ttp sy byar PJK brikut denda...susah bnget rakyat.,.😂
Lebih bijaklah pemerintah dalam hal ppn jangan di naikan dulu, keadaan ekonomi kita sdg merosot, 🙏
Gak pa2 bro jogetin aja😂😂😂
Simiscin terbanyak buat persiadaan pemilu 2029, tinggal BANSOS semua beresss ga usah repot repot 😂😂
Gakpapa, yang penting bansos lancar. Oke gas oke gas oke gas
Mreka gak mau tau..kan Uda dpt gaji & tunjangan yg pasti.
Daya beli jg lg turun dr mei kmrn ckck parah dah
Siap2 Kaum menengah GIGIT JARI. Yg kaya makin kaya, yang Kismin mskin kismin 🎉
Memang, kita sedang mengarah ke DISTOPIA, kaum menengah jd miskin, sisa si miskin dan kaya
Simiscin terbanyak buat persiadaan pemilu 2029, tinggal BANSOS semua beresss ga usah repot repot 😂😂
Memang benar kata Alm. KH Zainuddin MZ, gunung diurug sumur digali, yg kaya makin kaya yg miskin makin belangsak.
salah. yg kaya segelintir yg miskin dipelihara utk dikasih bansos pas pemilu
betul hadis nabi 1400 tahun yg lalu
Itulah hebatnya Prabowo.
Rakyat kecil diperas dan ditindas.Tp pengusaha dimanjakan dgn dikasih pengampunan pajak
Parah habis
@dudihendrianto3089 sya tidak salahkan semuanya pada presiden.
Kesalahan utama ada pada ulama.Krn kepala negara yg sesungguhnya adalah ULAMA bukan presiden.
Apa kata ulama presiden nurut.
@@korupsi56engga nyambung
@@korupsi56yang bikin kebijakan bukan ulama block
@@korupsi56joko sembung samber gledek gak nyambung jek ... politisi ngikut ulama saat kampanye, setelah terpilih ulama disingkirkan
di negara ini....terkesan...rakyat hanya di jadikan objek untuk menguntungkan pribadi dan kelompok mereka saja, gelar akademis yg berjejer di nama mereka....sama sekali tak mencerminkan mereka cerdas & cakap dalam mensejahterakan rakyatnya.
ya udah pindah negara aja, daripada terus mengeluh tinggal disini...gitu aja kok repot 😂
@fansmilitan2701 argumen dengan gaya kekanak kanakan 🤔🤔
@@lamviny lah kekanak kanakan apanya ? kalau ga suka dengan negaranya sendiri ya pindah aja, dunia ini luas kok....mana kekanak kanakannya ? 😂
@@fansmilitan2701hukum mati raja nepotisme PKI laknat
Biang keladinya utang 8000T untuk memperkaya keluarga y & kelompoknya
@@fansmilitan2701kalau semua penduduk isi kepalanya kayak kamu, kapan negara ini maju, sekarang sdh banyak orang pinter yg pindah wn ke as dan sin
Kalo ada penguasa yang bilang
"Hidup saya saya wakafkan untuk negara" maka kita cuman bisa bilang PREEEET....
Lokal preet
dari RI 1 hingga RI 8 belum ada yang mampu menjalankan UUD 1945,semua kekayaan alam di kelola oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat, nyatanya indonesia tanah air ku...tanah ku sewa air ku beli 😢😢😢
UUD 45 sudah di hapus bang.
Ketuhanan aza gk ada apalgi keadilan.
Kalau saya dapat air gratis karena dekat sungai. Kalau tanah di negara manapun gak ada yg gratis. Kalau tanah gratis gak akan ada perang😂😂😂😂😂😂
Emang lupa ya bu..?
Katanya seluruh pejabat yg di angkat/ dilantik bpk presiden prabowo hrs berbhakti kpd rakyat..
pidato bpk presiden prabowo ber api api ..setelah di lantik..di depan para mentri2nya yg baru di angkat/baru dilantik
" Jgn berbakti kpd saya..semua pejabat hrs berbakti kpd rakyat..."
