Відео

bisa pilih pemindahbukuan deposit, karena artinya saldonya mencukupi untuk melakukan pelunasan SPT masa itu

bisa menggunakan akun npwp badan, tapi hanya untuk melakukan penunjukan PIC, setelah PIC ditunjuk, semua kegiatan dilakukan menggunakan akun PIC, atau wakil yang diberikan role akses tertentu

yang tidak muncul itu, konsep SPT Masa nya atau nilai bupotnya? kalau SPT Masa, seharusnya otomatis muncul misalkan sekarang di bulan Februari, jadi di tanggal 1 Februari seharusnya terbentuk secara otomatis SPT Masa Januari status normal, sehingga kalau mau create SPT baru, tidak ada pilihan SPT Masa Januari yang Normal. coba cek di Halaman Konsep SPT, kalau tidak ada, coba klik refresh. tapi saat ini memang banyak yang melaporkan masalah 1. konsep SPT Masa Januarinya tidak muncul 2. konsep SPT Masa Januarinya muncul, tapi dobel dan itu adalah masalah pada sistem, tidak ada yg bisa kita lakukan, kecuali menunggu perbaikan. tapi kalau masalah adalah pada nilai bupotnya yg belum terekam pada konsep SPT, pertama pastikan bahwa status bupotnya sudah ada di halaman BPPU Telah Terbit, kalau sudah, ya selanjutnya hanya bisa menunggu proses sinkronisasi

@edybelajarpajak Nilai Bupot nya pak, tapi sudah berhasil, Terimakasih tutorialnya.

Barusan saja saya coba menu Informasi Umum, memang tombol Edit nya hilang, kalau seperti ini, kemungkinan besarnya ya memang Coretax nya yg sedang bermasalah, harus dicoba di waktu yg lain lagi

@edybelajarpajak oh gitu pak, oke pak, akan saya coba lagi next time. Makasih info nya pak.

sudah lapor bupot ini maksudnya sudah menerbitkan bupot, atau sudah sampai lapor SPT masa Unifikasinya? kalau baru status bupot diterbitkan, bisa diedit bupot yg salah, atau hapus dan ditambahkan bupot yg baru, kemudian baru lapor SPT Masa Normalnya.

nomor billingnya sama atau berbeda? denda itu atas kewajiban yang belum/terlambat dibayar, dalam hal ini, adalah atas nilai kurang bayar yg terdata pada SPT, sementara billing hanyalah sarana untuk membayarnya saja. jadi misalkan billingnya tidak dibayar pun, dalam waktu 7 hari otomatis hangus, dan bisa dibuat billing yg baru lagi

betul bu, sebagaimana kalau kita lihat daftar Kode Jenis Setoran yang ditampilkan pada halaman induk SPT nya. di coretax ini, 1 SPT billingnya jadi 1. dan kode bayarnya juga mengalami simplifikasi atas masing2 KJS contohnya - untuk PPh pasal 23 dengan KJS 411124 itu, kode bayarnya hanya ada 411124-100 - untuk PPh final pasal 4 ayat 2 dengan KJS 411128, kode bayarnya cuma ada 3 yaitu -100, -402, dan -403 - begitu juga untuk KJS lainnya

betul, karyawan/pengurus itu adalah wakil/bagian dari Wajib Pajak. kalau Kuasa, contohnya konsultan

@@edybelajarpajak Terima kasih,pak. Infonya sangat membantu

metode pembayaran yg seperti itu, khusus bagi Bendaharawan/Instansi Pemerintah. langsung = dibayar pakai SP2D (lewat KPPN) uang persediaan = dibayar dengan uang cash yg tersedia di Bendahara/Instansi Pemerintah

Secara default sistem, seharusnya ada, tapi barusan saya coba buka menu Informasi Umum ini, ternyata sama, tombol Edit nya hilang, kalau sudah seperti ini, kemungkinan besarnya ya memang Coretax nya yg sedang bermasalah.

gak usah dibatalin, bayar saja billingnya, lalu input lagi ebupot yg baru, trus Create SPT Masa pembetulan, nanti muncul billing lagi untuk ebupot yg belum dibayar

@edybelajarpajak oh berarti nunggu di bayar dulu yg sebelumnya ya pak?

betul. supaya status SPT Normal nya telah dilaporkan, sehingga bisa bikin lagi SPT Pembetulan

