Bagi pemberi kerja yang sudah *terlanjur* menghitung/memotong/dan melaporkan PPh21-nya berdasarkan PP 55, seyogyanya diterbitkan regulasi bahwa dapat membetulkan SPT-nya.
Dalam slip gaji seyogyanya hanya mencakup mengenai pemberian berupa uang (benefit in cash), namun penghitungan PPh-nya sudah termasuk natura kenikmatan.
Biaya 3M selalu menimbulkan dispute antara fiskus dan WP, baik sebelum PMK-66 terbit maupun sesudahnya. Dan saya nggak yakin hal tsb akan hilang meskipun sudah ada penegasan mengenai 3M.
![[Suryacipta Webinar] Bimbingan Teknis SIMBG untuk Perizinan PBG & SLF | dengan PUPR Kab. Karawang](http://i.ytimg.com/vi/rVJ4W1DW0PE/mqdefault.jpg)
![[Suryacipta Webinar] Bimbingan Teknis SIMBG untuk Perizinan PBG & SLF | dengan PUPR Kab. Karawang](/img/tr.png)
![[Suryacipta Webinar] "Implementasi Pelaporan Limbah B3 Melalui SIRAJA 2022" - dengan ARAH dan KLHK](http://i.ytimg.com/vi/7pDpdPEfJFI/mqdefault.jpg)
![[FULL] Tanggapan Komisi III atas Pemecatan Ipda Rudy Soik oleh Kapolda NTT](http://i.ytimg.com/vi/fzkcQ0g9NVk/mqdefault.jpg)
Bagi pemberi kerja yang sudah *terlanjur* menghitung/memotong/dan melaporkan PPh21-nya berdasarkan PP 55, seyogyanya diterbitkan regulasi bahwa dapat membetulkan SPT-nya.
Dalam slip gaji seyogyanya hanya mencakup mengenai pemberian berupa uang (benefit in cash), namun penghitungan PPh-nya sudah termasuk natura kenikmatan.
Biaya 3M selalu menimbulkan dispute antara fiskus dan WP, baik sebelum PMK-66 terbit maupun sesudahnya.
Dan saya nggak yakin hal tsb akan hilang meskipun sudah ada penegasan mengenai 3M.