Maksudnya spy negara adil..makmur sejahtera..kokoh kuat..berwibawa..rakyat senang, rakyat tenang..
pengntasan kemiskinan ..ekonomi rakyat mamkmur srjahtera
Kalo pajak tinggi atau di naikin ..namanya melanggar pidato bapak presiden..
Kalo pajak dinaikin .. namanya nggk berbhakti kepada rakyat dong ...
EMANG GK BISA CARI DUIT DARI EXPORT MIGAS/ BBM...dari export mas..dari export batu bara..dari export timah...dari export kekayaan hamparan laut yg sangat luas.. dari export kekayan alam, hutan..dari perkebunan.. pisang, daun teh, rotan, kelapa sawit, gula.. swasembada beras...ikan2 laut.. kayu..rempah2..cengkeh dll..
NEGARA Indoensia Sangat Kaya Raya... emang gk bisa cari uang besar jgn dari pajakin rakyat..ekonomi lg kaya gini..
mendingan kalo boleh saran..namanya juga saran..kalo diterima sukur..kalo gk diterima ya gpp..
Kalo boleh ngasih saran.. mendingàn pemerintah cari duit jgn dari pajak..krn jaman penjajahan kompeni belanda, pribumi dipajakin kompeni belanda, belnda cari duit dari pajakin pribumi...pdhl di tanah sendiri..di bumi sndiri, mereka penjajah, ( kompeni belanda) akhirnya di usiir ramai2 oleh rakyat indonesia ..di perangin dgm korban harta dan nyawa..,.di usir mati2an. Kompeni belanda keook .dan penjajah jepamg jg keok...
dan alhamdulillah AKHIRNYA BANGSA INDOENSIA MERDEKA..masa udh merdeka masih kena pajak jg..mahal lagi pajak nya..
jaman penjajah kena pajak..negara sudah merdeka masih kena pajak juga...
Kalo mau kena pajak..ya jgn mahal2 doong...jgn tinggi2 keleez bu..
Apa yg mau saya ktkn sdh trwakilkan.miris ...
Peraturan berlaku tajam kebawah seperti pada maling ayam ,maling sepeda maling motor bertaruh nyawa,dan berlaku tumpul ke atas untuk para koruptor hanya 3-5 tahun.
Seperti film prindapan
bukan ironi,tapi zolim.
peninggalan pemerintah Jokowi emang WOW BANGET
Luar biasa , terima kasih atas realisasinya
YANG KAYA MAKIN KAYA
YANG MISKIN MAKIN MISKIN
JADI MALES MAU BAYAR PAJAK KENDARAAN JUGA,
Ada yg berani ga.bikin gerakan jangan bayar pajak untuk seluruh rakyat menengah kebawah?...
Untuk rakyat menengah ke atas harus wajib pajak!!!
#menengahkebawahjanganbayarpajak
Hidup ini emang ga adil. Pemimpin juga selalu dapat yg ga adil.. memang seperti itulah dunia bekerja. Agar manusia tau rasanya ketidakadilan
Sampai hari itu tiba akan ada pemimpin yang benar2 adil.
Hadeh.....
Inilah negeriku...
Konoha....😂😂😂😂😂
negri kocakk
Apa kita pindah ke desa kirigakure aja ya bang 😂😂
Bilang wakanda gk boleh lagi ya?
Masya Allah 😢😢😢 saya rakyat kecil sedih .
Salah buka masya Allah
Maasya Allah untuk yg indah², tepatnya Subhanallah.
Ini imbas dari pilpres yg edan2an menyebar bansos untuk kampanye menangkan pasangan khusus...imbasnya beban ditanggung rakyat, PPN naik jadi 12% sungguh mencekik, keluarga Jokowi dan kroninya tetap bisa hidup enak dan tidur nyenyak karena sudah punya simpanan untuk 7th ke depan....rakyat terus kencangkan ikat pinggang biar tetap terkekang...enaknya terima bansos hanya sekejap sengsaranya bertahun-tahun...
Gak usah berharap apapun dari pemerintah, mereka tidak akan memikirkan kita kaum bawah, tidak usah berpartisipasi apapun untuk ptogram penerintah & gak usah dengar janji apapun dari mereka.