PIC yang akan didaftarkan namanya telah ada pada daftar Pihak Terkait sebelumnya, tp ketika saya coba centang "apakah PIC?" nya, tidak bisa di save pak, mohon bantuannya

apakah si Pengurus yang akan dijadikan PIC tersebut, akun Coretax nya sudah aktif? pastikan terlebih dahulu bahwa si PIC ini coretax nya sudah aktif. Jika sudah, pastikan semua kolom terisi (termasuk kolom Jenis Orang Terkait - Sub Jenis Orang Terkait). kalau itu semua sudah, tapi masih gak bisa disave juga, kemungkinan besarnya ya memang Coretax nya yg sedang bermasalah. Barusan saja saya coba buka menu Informasi Umum, tombol Edit nya hilang, jadi gak bisa buat ngecek submenu Pihak Terkait

sependek yg saya tau, untuk sertel pada coretax ini tidak mengenal expired (beda dengan Sertel bagi PKP seperti aplikasi tahun sebelumnya) dan sertel hanya berlaku bagi Wajib Pajak OP, tidak bagi WP Badan, jadi sekali berhasil melakukan pengajuan sertifikat digital, itu bisa dipakai terus (kecuali ada perubahan aturan)

mungkin masih nyangkut di halaman Belum Terbit, dengan status Signing in Progress. kalau prosesnya sudah sampai berhasil ditandatangani, tapi statusnya msh nyangkut di signing status is in progress, seperti ini biasanya karena sedang ada kendala di coretaxnya saja. paling cuma bisa ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. kalau sampai bbrp hari lagi msh tdk berubah statusnya, baru nanti coba perbaiki sertifikat digitalnya

kalau sampai bbrp hari msh blm berubah, Solusi dari KPP: - Ulangi proses sign dengan klik tombol pensil > simpan > upload > isi passphrase > confirm sign berulang kali hingga approval berhasil - Jika gagal, mungkin passphrase memang tidak pernah terbit (gagal), sehingga ajukan permintaan Sertifikat Elektronik baru melalui Coretax. - Reset passphrase dan pastikan tidak ada karakter terlarang (` / +). - Pastikan data benar dan lakukan validasi wajah saat aktivasi (tapi untuk saat ini, menu validasi wajah sudah ditutup, jadi bisa langsung dilanjut ke Simpan).

pastikan NPWP nya 16 digit ya (untuk orang pribadi menggunakan NIK, untuk Badan Usaha dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP yg lama). kemudian isi NPWP tidak bisanya gimana? tidak bisa input NPWP? atau bisa input tapi data nama nya tidak muncul? - kalau tidak bisa diinput, mungkin hanya masalah di jaringan (atau masalah di aplikasi coretaxnya), coba refresh2 saja, - tapi kalau data namanya yg tdk muncul, kemungkinan karena NPWP nya blm aktif/terdaftar di coretax. tapi untuk saat ini, kalaupun misalkan NPWP nya tersebut blm terdaftar di coretax, maka akan otomatis muncul notifikasi bahwa NPWP yg tdk terdaftar tsb akan diganti dengan NPWP sementara dgn angka 999

berarti masih proses sinkronisasi dengan pihak bank nya, ditunggu saja

memang begitu bu, sebagaimana kalau kita lihat daftar kode jenis setoran yang ditampilkan pada halaman induk SPT nya. di coretax ini, 1 SPT billingnya jadi 1. dan kode bayarnya juga mengalami simplifikasi atas masing2 KJS contohnya untuk PPh pasal 23 dengan KJS 411124 itu, kode bayarnya hanya ada 411124-100 begitu juga PPh final pasal 4 ayat 2 dengan KJS 411128, kode bayarnya cuma ada 3 yaitu -100, -402, dan -403 dan KJS lainnya

untuk mekanisme pembayaran kurang lebihnya sama saja dengan tahun2 lalu bu, cukup pakai nomor kode billingnya, bisa langsung ke teller bank, Pos, dll. kalau saya biasanya bayar pakai aplikasi Brimo dari BRI. pilih Tagihan -> Penerimaan Negara -> masukkan Kode Billing

apakah status SPTnya Kurang Bayar? kalau KB, dan status SPT nya berhasil ditandatangani, seharusnya billing terdonlot otomatis. atau kalau tidak terdonlot, bisa dicek di menu Pembayaran -> Daftar Kode Billing Belum Dibayar

sudah melakukan impersonating blm? harusnya kalau sudah impersonating, bupot/faktur, SPT, billing, semuanya atas nama WP yang diwakili (bukan WP yg membuat)

