Відео

@@ichyautok8063 Untuk Non Penyedia sudah diwajibkan membuat akun PPN yang nantinya untuk belanja di Katalog v6. Untuk etalase inisiasi dari LKPP yang terdapat pada Kab/Kota seluruh Indonesia juga sudah dinonaktifkan mulai awal Desember 2024. Dan sebagai gantinya Non Penyedia harus belanja melalui etalase Provinsi dan Penyedia juga wajib mengunggah produk di etalase Provinsi agar bisa dibeli oleh Non Penyedia. Etalase inisiasi dari Kab/Kota masih bisa diakses baik oleh Penyedia maupun Non Penyedia. Jadi saat ini fokus unggah produk di etalase Provinsi yang pasti akan dibeli dulu. Karena katalog v6 belum bisa dipastikan berlangsungnya. Soalnya ada klausul di peraturan tersebut bahwa etalase yang belum masuk di kategori v6 masih memakai katalog v5.

@ baik, terimakasih atas respon cepatnya min 😃🙏

@@ichyautok8063 Siap, sama - sama

Jika PPK sudah melakukan serah terima barang secara offline (dengan menerima barangnya langsung) dan secara online (dengan melakukan proses penerimaan di sistem), maka secara real dan secara online paket tersebut telah selesai dan pembayaran harus sesuai dengan nominal yang ada pada kontrak. Masih ada solusi, yaitu berkomunikasi dengan penyedianya untuk membuat adendum secara offline. Jika sudah terjadi kesepakatan, maka adendum secara offline tersebut bisa menajdi dasar untuk SPJ dan dasar apabila nanti ada pemeriksaan.

Jika mencermati keterangan dari Penyedia, solusinya dengan melakukan adendum kontrak. Jika penyedia belum pasti kapan pengirimannya, bisa ditetapkan tanggal sampai dengan akhir peng SPJ an. Dan pastikan juga penyedia melakukan pengiriman. Atau ada solusi lain, jika Penyedia dalam tanda petik sulit untuk melakukan pengiriman sampai batas SPJ. Paket dibatalkan dengan alasan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dsb kemudian bisa berganti ke Penyedia lain atau melakukan pengadaan secara non e purchasing.

Bisa dicari di alamat ini oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko?search=Irigasi

Memang benar, jika penyedia sudah melakukan pengiriman di sistem, maka sudah tidak bisa melakukan adendum lagi. Biasaya ditempat kami, kami berikan solusi: Untuk paket tetap dilakukan penerimaan dan penyelesaian paket, tapi PPK sudah membuat adendum kontrak yang sudah di ttd Penyedia dan PPK. Untuk Adendum kontrak, nantinya diunggah bersamaan dengan BAST. Dan diberi keterangan bahwa paket tersebut sebenanrnya akan dilakukan adendum, tetapi penyedia melakukan proses pengiriman sebelum adendum dibuat, sehingga adendum sudah tidak bisa dilakukan.

@@lpsekabupatenjombang3889 Terima kasih untuk penjelasannya, info ini sangat membantu kami🙏

@@rullyindra8153 Siap, sama - sama

Jika sudah melakukan proses penerimaan di sistem, maka sudah tidak bisa merubah lagi, Karena produk sudah diterima. Jika sudah terlanjur dengan nomor dokumen yang salah, tidak apa - apa, nanti jika ada pertanyaan bisa dijelaskan kesalahan input. Yang paling penting untuk SPJ adalah dokumen yang aslinya, yang sesuai dengan keadaan riilnya.

@@lpsekabupatenjombang3889 siap terimakasih atas jawaban sekaligus pencerahannya, alhamdulillah untuk SPJ hardcopy aslinya sesuai dengan keadaan riilnya, berarti nanti tinggal saya jelaskan terkait kesalahan input di sistem, sukses terus untuk chanel yt nya...