Terima aja, 10 tahun belakangan juga udah mengarah ke situ. Tapi kan, sebagian besar rakyat, 58%, tetap memuja dan keras kepala.
La emang klu yang menang Anis ataupun Ganjar apakah menjamin pajak tidak naik ?
@@ridingasal-asal7164 lu buzzzerp,pemakan uang judol.
@@ridingasal-asal7164 buzzer bajingaan
@@pirireis7278 lololo kok malah Sampek judol pembahasan nya
@@NKRI1945_ wkwkwk bajingan Lo kata ,,, bukan nya Lo yang dancuk 😁😁😁😅
rakyat kecil telat bayar pajak saja kena denda, boro2 diampuni.
harusnya tdk ada itu program amnesti, merekja harus dipaksa bayar pajak, jika tdk rekeningnya di blokir masukkan ke sel, jgn rakyat kecil yg hrs bayar hutang2 mereka
adddda , tiap tahun pemutihan
bo do
Denda pajak SPT tahunan,bulanan ditagih sama orang pajak seolah olah kita korupsi padahal denda pelaporan.....sampai disurati aneh negara ini
Srimulyono srimulyono
masih kangen dengan pak jokowi ya ? 😁
@@fansmilitan2701 tukang cebok rezim dinasty ijasah palsu..hasilnya otak mesum fufufafa..idola IQ jongkok
Kerja sama yg baik
Saya apresiasi dan saya ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada Pemerintah karena sudah menaikkan PPN 12%, sehingga menjadikan rakyat tambah sengsara,juga kebutuhan yang seiring meningkat dan gaji yang kurang memadai,saya rasa jumlah kemiskinan akan bertambah.
Sementara rakyat lg sengsara pemerintah menaikan pajak. Para pejabat, ASN, DPR gaji nya naik gimana ini pemerintah.
Gak perlu bayar pajak, jadi gak perlu ada pembangunan, gak ada tol, pelabuhan, bandara hingga sekolah 😂😂😂😂😂
Ayo kita sambut oligarki internasional.
Selamat datang oligarki, sukses selalu.😂😂😂😂
Salah kalian milih goyang gemoy 😂😂😂😂
bukan mensejahterakan rakyat kecil, tapi menyengsarakan rakyat, meyenangkan pengusaha
Pengusaha di ampuni pajak, rakyat kecil malah di pajakin.
Gak kebalik ta ??
Belum juga janji pas pilpres, lapangan pekerja 10j, malah disambut 12%. Sekarang masih sulit nyari loker, belum lagi yg ngerantau. Apa pola makan kelas menengah kebawah asupan makannya harus diubah jadi tempe, tahu & kerupuk saja ya? 😢
Tabungan pun ... pajak .... haa....
Tolong siapapun, gimana cara pindah kewarganegaraan 😢
Selamat ya buat pemimpin terpilih.. kalian senang, rakyat mringis. Toh itu kan pilihan kalian katanya ok gass 😂😂
keberhasilan bu sri si orang cerdas yang bikin kedepan kita makan lauknya mie 😂😂😂...
Gak usah demo gak usah protes, yuk kita sambut kebijakan pemerintah kita , karena kita 58% sudah siap mendukung sampe kenaikan ppn 100%
😂😂😂😂 kelassss
Mendukung membabi buta kemudian mamfus :D
😂😂😂🎉🎉🎉🎉 makan tuh si mul, dan di wowo
😂mantap
Mbok seng waras kok 100 persen
Benar benar gila ini kebijakan Pemerintah... Orang kecil semakin terjepit, tapi orang kaya pengemplang pajak malah di ampuni lagi dan lagi...
*Hapuskan PAJAK dan RIBA*
Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
1. Hapuskan pajak PPn & PPh.
2. Suku bunga bank (BI rate) 0%.
Penerimaan Negara bisa didapatkan dari :
1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas
2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN)
3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty)
4. Cukai dari beberapa produk
5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun)
Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara.
Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN.
Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA).
Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh.
Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya.
Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat.
BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli).
Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%.
Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb.
Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta.
Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk.
BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara.
Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi.
Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.95 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya.
Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi.
Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti.
Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat.
Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb.
Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi.
Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan.
Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen).
Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import).
Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan.
Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO.
Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank.
Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar).
Semua Bank harus dijadikan BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta.
Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia.
Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2.
Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit.
Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta.
Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang.
Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb.
Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia.
Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945.
------------------------------------------
Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri.
Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri.
Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain.
Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
-----------------------------------------------
Kesimpulan :
Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan.
NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.
Warga kita umumnya hanya cari kerja,gak beduli atau mikirin tetangga,jadinya ya gak peka dengan kampungnya.
Mana mungkin mau makai sistem yang engkau tunjukan 👍(nyinyir com)
Waktunya pasti datang
6. Korupstor dimiskinkan. (Ini paling penting)
Merger juga perusahaan BUMN setidaknya dari 550 menjadi 50 PT, suruh BUMN fokus ke hilirisasi hasil tambang, pertanian dan peternakan, teknologi, mesin mobil, kapal dll, sediakan juga fasilitas disektor industri hulu, sedikit koreksi kalau yg menabung di bank dibawa seratus jt gak usa dibebankan bunga
riba = tambahan yg memberatkan
pinjol itulah riba nyata. gagal bayar dianggap utang baru. makanya wajib diberantas
sementara utangan ke KUR, utangan ke pemegang saham, kredit kendaraan, kpr itu bukan riba
Tidak ada yang peduli dengan nasib buruh selama mereka bisa mendapatkan kepuasan instan
Sorry yeee...sorry yee...
Kaum cerdas rt 58 rw 02 ttp mendukung,joget gemoy dan bernyanyi...oke gas2x
Tabrak pajak masuk....
PHK banyak dibiarkan...
Makan gratis sekedar khayalan...
Okee gass...oke gass...
Rw 2 syulit gass... 🕺🕺😅
😂😂😂
Mantaaap bung👍
Kesempatan Tax amnesti seharusnya cukup sekali pas beberpa tahun lalu, kalau sekarang waktunya dirampas paksa oleh negara klo masih bandel ga bayar pajak
Asyiiiiik.
Peras terus rakyat kecil..bahagiakan pengusaha dgn pengampunan pajak, heran benar" TDK berpihak PD rakyat kecil...!! Pejabat sdh hilang akal sehat!!!
Yg nol 2 senang2lah semua gratis
Bu Sri cenderung membanggakan Eropa/ Amerika, dalam mengelola ekonomi negara yg serba tertib , tp kadang bu Sri lupa ekonomi indonesia itu berbeda ..., pertumbuhan ekonomi indonesia digerakkan oleh kaum menengah dan bawah...terutama umkm, sedangkan eropa amerika ekonominya sebagian besar di gerakkan oleh korporasi besar, sehingga cara penanganannya harus berbeda,...., coba kita lihat eropa saat ini kelabakkan pertumbuhan ekonominya ngak bergerak di angka sekitar 2% ..., jadi cobalah berkiblat ke vietnam, china dan jangan terlalu terpaku sama pajak dan terutama pajak umkm cobalah gali pendapatan lain terutama dari perusahaan besar...dan awasi kemungkinan Transfer pricing...dll...yg kecil kecil biarkanlah mereka berkembang...
GULINGKAN SAJA PRESIDEN YG SEKARANG 😂😂😂
Srimulyani memang hebat....lanjut bu sesukamu aja kalau perlu buat tu seperti cukai rokok biar negeri ini membara...😂
Tidak pantas sarcasm, kalian beruntung punya menteri keuangan sebaik, sebijaksana, dan sesabar bu Sri Mulyani. Jangan lelah mencintai Indonesia
@baraampera5561 preeeettt...taek taek
@@baraampera5561bijaksana dan cerdas? Cuih. 4 periode dia menjabat dan kemunduran ekonomi semakin menjadi2 dari jaman sby. Kacung mafia bank dunia mana bisa dipercaya
Udah diganti, jadi Sri Mulyono.