sementara ini memang seperti itu, sebagaimana daftar kode jenis setoran yang ditampilkan pada halaman induk SPT nya. Jadi di coretax ini, 1 SPT billingnya jadi 1, dan kode bayarnya juga mengalami simplifikasi atas masing2 KJS contohnya - untuk PPh pasal 23 dengan KJS 411124 itu, kode bayarnya hanya ada 411124-100 - untuk PPh final pasal 4 ayat 2 dengan KJS 411128, kode bayarnya cuma ada 3 yaitu -100, -402, dan -403 - begitu juga untuk KJS lainnya

betul, billingnya hanya ada 1 per 1 SPT, detil Kode jenis setoran masing2nya ada di 1 billing tersebut

kalau prosesnya sudah sampai berhasil ditandatangani, tapi statusnya saja msh nyangkut di signing status is in progress, seperti ini biasanya karena sedang ada kendala di coretaxnya saja. paling cuma bisa ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. kalau sampai bbrp hari lagi msh tdk berubah statusnya, baru nanti coba perbaiki sertifikat digitalnya

kalau sampai bbrp hari msh blm berubah, Solusi dari KPP: - Ulangi proses sign dengan klik tombol pensil > simpan > upload > isi passphrase > confirm sign berulang kali hingga approval berhasil - Jika gagal, mungkin passphrase memang tidak pernah terbit (gagal), sehingga ajukan permintaan Sertifikat Elektronik baru melalui Coretax. - Reset passphrase dan pastikan tidak ada karakter terlarang (` / +). - Pastikan data benar dan lakukan validasi wajah saat aktivasi (tapi untuk saat ini, menu validasi wajah sudah ditutup, jadi bisa langsung dilanjut ke Simpan).

hanya pilih masanya saja bu, tidak spesifik ke tanggal pemotongannya, tapi ada pilihan tanggal dokumen referensinya, yg bisa saja sama dgn tanggal pemotongan (misalkan dokumen referensinya adalah faktur, dan menggunakan tanggal faktur), bisa juga sebelum tanggal pemotongan (misalkan menggunakan tanggal akta perjanjian)

memang begitu bu, di coretax ini, billingnya memang cuma jadi 1. dan kode bayarnya juga mengalami simplifikasi atas masing2 KJS contohnya untuk PPh pasal 23 dengan KJS 411124 itu, kode bayarnya hanya ada 411124-100 begitu juga PPh final pasal 4 ayat 2 dengan KJS 411128, kode bayarnya cuma ada 3 yaitu -100, -402, dan -403 dan KJS lainnya

apakah sudah melakukan impersonating? dan apakah WP OP yg melakukan impersonating itu adalah PIC? jika bkn PIC, apakah sudah diberikan/dicentang role akses sebagai Ebupot Signer (untuk PPh Unifikasi)?

untuk kolom "Bayar & Lapor" , memang saat ini menghilang, sudah sejak sabtu 1 Februari yg lalu karena ada masalah di Coretax nya, jadi sementara ini memang blm ada solusi, kita cuma bisa menunggu saja

@@edybelajarpajak Wah terima kasih utk responnya Pak🙏🏻 Iya sdh Pak, sdh impersonating dr akun PIC-nya. Berarti memang hrs bulak-balik cek ya Pak utk saat ini? Dgn kondisi utk login pun susah masuknya😭

betul bu, hari ini aja lumayan sangat lambat untuk mengaksesnya, jadi memang kita dipaksa harus ekstra sabar. semoga setelah banyak perbaikan, ke depannya bisa lebih lancar

@@edybelajarpajak Iya Pak, aamiin... Kemarin akhirnya bisa sampai jg ke pembuatan e-billingnya Pak, terima kasih utk arahannya ya Pak. Nah utk selanjutnya nanti ketika sudah bayar, cara pelaporannya apakah Bpk ada video tutorialnya jg Pak? Karena saya googling2 blm ketemu caranya Pak. Dan ada yg mengatakan bahwa itu alan terlapor secara otomatis, apakah betul Pak? Terima kasih🙏🏻

betul bu, di coretax ini, billingnya memang cuma jadi 1. dan kode bayarnya juga mengalami simplifikasi atas masing2 KJS contohnya untuk pasal 23 KJS 411124 itu, kode bayarnya hanya ada -100 begitu juga PPh final pasal 4 ayat 2 KJS 411128, kode bayarnya cuma ada 3 yaitu -100, -402, dan -403 dan KJS lainnya

