Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dana yang bersumber dari APBN kepada daerah. Besarannya akan bergantung pada angka persentase tertentu dari pendapatan negara yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.
Dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah dana yang didapatkan dari hasil pajak atau cukai yang dikenakan pada produk-produk tembakau. Pajak atau cukai yang dikenakan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Penggunaan DBHCHT
Penggunaann DBHCHT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Penerimaan DBH CHT, baik bagian propinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk
mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
Prinsip penggunaan DBH CHT dimaksud digunakan untuk mendanai program : peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
Penggunaan DBH CHT digunakan dengan ketentuan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang kesehatan sebesar 40 persen. Sedangkan, alokasi untuk mendukung bidang penegakkan hukum adalah sebesar 10 persen.
INSTAGRAM : kominfo.bimakab?
FACEBOOK : profile.php?id=100072672619651
WEB : bimakab.go.id/