Відео

@@KalimantoniToni Anda tidak sepenuhnya benar. Ada ribuan pengacara yang bekerja membela buruh, petani, nelayan dan rakyat miskin lainnya tanpa dibayar. Anda boleh bertanya kepada pengacara2 PBHI dan OBH lainnya.

@@ikidani_tv1168 Terimakasih atensi nya

Itu sebagai ciri khas pak...

@@EcinSumiati-oy5qh Yang berlaku di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk muslim dan UU perkawinan serta KUHPerdata untuk non muslim.

Membantu menjawab, dalam keadaan terpaksa dimana sudah ada keadaan yang mendekatkan kepada perbuatan pidana ( dalam hal ini adalah pembegalan) dengan cara yang membahayakan nyawa dan martabat (contoh sudah terjadi pemukulan atau akan dipukul) maka diberbolehkan untuk melawan dengan dasar pasal 49 KUHP, namun pasal ini memiliki pembatasan pada unsurnya, yang jarang di perhatikan yaitu "tindakan yang mendekatkan pada pidana". Sehingga pasal 49 ini memiliki konsekuensi bila mana tidak terpenuhi bukan lagi menjadi pembelaan diri namun perbuatan pidana itu sendiri.

Boleh saja, kenapa tidak? Tetapi jika kemudian si begal tsb mati, ada proses hukum nya, pertama untuk membuktikan bahwa yang mati tsb adalah benar2 begal, kedua untuk membuktikan matinya begal tsb karena pembelaan diri. Kalau memang terbukti benar, tentu yg melawan begal akan dilepaskan atau diputus lepas.

@@kaharmuamalsyahandpartner kalau artinya adalah membuktikan begal dengan korban di bacok dulu, baru membacok begal…. Apakah tidak keburu mati duluan si korban ?, Sementara disitu adalah disituasi genting yang mendadak, mereka begal sudah perepare dengan aksinya dan terencana…, sementara korban akan selalu dalam keadaan tidak siap / terkejut , apakah bisa dipastikan si korban akan 100% bisa menahan dirinya atau berfikir jernih?, emang mereka korban merasa aman disituasi itu walaupun ada hukum yang akan menindak begal ?, kan pada praktik nya ketika di waktu dan tempat kejadian hukum dan penegak hukum tidak akan ada disitu , adanya setelah kejadian terjadi terus kenapa kalian larang atau mempersulit seseorang membela diri ?, jika hukum itu tidak bisa menjamin atau melindungi disaat kejadian terjadi ? Logikannya begal sudah siap bunuh orang dan siap dalam keadaan menutupi indentitasnya.. jika dia bunuh orang dia bisa lari karena indentitasnya tidak diketahui dan hukum berlaku atau mulai melakukan penegakan hukum “setelah” kejadian toh jika ditangkap dia tidak akan dibunuh walaupun sudah berencana “siap membunuh” ….. sementara jika korban yang secara mental terkejut dan mengeluarkan apa yang ada untuk melindungi miliknya sampai terbunuh begal,,… dia akan mudah di temukan karena dia tinggal disitu dan indentitasnya terbuka,.. dan dihukum sama seperti begal,,,. Jadi betapa arogannya hukum indonesia yang menerapkan konsep “memaafkan” orang jahat tapi tidak ada keadilan sama sekali dan timbal balik untuk si korban,,,, ibaratnya seakan akan begal dan rampok adalah hewan lindungan pemerintah yang membunuhnya akan di pidana sementara masyarakat adalah hewan ternak yang siap dipanen begal dengan membayar upeti / tiket berburu ke negara karena korban tidak boleh melawan … atau hanya boleh melawan jika dirinya sudah mati / dibacok terlebih dahulu…

@@jhondoe4526 Yang namanya Pembuktian itu dilakukan ketika proses hukum, artinya setelah peristiwa, bukan ketika peristiwanya. Sudah kami jelaskan, soal itu kok. Kalau tidak ada proses pembuktian, bagaimana memastikan bahwa yang mati itu adalah benar2 begal? Bagaimana jika ternyata sebaliknya, yang mati adalah korban begal tetapi si begal malah teriak2 seolah2 dia korban begal? Anda akan tetap percaya begitu saja? Atau jangan2 terjadi perkelahian karena sebab lain, misalnya cekcok soal rebutan pacar atau yg lain. Kalau begitu mudahnya orang percaya dengan mereka yang mengaku korban begal padahal belum tentu yang dia katakan tsb benar, apa tidak berbahaya? Untuk mencegah itu, makanya ada proses hukum untuk pembuktian. Kalau memang dia benar melakukan pembelaan diri, dia akan lepas/bebas kok.

@@kaharmuamalsyahandpartner ya ya ya … seacara kertas sangat baik sekali teori tersebut yaa ,.. tapi pas prakteknya apalagi dilakukan secara holistik , hasilnya.. zonk ! yang khasnya indonesia penegak hukum banyak bicara, pengakuan palsu dan data palsu ,.. teriakan asli rakyat di lapangan tak didengar bagai telinga bebal kayak gak punya telinga dan mata di awal lahir, 🤣 Sekarang kau mau terapkan itu bukti bukti mu itu dengan alat magic “reka adegan” itu yang “KALAU” kau “dapat” kan begal dan maling nya , sekarang butuh bayaran berapa agar maling tersebut ditemukan ?, bagaimana ditemukan ?, tanya pak rt yang gak ada disitu ? Tanya rakyat yang lagi shock yang lupa rupa nya atau tak sempat hapal bentuknya ?, paling alasan tak ditemukan karena anggapan “korban” yang salah karena tak hapal pelaku itu siapa,… yahh sesuai praktik di lapangan lah,… jika ngaku ngkau idealis bahwa maling begal tidak boleh dibunuh, tapi secara praktek yang DIRASAKAN MAYRAKAT DI LAPANGAN bukan dari data palsu di komputer maka seperti itu adanya tidak memuaskan ,.. lalu kenapa kalian bilang ke maling begitu idealisnya sementara ke rakyat yang ada apanya?… lalu sementara saja di suruh menangkap mereka saja banyak yang tidak becus ckckck kasihan rakyat ya korban idealis para ignorant,.. maka kembali lagi ini dan betul adanya umpama masyarakat bahwa hukum mengesankan masyarakat adalah hewan ternak yang boleh di”panen” hukum menciptakan rasa aman oleh sang maling dan “ tidak aman” untuk masyakarat (karena bisa dibunuh secara instan dan penegakan hukum yang telat),.. yang diduga pemerintah bertujuan demi jaga inflasi dengan robek tabungan rakyat dan seakan maling bebas maling layaknya bayar tiket masuk “taman gratis petik buah rakyat” dari maling ke penegak hukum dan fakta sebaliknya maling adalah hewan lindungan negara yang dimana membunuhnya adalah ancaman pidana.. sementara kalau maling bunuh rakyat ,.. dia bisa kabur tak berjejak , seperti yang sudah sudah 👍🏻