berarti bertindak sebagai wakil ya? bukan PIC. selain PIC juga bisa, yg penting sudah dicentang role sebagai Ebupot Signer (untuk PPh Unifikasi), dan sudah berhasil membuat sertifikat digital. kalau itu semua sudah, seharusnya secara sistem sudah bisa, namun kalau ternyata gak bisa, berarti memang sedang ada masalah di coretax nya. tapi nanti saya coba cari info lebih jelas lagi

apakah status SPTnya Kurang Bayar? kalau KB, dan status SPT nya berhasil ditandatangani, seharusnya billing terdonlot otomatis. atau kalau tidak terdonlot, bisa dicek di menu Pembayaran -> Daftar Kode Billing Belum Dibayar

bener bu, untuk kewajiban perpajakan yang mulai tahun 2025, atas jenis pajak yang ada kewajiban laporan masa/bulanan (seperti Pasal 21, unifikasi, PPN, dll), billingnya tidak bisa lagi dibuat secara manual, jadi harus input transaksinya dulu (dengan faktur atau bukti potong) -> laporkan pada SPT Masa -> baru billingnya otomatis terbentuk (kalau status SPT nya adalah kurang bayar) sedangkan jenis pajak yg tdk ada kewajiban laporan (seperti PPh Pasal 25, PPh atas penjualan tanah/bangunan dll), masih bisa dibikin manual

kalau ini sepertinya karena ada kendala di coretaxnya kak. kalau prosesnya sudah sampai berhasil ditandatangani, tapi statusnya di signing status is in progress, paling ya ditunggu saja dulu. kalau sampai bbrp hari lagi msh tdk berubah statusnya, baru nanti coba perbaiki sertifikat digitalnya

kalau sampai bbrp hari msh blm berubah, Solusi dari KPP: - Ulangi proses sign dengan klik tombol pensil > simpan > upload > isi passphrase > confirm sign berulang kali hingga approval berhasil - Jika gagal, mungkin passphrase memang tidak pernah terbit (gagal), sehingga ajukan permintaan Sertifikat Elektronik baru melalui Coretax. - Reset passphrase dan pastikan tidak ada karakter terlarang (` / +). - Pastikan data benar dan lakukan validasi wajah saat aktivasi (tapi untuk saat ini, menu validasi wajah sudah ditutup, jadi bisa langsung dilanjut ke Simpan).

@@edybelajarpajak Baik pak, terima kasih atas informasinya. Nanti saya coba ajukan kembali permintaan sertifikatnya

waktu nyoba kemarin, memang ada kendala yg sama, mungkin sistemnya saja yg sedang bermasalah, sementara ini belum tau apa solusinya, jadi harus dicoba di waktu yg lain lagi

informasi terbaru, katanya sekarang memang dihilangkan, jadi tidak ada masalah, teruskan saja sampai Simpan, yg penting nanti dapat notifikasi bukti pengajuan

sudah terbit billing, berarti SPT sudah jadi, tinggal menunggu pembayaran. gakpapa SPT nya dilaporkan, nanti ganti bukti potongnya, lalu buat lagi SPT Pembetulan

@edybelajarpajak terimakasih pak sehat selalu..

terima kasih kembali. Doa yg sama buat bapak sekeluarga

harus muncul, jika tidak muncul, kemungkinan sedang ada kendala pada Coretax nya, jadi harus diulang kembali nanti

informasi terbaru, katanya sekarang memang dihilangkan, jadi tidak ada masalah, teruskan saja sampai Simpan, yg penting nanti dapat notifikasi bukti pengajuan

@ sudah pak, saya sudah dapat surat bukti pengajuan. apakah itu sampai disitu sudah selesai? karena di dokumen saya tidak ada dokumen sertifikat elektronik.. apa bisa minta ulang ?

coba saja dulu untuk membuat/menandatangani bupot/faktur/SPT nya, jika berhasil, artinya pengajuan sertelnya sudah sukses. jika tidak berhasil, ada 2 kemungkinan: - coretaxnya sedang bermasalah, atau - pengajuan sertel tadi gagal

kalau sebagai pembeli, yang akan memotong penghasilan dari penjual, maka kalau memang si penjual ini masih memenuhi syarat untuk SKB, caranya sama dengan di video ini, tapi nanti pada kolom Tax Certificate/Fasilitas Pajak, pilih Fasilitas Lainnya kemudian di kolom Nama Objek Pajak, ketik "bruto", sehingga muncul judul panjangnya Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