@@esda-z8e Siap. Terima kasih

@@diyaspranata2526 Masuk ke website katalog v5. Klik Paket - Paket Baru. Klik Nama Paket yang warna merah. Pada Informasi Utama gulir kebawah klik pada Riwayat Negosiasi.

Siap, sama - sama. Jika adendum ditolak, buat adendum lagi. Selama penyedia belum melakukan proses pengiriman di sistem, adendum bisa dilakukan. Tapi jika penyedia sudah melakukan pengiriman di sistem, maka adendum sudah tidak bisa dilakukan, karena produk yang diadendum sudah dikirimkan.

Siap, sama - sama

Untuk melihat kategori pada Katalog v6 bisa klik link ini ya bit.ly/KATEGORI_KATALOG_V6 Untuk media online masuk pada kategori Jasa Layanan yang bisa diunduh pada link diabwah ini untuk syarat KBLI nya bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/9387197418895-Jasa-Layanan Untuk KBLI 58130 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah dan KBLI 63122 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, kemungkinan belum ada di Kategori yang sudah aktif. Saat ini hanya ada KBLI 73100 Periklanan dan KBLI 18120 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan. Untuk lebih jelas bisa bergabung di Grup Telegram Penyedia Katalog v6 dengan admin dari Telkom. t.me/katalogv6penyedia

@@007dewa Aturannya yang berlaku penambahan tidak boleh lebih dari 10%. Dan pernah ada instansi di kami penambahan lebih dari 10% dan berhasil. Jadi bingung saya. Dicoba saja. Kalo berhasil ya bagus kalo tidak berarti memang tidak boleh lebih dari 10%. Buat adendum sebesar 10% dan sisanya beli lagi. Atau paket tersebut biarkan apa adanya dan buat paket lagi sesuai perubahan anggaran.

@@lpsekabupatenjombang3889 terima kasih atas tanggapan dan sarannya, sukses selalu🙏😇

@@007dewa Siap, terima kasih

@@achmadtarmizi4249 Nama yang keluar pada katalog v6 adalah nama yang tertera pada NIB. Jadi jika penyedia adalah orang perseorangan, maka yang keluar pada katalog v6 adalah nama penyedianya bukan nama perusahaan. Jadi tidak bisa merubahnya. Intinya nama yang muncul pada katalog v6 adalah nama yang tertera pada NIB.

@@masdho5380 Pernah membimbing penyedia seperti itu. Kasuistis. Kadang masalah yang sama tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama juga. Coba masuk sikap, pada halaman awal klik Cek NPWP dan Cek KSWP. Setelah semua centang hijau. Coba masuk lagi ke katalog v6. Atau ditulis sacara manual. Bisa kok. Tapi setelah itu diminta unggah bukti KSWP Valid. Screenshot saja hasil Cek KSWP di sikap dan unggah.

Silakan buat pengaduan melalui alamat ini bantuan.inaproc.id/hc/id-id/requests/new Dan silakan bergabung di Grup Telegram Penyedia Katalog Elekronik v6 di link t.me/katalogv6penyedia Akan ada admin dari Telkom yang akan memandu. karena Katalog Elektronik v6 penanggungjawabnya adalah Telkom.

Jika pada saat membuat adendum dan pada saat memilih produk tidak muncul pilihan produk. Berarti penyedia sudah melakukan proses pengiriman di sistem.

​@@lpsekabupatenjombang3889ijin pak tanya apabila paket status sdh selesai dan status barang sudah d kirim apakah msh bs d lakukan adendum

@@halupan7415 Jika status paket sudah selesai, maka sudah tidak bisa melakukan adendum. Meskipun status paket masih pengiriman dan penerimaan, jika penyedia sudah melakukan proses pengiriman di sistem, itupun tidak bisa dilakukan adendum.

