Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih‎ selaku kuasa hukum masyarakat di register 40, Kabupaten Padang Lawas, meminta kepastian status hukum lahan seluas 178.000 hektare kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Karena sampai saat ini, masih simpang siur. Kita minta ibu menteri terbuka dan jujur menjelaskan, register 40 sudah dikukuhkan menjadi kawasan hutan negara tetap yang sah, atau sebatas penunjukan,” kata Ketua Umum LBH RMP, Ricky Sitorus, di Medan, Rabu (27/9).
“Hal ini guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi masyarkat yang ingin memperoleh kesejahteraan masyarakat secara mandiri, tan‎pa ada lagi rasa cemas dan ketakutan.”
‎Kepala Seksi Pengelola Kawasan Hutan‎ Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tetap (BPKH) Wilayah I Medan, Akbar Sukmana‎ mengatakan, akan menindaklanjuti surat disampaikan oleh LBH RMP.
"‎Kami apresiasi kepada LBH RMP selaku pendamping masyarakat, menyelesaikan permasalahannya untuk kelangsungan hidup. Dengan surat disampaikan ke BPKH akan ditindaklanjuti sesuai dengan substansinya," katanya.
Akbar menjelaskan, bahwa surat itu sedang berproses. Karena register 40 sangat kompleks permasalahan yang ada di dalamnya. "Dengan banyak data dan informasi yang harus kita telaah semuanya. Kemudian rangkum untuk disampaikan sebagai informasi sesuai dengan substansinya. Penetapan kawasan hutan register 40 hingga saat ini belum dilakukan," tandasnya.