@@baraampera5561 preeetttt...taek taek
Oke gas oke gas all in. 58% rakyat keplek mana suaranya
Okee gass okee gass
Jogetin aja broooo Nikmati proses 5 Thn kedepan😅😅😅
Dancoook dancoook..matane picek tenannn
Yakin cuma satu periode???? Dari yang udah udah biasanya minimal 2 periode.
Selamat berjoget ria sampe 10 tahun ke depan , ok gas ok gas 🤣🤣
@@Celmman_Celantianhalah si wowonya juga jalan2 mulu di luar negri, saya harap sih gak balik2 ke tanah air sampai 2029. Terus ajah disana keliling-keliling negara sampai encok. Untung saya golput pemilu kemarin, soalnya ke tiga capres sama ajah, sama2 munafik.
@Celmman_Celantian biasa nya lanjut itu,kayak yg kemarin minta 3 lg si mulyono,negara indonesia di bawah kepemimpinnan mulyono blm sanggup membangun kereta api cpt dipaksakan akhirnya pajak thn depan dipastikan Naik
Musuh rakyat sesungguhnya itu kan pemerintah sendiri. Bagi oknum yg rakus sama uang haram gak peduli sama rakyat.
Yang penting ...untuk menafkahi anak istri dan keluarganya.. tapi rakyat pasti menuntut sampai keliang lahat.
Rakyat tak berdaya.
Berita yg akurat liat penjelasan sri mulyani tentang barang apa yg tdk kena pajak agar tdk gagal paham ..jadilah smart people tdk menelan mentah mentah berita yg beredar...utk kebutuhan pokok pendidikan dan kesehatan tdk akan dikenakan pajak 12 %...itu yg penting utk masyarakat...
Lucu .... Biasanya itu namanya penetrasi pasar.... Coba naikan ppn12 utk sebagian kalo aplikasinya bagus.... Yg lain juga nyusul....
Itu juga istilah utk MEREDAM GEJOLAK rakyat .... Boro2 buat bayar PPN atau apapun lah .... Saat ini popolasi miskin nyaris GAK MAKAN / kelaparan . Dan kelas menengah.... Juga menuju itu rame2 ....
Lu belajar ekonomi dl ...baru komen
Iya tahu, tapi masalahnya daya beli bakal berkurang dan perputaran ekonomi makin melemah.
Daya beli berkurang = penurunan omset. Penurunan omset = Banyak PHK.
NKRI MUSTAHIL BISA AMAN DAMAI TENANG TENTRAM SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT BANGSANYA, BILA...
PEJABAT NEGARA Mulai KADES s/d PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPRD, DPD, HAKIM2, JAKSA2, ANGGOTA TNI POLRI dan PEJABAT LAINYA, ASN PNS, PENGUSAHA, PROFESI dsb, MASIH BERPIKIR Untuk DAPAT PENGHASILAN SEBANYAK2NYA dengan segala CARA.
FUNGSI PEMERINTAH PENGURUS NKRI Dalam mengupayakan SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT BANGSA,
MENYEIMBANGKAN KEHIDUPAN DENGAN KETELADANAN CONTOH NYA DENGAN TULUS IKHLAS dan BUKAN AKTING BER PURA2 atau MUNAFIK
Karna org kaya,atw oligarki,biasanya,mengangkat,para jendral sebagai komisaris di perusahaan mereka.
Makanya dapat hak istimewa.
Org yang paling !khlass 😂
Ikhlas menyengsarakan Rakyat 😅
Kapok!! Rasakno
Jd kpn konoha bubar 😂
Bukan menguntungkan si kaya.
Tetapi menguntungkan Pegawai Negeri & pejabat.
PPN adalah pajak atas konsumsi, jadi orang kaya juga harus bayar bahkan mungkin lebih besar, sebesar tingkat konsumsi mereka. Untuk barang strategis, seperti sembako (beras, terigu, minyak goreng dll) PPN tidak dikenakan, jadi kalau orang miskin hanya konsumsi sembako maka PPN nya NOL. Sebaliknya kalau orang kaya konsumsi barang atau jasa di luar sembako mereka akan terkena PPN.