Silakan bergabung di Grup Telegram katalog v6, karena adminnya dari Telkom. Nanti bisa ditanyakan disana. t.me/katalogv6penyedia

@@andrytio1382 Jika muncul tulisan begitu, kemungkinan sistem sikap sedang mengalami kendala. Jadi memang harus dilakukan cek secara berkala. Karena memang website sikap kadang sering mengalami kendala akses.

Adendum SP / Kontrak saat ini hanya meliputi 2 hal saja : 1. Jumlah/kuantitas produk 2. Waktu pengiriman. Jadi untuk harga satuan tidak bisa dirubah. Harga hanya bisa dirubah pada saat proses negosiasi.

@@auliasolihinempattigalimak8947 Silakan bergabung di grup Telegram yang dipandu admin dari Telkom. t.me/katalogv6penyedia

Jika prioritas untuk usaha kecil sebaiknya ya untuk usaha kecil. Kecuali tidak ada usaha kecil yang bisa menyediakan produk tersebut. Dan hal tersebut harus dibuktikan dengan surat justifikasi terkait tidak adanya usaha kecil yang bisa menyediakan produk tersebut.

@@lpsekabupatenjombang3889 siap pak ini dh pak memang gk ada usha kecil yg bisa memenuhi barang/jasa yang akan di lakukan pengadaan tapi maslahnya di sirupnya tercentang umkm karena pada awalnya tidak tau barng/jasa yg jual cuma non kecil saja !

@@ariwiguna4171 Bisa dilakukan revisi pada sirup nya kok.

@@AdindaGuntur15 Apakah penyedia sudah melakukan proses pengiriman di sistem katalog? Jika sudah berarti tidak dapat melakukan adendum. Tapi jika belum. Berarti tidak bisa melakukan adendum oleh Penyedia. Solusinya yang membuat adendum adalah PPK dengan uraian adendum atas permintaan dari penyedia.

@@pawangrayap060 Jika mendapati hal seperti itu, bisa dimungkinkan server sikap sedang bermasalah. Solusinya dicoba terus. Biasanya penyedia di kami, jika berkenan kami mintai user id dan password, dan tim kami yang melakukan percobaan tersebut. Memang butuh waktu yang lumayan lama. Kadang pagi sampai siang atau malahan sore. Pastikan melakukan hal dibawah ini, agar nanti pas server sikap normal langsung bisa. bit.ly/VERIFIED_VENDOR

Patokan waktu dalam e purchasing adalah yang ada di dalam Surat Pesanan. Jika melebihi waktu yang ada di Surat Pesanan, maka bisa dilakukan adendum terkait waktu pengiriman barang. Disesuikan adendumnya dengan waktu pengiriman barang (dalam nota/faktur).

@@esda-z8e Perlu digarisbawahi dulu terkait website LPSE dan website katalog v5 adalah hal yang berbeda, meskipun untuk memiliki akun katalog v5 harus punya akun dulu di LPSE. Website LPSE dimulai dengan contoh : lpse.jombangkab.go.id sedangkan website katalog v5 adalah katalog.lkpp.go.id Pastikan untuk melakukan proses e purchasing penyedia masuk di website katalog (katalog.lkpp.go.id) Ada 2 hal terkait produk penyedia tidak ditemukan di katalog. Pertama penyedia menjadi belum verified vendor. Tapi jika sampai pertengahan tahun penyedia berstatus verified vendor, maka bisa dipastikan sampai saat inipun masih verified vendor. Kedua, produk penyedia masa berlakunya sudah Habis. Bisa jadi penyedia memilih masa berlaku bulan September 2024, maka pada bulan Oktober 2024 produk penyedia otomatis turun tayang dan tidak bisa dilihat/dicari. Makanya kami selalu memberitahu penyedia untuk masa berlaku produk sampai dengan akhir tahun anggaran (misal 31 Desember 2024). Coba dikoordinasikan dengan penyedia.