@edybelajarpajak Baik Pak terimakasih banyak penjelasannya 🙏

terima kasih kembali bu

Simpan dan konfirmasi tanda tangan bu. Nanti ada muncul

apakah statusnya Kurang Bayar? kalau KB, dan status SPT nya berhasil ditandatangani, seharusnya billing terdonlot otomatis. atau kalau tidak terdonlot, bisa di cek di menu Pembayaran -> Daftar Kode Billing Belum Dibayar

apakah statusnya Kurang Bayar? kalau KB, dan status SPT nya berhasil ditandatangani, seharusnya billing terdonlot otomatis. atau kalau tidak terdonlot, bisa di cek di menu Pembayaran -> Daftar Kode Billing Belum Dibayar

@ tidak ditemukan di menu pembayaran 🤦

draft SPT nya sendiri apakah sudah pindah ke menu SPT menunggu pembayaran?

coba pakai foto di KTP pak

@@edybelajarpajak problem solved. Saya crop foto di-KTP, masukkan ke powerpoint, perbesar fotonya lalu dicetak. Terima kasih Pak, semoga selalu sehat & berkah.

aamiin.., doa yg sama buat bapak terima kasih kembali

memang sengaja ditutup tulisan itu untuk privasi pak. apakah ada bagian yg kurang jelas? pada menit ke brp? nanti biar saya bantu untuk perjelas

kalau konstruksi kodenya 28-409-... bu

tapi betul, pakai tutorial yg ini juga. tinggal pilihannya adalah, - apakah sebagai pengguna jasa konstruksi? -> berarti sebagai pemotong, menggunakan BPU - atau sebagai kontraktor nya yg menyerahkan jasa kepada selain pemotong/pemungut (misalkan kepada WP Orang Pribadi) -> berarti PPh nya setor sendiri, menggunakan BP Penyetoran Sendiri

Oh ya mohon maaf typo 28-409-23 maksudnya. Baik pak terima kasih atas responnya, semoga sehat selalu🙏

sama2 bu, terima kasih kembali, semoga bermanfaat

berdasarkan info terbaru, seharusnya sudah terbentuk otomatis untuk SPT Normalnya setiap tanggal 1 bulan berikutnya, jadi tidak perlu mengklik "Buat Konsep SPT" lagi, kecuali untuk membuat SPT Pembetulan. coba cek di halaman konsep SPT nya, apakah sudah ada draft SPT Masa Unifikasi Januari 2025 nya?

@ soalnya saya baru terbitkan bupotnya kemarin pak, berarti hrus nunggu tanggal 1 bulan depan lgi pak biar sptnya terbentuk? berarti kalau gitu kode billingnya otomatis terdownload juga untuk tanggal 1 bulan depan?

kemarin bikin bupotnya pilih masa apa bu? kalau pilih masa Januari, berarti harus dilaporkan untuk masa Januari juga.

dicek lagi aja secara berkala, apakah draft SPT Manualnya sudah muncul atau blm. krn kalau belum muncul atau gak bisa dibuat baru, berarti sedang ada kendala di Coretax nya

@@edybelajarpajak iya pak karena ini saya mau laporkan pph unifikasinya tidak ada pilihan masa januari 2024 nya jadi saya bingung

tidak perlu dibatalkan. input lagi saja bupotnya, dan nanti buat pembetulan SPT

Dan tombol (kirim)di coretax saya itu menjadi (simpan) tidak sama yg di video ini

ya, berarti harus diperbaiki dulu data Ahunya, caranya: (scrol lagi ke atas) pilih informasi umum -> klik Ambil Data Terbaru dari DG AHU, perhatikan jika ada kolom diberi tanda merah yg belum terisi, harus diisi, lalu scroll ke bawah lagi, centang pernyataan, lalu klik Simpan. kalau ternyata masih belum bisa juga, berarti memang sedang ada kendala di Coretax nya

betul, memang sekarang nama tombol nya berubah menjadi simpan

itu untuk masa Januari atau Februari? - kalau untuk masa Januari, buat laporan SPT Masa Unifikasinya dulu (paling lambat tanggal 15 Februari), nanti baru muncul billing. - kalau untuk masa Februari, saat ini belum bisa membuat SPT Masa (bikinnya baru bisa nanti, setelah selesai bulan februari), jadi bayar dan lapornya juga baru dilaksanakan di bulan Maret - kalau memang sangat butuh untuk pembayaran segera, opsinya bikin billing deposit saja, dengan nilai yg sama. nanti kalau sudah bisa bikin SPT, pelunasannya menggunakan deposit tadi