Memang melakukan tax amnesty berkali-kali dapat berkesan Pemerintah tidak serius atau pengemplang pajak tidak takut dengan APH di Indonesia. Namun demikian, manfaat Pemerintah melaksanakan tax amnesty secara berkala adalah: meningkatkan penerimaan pajak dengan menarik dana yang berada di luar sistem keuangan negara, mendorong tax compliance dengan memberikan tax payers kesempatan untuk patuh tanpa kena sanksi, mengurangi tax administration cost dengan tidak mengenakan denda, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan karena diiringi dengan reformasi sistem perpajakan berupa penguatan basis data wajib pajak (core tax system) dan digitalisasi pajak, serta merupakan solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan fiskal dimana sektor informal kita masih amat besar, sehingga tax ratio to GDP kita masih dibawah 10%. Daya bayar Pemerintah yang rendah ini juga mempengaruhi credit rating kita sehingga hanya BBB meskipun kita good boy yang tidak pernah ngemplang hutang. Melihat kasus green sukuk kita vs Irish green bond, semestinya kita bisa bayar bunga/bagi hasil pinjaman sepertiga (1/3) lebih murah apabila credit rating kita AAA.
That''s my two pennies.
@@baraampera5561 jgn sok pinter, goblog.... : semua akan terdampak efek domino ppn, oon luh.... Mau gua jelasin?
Gimana dengan kaum menengah pak ? Mereka tidak dapat subsidi tapi mereka terkena pajak juga,
PPN 12% itu menyasar produk tekstil dan elektronik juga , dengan bertambah nya PPN 12% akan menaikan harga produk , jelas ini akan membuat pasar lesu .. dan pabrik2 biaa mengurangi jumlah karyawan dengan mem PHK karyawan, efek domino juga harus di liat ..
Tax amnesty "diduga" hanya bagian dari TPPU (bersih-bersih), bahkan "diduga" diparkir (investasi) sementara dalam beberapa produk "reksadana & deposito berjangka pemerintah bahkan jaminan kredit", apa iya atau .....???
Yang ironis tuh yang dah kerja mati2an, rajin doa, usaha gak kenal waktu tapi tetap miskin. Mrk kaya karena mrk berusah untuk sukses dan mrk mujur juga. Banyak org kaya disaat anda tidur mereka masih rapat boss. Mrk sehari bisa cuman tidur 3-4 jam. Tidak usah iri ke org kaya, berusahalah jadi spt mereka🙏
Hanya pemimpin yang bersih yang mampu menghukum para koruptor dengan hukuman yang berat, tp sayangnya pejabat nya komplotan koruptor yg saling menutupi ,di Indonesia di penuhi dengan sarang koruptor makanya rakyat kecil yg selalu tertindas, krn mayoritas pejabat di Indonesia egois yg terlalu berambisi untuk memperkaya diri sendiri
Mana yg selalu menyanjung prabowo. Rasain tuh
Jungkir balik...
Terbalik...
Bukan rakyat kecil yg bebas pajak malah para konglomerat yang bebas pajak.
Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Tahu dan Maha Perkasa
katanya tanah ku kaya,
Tapi rakyat nya sengsara
Janji kalau jd pemimpin berbusa busa
ternyata hanya dusta
suatu hari di wakanda
keren banget ya hukum nagara ini. Rakyat tepuk tangan sambil nahan lapar.
Para Anggota DPR tidak akan mungkin mau memasukan UU Perampasan Aset....ke Prolegnas
MAKAN DAH LOE MAKAN SIANG GRATIS!!! LANJUTKAN PRABOWO!!! Kalau bisa NAIKAN PAJAK sampai 65%!!!! OK GAS!!! OK GAS!!!
Ini lah pemerintahan Indonesia. Menyiksa masyarakat yang sudh miskin. Orang yang duduk2 di pemerintahan asik2 menikmati uang rakyat. Lihat pajak para pejabat itu.
Katanya mau berantas korupsi, tapi cuman katanya.
Katanya negarawan, tapi ya ternyata cuman politisi.