@@esda-z8e Jika akun penyedia belum verified vendor, bisa diikuti langkah berikut bit.ly/VERIFIED_VENDOR

@@intanpurnama4414 Biasanya yang kami sarankan untuk dinas yang seperti itu. Adendum kontrak tetap dibuat dan nanti diunggah bersamaan dengan BAST yang sesuai dengan adendum kontrak (adendum kontrak dan BAST dijadikan satu file) pada saat PPK melakukan proses penerimaan.

Jika penyedia sudah melakukan proses pengiriman di sistem, maka adendum kontrak sudah bisa dilakukan.

Jika Status KSWP belum valid, berarti Penyedia belum melakukan pelaporan pajak 2 tahun terakhir. Terkait bisa menggugurkan atau tidak tergantung pada saat Pejabat Pengadaan membuat syarat kualifikasi terkait hal tersebut. Tapi biasanya secara otomatis sistem akan memilih terkait kewajiban pajak 1 tahun terakhir.

Sampai saat ini, sejak beberapa hari yang lalu sikap memang sedang banyak kendala. Mulai dari pendaftaran penyedia baru sampai dengan klik cek NPWP. Dicoba secara berkala ya. coba klik link ini sikap.lkpp.go.id/resetpassacc

Untuk diketahui, saat ini Adendum Kontrak hanya bisa untuk 2 hal, yaitu : 1. Peubahan Kuantitas/jumlah produk yang dipesan dan; 2. Waktu pengiriman produk. Untuk hal yang lainnya tidak belum bisa. Mungkin bisa dikondisikan pada saat penyedia melakukan pengiriman barang dengan menyertakan surat pergantian pejabat penandatangan dari penyedia, sehingga untuk Surat Pesanan tetap dengan yang lama dan untuk nota/kuitansi/fakut, BAST dsbnya dengan tanda tangan pejabat baru.

​@@lpsekabupatenjombang3889ijin min, untuk adendum item baru pekerjaan gimana min ?

@@halimmadridista3426 Adendum Kontrak tidak ada menu untuk menambahkan produk/pekerjaan baru. Adendum kontrak saat ini hanya ada 2 hal saja: 1. Penambahan/pengurangan kuantitas/jumlah produk, dan 2. Perubahan waktu pengiriman.

@@NURRAGA Silakan bergabung di Grup Telegram Katalog Elektronik v6. t.me/katalogv6penyedia Nanti ada tutorial melakukan pendaftaran, menunggah produk dan bertransaksi. Karena Katalog Elektronik v6 pengelolanya adalah dari Telkom.

@@RomariusmanikManik siap, sama - sama

Terima kasih. Untuk membatalkan paket e purchasing dengan menggunakan akun PPK. Di menit 2.05 pada video diatas ada menu Batalkan Paket. tinggal klik menu tersebut dan ikuti alurnya. Pembatalan paket yang dilakukan oleh PPK pada posisi paket dimanapun, baik di distributor/penyedia maupun PPK,

Apakah kasus sperti ini penyedia bisa di blacklist oleh sistem

@@lisamaya4615 Tidak bisa.

@@SriRamadhaniDhani-h6k Cukup cek tiket secara mandiri. Kalo ditempat kami, kebetulan saya Helpdesk LPSE Kab. Jombang, selalu melakukan pengecekan juga dan jika sudah ada tindaklanjut langsung menginformasikan ke grup yang kami buat, sehingga akan cepat tersampaikan ke pengguna yang mengalami kendala.

@lpsekabupatenjombang3889 Apakah yang di bagian deskripsi diharuskan melampirkan no.sertifikat PBJ? Dan biasanya butuh berapa hari menurut pengalaman bapak/ibu akun kembali bisa diakses setelah tiket dikirim? 🙏🙏🙏

@@SriRamadhaniDhani-h6k Jika yang menjadi PPK adalah PA atau KPA yang tidak memiliki sertifikat PBJ tidak usah menuliskan nomer sertifikat PBJ. Jika PP atau PPK yang bukan PA atau KPA kan harus punya sertifikat PBJ ya, lebih baik dituliskan. Kami di LPSE Jombang Jawa Timur ada Grup khusus yang didalamnya ada PIC LKPP RI yang membawahi Jawa Timur dan sekitarnya. Dan kebetulan PIC nya baik hati meminta kami untuk menuliskan nama daerah dan nomor tiket yang nantinya akan dikirim ke Tim Katalog LKPP. Jadi sekitar 2 sampe 3 harian akun aktif kembali. (Hari kerja).

