Deklarasi Benturan Konflik Kepentingan sebagai Komitmen Pelayanan di Desa Purwasari

Desa Purwasari di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, mengukir sejarah baru. berkumpul di balai desa, kepala desa dan perangkat desa , mengadakan sebuah acara deklarasi Benturan Konflik dan Kepentingan.
Acara tersebut sebagai komitmen pelayanan di Desa Purwasari. Deklarasi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi landasan kuat dalam upaya Desa Purwasari menuju desa anti korupsi.
Desa Purwasari telah lama dikenal sebagai desa yang penuh potensi dan kekayaan alam. Namun, seperti banyak desa lain, tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Konflik kepentingan seringkali menjadi sumber utama masalah, di mana keputusan-keputusan yang diambil tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Kepala Desa Purwasari menegaskan pentingnya deklarasi ini sebagai langkah konkret untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Beliau menyatakan bahwa setiap perangkat desa, termasuk dirinya sendiri, berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.“Kami berjanji untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kami akan bekerja dengan penuh integritas dan transparansi, memastikan setiap keputusan yang diambil adalah demi kemajuan dan kesejahteraan Desa Purwasari,” ujarnya.
Deklarasi Benturan Konflik Kepentingan ini mencakup beberapa poin utama:
Transparansi Keputusan: Semua keputusan yang diambil oleh perangkat desa harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.
Pelaporan Kekayaan: Setiap perangkat desa wajib melaporkan kekayaan pribadi mereka secara periodik untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.
Pengawasan Masyarakat: Dibentuknya tim independen dari masyarakat untuk mengawasi kinerja perangkat desa dan memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam setiap keputusan yang diambil.
Sanksi Tegas: Penerapan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
Peran Masyarakat
Deklarasi ini juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan jika ditemukan indikasi korupsi atau benturan konflik kepentingan. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci sukses dalam mewujudkan Desa Purwasari yang bersih dari korupsi.
Deklarasi Benturan Konflik Kepentingan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari komitmen jangka panjang menuju pemerintahan desa yang bersih dan terpercaya. Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, Desa Purwasari berharap dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan penuh optimisme, Kepala Desa dan Perangkat Desa berikrar untuk menjalankan deklarasi ini dengan sepenuh hati, demi masa depan yang lebih baik dan berintegritas. "Menuju Desa Purwasari yang bebas dari korupsi, untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama," menjadi seruan yang menggema di seluruh penjuru desa, menandai awal dari perubahan besar yang akan datang.
Purwasari (Asri Bebas Korupsi)
#Septhi
#Pemdespurwasari
#Desaantikorupsi

[@HamzaSahara-hq9dq]

Purwasari asri bebas korupsi 💪💪💪