Oke gass oke gass, mana suaranya ni yg mendukung keberlanjutan 😂😂
Kebijakan pemerintah yang cerdas saharus seperti itu pengusaha bebaskan pajak rakyat pajakin semua hingga yg hidup hanya pengusaha besar ....
Bener kaan? Sri Mulyono emang gak ada keberpihakannya kepada masyarakat, kecuali masyarakat kaya!
Indahnya keberlanjutan🥰
Kenapa pak prabowo belum menangani fenomena pajak?katanya mau mensejahterakan rakyat?kita liat nanti kelanjutannya
Namanya juga omon-omon doang...
Setuju karena orang yang kalian sebut kaya itu sebenernya miskin maka mereka perlu sedekah dari kita
Surat Terbuka untuk pak Presiden RI dan DPR...syarat untuk naik PPN adalah hukum mati para koruptur..
Indonesia harus tegas melaksanakannya ,jgn sampai program tdkjalan
11% aja gua udah ogah jajan di restoran mall2 lagi. Udah gk masuk sama kantong ku. Apalagi 12%.bisa2 gk mau makan di warteg dan restoran lagi.. Bisa2 bawa timbel dari rumah.
Bawa bekel dr rumah...
@BladeZx_GAn iya timbel itu bekel
Warung kcil aj kena pajak brow😭😭😭
@@nazifa_sulis4713 pasti kena. Dampak nya. Kan pajak ini yang nanggung rakyat.
Sdh kuduga bnyk org kaya yg ga bayar pajak...
Parah bgt malah rakyat kecil yg diinjak2...
Parah parah dn sngat kejam
Yg bayar pakak rakyat kecil donk
Menuju pejabat indonesia emas..rakyat CEMAS.
PEJABAT MAKIN GEMUK.
RAKYAT MAKIN REMUK
😂😂😂😂
Bom waktu yang di tinggalkan mulyono dan mulyani mulai meledak,,,
Makin percaya menuju Indonesia (c)emas, ayok Prabowo peras terus masyarakat miskin . Jajah terus masyarakat Indonesia
Gass........terus.....prabowo jangan takut tidak populer 58%rakyat mendukung,nasib kabinet 100 mentri sudah 1 bulan sejak tgl21 Oktober+tunjangan sudah gajian lancar sekali
Kita KAYA akan sumber daya alam... Tapi pemerintah cuma bisa cari pendapatan di pajak.. Miris... Kita bukan hanya kekurangan orang jujur tapi juga kekurangan orang pinter mengolah SDA.. Semoga baik2 aja negeri ini
Joss gandos yg mulia menteri keuangan..
Atas kbijakan bu menteri saya sbgai rakyat mendang mending bisa tidur nyenyak atas kebijakan bu menteri..
Bgaimana dngan menteri perdagangan klau bisa kbutuhan pkok jg di naikin pak harganya biar tidur sya makin pules..
Emang lupa yaah buu? Katanya seluruh pejabat yg di angkat/ dilantik bpk presiden prabowo hrs berbhakti kpd rakyat..
pidato bpk presiden prabowo ber api api ..setelah di lantik..di depan para mentri2nya yg baru di angkat/baru dilantik.
" Jgn berbakti kpd saya..semua pejabat hrs berbakti kpd rakyat..."
Maksudnya spy negara adil..makmur sejahtera..kokoh kuat..berwibawa..rakyat senang, rakyat tenang..
pengntasan kemiskinan ..ekonomi rakyat mamkmur srjahtera
Kalo pajak tinggi atau di naikin ..namanya melanggar pidato bapak presiden..
Kalo pajak dinaikin .. namanya nggk berbhakti kepada rakyat dong ...
EMANG GK BISA CARI DUIT DARI EXPORT MIGAS/ BBM...dari export mas..dari export batu bara..dari export timah...dari export kekayaan hamparan laut yg sangat luas.. dari export kekayan alam, hutan..dari perkebunan.. pisang, daun teh, rotan, kelapa sawit, gula.. swasembada beras...ikan2 laut.. kayu..rempah2..cengkeh dll..