Kemungkinan besar Penyedia sudah melakukan proses pengiriman di sistem, sehingga ketika pemesan akan melakukan adendum tidak menemukan produk yang akan diadendum, karena produk sudah dikirim oleh Penyedia.

@@lpsekabupatenjombang3889 apa bisa dibatalin proses pengirimannya pak dr penyedia? biar surat pesanannya bisa diadendum?🙏

@@dippp412 Untuk proses pengiriman di sistem oleh penyedia jika sudah berhasil, maka tidak bisa dibatalkan.

@@nxxya___949 Kemungkinan adendum masih berbentuk draft. Belum diajukan oleh PPK. Coba cek adendumnya. Sudah ada tulisan diajukan belum?

@@lpsekabupatenjombang3889 sudah ada tulisan diajukan, sudah dimajukan juga dengan berkas yang baru hasilnya masih sama

@@nxxya___949 Coba bisa dipelajari pada video diatas mulai menit 3.50 (untuk respon dari penyedia)

@@lpsekabupatenjombang3889 baik, terimakasih banyak

@@nxxya___949 Siap, sama - sama

@@ariwiguna4171 Tanggal adendum SP

@@lpsekabupatenjombang3889 terimakasih pak informasi nya baru sekarang saya pakai adendum 🙏🏻

@@ariwiguna4171 Siap, sama - sama

Siap, sama - sama

Untuk saat ini masih menggunakan katalog v5, karena katalog v6 masih merupakan pilot project, hanya ada 5 instansi pemerintah se Indonesia yang sedang dilakukan pilot project. Dan untuk instansi pemerintah yang lainnya masih belum. Jadi sampai saat ini sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut masih menggunakan katalog v5 dalam melakukan Transaksi katalog.

Silakan bergabung di Grup Telegram Penyedia Katalog Elektronik v6, nanti akan ada admin dari Telkom. karena Katalog v6 adminnya langsung dari Telkom. t.me/katalogv6penyedia

@@smaraazmi447 Jika NIB terbitan dibawah tahun 2022 atau belum RBA (NIB) berbasis resiko berarti harus dilakukan migrasi dulu ke RBA (Berbasis resiko). Coba dicek NIB yang sekarang bisa jadi kualifikasi usahanya Non Kecil. Setelah dilakukan migrasi maka ketika Update Data OSS KBLI akan muncul. Dan sistem katalog hanya membaca KBLI hasil Cek OSS atau hasil Update Data OSS.

Apakah yang dimaksud adalah mau melakukan adendum Waktu pengiriman? Jika iya, maka hanya cukup memilih tanggal di sistem saja. Dan yang harus dicermati, jika melakukan adendum Waktu Pengiriman tanggalnya tidak boleh kurang dari tanggal hari ini (tanggal adendum dibuat)

​@@lpsekabupatenjombang3889 bukan pak jadi saya rencana mau ngirim addendum tp di tgl pengiriman selalu salah format penulisan padahal sudah di klik ka dan benar sesuai format....

@@senyumin1131 Kalo tidak salah untuk tanggal pengiriman tinggal pilih saja di sistem. Jadi penyedia tinggal pilih di sistem terkait tanggal pengiriman. Coba diulang secara berkala karena kadang sistem error

@@user-hy1ky5gq4h Bisa dong... Ada 2 hal yang bisa dilakukan pada proses adendum kontrak. Yaitu pertama adendum jumlah (kuantitas) produk dan kedua adendum Waktu Pengiriman. Jadi bisa dirubah/diperpanjang untuk jangka waktu kontraknya.

