DENGAN TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN SURAT KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR S .1617/PDLUK/P2T/PLA.4/6/2022 TENTANG KEWENANGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NO.55 TAHUN 2022, MAKA :
1. SELURUH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PENERBITAN PESETUJUAN LINGKUNGAN MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR. DI PROVINSI BENGKULU, DIBERIKAN PENDELEGASIANNYA KE DPMPTSP PROVINSI BENGKULU DENGAN SYARAT-SYARAT SESUAI PERATURAN TEKNIS YANG BERLAKU.
2. SYARAT DIKELUARKANNYA PERSETUJUAN LINGKUNGAN ADALAH DILAKUKAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL ATAU UKL UPL), INSTANSI TEKNIS PENGELOLANYA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU.
3. PEMBAHASAN SELANJUTNYA TENTANG APA ITU AMDAL& UKL-UPL, ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA, KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG TELAH DITERBITKAN.
APA ITU AMDAL NET ATAU SISTEM OSS PADA ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DAN APA HARAPAN KE DEPAN DENGAN ADANYA AMDAL NET ATAU SISTEM OSS INI?