Herannya masih banyak yg bilang: CUMA 1% aja kok ribut amat, itu jg bukan utk kebutuhan pokok yang naik😅😅😅😅😅 .............memang bener IQ78............
hesnya 90% 🤔
Itu artinya pemerintah lebih fokus ke golongan menengah ke atas, pmrntah beranggapan yg membuat negara ini kuat adalah golongan mereka,,golongan bawah adalah beban,, golongan rendah musnah negara tdk punya beban, negara tinggal kelola SDA skala besar, dan tanpa ada pengeluaran belanja utk bansos, bpjs , pkh dll lah yg intinya belanja yg tdk menguntungkan..negara bukan lagi tentang NKRI , negara harga mati lemah ditinggalkan pd akhirnya hilang,
pengusaha diampuni negara, semoga rakyat miskin seperti saya diampuni Tuhan, karena tidak tahu jalan ke depan
Inilah bukti, klo pemerintah pro pengusaha, tapi justru rakyat kecil yg untuk makan saja susah selalu di injak itulah indonesia
Ambil positifnya orang miskin dan menengah memberikan sumbangan kepada para pejabat dan oligarki yang rakus.... 😭😭😭😭
Sehebat apapun pengusaha, mereka tetap ada bayar pajak. Tax amnesti ini paling dinikmati koruptor dan bandar judol
Jangan mau dinaikkan 12% sebelum UU perampasan aset koruptor di sahkan DPR dan pemerintah. Kalian sama aja ngasih makan koruptor 😂
Jadi teringat sejarah Prancis yg dimana orang miskin segalanya dipajakin sedangkan orang kaya dan bangsawan dibebas pajak kan, rakyat muak dan terjadilah Revolusi Prancis, Raja dan Ratu yg memimpin di eksekusi dengan menggunakan guillotine
Gulingkann pemerintahan busukk sekarang !!!
kalau buruh .PNS.TNI polri.petani nelayan kalau kena pajak berarti kita belum mardeka.yg harus kena pajak itu pengusaha.Anggota DPR.Pejabat Negara wajar kena pajak.
IRONIS,miris,Pedih,PARAH,
Ayo 300-500 jt dibebaskan yg 50-10 jt harus tetep bayar
Mohon kpd para pengelola negara yg terhormat,,,, tdk se mena2 lah kpd rakyat. Beri kesempatan rakyat hidup lapang ekonomi. Jgn egois. Kemanusiaanlah. Pancasilaiislah🙏🙏🙏
Plis jangan harap koruptor di miskin kan GAK MUNGKIN BISA
Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali
Yg dimaksud rakyak kecil kena pajak harus dijelaskan dong, jangan cuma amnesti pajak saja,
Sungguh memalukan sungguh memalukan
semoga menteri kabinet yang baru benar mengerti permasalahan sesuai bidang yang diemban. kalau mereka mengerti akan bisa berjalan menyelesaikan masalah dan bukan malah menambah masalah dan beban ke rakyat dengan aturan yang menyulitkan dan kegaduhan2 yang tidak penting. terutama dibidang perdagangan dan perekonomian karena saat ini kondisi pasar sepi luar biasa dan daya beli sangat lemah. tinjau saja aturan perijinan berbasis OSS, kalau kondisi perekonomian lagi baik2 saja saya pikir OSS yang berintegrasi dengan e-setifikasi BPOM itu sangat bagus, namun disaat kondisi seperti ini pengurusan perijinan yang bertele2 dan butuh persyaratan SOP yang sangat2 banyak sebagai persyaratan perijinan berusaha sangat bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menggairahkan dunia usaha terutama UKM/ usaha mikro. Dunia usaha sudah pusing mikir untuk bisa bertahan hidup, berikanlah kemudahan dalam perijinan dan laporan perpajakan yang rumit. Mohon ijin pemerintah bisa mempelajari dan mengkaji kembali semua aturan baru permohonan ijin yang berbasis pada OSS. apakah tidak sebaiknya ditunda dulu dengan memberlakukan tata cara sebelumnya yang lebih simpel, namun tetap dalam pengawasan lembaga dan instansi terkait ?
4:46 setuju