Untuk saat ini adendum kontrak hanya meliputi 2 hal saja : 1. Jumlah (kuantitas) barang dan 2. Waktu Pengiriman. Jika yang dimaksud dengan pertanyaan diatas terkait masa berlaku kontrak adalah waktu pengiriman? Maka bisa dilakukan.

Tanggal Kontrak (Surat Pesanan) sebaiknya sesuai dengan aslinya saja. Pada saat PP melakukan negosiasi dengan Penyedia, PP pasti sudah menentukan batas maksimal tanggal pengiriman. Dan PPK berdasarkan hal tersebut baru membuat kontrak (SP) dengan maksimal tanggal pengiriman yang ada didalam negosiasi PP dan Penyedia. Jadi sebenarnya adalah kesalahan dari Penyedia, mengirimkan barang kok sebelum kontrak dibuat. Hati - hati dalam melakukan transaksi katalog ya, semua itu tercatat oleh sistem, meskipun bisa diubah pada adendum kontrak. Tapi secara logika tidak ada tanggal pengiriman/faktur mendahului tanggal kontrak (SP). Mekanismenya kan kontrak dulu baru penyedia mengirimkan barang.

@@adityowinardi7729 Untuk saat ini, setelah melakukan pengisian merk maka merk tidak bisa diubah lagi. Solusi yang menurut saya paling pas adalah dengan membuat produk lagi dengan merk yang sesuai. Dan produk lama yang salah merk, bisa dituruntayangkan. Dengan cara merubah masa berlaku produk menjadi tanggal kemaren. Atau melakukan proses diskontinu produk.

@@lpsekabupatenjombang3889 Baik pak, terima kasih informasi nya.

@@adityowinardi7729 Siap, sama - sama

Untuk katalog v6 silakan begabung di Grup Telegram Katalog v6 penyedia, disana ada admin dari telkom sebagai pengelola Katalog v6. t.me/+49_rsSBO_PdlYjJl Jika katalog v5, maka tinggal akses LPSE DKI Jakarta, nanti ada menu pendaftaran penyedia. lpse.jakarta.go.id/eproc4

@@astaghinaeltama Untuk menjadi catatan saja. Katalog v6 admin sistemnya adalah dari Telkom, bukan dari LKPP atau LPSE. Jika Katalog v5 baru dari LKPP dan LPSE bisa memberikan penjelasan panjang lebar tentang Katalog v5. Kami dari LPSE di daerah belum pernah menerima sosialisasi terkait Katalog v6. Tutorial diatas adalah upaya kami untuk sedikit memberikan gambaran terkait Katalog v6. Terkait Pemilik Manfaat itu yang sering menjadi permasalahan pada katalog v6. Untuk lebih detil bisa bergabung di Grup Telegram Katalog v6 dengan admin dari Telkom. t.me/katalogv6penyedia

@@izzatinayaturrahmanharyono2252 Kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu jika produk tiba-tiba tidak tayang karena kesalahan dalam memasukkan produk pada etalase. Karena sistem katalog secara acak akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk yang tayang pada etalase-etalase. Dan jika produk tidak sesuai maka sistem akan otomatis menurun tayangkan produk tersebut.

@@lpsekabupatenjombang3889 baik terima kasih banyak min

@@lpsekabupatenjombang3889 dengan begitu apa bisa melakukan tambah produk ulang dengan etalase yang berbeda ?

@@Arima_NA Silakan bergabung di Grup Telegram Katalog v6 Penyedia. Disana nanti ada admin khusus terkait serba serbi beserta permasalahan terkait katalog v6. t.me/+49_rsSBO_PdlYjJl

@@lpsekabupatenjombang3889 ok min, terimakasih 🙏

@@Arima_NA Siap, sama - sama